Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Lentera Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Warta Pengabdian Jurnal Justiciabelen Indonesian Journal of Law and Society Reformasi Hukum Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Kajian Konstitusi PUSKAPSI Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Legislasi Indonesia PUSKAPSI Law Review
Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PUSKAPSI Law Review

 1 
Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018) Tontrinia, Meilinda Putri Handayani; Ana, Ida Bagus Oka; Indrayati, Rosita
PUSKAPSI Law Review Vol 2 No 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5440.543 KB) | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30650

Abstract

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya seringkali terjadi kesalahan yang menyebabkan kurang berkualitasnya hasil pemilu. Menjelang pemilihan umum 2019 terhadap Pemilihan Legislatif Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) peraturan ini menimbulkan penolakan yang mana mengatur mengenai larangan bagi mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif. Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga jelas disebutkan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal ini menimbulkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana.
Co-Authors Ahmada, Vaza Khulucky Ana, Ida Bagus Oka Antikowati Antikowati Aryaduta, Yuldani Rafi Asmara Budi Dyah Darma Sutji Bayu Dwi Anggono Cipta, Yulvia Chandra Diksi Natasia Salsabila Eddy Mulyono Fadilah, Nurul Laili Farid, Mifta Febriana, Era Nandya Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Gautama, Budi Arundhati Halsi, Klaudio Hidayat, Rivan Indramayu, Indramayu Intan Permata Putri Irwan Anjalline Iwan Rachmad Soetijono Iwan Racmad Soetijono Jayus Jayus Khanif, Al, Dr. Maulana, Thowil Fikri Muhammad Bahrul Ulum Muhshi, Adam Munfida, Nuris Sabilatul Nugroho, Rizal Patmiati, Tutik R.A. Rini Anggraini Rahman, Moh Syaiful Ryza Dwi Erlinda Saputra, Calvin Yudha Satyaningtyas, Ayu Citra Sekar Dani Ajeng Adinda Septa Eka Nugroho Soetijono, Iwan Rachmad Tontrinia, Meilinda Putri Handayani Triasita Nur Azizah Ulandari, Ulandari Veronica Agnes Sianipar Wada, Igam Arya Wildana, Dina Yuri Sulistyo Zensa Reginsa Putri