Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.436
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Hukum Saraswati West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS KURANGNYA EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN ANAK DALAM MENGURANGI ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI INDONESIA Kevin Abdurrahman Setiono; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/nb3s2602

Abstract

Di Indonesia, sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial. Namun, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kriminalitas anak, seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan narkotika, dengan statistik dari Badan Pembangunan Hukum Nasional mencatat ribuan kasus antara 2020 hingga 2022. Perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan, yang mengalami lonjakan kejahatan anak meskipun memiliki sistem serupa, serta pengalaman historis Indonesia seperti operasi Petrus pada era Orde Baru yang berhasil menekan kriminalitas melalui penegakan hukum yang tegas, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sistem peradilan anak saat ini. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyebab kurangnya keefektivitas implementasi sistem peradilan anak dalam menurunkan tingkat kriminalitas anak. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analisis, di mana data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan evaluasi kasus empiris, kemudian diproses dan dianalisis secara spesifik untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa angka kriminalitas anak terjadi akibat kurang tegasnya penegakan hukum dari segi peraturan perundang-undangan, peran wali dan penegak hukum, serta normalisasi perilaku kriminal sebagai bentuk kenakalan remaja yang dianggap wajar. Implikasinya, dengan mempertegas hukuman penjara bagi anak yang melakukan kejahatan berat melalui penerapan hukuman pidana umum, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat berupa rasa takut akan konsekuensi serius, sehingga anak-anak lebih berhati-hati dalam bertindak. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan menurunkan tingkat kriminalitas anak secara signifikan, sambil tetap mempertimbangkan faktor penyebab seperti lingkungan dan psikologi, serta menjaga hak-hak anak untuk perlindungan dan pendidikan, guna mencegah terulangnya kejahatan dan mendukung pembentukan generasi yang lebih baik.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA DUGAAN KORUPSI INVESTASI BERMASALAH (STUDI KASUS PT TASPEN DAN PT IIM) Muhammad Malik Wicaksono; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/d66swd17

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang sangat luas bagi korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kasus korupsi yang melibatkan korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Taspen dalam melakukan korupsi atas investasi fiktif yang merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter pertanggungjawaban korporasi pada kasus korupsi atas investasi bermasalah yang dilakukan oleh PT Taspen menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam dugaan kasus korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen dapat ditinjau melalui teori agregasi sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya akibat serangkaian tindakan yang dilakukan tidak dapat berdiri sendiri dan berada di bawah lingkup korporasi. Namun, masih sulitnya pembuktian dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan korporasi karena korporasi bukanlah subjek hukum manusia, sehingga permasalahan ini masih menjadi perdebatan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi pada dugaan kasus korupsi investasi bermasalah yang dilakukan oleh PT Taspen.
REKONSTRUKSI PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA SUAP HAKIM: STUDI KOMPARATIF MODEL LOVS BELANDA DALAM MENGATASI DISPARITAS VONIS Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p05

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis pengaturan pedoman pemidanaan tindak pidana suap hakim saat ini yang memicu disparitas vonis dan merumuskan rekonstruksi pedoman pemidanaan berbasis model LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) Belanda. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi saat ini, khususnya PERMA No. 1 Tahun 2020, masih menyisakan kekosongan hukum karena belum menjangkau delik suap hakim, sehingga vonis sangat bergantung pada diskresi subjektif majelis hakim yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, artikel ini menawarkan rekonstruksi pedoman dengan mengadopsi model LOVS Belanda yang menggunakan sistem titik awal (starting point) pemidanaan berdasarkan nilai suap dan tingkat jabatan hakim serta faktor pemberat yang terukur. Implementasi model ini diharapkan dapat mereduksi disparitas vonis tanpa mencederai independensi hakim guna mewujudkan keadilan distributif yang proporsional. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the current sentencing guidelines for judicial bribery which trigger sentencing disparities and to formulate a reconstruction of sentencing guidelines based on the Dutch LOVS (Landelijke Oriëntatiepunten voor Straftoemeting) model. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study show that current regulations, particularly Supreme Court Regulation No. 1 of 2020, still leave a legal vacuum because they do not yet cover the offense of judicial bribery, so that verdicts rely heavily on the subjective discretion of the panel of judges which causes legal uncertainty. As a solution, this article offers a reconstruction of guidelines by adopting the Dutch LOVS model which uses a starting point system for sentencing based on the bribery value and the level of the judge's position as well as measurable aggravating factors. The implementation of this model is expected to reduce sentencing disparities without undermining judicial independence in order to achieve proportional distributive justice.
The Regulation of the Death Penalty in Relation to Legal Certainty and Human Rights Pramesti, Ni Putu Diah Indira; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1442

Abstract

This study examines the ambiguity of legal norms governing the death penalty under Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and its implications for legal certainty and human rights protection. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches through library-based legal research. The findings reveal several normative ambiguities, particularly regarding the criteria for imposing the death penalty, the assessment of “commendable attitude and conduct,” the mechanism of Presidential Decrees, and the procedures for execution. These ambiguities may give rise to legal uncertainty, inconsistent judicial decisions, and excessive discretion among law enforcement authorities. From a human rights perspective, such ambiguities also create uncertainty regarding the legal status of death-row convicts and may potentially violate the principle of due process of law. Therefore, clearer, more precise, and more operational legal provisions are required to ensure that the regulation of the death penalty under the 2023 Criminal Code guarantees legal certainty while remaining consistent with human rights principles.
Optimalization of the Notary Authority in Binding PPJB: Legal Review of the Job Creation Law Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.1-7

Abstract

The purpose of this writing is to explain the legal position and role of a Notary in the preparation and approval of land sale and purchase agreements, as required by the legislation. This research focuses on the changes that have occurred in the authority of a Notary, as well as the rights and obligations of the parties involved in making a Sale and Purchase Agreement (PPJB) in accordance with Article 43 paragraph (1) of the Job Creation Law. The research method used is a normative legal approach by analyzing legal regulations and philosophical principles, as well as a prescriptive analysis method. The results of this research confirm that the authority of a Notary in making PPJB is a direct authority granted by the law to a Notary as a public official. This research uses the theory of contract to analyze the legal relationship between the Notary and the parties involved in the contract, while the theory of authority is used to analyze the scope of authority of the Notary in making the contract. The aim of this research is to provide a comprehensive understanding of the dynamics of Notary authority in the context of the Job Creation Law.
Authority of the Financial Transaction Analysis Reporting Center in Tracing Hidden Trading Crimes A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.7.1.2024.8-14

Abstract

The search for money resulting from money laundering crimes carried out by the Financial Transaction Analysis Reporting Center regarding cases of illegal trading in Indonesia is very difficult to find or trace, in this case the stock game only involves guessing the rising or falling graph and in guessing the name of the stock is not given. up and down. From this game, the trading dealer makes a profit of 80% of the victim's losses and the remaining 20% ​​goes to the illegal trading application. Let's take a look back at this trading, everyone wants instant wealth in a short period of time and is sure to get it quickly just by guessing the rising or falling graph in this stock game, who would have thought that this stock game has been regulated by the trading bookie of the stock game and The trading bookie also determines whether we win or lose. The trading dealer deliberately gives us the first win in this stock trading game so that we continue playing and even sell our assets such as houses, cars and others so that we can multiply them. When placing a large deposit, that is where the trading dealer makes the player lose and this is regulated by the dealer. In this case, the Financial Transaction Analysis Reporting Center investigated the confiscation and impoverishment of movable and immovable, tangible or intangible assets obtained directly or indirectly carried out by affiliates in connection with criminal cases of money laundering which are regulated in Law 8 of 2010 concerning prevention. and eradicating money laundering crimes. However, the financial transaction analysis reporting center is not given more authority in investigations or investigations but is only given the authority to provide reports on analysis results and audit analysis results only.
Legal Certainty and the Protection of Civilian Victims in the Military Criminal Justice System Wicaksana, Made Adhi Agung; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1458

Abstract

This study examines the legal vacuum arising from the absence of implementing norms for Article 65 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), as well as its implications for legal certainty and the protection of the human rights of civilian victims. Article 65 mandates that TNI personnel who commit general criminal offences be subject to civilian court jurisdiction. However, its implementation is obstructed by Article 74, which makes the applicability of Article 65 contingent upon the enactment of a new law amending Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. Using normative legal research through statutory, conceptual, and comparative approaches, with Australia and the Netherlands as comparative jurisdictions, this study finds that the absence of implementing norms has produced persistent jurisdictional uncertainty. Such uncertainty contradicts the principle of equality before the law and may undermine the right to due process. The study concludes that reform of military jurisdiction through clear and operational legal norms is a prerequisite for ensuring comprehensive justice, legal certainty, and human rights protection for civilian victims.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test Di Kota Denpasar Made Dwi Raditya Utama Putra Sari; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 4 (2023): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1141

Abstract

This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.
Co-Authors Agus Dwi Saputra, Agus Dwi Anak Agung Anggy Tryeza Purnama Ningrum Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Gde Agung Yudistira Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha Arya Agung Iswara Aryantha Wijaya Asafita Benzelina Salhuteru Astiti, Ni Made Yordha Ayu Aulia Naomi Mariana Brahmana, Ida Bagus Cintyahapsari Lanthikartika Dewi, A.A Sagung Laksmi Gde Gunasaumyadiva Andarawata Mpuhaji Gede Bagus Doddy Surya Bramantha Putra Gede Made Dananda Paramartha Susila I Gede Ardi Wiranata I Gede Leo Ananta Pratama I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Bagus Surya prabawa I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana I Kadek Dhananjaya Wijaya Pastika I Made Gilang Rama Wisesa I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Darma Yoga I Wayan Wiguna Pujawan Johana Nababan Kadek Indah Bijayanti Kevin Abdurrahman Setiono Komang Della Nadila Leony Ghuusbertha Marpaung Luthfiyah Nur Halimah Made Dwi Raditya Utama Putra Sari Made Shannon Tjung Margarrick Yoga Adinata Putra Matthew Jeremy Sibarani Mayun Dharma Wijaya, Anak Agung Ngurah Megi Megayani, Ni Ketut Ngetis Muhammad Malik Wicaksono Ni Putu Melinia Ary Briliantari Nyoman Satyayudha Dananjaya Nyoman Yogandiranjaya Pradnya Dwiditya Pramesti, Ni Putu Diah Indira Putra, Nyoman Krisna Ananda Putri Amaris, Putu Kanitha Putri Saniamarani, Kadek Sandra Putu Sarasita Kismadewi Rafi Lukmanul Hakim Regina Santa Monica Lumban Gaol silanno, rikky Simanjuntak, Indah Galatia Chandra Tia Monica Sihotang Wahyuni, Komang Mira Wicaksana, Made Adhi Agung Widhi, Luh Putu Purnama Ning