Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.9

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Hukum dan Sosial Politik West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Media Akademik (JMA)

Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917444

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Matthew Jeremy Sibarani; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metodologi penelitian normatif, yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pendekatan perundang-undangan serta bahan pustaka yang terkait dengan inti dari permasalahan dalam artikel ilmiah ini. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencucian uang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hanya sebatas batasan umur serta memiliki perbedaan pengertian batasan umur dengan Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia pada dasarnya berbeda dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana anak di Indonesia pada umumnya, sehingga dapat menyebabkan anak dari pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu upaya untuk menyamarkan uang hasil dari tindak pidana pencucian uang. Akibat hukum dari adanya adanya perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang dewasa, dapat membuat anak menjadi saksi dalam sidang pengadilan, sehingga diperlukannya kedudukan dan perlindungan hukum yang jelas kepada anak yang menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang. The purpose of this article is to determine the position and legal protection efforts of children as witnesses in money laundering crime cases in Indonesia. This artcile uses a normative research methodology, which uses Law Number 8 of 1981 concerning Law Number 11 of 2012 concerning criminal procedure code and the Juvenile Criminal Justice System as a statutory approach as well as library materials related to the core of the problems in this scientific article. The results of the study show that the existence of children who come together with the law in the crime of money laundering has not been regulated in detail in the Criminal Procedure Code and is only limited to the age limit and has an understanding of age limits with the Book of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System. Child Criminal. Legal protection for witnesses' children as a crime of money laundering in Indonesia is a crime that is different from legal protection against children as a criminal act of children in Indonesia in general, so that it can lead to the crime of money laundering as an effort to disguise the proceeds. from money laundering. The legal consequences of a money laundering crime case committed by adults can make children a witness in court proceedings, so that the necessary and clear legal protection for children who are witnesses of criminal acts of money laundering

DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Anak Agung Linda Cantika; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji delik adat lokika sanggraha pada hukum positif Indonesia atau ius constitutum dan memberikan penjelasan mengenai perspektif ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan terkait penyerapan delik adat sebagaimana unsur-unsur Lokika Sanggraha dalam pembaharuan hukum positif atau pidana nasional yang akan datang serta pengaturan sanksi yang diberikan terhadap pelaku. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menerapkan teknik argumentasi hukum dalam penyajiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bali mengenal adanya delik adat Lokika Sanggraha yang mana dalam ketentuan hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai unsur-unsur delik adat Lokika Sanggraha. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keidupan masyarakat sehingga penting untuk dilakukan pembaharuan hukum nasional dengan memasukkan delik adat Lokika Sanggraha sebagai bentuk eksistensi hukum adat dalam hukum nasional. Bahwa delik adat Lokika Sanggraha akan diadopsi ke dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana (RUU KUHP) dalam Pasal 483 ayat (1) huruf e yang penerapan sanksi pidananya juga harus disesuaikan dengan delik pidana adat yang akan dimuat dalam RUU KUHP. Pembaharuan hukum nasional masih diperlukan dengan mengaitkan teori kebijakan hukum pidana serta penjatuhan sanksi harus mengacu dengan teori pemidanaan gabungan. This Research has a purpose to analyzing, and examining the local customary offense of the local riot on Indonesian positive law or ius constitutum and provides an explanation of the perspective of the ius constituendum or law that is envisioned regarding the absorption of customary offenses as the Lokika Sanggraha elements in the reform of positive law or future national criminal sanctions and the arrangement of sanctions given to the perpetrators. The writing of this article uses normative legal research methods through statutory and conceptual approaches and applies legal argumentation techniques in its presentation. The results show that in Bali there is a Lokika Sanggraha custom offense which in the positive law provisions in Indonesia does not regulate the elements of the Lokika Sanggraha customary offense. Customary law is a law that grows and develops in people's lives so it is important to reform the national law by including the Lokika Sanggraha customary offense as a form of the existence of customary law in national law. Whereas the Lokika Sanggraha customary offense will be adopted into the draft criminal code law in Article 483 paragraph (1) letter e, the application of which must also be adjusted to the customary criminal offense that will be contained in the Draft Criminal Code National law reform is still needed by linking the theory of criminal law policies and the imposition of sanctions must refer to the combined punishment theory.

DEKRIMINALISASI ABORSI (ABORTUS PROVOCATUS) OLEH KORBAN PERKOSAAN Cintyahapsari Lanthikartika; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pelaku aborsi yang melakukan tindakan tersebut karena kehamilan akibat pemerkosaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Terdapat konflik normaberdasarkan aspek yuridis pengaturan aborsi (abortus provocatus) dalam KUHP dengan pengecualian aborsi dalam hukum positif (ius constitutum) lainnya di Indonesia yang memerlukan penyelesaian sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku aborsi yang melakukan tindakan tersebut karena kehamilan akibat pemerkosaan. Penyelesaian konflik norma tersebut diperlukan mengingat kehamilan akibat perkosaan bukan merupakan kehamilan yang diinginkan oleh ibu yang mengandung. Adapun hasil dari penulisan ini, yaitu konflik norma bagi para korban pemerkosaan yang melakukan abortus provocatus tersebut ditinjau menggunakan asas preferensi ‘Lex Specialis Derogat Legi Generalis’ dimana KUHP yang berlaku sebagai Lex Generalis keberlakuannya dapat dikesampingkan oleh UU Kesehatan yang berlaku sebagai Lex Specialis. The purpose of this study is to examine the legal certainity for abortionists who commit these actions because of pregnancy due to rape. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a comparative approach. There is a legal conflict norms regarding the juridical aspects of the regulation of abortion (abortus provocatus) in the Book of Criminal Code with the regulation of abortion in other positive law (ius constitutum) in Indonesia is needed as a guarantee and legal protection for those who did the abortion because of pregnancy due to rape. The settlement of legal conflict norms is needed, considering the pregnancy due to rape is not a desirable pregnancy. The result of this study shows the conflict settlement for rape victims who committed abortus provocatus is reviewed based on the preference of ‘Lex Specialis Derogat Legi Generalis’, wherein the Book of Criminal Code which applicable as a Lex Generalist, its enforceability can be overridden by the Health Law which applicable as Lex Specialis.

MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Made Shannon Tjung; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembubaran partai politik yang terbukti melakukan sebuah tindak pidana korupsi di Negara Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik adalah subjek hukum pidana yaitu korporasi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka terhadap partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas dasar putusan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemerintah yang diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden untuk memohon pembubarannya. The purpose of this study is to determine the mechanism of dissolution of political parties convicted of corruption in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The study shows that the political parties are the subject of criminal law that is a corporation pursuant to Article 1 Paragraph 1 of Corruption Act. Related to Article 18 Paragraph 1 letter c of Corruption Act it is against the political parties that have been proven guilty of corruption on the basis of the decision which is under the Supreme Court, can be petitioned to the Constitutional Court by the government represented by the Attorney General and / or Minister assigned by the President to request its dissolution.

Kedudukan Hukum Larangan Pengeluaran Satwa Dilindungi Dari Habitat Aslinya Berdasarkan Undang-Undang KSDA I Wayan Wiguna Pujawan; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan larangan pengeluaran satwa dilindungi dari habitat aslinya dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang KSDA. Menggunakan penelitian hukum normatif diakibatkan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan mengklarifikasikan bahan hukum seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengutip pembahasan literatur-literatur dan karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat kekaburan norma pada Pasal 21 ayat 2 huruf c UU KSDA, dimana pada ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai pelarangan pengeluaran satwa langka yang dilindungi dalam rangka apa, dalam keadaan bagaimana, maupun dalam jumlah berapa satwa langka dilindungi yang akan dikeluarkan, serta tidak ada diwajibkannya dokumen dalam pengeluaran satwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan terhadap satwa langka dilindungi diatur yaitu dalam Pasal 40 ayat 2 UU No. 5/1990 Tentang KSDA. Tidak adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang disebutkan dalam UU KSDA menyebabkan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi mendapat hukuman yang ringan. Kata Kunci: Larangan Pengeluaran, Satwa Dilindungi, UU KSDA. ABSTRACT This scientific journal writing aims to determine the regulation on the prohibition of releasing protected animals from their natural habitat and to analyze the criminal responsibility of criminals against protected animals based on the KSDA Law. This type of research used in writing scientific journals is normative legal research caused by a blur of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach. In writing this scientific paper the writer will use primary legal materials, secondary legal materials. Namely by reading, analyzing, and clarifying legal materials such as the provisions of laws and regulations, citing a discussion of literature and scholarly works of scholars related to the issues raised. The results show that there is a vague norm in Article 21 paragraph 2 letter c of the KSDA Law, where the provisions of the article do not explain the prohibition of releasing protected endangered species in what framework, under what circumstances, or in how many protected endangered species will be released. and there is no mandatory document for releasing the animal. The criminal responsibility for criminals against protected endangered species is regulated in Article 40 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 concerning KSDA. The absence of a special minimum criminal sanction stipulated in the KSDA Law causes the perpetrator of crimes against protected animals to receive a light sentence. Keywords: Export Prohibition, Protected Animals, KSDA Law.

Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; I Nyoman Darma Yoga
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemulihan serta mengkaji dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar hanya terbatas pada upaya promotif dan Kejaksaan Negeri Denpasar terbatas pada upaya penuntutan terhadap perbuatan pelaku terorisme. Kedua Instansi ini memiliki wewenang yang terbatas dalam rangka upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini harus diatasi oleh Negara, karena kedua lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu upaya pemulihan kepada korban terorisme yang akan berkoordinasi juga dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar para korban mendapatkan haknya dengan baik.

KONSEP PEMBAHARUAN PEMIDANAAN DALAM RANCANGAN KUHP A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 2 No 2 (2013)
Publisher : University of Udayana

Criminal law reform in principle is an attempt to conduct a review and reestablishmentof law in accordance with the common values of socio-political, sociophilosophic,and cultural values of the people of Indonesia. Renewal of the CriminalCode criminal law angle can be done in two ways. First, the partial renewal, byreplacing part after part of the codification of the criminal law. Second, with therenewal of a general nature, thorough renewal by replacing total codification of thecriminal law. underlying purpose of a criminal law reform in Indonesia, including todetermine the political purposes to which a bill is nationally Indonesian State coversall aspects of society with keanegaragaman nation based on Pancasila. The draft penalcode reform set an another solution in addition to the imposition of imprisonment andhe organized an action against the perpetrators of criminal deprivation of liberty.

MEKANISME PERSIDANGAN SECARA DARING (ONLINE) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR I Gusti Agung Bagus Surya prabawa; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p18

Penulisan ini bertujuan agar mengetahui dan menganaslisis mengenai bagaimana mekanisme persidangan secara daring pada masa pandemic covid – 19 di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Permasalahan yang penulis angkat mengenai mekanisme dalam mengimplementasikan persidangan daring oleh PERMA terkait berkas serta Persidangan Kasus Pidana di Pengadilan secara elektronik dan hambatan yang ditemui untuk penerapan persidangan sistem daring di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada kondisi pandemi COVID-19 Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah hukum empiris, dan mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan bersama JPU di Kejaksaan Negeri Denpasar, Hakim sekaligus Advokat di Pengadilan Negeri Denpasar. Serta dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung di PN Denpasar. Hasil yang diperoleh yaitu adanya perbedaan tempat persidangan dari sistem daring dengan yang pada umumnya, kini persidangan daring (online) dilakukan melalui media zoom. Persidangan tidak bertolak belakang terhadap normal persidangan terbuka bagi umum serta investigasi hakim baik langsung maupun lisan. Bila melirik teori dari kepastian hukum serta sistem pada hukum, PERMA 4/2020 mampu merefleksikan kejelasan secara hukum serta tepat pada teori sistem hukum.Kata Kunci : Mekanisme, Persidangan Daring, Perkara Pidana. ABSTRACT This writing aims to find out and analyze how the online trial mechanism during the covid-19 pandemic is in the Denpasar District Court area. The problem that the author raises is regarding the mechanism for implementing the online trial by PERMA regarding files and the electronic trial of criminal cases in court and the obstacles encountered for implementing the online system trial at the Denpasar District Court (PN) during the COVID-19 pandemic. In this study, the type of research that the author uses is empirical law, and the author collects data using interview techniques conducted with the Public Prosecutor at the Denpasar District Attorney, Judge and Advocate at the Denpasar District Court. And with the fact approach approach, namely the approach carried out by direct research at the Denpasar District Court. The results obtained are that there is a difference in the venue for the trial from the online system with what is generally, now online trials are carried out through the media zoom. The trial does not contradict the normal trial open to the public and the judge's investigation, both directly and verbally. If you look at the theory of legal certainty and the legal system, PERMA 4/2020 is able to reflect legal clarity and is right on the theory of the legal system. Keywords: Mechanism, Online Trial, Criminal Case.

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK I Kadek Dhananjaya Wijaya Pastika; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i05.p17

Tujuan dibuatnya tulisan ini untuk mengkaji bagaimana bentuk pemidanaan dan pemberatan pidana khususnya pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum normative dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dan pemberatan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kemudian penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih kedepannya masih dapat diberlakukan. Hal tersebut disebabkan sanksi pidana mati hanya diterapkan pada ketentuan-ketentuan tertentu saja. Kemudian kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang menyangkut kemanusiaan, serta adanya pembatasan mengenai kebebasan hak asasi seseorang dan pidana mati tidak lagi menjadi bentuk pidana pokok, melainkan pidana alternatif. Kata Kunci: Pidana Mati, Kekerasan Seksual, Anak ABSTRACT The purpose of this paper is to examine how the forms of punishment and criminal penalties, especially the death penalty against perpetrators of sexual violence against children, are made. The method used is the normative legal research method by using a literature study and a statutory approach. The results of this paper indicate that the punishment and weighting of the death penalty against perpetrators of sexual violence against children has been regulated in the legal system in Indonesia, especially in the Law on Child Protection and Perppu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which has been ratified through Law Number 17 of 2016. Thenthe imposition of the death penalty on perpetrators of sexual violence against children can still be enforced in the future. This is because the death penalty is only applied to certain provisions. Then sexual violence against children is an extraordinary crime that involves humanity, and there are restrictions on the freedom of a person's human rights and the death penalty is no longer a form of basic crime, but an alternative punishment. Key Words: Death Penalty, Sexual Abuse, Children

PENGATURAN DOUBLE TRACK SYSTEM PADA KETENTUAN PIDANA DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA) Arya Agung Iswara; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p7

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan double track system pada ketentuan pidana yang berada di Indonesia beserta perannya dalam urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur, penulis berusaha menelaah permasalahan tersebut. Hasil dari penulisan ini menunjukan telah adanya penerapan double track system dalam pengaturan pidana di Indonesia, dan krusialnya peran yang diberikan oleh double track system dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menganut keseimbangan monodualistik terutama pada sektor pemidanaan baik bagi pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana ataupun bagi praktisi dan lembaga yang berhubungan dengan pemidanaan itu sendiri. Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Double Trask System, Pengaturan. This writing aims to determine the arrangement of the double track system on criminal provisions in Indonesia and their role in the urgency of criminal law reform in Indonesia. By using normative research through laws and regulations and various literatures, the author tries to examine these problems. The results of this paper indicate that there has been the implementation of a double track system in criminal regulation in Indonesia, and the crucial role given by the double track system in the criminal law reform in Indonesia which adheres to a monodualistic balance, especially in the criminal sector, both for parties involved in a criminal event or for those involved in a criminal act. for practitioners and institutions related to the punishment itself. Keywords: Criminal Law Reform, Double Track System, Regulation.

Co-Authors Agus Dwi Saputra, Agus Dwi Anak Agung Anggy Tryeza Purnama Ningrum Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Gde Agung Yudistira Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arya Agung Iswara Aryantha Wijaya Asafita Benzelina Salhuteru Astiti, Ni Made Yordha Ayu Aulia Naomi Mariana Brahmana, Ida Bagus Cintyahapsari Lanthikartika Gde Gunasaumyadiva Andarawata Mpuhaji Gede Bagus Doddy Surya Bramantha Putra Gede Made Dananda Paramartha Susila I Gede Ardi Wiranata I Gede Leo Ananta Pratama I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Bagus Surya prabawa I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana I Kadek Dhananjaya Wijaya Pastika I Made Gilang Rama Wisesa I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Darma Yoga I Wayan Wiguna Pujawan Johana Nababan Kadek Indah Bijayanti Leony Ghuusbertha Marpaung Luthfiyah Nur Halimah Made Dwi Raditya Utama Putra Sari Made Shannon Tjung Matthew Jeremy Sibarani Mayun Dharma Wijaya, Anak Agung Ngurah Megi Megayani, Ni Ketut Ngetis Ni Putu Melinia Ary Briliantari Nyoman Satyayudha Dananjaya Nyoman Yogandiranjaya Pradnya Dwiditya Putra, Nyoman Krisna Ananda Putri Amaris, Putu Kanitha Putri Saniamarani, Kadek Sandra Putu Sarasita Kismadewi Rafi Lukmanul Hakim Regina Santa Monica Lumban Gaol silanno, rikky Simanjuntak, Indah Galatia Chandra Tia Monica Sihotang Wahyuni, Komang Mira Widhi, Luh Putu Purnama Ning

Title

Found 54 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 54 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 54 Documents
Search