Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.546
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Hukum dan Sosial Politik West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Una Via Principle: Legal Certainty and Justice in The Resolution of Capital Market Criminal Cases Putri Amaris, Putu Kanitha; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 06 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i06.1969

Abstract

The focusing aims of this research are to scrutinize and assess the characteristics of capital market crimes that are specifically regulated separately from general crimes in the Criminal Code and the setting of the una via principle in the settlement of capital market crimes in purpose to maintain legal certainty and justice. The problems that underlies include: (1) how is the arrangement of una via principle in Indonesian capital market legal system and (2) how should the application of una via principle in capital market criminal case settlement in Indonesia. With a normative juridical method, this research analyzes norms, principles and legislation related to the una via principle in capital market regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. The conclusion drawn from this study indicate the existence of una via principle comes with the concept of selecting sanctions for perpetrators of capital market crimes aimed at providing justice and legal certainty. However, the regulation of the una via principle still needs to be improved because the current legal rules have vagueness which causes unclear procedures for resolving capital market criminal cases. Efforts are needed to improve regulations, increase coordination and collaboration between law enforcement officials, establish a transparent mechanism for imposing sanctions and conduct a transparent and fair trial.
TINJAUAN YURIDIS KEADILAN RESTORATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI I Gede Leo Ananta Pratama; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 8 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Agustus
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i8.2694

Abstract

Penelitian ini membahas potensi penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah kecil. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kondisi seperti semula, bukan semata-mata penghukuman, dengan melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum dan data primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice berpotensi mengurangi beban perkara di pengadilan serta mempercepat pemulihan kerugian negara. Penerapan konsep ini juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, serta menghemat biaya dan waktu proses peradilan. Di samping itu, pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan publik. Meski demikian, implementasi Restorative Justice dalam perkara korupsi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan yang merugikan negara. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel, serta keterlibatan multi-pihak termasuk masyarakat sipil dalam pengawasan penerapannya. Dengan landasan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang terukur, keadilan restoratif dalam kasus korupsi dapat menjadi inovasi hukum yang relevan dengan semangat pemulihan dan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM CHECK AND BALANCES KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/56q0zm69

Abstract

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk pascareformasi 1998 dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peran KY dalam sistem check and balances kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan penting dalam proses seleksi calon hakim agung, penyusunan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta penanganan laporan pelanggaran etik oleh masyarakat. Namun, efektivitas KY masih terbatas karena sifat kewenangannya yang hanya bersifat rekomendatif dan sering terhambat oleh resistensi internal lembaga peradilan serta keterbatasan sumber daya. Meski demikian, keberadaan KY tetap krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan sebagai bagian dari mekanisme check and balances. Penguatan kewenangan dan kapasitas kelembagaan KY menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengawasan peradilan yang independen, berintegritas, dan berkeadilan.
ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN Johana Nababan; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/tv3t2k28

Abstract

  Penulisan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan antara pidana bersyarat dalam KUHP lama dan pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-komparatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pidana bersyarat maupun pidana pengawasan masih memiliki kekosongan norma akibat ketiadaan peraturan pelaksana yang tegas, serta kekaburan norma dalam frasa “pelanggaran syarat umum” yang menimbulkan potensi multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis dan pedoman implementasi yang komprehensif agar konsep pidana alternatif ini dapat diterapkan secara efektif, membantu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan sekaligus mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan humanis.  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENGATURAN HUKUM POSITIF TERKAIT PELAKU JUDI ONLINE Aulia Naomi Mariana; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/xwh2j089

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor serta mengkaji lebih dalam mengenai hukum positif di Indonesia mengenai judi konvensional dan juga judi online, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola, pelaku, dan juga penyebar judi online. Dalam artikel ini menjelaskan mengenai aturan yang terdapat di Indonesia yang mengatur mengenai judi online serta sanksi pidana yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam dunia judi online. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan faktual dan pendekatan analisis konsep hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan adalah hukum positif di Indonesia sudah mengatur dengan baik mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku judi online, serta antara pengelola, pelaku, dan juga penyebar terdapat hukuman yang berbeda tergantung pada klasifikasi perbuatan mereka, namun terkait dengan pengaturan hukum positif yang mengatur mengenai judi online perlu dilakukan pembaharuan dan pembaharuan tersebut merupakan aturan yang benar-benar mengatur mengenai judi online sehingga dapat memperkuat penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan judi online.
IMPLEMENTASI DAN RELEVANSI HAK ASASI MANUSIA DALAM PENEGAKAN HUKUM SERTA TANTANGAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA Rafi Lukmanul Hakim; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/j5axf532

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia dan pertentangan terhadap martabat manusia menjadi ciri khas perdagangan manusia. Praktik ini telah berkembang menjadi jaringan kriminal, beberapa di antaranya terorganisasi dengan baik dan yang lainnya lebih tidak terorganisir; jaringan ini beroperasi baik di dalam maupun luar negeri, membahayakan negara dan warga negaranya serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut penelitian dan laporan di media, perdagangan manusia merupakan masalah besar, terutama ketika berdampak pada anak-anak dan perempuan. Tragisnya, prostitusi, pornografi, pengemisan, dan perbudakan dalam rumah tangga merupakan hasil yang sering terjadi dari perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengambil sikap hak asasi manusia terhadap perdagangan manusia dan melihat undang-undang yang melindungi korban, variabel yang menyebabkan eksploitasi populasi rentan seperti anak-anak dan perempuan, dan kesulitan dalam menangani masalah ini. Penelitian ini mengambil perspektif hukum terhadap fenomena sosial, menggambarkannya sebagai masalah sehari-hari, dengan menggunakan metodologi hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk melindungi mereka yang telah menjadi korban perdagangan manusia sekaligus berupaya untuk mengakhiri praktik tersebut sepenuhnya. Sebagai salah satu unsur keamanan masyarakat dan penegakan hukum, kebijakan pidana harus diintegrasikan dalam setiap upaya pencegahan perdagangan orang. Kemiskinan, buta huruf, kurangnya pengetahuan, dan kondisi sosial budaya yang tidak diinginkan merupakan penyebab utama perdagangan orang. Kurangnya kerja sama lintas sektor dalam menangani tindak pidana perdagangan orang dan kurangnya pemahaman umum tentang UU No 21 Tahun 2007 merupakan dua hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus ini.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL I Gede Ardi Wiranata; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2490

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap anak di bawah umur yang melakukan hubungan seksual sebelum mencapai usia delapan belas tahun. Fokus utama dari penelitian ini tidak hanya pada perlindungan terhadap anak sebagai korban, tetapi juga terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku, mengingat keduanya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap anak, implementasi teknis, khususnya terkait prosedur pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual, masih belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian akhir berupa kompensasi, baik dalam bentuk ganti rugi finansial maupun pemulihan secara material dan psikologis, sangat penting bagi pemulihan korban. Di sisi lain, perlindungan hukum yang menyeluruh juga harus diberikan kepada anak yang menjadi pelaku, dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pendidikan, dan pengawasan sosial yang efektif.
URGENSI PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/j7jw1g58

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai frasa “bukti permulaan yang cukup” yang menjadi dasar dilakukannya penetapan tersangka yang tidak dijelaskan secara konkret. Kekaburan ini menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hadir untuk memberikan kepastian dengan menegaskan bahwa bukti permulaan harus didasari oleh minimal dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP, serta mewajibkan adanya pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak penetapan tersangka yang masih tidak mematuhi ketentuan tersebut, di mana calon tersangka kerap tidak diperiksa terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap kewajiban pemeriksaan saksi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, hilangnya perlindungan hukum, ketidakadilan prosedural, hingga potensi pembatalan status tersangka dalam penyidikan melalui praperadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas due process of law melalui pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka, sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak individu, mencegah penyalahgunaan kewenangan penyidik, serta menjaga legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia.
PERLINDUNGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI Asafita Benzelina Salhuteru; A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/pb11f230

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus utama penelitian terletak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait lainnya yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan korban perdagangan orang. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji sejauh mana norma tersebut mampu memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, tidak hanya terkait dengan kurangnya pendampingan lanjutan, tetapi juga menyangkut belum adanya mekanisme yang jelas dan terpadu mengenai pemulihan korban secara berkelanjutan, keterjaminan hak atas restitusi dan kompensasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam memastikan pemulihan psikologis, psikososial, dan ekonomi korban secara menyeluruh. Maka dari itu, negara perlu melakukan reorientasi kebijakan hukum yang mendasar menuju sistem perlindungan korban yang secara eksplisit berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban.
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGHITUNG DAN MENYATAKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA I Made Gilang Rama Wisesa; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/e412f243

Abstract

Tujuan studi ini adalah mengkaji dan menelaah kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit investigatif serta men-declare (menyatakan) adanya kerugian keuangan negara. Selain itu, penelitian ini menganalisis secara mendalam perihal penggunaan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) oleh BPKP sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana guna memenuhi unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara” pada perkara Tindak Pidana Korupsi delik kerugian keuangan negara melalui berbagai pertimbangan hakim (ratio decidendi). Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan taraf sinkronisasi dan perbandingan hukum, serta pendekatan studi kasus. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sinkronisasi dalam regulasi dan pada praktik peradilan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara yuridis, BPKP hanya berwenang untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara (audit investigatif), tetapi tidak berwenang untuk menyatakannya (declare). Namun, terbukti atau tidaknya kerugian keuangan negara, sah atau tidaknya suatu audit investigatif bermuara pada keputusan Majelis Hakim itu sendiri. Hal mana, Majelis Hakim memiliki kemerdekaannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
Co-Authors Agus Dwi Saputra, Agus Dwi Anak Agung Anggy Tryeza Purnama Ningrum Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Gde Agung Yudistira Anak Agung Linda Cantika Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arya Agung Iswara Aryantha Wijaya Asafita Benzelina Salhuteru Astiti, Ni Made Yordha Ayu Aulia Naomi Mariana Brahmana, Ida Bagus Cintyahapsari Lanthikartika Gde Gunasaumyadiva Andarawata Mpuhaji Gede Bagus Doddy Surya Bramantha Putra Gede Made Dananda Paramartha Susila I Gede Ardi Wiranata I Gede Leo Ananta Pratama I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Bagus Surya prabawa I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana I Kadek Dhananjaya Wijaya Pastika I Made Gilang Rama Wisesa I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Darma Yoga I Wayan Wiguna Pujawan Johana Nababan Kadek Indah Bijayanti Kevin Abdurrahman Setiono Komang Della Nadila Leony Ghuusbertha Marpaung Luthfiyah Nur Halimah Made Dwi Raditya Utama Putra Sari Made Shannon Tjung Margarrick Yoga Adinata Putra Matthew Jeremy Sibarani Mayun Dharma Wijaya, Anak Agung Ngurah Megi Megayani, Ni Ketut Ngetis Muhammad Malik Wicaksono Ni Putu Melinia Ary Briliantari Nyoman Satyayudha Dananjaya Nyoman Yogandiranjaya Pradnya Dwiditya Putra, Nyoman Krisna Ananda Putri Amaris, Putu Kanitha Putri Saniamarani, Kadek Sandra Putu Sarasita Kismadewi Rafi Lukmanul Hakim Regina Santa Monica Lumban Gaol silanno, rikky Simanjuntak, Indah Galatia Chandra Tia Monica Sihotang Wahyuni, Komang Mira Widhi, Luh Putu Purnama Ning