Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum Prioris Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Nur Rochaeti
Faculty Of Law Diponegoro University Semarang
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN MATA UANG ELEKTRONIK BITCOIN SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Chandra Ardiano; Pujiyono Pujiyono; Nur Rochaeti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (677.065 KB)

Abstract

Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penucian Uang mempunyai beberapa titik kelemahan yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyamarkan sumber dana ilegal di Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya. Kajian kriminologis menganalisis dari berbagai faktor. Faktor internal dimana dalam diri seseorang, faktor eksternal bahwa kejahatan bukan faktor yang diwarisi, namun dapat dipelajari oleh orang-orang lingkungan sekitar serta faktor kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat pelaku dengan mudah melakukan operasi kejahatannya lalu dapat lari tanpa terlacak
KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU Josua Indra S*, Nur Rochaeti, R.B. Sularto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.128 KB)

Abstract

Pembakaran Hutan di Provinsis Riau terjadi hamper setiap tahun dengan tujuan pembukaan lahan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun Badan hukum ( Korporasi ), metode pembakaran merupakan cara yang sederhana, cepat,dan murah dalam membuka lahan sehingga metode ini menjadi pilihan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.Kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau akan dikaji dengan menggunakan sudut pandang Kriminologi yang  merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perbuatan menjadi sebuah kejahatan dan bagaimana pelaku kejahatan disebut sebagai pelaku tindak pidanaMetode penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yaitu buku – buku literature dan Peraturan dasar Undang – undang 1945, Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan, peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini seperti, Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau dan hasil karya ilmiah para sarjana.Hasil penelitian, setiap tahun terjadi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.  dengan mengunakan kajian kiminologi dapat ditelusuri bagaimana tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi riau dapat terjadi dan siapa saja pelaku dari tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau dan bagaimana penegakan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.Terhadap hasil penelitian ini penulis berharap adanya pembaharuan Peraturan Perundang – Undangan Pidana Khususnya terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan terjadinya kerjasama antara warga masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dalam mencegahterjadinya Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan khusunya di Provinsi Riau
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA PENANGANAN TERBAIK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.213/PID.SUS/2014/PN. SEMAR Hubertus Yoga Widiarta*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.814 KB)

Abstract

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ketentuan Keadilan Restoratif, secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh sebab itu dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan Keadilan Restoratif, yaitu dimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Ranny Intan Raflis*, Nur Rochaeti, Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.247 KB)

Abstract

Berkaitan dengan masalah Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih sering terjadi khususnya di Indonesia, hal ini terjadi akibat adanya hubungan kekuasaan antara majikan dan PRT. Komnas Perempuan mencatat bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Pokok Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan saat ini dan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) korban tindak kekerasan yang akan datang. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu data yang diteliti berdasarkan analisis data yang diuraikan kemudian dihubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis.  Hasil Penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan saat ini belum optimal baik terhadap peraturan-peraturan yang ada saat ini, serta masih rendah kesadaran dari aparatur negara dalam proses penanganannya. Hambatan terhadap akses para korban untuk mendapatkan keadilan ini lebih diperburuk lagi dengan kurangnya “penghargaan” terhadap para PRT di lingkungan peradilan sendiri karena PRT masih menjadi korban status yang rendah dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, diperlukan upaya-upaya perlindungan hukum yang lebih baik dimasa yang akan datang terkait perlindungan hukum terhadap PRT ini.
PRAKTIK MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SEMARANG Marfungah Marfungah; Nur Rochaeti; Budhi Wisaksono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.597 KB)

Abstract

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat yang jumlahnya masih menduduki peringkat teratas dibandingkan bentuk kejahatan lainnya. Penyelesaian melalui sistem peradilan pidana memerlukan waktu yang lama dengan proses yang sedikit rumit sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Prosedur demikian juga yang menyebabkan penyelesaian perkara tersendat dan berujung pada penumpukan perkara setiap tahunnya. Selaian itu, penyelesaian yang bersifat kalah-menang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Mediasi pidana/penal merupakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dalam perkembangan wacana teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, mediasi penal mulai digunakan sebagai alternatif penyelesaian di bidang pidana. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Mediasi penal diatur pada kebijakan, baik melalui instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Praktik mediasi pidana/penal telah dilaksanakan di Polrestabes Semarang. Proses mediasi melibatkan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak berperkara, advokat sebagai pendamping, serta penyidik Kepolisian sebagai fasilitator maupun mediator. Proses mediasi membawa implikasi yakni adanya kewajiban ganti kerugian serta dihentikannya perkara oleh penyidik baik pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan.
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG Ahmad Syauqi; Nur Rochaeti; A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.74 KB)

Abstract

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan negara negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi penyalahguna narkotika tersebut adalah anak anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang anak anak dibawah umur ini menjadi pengedar obat obatan narkotika tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh anak, hukum pidana memiliki kebijakan. Dalam kebijakan hukum pidana memperhtikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika dan pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan melihat kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridi adalah pendekatan yang bersandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan mengutamakan restorative justice. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang dikenakan pada Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU TERHADAP BAYINYA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI Lya Erika; Nur Rochaeti; Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.686 KB)

Abstract

Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai peraturan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.Metode pengumpulan data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Pati.Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya antara lain karena faktor internal yaitu faktor kondisi kepribadian yang lemah serta kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, takut diketahui melahirkan bayi dan faktor eksternal yaitu faktor agama dan perkembangan teknologi, Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH Dwina Yoganingrum Widiasputri*, Nur Rochaeti, A.M. Endah Sri .A.
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.16 KB)

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuatitatif maupun kualitatifnya pada dasawarsa terakhir ini. Tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan formulasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang tidak hanya menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti namun juga meneliti bagaimana implementasi diundangkannya suatu undang – undang.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dari instrumen internasional dan instrumen nasional Pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah bersifat sebagai rujukan dari beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah melibatkan pastisipasi masyarakat dalam melakukan pecegahan kekerasan seksual terhadap anak dan Adanya peningkatan kualitas dari personil di BP3AKB dengan cara melakukan pelatihan, dan menambah wawasan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Putusan Nomor. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN) Kartika Irwanti*, Nur Rochaeti, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.704 KB)

Abstract

Pelaku dari kejahatan pada saat ini, tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja  dan juga tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak juga melakukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia orang yang melakukan tindak pidana.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak saat ini dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak kekerasan putusan nomor. 3/Pid/Sus/A/2015/PN.CN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari beberapa instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan nasional tentang anak. Dasar pertimbangan hakim dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pertimbangan bersifat yuridis dan non yuridis.Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pemerintah, masyarakat, dan orang tua seharusnya mengikuti sosialisasi-sosialisasi mengenai masalah anak dan Hakim anak seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan agar mengetahui peraturan perundang-undangan yang terbaru.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS MENGENAI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN Rizka Fakhirah*, Nur Rochaeti, Ani Purwanti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.361 KB)

Abstract

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dalam menjalani pekerjaan, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun juga oleh perempuan. Perempuan dalam menjalani rutinitas pekerjaannya rentan mengalami kekerasan di lingkungan pekerjaan. Hal ini disebabkan salah satunya karena kedudukannya yang timpang dalam masyarakat yang masih berpegang erat pada budaya patriarki serta kondisi-kondisi khusus yang dialami perempuan seperti haid, mengandung, melahirkan, menyusui, dan gugur kandungan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan formulasi tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan saat ini dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan formulasi tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan mencakup instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Kekerasan terhadap perempuan semakin banyak terjadi termasuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan. Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan meliputi perlindungan terhadap pekerja perempuan, pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum atau penanganan terhadap pelanggaran norma perlindungan pekerja perempuan yang dalam hal ini melibatkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, selain itu penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pekerjaan juga diatur secara normatif dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Co-Authors A. M. Endah Sri Astuti A.M. Endah Sri Astuti Ahmad Syauqi Anggita Doramia Lumbanraja Anna Maria Salamor Apriliani Kusumawati Ayu Putriyana Budhi Wisaksono Chandra Ardiano Citra Azka Raditia Tsaniya Desida Dwizhafira Erick Yuda Pratama Fernando, Zico Junius Fitri Lestari Heru Eko Wibowo Irma Cahyaningtyas Lya Erika Marfungah Marfungah Muchlas Rastra Samara Muksin Novi Novitasari Nyoman Serikat Putra Jaya Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono R Bondan Agung Kardono Rahmi Dwi Sutanti RB Sularto Risya Hadiansyah Shinta Riananda Kusuma Wardani Suhartoyo Suhartoyo Tri Novita Sari Manihuruk Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*, Yusriyadi Yusriyadi Yusuf Immanuel Amalo