Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.955

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum dan Peradilan

Budi Santoso

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957607

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3 4 5

Konsep Perbankan Syariah Pasca Spin Off: Perspektif Indonesia Muhammad Ilham Rysaldi; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46054

Bank Indonesia stipulates that no later than fifteen years after the enactment of the Sharia Banking Law, Conventional Commercial Banks must separate themselves from the Sharia Business Unit. Separation can be carried out before 2023 as long as the asset value of the Sharia Business Unit has reached 50 percent of the total asset value of Conventional Commercial Banks. In Indonesia, there are two forms of Islamic banking structure, namely Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). This article discusses issues regarding Sharia Banking policy in Indonesia, and the impact of the spin off policy. The research method used in this article is empirical / sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results of the study show that Islamic banking chooses the best way to respond to the spin-off policy, namely by adjusting the conditions of each Sharia Business Unit that will do the spin-off because the minimum capital requirement is 1 trillion, so that UUS readiness is needed. The impact of the spin-off policy requires strong capital for BUS, so that if the capital is not fulfilled it can result in the closure of the UUS.Keywords: islamic banking structure; spinoff; islamic business unit.AbstrakBank Indonesia menetapkan paling lambat lima belas tahun setelah disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah. Pemisahan dapat dilaksanakan sebelum 2023 asalkan nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50 persen dari total nilai aset Bank Umum Konvensional. Di Indonesia terdapat dua bentuk struktur perbankan syariah yaitu Fully Fledge Bank (BUS), Subsidiary Unit (UUS). Artikel ini membahas permasalahan mengenai kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia, dan dampak dari adanya kebijakan spin off. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbankan syariah memilih cara yang terbaik menyikapi kebijakan spin off yaitu dengan menyesuaikan kondisi masing-masing Unit Usaha Syariah yang akan melakukan Spin off karena ketentuan permodalan yang ditetapkan minimal 1 triliyun, sehingga dibutuhkan kesiapan dari UUS. Dampak dari kebijakan spin off dibutuhkannya modal yang kuat bagi BUS, sehingga apabila permodalan tidak mampu terpenuhi dapat mengakibatkan ditutupnya UUS.Kata kunci: struktur perbankan syariah; spin off; unit usaha syariah.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN INDONESIA Sudarto Sudarto; Budi Santoso
Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Kajian Yuridis Gugatan Penghapusan Paten Karena Bukan Invensi Baru Dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst Fajar Ariyantono Pangestu; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33702

AbstractAdult IPRs are very important in trade competition, including patent rights. It can even be said that a patent is a right that is considered the most valuable compared to other rights. Patents will only be granted to an invention that is new, whether it is an invention of a product, process or method, or tool as mandated by Article 27 of the TRIPS Agreement. However, in reality there are patents that have obtained a Patent certificate even though it is not a new invention, namely Patent ID No P0031670. The research in this article is normative research using qualitative methods, namely an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two research results, namely: First, the TRIPS Agreement regulates new inventions in Article 27 while Law No. 13 of 2016 concerning Patents regulates New Patent Invention in Article 5 which is limited by the provisions of Article 6. Second, the judge's consideration in deciding the annulment of Patent No. ID P0031670 because claims 6 to 10 on a patent are not invented and have no novelty value.Keywords: abolition; patents; not novelty inventionsAbstrakDewasa HKI yang sangat penting dalam persaingan dagang, tak terkecuali hak paten. Bahkan dapat dikatakan paten merupakan sebuah hak yang dianggap paling berharga dibandingkan hak yang lainnya. Paten hanya akan diberikan kepada sebuah invensi yang baru, baik invensi produk, proses atau metode, maupun alat sebagaimana amanat Pasal 27 TRIP’s Agreement. Namun, kenyataannya terdapat paten yang mendapatkan sertifikat Paten meskipun bukan invensi baru yaitu Paten No ID P0031670. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, TRIP’s Agreement mengatur invensi baru dalam Pasal 27 sedangkan UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur Invensi Baru Paten dalam Pasal 5 yang dibatasi dengan ketentuan Pasal 6. Kedua, Pertimbangan hakim dalam memutus hapusnya Paten No. ID P0031670 karena klaim nomor 6 sampai 10 pada Paten milik tidak bernilai invensi dan tidak mempunyai nilai kebaruan (novelty).Kata kunci: penghapusan; paten; bukan invensi baru

Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Model BOT (Build Operate Transfer) Sektor Infrastruktur Jalan Di Indonesia Fajar Kusuma Pratama; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36033

AbstractBOT (Build Operate Transfer) is one form of financial cooperation agreement in the development, maintenance and or management. One of its kind is Road Infrastructure / Toll Road. In Indonesia, the State needs a budget / capital to finance infrastructure development in various fields, one of which is Road Infrastructure / Toll Road, but funds owned by the government / State through APBN / APBD are limited, in the sense that it is not yet equal to the amount of budget required for various Infrastructure projects. The approach method used in this article is a normative juridical approach. In this research, it is reviewed from the perspective of written regulations based on a literature study which is secondary data. Therefore, it takes the cooperation of third parties as investors / funders to cooperate with the government on infrastructure projects, on the principle of mutual benefit, in order to meet the financing needs and funding of infrastructure projects so as not to overload or be concentrated on funding using government budget funds ( APBN / APBD).Keywords : BOT; infrastructure; road; regulation; agreementAbstrakBOT (Build Operate Transfer) adalah salah satu bentuk perjanjian hubungan kerjasama pembiayaan dalam pembangunan, pemeliharaan dan atau pengelolaan. Salah satu jenis nya yaitu Infrastruktur Jalan/ Jalan Tol. Di Indonesia, Negara membutuhkan anggaran/ modal untuk pembiayaan pembangunan Infrastruktur di berbagai bidang, salah satu nya adalah Infrastruktur Jalan/Jalan Tol, namun dana yang dimiliki pemerintah/Negara melalui APBN/APBD terbatas, dalam artian belum sebanding dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk berbagai proyek infrastruktur tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini ditinjau dari segi peraturan-peraturan dan studi kepustakaan. Hasil dalam artikel ini bahwa dibutuhkan kerjasama dari pihak ketiga selaku investor/ pemberi modal untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah pada proyek infrastruktur, dengan prinsip saling menguntungkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pendanaan proyek infrastruktur sehingga tidak terlalu membebani atau tertumpu pada pendanaan menggunakan dana anggaran pemerintah (APBN/APBD).Kata kunci: BOT; infrastruktur; jalan; peraturan; perjanjian

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017) Sifa Fauziah; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37605

AbstractInter Sprot Marketing Company (ISM Company) filed a lawsuit at the Semarang Commercial Court. At the judicial review level, the Panel of Judges at the Supreme Court stated that the Defendant was proven to have committed an illegal act in the form of copyright. There needs to be a juridical study of the judges' considerations in adjudicating copyright cases between ISM Company and Metro Hotel Internasional Semarang Company at the Judicial Review level. The approach method that will be used by the writer is normative juridical and comparative study. The results of the discussion of the problem are 1) The basis for the consideration of the Supreme Court Council on the Judicial Review Decision is in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because world broadcasts are included in the category of cinematographic works, so they are automatically protected by copyright. 2) The World Cup broadcast is a cinematographic work based on Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.Keywords: decision; supreme court; copyrightAbstrakPT Inter Sprot Marketing (PT ISM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Metode pendekatan yang akan digunakan Peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan studi komparatif. Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tayangan siaran piala dunia masuk dalam kategori karya sinematografi, sehingga secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. 2) Tayangan siaran Piala Dunia merupakan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Kata kunci: putusan; mahkamah agung; hak cipta

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Essy Ayudyah Ningputri; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37463

AbstractImplementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in practice often experiences obstacles or problems, so the National Land Agency (BPN) is obliged to take responsibility for these problems and constraints. The research method used in this journal is normative research. The results of the discussion of this journal, namely the implementation of PTSL in practice there are obstacles or problems related to the collection of juridical data and physical data in the village concerned and measurement errors in land parcels, the responsibility of BPN is related to measuring errors in land parcels, namely by canceling the title certificate and re-measuring. , whereas related to the constraints of collecting physical and juridical data is the responsibility of the local village adjudication committee. The conclusion from this journal is that BPN's responsibility in implementing PTSL is limited to problems due to errors from the adjudication committee from BPN office employees such as errors in measuring land boundaries, and the form of BPN's responsibility, namely by limiting title certificates and taking re-measurements.Keywords: land registration; land registry; land disputeAbstrakPelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam praktiknya sering mengalami kendala atau masalah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib untuk bertanggungjawab atas permasalahan dan kendala tersebut. Metode peenlitian yang digunakan jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pelaksanaan PTSL dalam praktiknya terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik di desa yang bersangkutan dan kesalahan pengukuran dalam bidang tanah, tanggungjawab BPN terkait dengan kesalahan pengukuran bidang tanah yaitu dengan melakukan pembatalan sertifikat hak dan melakukan pengukuran ulang, sedangkan terkait dengan kendala pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan tanggungjawab oleh panitia ajudikasi desa setempat. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu tanggungjawab BPN dalam pelaksanaan PTSL hanya sebatas permasalahan yang dikarenakan adanya kesalahan dari panitia ajudikasi dari pegawai kantor BPN seperti kesalahan pengukuran batas tanah, dan bentuk tanggungjawab BPN yaitu dengan melakukan pembuatan sertifikat hak serta melakukan pengukuran ulang.Kata kunci: pendaftaran tanah; akta pendaftaran tanah; sengketa tanah

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Elektronik Ellena Balqis Sekti; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.36721

AbstactAs technology develops, the registration of Mortgage Rights is carried out electronically, PPAT plays a role in the registration of Electronic Mortgage Rights. The purpose of writing this article is to determine the role of PPAT in registering Electronic-Based Mortgage guarantees and to find out how to improve Electronic Mortgage Rights that have been issued. The research method used is normative research. The result of the discussion of this article is that the collateral right imposition agreement is set out in the form of a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT) drawn up by PPAT as the authorized official. Application for HT-el repair is submitted through the HT-el System no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued. The conclusion of this article is the role of PPAT in registering electronic-based Mortgage Rights, namely by making APHT and submitting deeds and documents that are complete requirements in the form of registration of Mortgage Rights through an electronic system of partners that are integrated with the HT-el system. HT-el is no later than 30 (thirty) days from the date the HT-el Certificate is issued.Keywords: bank; land deed official; mortgage rightAbstrakSemakin berkembangnya teknologi maka pendaftaran Hak Tnaggungan dilakukan secara elektronik, PPAT berperan dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peran PPAT dalam pendaftaran jaminan Hak Tanggungan Berbasis Elektronik dan mengetahui cara memperbaiki Hak Tanggungan Elektronik yang sudah diterbitkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan artikel ini yaitu Perjanjian pembebanan hak tanggungan dituangkan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT selaku pejabat berwenang. Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan. Simpulan dari artikel ini adalah peran PPAT dalam melakukan pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik yaitu dengan pembuatan APHT dan menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan berupa pendaftaran Hak Tanggungan melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT-el, Permohonan perbaikan HT-el diajukan melalui Sistem HT-el paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Sertipikat HT-el diterbitkan.Kata kunci : bank; PPAT; hak tanggungan

Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terkait Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek Diannita Anjar Prasomya; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.27522

AbstractThis jurnal article discusses the owners of trademark rights in general who apply for the cancellation of the mark for other parties who resemble their mark. However, in reality there are parties who are not entitled to be aware of their mistakes, so in good faith they make an application for cancellation of the mark. The purpose of this study is to find out the arrangements for cancellation of a mark in good faith under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The result of the research is to explain the development of good faith principle regulation from time to time with the latest amendment regulating the provisions on good faith as stated in Article 21 paragraph (3) regarding the application being rejected if submitted by a Petitioner with bad faith, as well as explained in the Explanation section regarding the Petitioner. in bad faith, as well as Article 77 paragraph (2) related to a lawsuit for cancellation can be filed indefinitely if there is an element of bad faith and the implementation of the principle of good faith in the trademark registration system in cases of cancellation of a registered trademark is that a trademark must be registered in good faith, because if there is an element of bad faith, the mark is canceled.Keywords : development; cancellation; good faithAbstrakArtikel jurnal ini membahas pemilik hak atas merek pada umumnya mengajukan permohonan pembatalan merek bagi pihak lain yang menyerupai mereknya. Namun, dalam realitanya adanya pihak yang tidak berhak menyadari kekeliruannya, sehingga dengan Itikad baik melakukan permohonan pengajuan pembatalan merek. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui pengaturan atas pembatalan merek dengan itikad baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian adalah menjelaskan perkembangan pengaturan prinsip itikad baik dari waktu ke waktu dengan perubahan terakhir yang mengatur ketentuan tentang itikad baik sebagaimana tercantum pada Pasal 21 ayat (3) tentang permohonanditolakjikadiajukanoleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta dijelaskan dalam bagian Penjelasan terkait Pemohon yang beriktikad tidak baik, serta Pasal 77 ayat (2) terkait gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsure iktikad tidak baik serta Implementasi prinsip itikad baik dalam sistem pendaftaran merek pada perkara-perkara pembatalan merek dagang terdaftar adalah merek harus didaftar dengan itikad baik, karena apabila terdapat unsur iktikad tidak baik maka merek tersebut dibatalkan.Kata kunci : perkembangan; pembatalan; iktikad baik

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya Felenvi Olivia Umbas; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37459

AbstractNotaries and PPATs have legal protection in carrying out their positions. The problem in this journal is how the form of legal protection for Notaries and PPAT in carrying out their profession. The research method used in this journal is normative research. The results of this journal's research are a form of legal protection by a Notary in carrying out their profession, namely the Notary Supervisory Council and Notary Authority Council in accordance with Article 66 A paragraph (1) UUJN while the form of legal protection by PPAT is the presence of the PPAT and / or IPPAT Supervisory and Supervisory Council. is to provide legal assistance to PPAT in accordance with Article 50 Permen ATR / Head of BPN Number 2 of 2018. The conclusion of this journal is that Notaries and PPAT have different forms of legal protection but the purpose of legal protection obtained by Notaries and PPAT is the same, namely to protect Notaries and PPAT if they make a mistake up to the court's authority in carrying out their position.Keywords: notary; land titles registrar; legal protectionAbstrakNotaris dan PPAT mempunyai perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini hendak meneliti tentang bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitan normatif. Hasil penelitian jurnal ini adalah bentuk perlindungan hukum oleh Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu dengan adanya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kewenangan Notaris sesuai dengan Pasal 66 A ayat (1) UUJN sedangkan bentuk perlindungan hukum oleh PPAT yaitu adanya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT ialah memberikan bantuan hukum terhadap PPAT sesuai dengan Pasal 50 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dan PPAT mempunyai bentuk perlindungan hukum yang berbeda tetapi tujuan dari perlindungan hukum yang didapatkan oleh Notaris dan PPAT sama yaitu untuk melindungi Notaris dan PPAT jika melakukan kesalahan sampai dengan keranah pengadilan dalam menjalankan jabatannya.Kata kunci: notaris; PPAT; perlindungan hukum

Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum Agil Febriansyah Santoso; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.33566

AbstractIntellectual property, as a spiritual and economic right, requires legal protection to create technical innovations, accelerate industrial development, create new jobs, promote economic growth, and improve the quality of life of the people. The questions answered by this study are how the intellectual property protection legal system encourages creativity to improve people's welfare, and the extent to which the state provides legal protection in the field of intellectual property rights. The research method used is a normative juridical research method using primary, secondary and tertiary legal materials. From the research results, it can be argued that the legal protection of intellectual property rights is the recognition, respect and protection of the state for the wishes and desires of every citizen in a society that produces intellectual property rights. Therefore, countries need to take the expected steps related to the development and protection of intellectual property rights, issue regulations and create conditions suitable for changing global trends. This includes increasing the role of research institutions and universities in order to be able to produce innovations and technology needed by the market and consumers.Keywords: legal protection; law of intellectual property; copyrights.AbstrakKekayaan intelektual, sebagai hak spiritual dan ekonomi, memerlukan perlindungan hukum untuk menciptakan penemuan inovatif di bidang teknis, mempercepat perkembangan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang dijawab oleh penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual mendorong kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara atas keinginan dan keinginan setiap warga negara dalam masyarakat penghasil hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah yang diharapkan terkait dengan pengembangan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, mengeluarkan peraturan dan menciptakan kondisi yang sesuai untuk perubahan tren global. Hal tersebut termasuk meningkatkan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi agar mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen.Kata kunci: perlindungan hukum; hukum kekayaan intelektual; hak cipta

Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Alam, Faris Satria Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arnita Febi Maharani Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elsya Lucia Gracella Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Dzikirullah H. Noho Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Raden Mohamad Herdian Bhakti Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Sonya Putri Oktavia M Sarno, Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Trinah Asi Islami Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja Zeehan Fuad Attamimi

Title Search

Found 42 Documents Search Journal : NOTARIUS

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search
Journal : NOTARIUS