Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Pranata Hukum Jurnal Cita Hukum Jurisprudence Jurnal Selat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Recital Review Jurnal Simbur Cahaya Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Hukum dan Peradilan
Budi Santoso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1   2   3   4   5 
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Razhez Akbar Wildan Utama; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.37014

Abstract

Abstractlimited liability Company is run by the management of a PT company involving PT organs, one of which is that the Board of Directors must be in accordance with the aims and objectives of a company as stated in the Company's Articles of Association and not in conflict with the applicable PT law The research method of this journal is normative. The result of the research is that in the UUK-PKPU bankruptcy of a legal entity, a company does not necessarily experience financial difficulties or bankruptcy, the responsibility of the Board of Directors is specified in Article 97 paragraph (4) of Company law Number 40 of 2007, which stipulates that in the event that the Board of Directors consists of for 2 (two) members of the Board of Directors or more, the responsibilities as referred to in Article 97 paragraph (3) of Company law Number 40 of 2007 shall apply jointly and severally to each member of the Board of Directors. The conclusion of this journal is that the responsibility of the Board of Directors is regulated in Article 97 paragraph (3) Company law Number 40 of 2007 and Article 104 paragraph (2) Company law Number 40 of 2007.Keywords : bankruptcy; limited company; directors; responsibleAbstrakPerusaahan Terbatas dijalankan oleh pengurusan perseroan PT yang melibatkan organ PT, salah satunya ialah Direksi. Dalam menjalankan tugasnya Direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan suatu perseroan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan UU PT yang berlaku. Metode artikel jurnal ini yaitu Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang berumber pada data sekunder sebagai data utama, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis data, serta olah datanya menggunakaan analisis kualitatif. Hasil dari artikel jurnal yaitu dalam UUK-PKPU kepailitan suatu badan hukum tidak serta merta suatu perusahaan itu harus mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan, tanggung jawab Direksi ditentukan dalam Pasal 97 ayat (4) UUPT Nomor 40 tahun 2007, yang menetapkan bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 tahun 2007 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggung jawaban Direksi terhadap kepailitan PT yaitu anggota Direksi atau lebih, berlaku tanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.Kata kunci : kepailitan; Perseroan Terbatas; direksi; tanggung jawab
Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya Marchananda Diva Engracia; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39339

Abstract

AbstractThrough the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017, a notary is given a reasonable limit to make a deed, but even though it has been regulated, there are still notaries who make a deed outside the normal limits. From this background, the writer draws two problems, namely how to regulate the restrictions on the making of a notary deed and the legal consequences of the limitation of making a notarial deed. In this study, the author uses the normative type by focusing on literature review that uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017. Through rule Number 1 of 2017 it is stated that notaries are limited to making ten deeds per day, then through the regulation on this limit, separate legal consequences arise, which can be in the form of sanctions. for the notary who violates, the sanctions imposed can range from a warning to more severe sanctions. Keywords: rules; limitations; notary deed; legal consequencesAbstrakMelalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, notaris di berikan batasan wajar untuk membuat sebuah akta, namun meski telah diatur masih ada notaris yang membuat akta diluar batas kewajaran. Dari latar belakang tersebut penulis menarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pembatasan pembuatan akta notaris serta akibat hukum pembatasan pembuatan akta notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Melalui aturan Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris dibatasi untuk membuat sepuluh akta perhari, lalu melalui pengaturan tentang batasan ini, muncul akibat hukum tersendiri yaitu dapat berupa sanksi bagi sang notaris yang melanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat.Kata kunci: aturan; batasan; akta notaris; akibat hukum
Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan Bernadete Sonia Surya Santika; Budi Santoso
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46032

Abstract

Nowadays, the practice of providing unsecured credit facilities (KTA) has been widely practiced. The provision of this facility is greatly supported by the application of the Fiduciary Principle, which was built on the results of the Bank cooperation with trusted customers. The interesting things to examine in this research is about realisation process of this KTA to employees of a company by considering the risk of loss even though it is based on the principle of trust. In this study using the Juridical Empirical method. The results of the research found that the principle of trust plays an important role in the process of granting credit, although in applying for Unsecured Credit Facilities, company employees are still required to comply with all requirements set by the bank. The KTA application process is also still going through an analysis procedure to consider whether the application is approved or not. Furthermore, the existence of Unsecured Loans has created a new trend for employees that can also bring positive and negative sides. From the emergence of these two impacts, it can be seen how effective the existence of Unsecured Loans is for employees.Keywords: Fiduciary Principle; Unsecured Credit; Bank PolicyAbstrakDewasa ini praktik Pemberian Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sudah banyak dilakukan. Pemberian fasilitas ini sangat ditunjang dengan penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) yang dibangun dari hasil Kerjasama Bank dengan nasabah yang terpercaya. Namun yang menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian KTA terhadap pegawai sebuah perusahaan dengan mempertimbangkan resiko kerugian meskipun dilandasi dengan asas kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti menemukan bahwa asas kepercayaan memegang peranan penting dalam proses pemberian kredit, meskipun dalam mengajukan Fasilitas Kredit Tanpa Agunan, para karyawan perusahaan tetap wajib mematuhi seluruh persyaratan yang ditentukan bank. Proses pengajuan KTA juga masih melalui prosedur analisa untuk mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Selanjutnya dengan keberadaan Kredit Tanpa Agunan ini memunculkan trend baru bagi karyawan yang juga dapat membawa sisi positif dan juga sisi negatif. Dari munculnya kedua dampak tersebut dapat terlihat sejauh mana keefektifan keberadaan Kredit Tanpa Agunan bagi karyawan.Kata kunci: Asas Kepercayaan; Kredit Tanpa Agunan; Kebijakan Perbankan
Urgensi Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia Kartika Ira Widyanti; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.38438

Abstract

AbstractThis study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.Keywords: intelectual property rights; patent; legal protection; dispute resolutionAbstrakPenelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan Worldwide Global Patent agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa
Iktikad Baik dan Iktikad Tidak Baik dalam Gugatan Pembatalan Merek Melalui Pengadilan Niaga Dewi Sarah Afifah; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39173

Abstract

AbstractAn intellectual property dispute occurs because of a party that feels harmed under a circumstance. Disputes that often occur is the struggle of nbrand on businesses accompanied by the existence of bad faith from one of the parties. Businesses that register their brand first have the right to legal protection. The purpose of this study is to know and analyze the legal provisions that apply to the resolution of brand disputes in the event of the occurrence of registration of the same brand in the same class. The research method used by researchers is normative juridical. The result of the study is a legal provision on the settlement of brand disputes in the event that the registration of 2 (two) same brands in the same class is resolved by litigation is a settlement through a court institution stipulated in Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications” from Article 83 to Article 92. While non-litigation dispute resolution is an out-of-court dispute resolution, such as through alternative dispute resolution or arbitration stipulated in article 93 of Law No. 20 of 2016 on “Brands and Geographical Indications”.Keywords: dispute; brand; good faithAbstrakSengketa hak kekayaan intelektual terjadi karena adanya pihak yang merasa dirugikan dalam suatu keadaan. Sengketa yang sering terjadi adalah perebutan merek yang disertai dengan itikad yang tidak baik dari salah satu pihak pada pelaku usaha. Pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku atas penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran merek yang sama dalam kelas yang sama. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa merek dalam hal terjadinya pendaftaran dua merek yang sama dan kelasnya juga sama dan penyelesaiannya dilakukan secara litigasi yakni lewat lembaga pengadilan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari Pasal 83 sampai dengan Pasal 92. Sementara itu untuk penyelesaian sengketa yang secara non litigasi yakni diselesaikan di luar pengadilan, misalnya melalui alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) yang diatur dalam pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata kunci: sengketa; merek; iktikad baik
Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan Nadya Fairuz Ghassani; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43783

Abstract

Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.Keywords: authority; customs and excise; tegahan goodsAbstrakPenegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukaan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia.  kewenangan; bea dan cukai; barang tegahanKata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan
Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Guna Mewujudkan Good Corporate Governance Dewi Ajipawang Setyawati; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.42566

Abstract

Abstract Notaries have the role of a number of matters or conditions related to the company, including as a candidate to propose the legitimacy of a legal element, in order to apply for ratification of changes to the organization's articles of association. A Notary also has a role in amendments to the articles of association and changes in the Notary's organizational information. The research method used is normative juridical and the research specification is descriptive-analytic. The data analysis technique used qualitative analysis. Based on the results of this study, it was found that for every amendment to the Company's Articles of Association, the Notary must make a deed of amendment to the Articles of Association, where this deed is another deed containing changes from the previous Articles of Association. In making the company deed, the substance and statements contained in the organizational contract actually refer to positive law, and still refer to the draft organizational structure, but changes are made in the articles so that they do not conflict with company regulations and principles in order to create a good corporate company. Governance.Keywoards: articles of association; notary; amandmentAbstrak Notaris memiliki peran sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas perusahaan, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Seorang Notaris juga memiliki peran dalam perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptifaanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang Good Corporate Governance.Kata kunci: anggaran dasar; notaris; perubahan 
Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal-Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Annisa Fita Cintani; Budi Santoso; Irma Cahyaningtyas
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43722

Abstract

Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms of illegal fishing practices that occur in Indonesian territorial waters include fishing without a permit using a fake license, fishing using illegal fishing gear and catching fish species that are not in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article discusses the impact of illegal fishing in Indonesian waters and the efforts of the Indonesian government to overcome it. This article uses a normative juridical method, namely by discussing the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking boats has a positive impact where there is an increase in the catch of local fishermen so that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.Keywords : illegal fishing; country; policy.AbstrakIllegal fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum dalam suatu negara tertentu dan hukum Internasional. Bentuk praktik pencurian ikan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai tugas pemberantasan pencurian ikan, tiap-tiap negara juga mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah pencurian ikan, salah satunya Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan dengan cara menenggelamkan kapal. Artikel ini membahas mengenai dampak “illegal fishing” di wilayah perairan Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasinya. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membahas tentang hukum yang dikonsepkan sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan terhadap illegal fishing dengan cara penenggelaman kapal berdampak positif dimana terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan
Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Nabella Devy Maharani; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i1.39614

Abstract

Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nila Erdiana; Budi Santoso; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43784

Abstract

Regarding land sector, Job Creation Law has included regulation regarding existence of Land Banking in Indonesia. The purpose of writing this article is to examine and analyze how existence of Land Banking is related to land acquisition based on the Job Creation Law and its derivative regulations. The research method in this article is juridical normative. The existence of Land Banking related to land acquisition based on Job Creation Law includes: First, legitimacy of establishing Land Banking. Article 125 paragraph (1), (2) and (3) of the Job Creation Law states that the Central Government establishes Land Banking, which is a special agency that manages land and its assets are separated state assets. Second, structure of Land Banking organs consists of: Committee; Supervisory Board; and Implementing Agency. Third, Land Banking functions to carry out planning, acquisition, procurement, management, utilization and distribution of land. Fourth, the character of duties and authorities of Land Banking is transparent, accountable, and non-profit. Fifth, sources Land Banking assets can come from: State Budget; Own income; State equity participation; and other legitimate sources. Sixth, land managed by Land Banking is granted management rights.Keywords: Land Banking; Job Creation Law; Land AcquisitionAbstrakTerkait bidang pertanahan, UU Cipta Kerja telah menyisipkan pengaturan mengenai eksistensi Bank Tanah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis bagaimana eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya. Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, serta Badan Pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparan, akuntabel, dan non profit. Kelima, sumber kekayaan Bank Tanah dapat bersumber dari: APBN; Pendapatan sendiri; Penyertaan modal negara; dan sumber lain yang memiliki kebasahan. Keenam, tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan hak pengelolaan.Kata kunci: Bank Tanah; UU Cipta Kerja; Pengadaan Tanah
Co-Authors Adelia Dwi Anggraen Adya Paramita Prabandari Agil Febriansyah Santoso Alam, Faris Satria Alya Nuzulul Qurniasari Anak Agung Sinta Paramisuari Anjelina Pratiwi Annisa Fita Cintani Annisa Nur Asrini Arifah Ayundari Dwitriani Arnita Febi Maharani Bagus Rahmanda Bernadete Sonia Surya Santika Bimo Satria Hutomo Cicilia Debby*, Indarja, Fifiana Wisnaeni, Cicilia Debby*, Danti Yudistiara Dewi Ajipawang Setyawati Dewi Sarah Afifah Diannita Anjar Prasomya Dinda Prostina Nukfikhasari Dita Dwinanta Garvania Tumangger Dyah Wijaningsih Edy Sismarwoto Ellena Balqis Sekti Elsya Lucia Gracella Essy Ayudyah Ningputri Fabela Rahma Monetery Fajar Ariyantono Pangestu Fajar Kusuma Pratama Felenvi Olivia Umbas Gabriela Pristya Cahyaningtyas Hari Sutra Disemadi Heni Tri Susilowati Ika Yuliyanti Imroatun Akromah Iqbal Satrio Putra Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas Jaka Sena Prakarsa Kartika Ira Widyanti Katinka Dyah Kusumawati Kornelius Benuf Kusnandi Kusnandi Maharsidewi Kusharyani Marchananda Diva Engracia Muhammad Ilham Rysaldi Muhammad Masudi Mujiono Hafidh Prasetyo Nabella Devy Maharani Nadhila Adani Nadya Fairuz Ghassani Nila Erdiana Oren Basta Anugerah Paramita Prananingtyas Raden Mohamad Herdian Bhakti Raden Raihan Hijrian Rafli Adlana Firstanier Rayshan Mirza El Muhammady Razhez Akbar Wildan Utama Riasti Elsadira Koesnindar Rinda Fitria Tamara Puteri Rinitami Njatrijani Ruri Suci Muliasari Sarah Nabila Satya Lejar Wijaya Selma Azama Shibghatillah Shafira Inan Zahida Sifa Fauziah Sonya Putri Oktavia M Sarno, Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Waras Putri Andrianti Wizna Gania Balqis Yuliana Duti Harahap Yunanto Yunanto Yurist Firdaus Muhammad Yustina Dhian Novita Yustisiana Susila Atmaja Zeehan Fuad Attamimi