Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Erwin Syahputra; Suteki Suteki
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.

The Settlement of Match-Fixing Cases in Indonesia Based on Progressive Law Enforcement Robiatul Adawiyah; Suteki Suteki
Wacana Hukum Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.wh.2020.26.2.3795

Fair play in soccer matches is injured by match-fixing case. So far, form of law enforcement in Indonesia is limited to disciplinary law enforcement. Indonesia is again shocked by match-fixing case in League 3 match in Banjarnegara. Therefore settlement of this is very important to be studied with progressive law enforcement approach. There are two questions that can be raised, namely how the settlement of match-fixing cases and how it based on progressive law enforcement. The research method used is normative. The results showed there are 6 cases with 7 perpetrators, namely Case Number 47/Pid.Sus/2019/PN BNR jo. Number 48/Pid.Sus/2019/PN BNR jo. Number 49/Pid.Sus/2019/PN BNR jo. Number 50/Pid.Sus/2019/PN BNR jo. Number 51/Pid.Sus/2019/PN BNR jo. Number 463/Pid.B/2019/PN JKT.SEL. Although law enforcement has shown progressiveness with success that offenders be punished, settlement of the case still far from expectation of progressive law enforcement that able to provide substantive justice and people's happiness.

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PASIEN TERHADAP MALPRAKTIK DOKTER Evander Reland Butar Butar; Suteki Suteki
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2220

Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsulstasi terhadap profesi dokter mengenai masalah kesehatan tubuhnya untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Pasien merupakan raja dalam pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan kesembugan, seorang pasien akan di cek kesehatannya oleh seorang dokter yang telah membuka izin praktik. Pada pasal 44 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran menyatakan “Dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran”. Dalam menjalankan tugas profesi, soerang dokter mempuunyai alasan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya kondisi tubuh pasien tetap sehat serta berusaha semaksimal tenaga untuk membuat sehat tubuh pasien, akan tetapi pelayanan kesehatan seorang dokter yang dilakukan kepada pasien tidak selama berhasil dengan baik dan memuaskan, tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, kerusahan organ tubu h, bahkan kematian pada pasien.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktek Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi Instansi yang berwenang seperti Komnas Perlindungan anak yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap malpraktek dokter dapat dilihat dalam UndangUndang atau Kode etik profesi kedokteran. Selanjutnya untuk upaya hukum yang dapat ditempuh pasien adalah dengan jalur mediasi, apabila dalam mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker pada pengadilan maupun di luar pengadilan. Kata kunci: perlindungan hukum, pasien, malpraktik.

Urgensi Transformasi Pemerintahan Demokrasi Menuju Pemerintahan Islam Suteki Suteki
Islamic Research Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Transformasi sering dipakai dalam arti suatu upaya perubahan agar terjadi penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakatnya. Mentransformasikan hukum baik dalam bentuk sistem maupun Peraturan Perundang-undangan yang baik dibutuhkan sekurang-kurangnya empat landasan yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Di Indonesia, pergolakan pemikiran tentang hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan primitif di nusantara. Namun demikian, hal ini sulit dilacak keberadaannya, kecuali dengan pendekatan arkeologi yang ketat dan memakan waktu tak sedikit itu. Penelitian deskriptif ini akan memaparkan bagaimana implementasi hukum positif di indonesia pada pra dan pasca kemerdekaan untuk dikomparasikan dengan hukum Islam. Meskipun hukum adat yang mencirikan khas keindonesiaan pernah menjadi salah satu tawaran terbaik, pada kenyataannya juga masih mudah terjebak pada paradigma yang lama, yakni positivisme hukum. Hukum tersebut tidak semestinya terjebak pada paradigma positivistik-legalistik-formalistik, yang menempatkan hukum sebagai benda mati. Secara teoretis memang sangat dimungkinkan hukum Islam sebagai sumber hukum utama dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, namun secara praktis hukum Islam hanya dijadikan landasan untuk mengatur hukum keluarga saja. Hukum Islam akan menjadi sumber utama hukum bila negara itu memiliki sistem pemerintahan Islam, tidak lain sistem khilafah.

Dissolution of Islamic Community Organizations (Ormas) in the Context of a State of Law and a Democratic State Suteki Suteki; Abdul Jalil
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2021.3.2.10848

Community organizations (Ormas) in a country are evidence of the existence of democracy in a country. Indonesia is a constitutional state as well as a democratic state according to Article 1 Paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution. The existence of mass organizations is recognized and protected in Indonesia as part of the state's recognition of the rights of every citizen to freedom of association and assembly. The dissolution of CSOs carried out without court procedures, according to the author, is a violation of the concept of the rule of law adopted by Indonesia as well as the castration of the rights of association, assembly, and expression of opinion in a democratic country. This study uses a socio-legal approach, with analytical descriptive research methods. Sources of data used are primary data in the form of interviews. The primary legal materials used in this research are the Law on Ormas; and SKB concerning the Prohibition of Activities Using Symbols and Attributes and Termination of FPI Activities. The results of the study stated that the disbandment of mass organizations was politically and ideologically motivated, namely differences in political attitudes and aspirations between Islamic organizations and the government. The dissolution of mass organizations is the impact of the applied procedural democracy. Democracy is not practiced substantially, in a democratic climate, differences in aspirations are a necessity. The disbandment of mass organizations has an impact on disharmony relations between religion and the state, between religious adherents and the government, and has the potential to cause polarization in society. The direct impact of the disbandment of Islamic organizations is the difficulty of building a synergistic relationship between religion and the state, between religious adherents and the government.[]Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di suatu negara adalah bukti hidupnya demokrasi di sebuah negara. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi sesuai Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD 1945. Keberadaan Ormas diakui dan dilindungi di Indonesia sebagai bagian bentuk pengakuan negara atas hak setiap warga negara atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Pembubaran Ormas yang dilakukan tanpa prosedur pengadilan menurut penulis adalah menyalahi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sekaligus pengkebirian hak-hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa hasil wawancara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU tentang Ormas; dan SKB tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Hasil penelitian menyatakan, pembubaran ormas dilatarbelakangi politis dan ideologis, yakni perbedaan pandangan sikap politik dan aspirasi antara ormas Islam dengan pemerintah. Pembubaran ormas merupakan imbas dari demokrasi prosedural yang diterapkan. Demokrasi tidak dipraktikkan secara substansial, dalam iklim demokrasi perbedaan aspirasi adalah keniscayaan. Pembubaran ormas berdampak pada hubungan yang disharmoni antara agama dengan negara, antara pemeluk agama dengan pemerintah, dan berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Dampak langsung dari pembubaran ormas Islam adalah kesulitan membangun relasi sinergi antara agama dengan negara, antara pemeluk agama dengan pemerintah.Â

Urgensi Transformasi Pemerintahan Demokrasi Menuju Pemerintahan Islam Suteki Suteki
Islamic Research Vol 1 No 1 (2018): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia

Transformasi sering dipakai dalam arti suatu upaya perubahan agar terjadi penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakatnya. Mentransformasikan hukum baik dalam bentuk sistem maupun Peraturan Perundang-undangan yang baik dibutuhkan sekurang-kurangnya empat landasan yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Di Indonesia, pergolakan pemikiran tentang hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan primitif di nusantara. Namun demikian, hal ini sulit dilacak keberadaannya, kecuali dengan pendekatan arkeologi yang ketat dan memakan waktu tak sedikit itu. Penelitian deskriptif ini akan memaparkan bagaimana implementasi hukum positif di indonesia pada pra dan pasca kemerdekaan untuk dikomparasikan dengan hukum Islam. Meskipun hukum adat yang mencirikan khas keindonesiaan pernah menjadi salah satu tawaran terbaik, pada kenyataannya juga masih mudah terjebak pada paradigma yang lama, yakni positivisme hukum. Hukum tersebut tidak semestinya terjebak pada paradigma positivistik-legalistik-formalistik, yang menempatkan hukum sebagai benda mati. Secara teoretis memang sangat dimungkinkan hukum Islam sebagai sumber hukum utama dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, namun secara praktis hukum Islam hanya dijadikan landasan untuk mengatur hukum keluarga saja. Hukum Islam akan menjadi sumber utama hukum bila negara itu memiliki sistem pemerintahan Islam, tidak lain sistem khilafah.

Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan Suteki Suteki; Nastiti Rahajeng Putri
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The aim of this research is to find out how the regulation policy (formulation) of the use of the allocation of funds for tobacco excise revenue sharing (DBHCHT) is related to the social environmental development program. The results showed that the regulatory policy (formulation) on poverty alleviation through DBHCHT management in each region was different. This can lead to optimal management of DBHCHT because it is strong enough to involve all stakeholders in poverty alleviation while still relying on how the work of SKPD-SKPD, community and private sector to be actively involved. The role of the DBHCHT management policy formulation in poverty alleviation programs can actually be said to have a qualitatively significant role proven to be able to direct local government through empowering SKPDs to jointly implement poverty alleviation programs. Keywords: Law, Means of poverty alleviation, DBHCHT Abstrak Penelitian bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pengaturan (formulasi) penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) terkait dengan program pembinaan lingkungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan (formulasi) tentang pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan DBHCHT pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan DBHCHT cukup optimal karena cukup kuat untuk melibatkan seluruh stakeholders dalam pengentasan kemiskinan meskipun tetap mengandalkan bagaimana kiprah SKPD-SKPD, masyarakat dan swasta untuk terlibat secara aktif. Peran formulasi kebijakan pengelolaan DBHCHT dalam program pengentasan kemiskinan sebenarnya dapat dikatakan memiliki peran yang secara kualitatif signifikan terbukti mampu mengarahkan pemeritnah setempat melalui pemberdayaan SKPD-SKPD untuk secara bersama-sama melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Kata kunci: Hukum, Sarana pengentasan kemiskinan, DBHCHT.

Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri Dyah Wijaningsih; Esmi Warasih Pudjirahayu; Suteki Suteki; Ani Purwanti; Abdul Djalil; Muh. Afif Mahfud
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.280-293

AbstractThe purposes of this article are to analyze the causing factors of violance against woman and children in Wonogiri regency and optimization treatment over violance against woman and child in Wonogiri regency. This is a sociolegal research with primary data. Those data are collected through focus group discussion and brainstorming to related stakeholders. Based on analysis, it can be concluded that there are several influential factor in violance against woman and children in Wonogiri Regency, namely : (1) social factor; (2) economical factor; (3) additional role; (4) wandering parent. Efforts in countermeasuring violance agains woman and children are : (1) integration and socialization; (2) make educational website and youtube channel; (3) training of early childhood education teacher; (4) premarital education and (5) treatment of childen whose parent in wandering. Keywords : Violance, Victim, Women, Child Abstrak Penelitian ini hendak menelaah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri dan upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui focus group discussion dan brainstorming terhadap para stakeholder perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa : pertama, faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah ; (1) faktor sosial; (2) faktor ekonomi; (3) faktor peran tambahan bagi orang tua sebagai pendamping pembelajaran; (4) faktor orang tua di perantauan. Kedua, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ; (1) keterpaduan dan sosialisasi; (2) pembuatan website dan channel youtube untuk pembelajaran; (3) pelatihan bagi guru PAUD, (4) pendidikan pranikah; (5) penanganan anak yang orang tuanya merantau Kata kunci : Kekerasan, Korban, Perempuan, Anak

STUDI KASUS KONFLIK ANTAR NELAYAN AKIBAT PENGGUNAAN ARAD DI PERAIRAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL Muhamad Hanif Yasyfi; Suteki Suteki; Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.883 KB)

Arad merupakan salah satu Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang dioperasikan di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik indonesia (WPPNRI) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 (Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 karena tergolong ke dalam pukat hela dasar berpapan (otter trawls). Akan tetapi, pelarangan tersebut tidak dipatuhi oleh nelayan tradisional Tegal Barat sehingga menimbulkan konflik antara nelayan pengguna arad dan nelayan pengguna jaring tradisional (rampus). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan socio legal dengan jenis data kualitatif-kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian di dalam penulisan hukum ini antara lain: Pertama, alasan nelayan menggunakan arad antara lain karena ketersediaan ikan yang tidak selalu ada, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi ketika musim paceklik, dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Kedua, dampak penggunaan arad antara lain mengancam kepunahan biota dan kerusakan habitat, menyangkut jaring rampus hingga rusak, menurunkan hasil tangkap sehingga pendapatan nelayan menurun dan menyebabkan konflik yang berwujud ketidaksetujuan secara terang-terangan berupa pernyataan tegas tentang gagasan yang bertolak belakang dan saling menentang, serta kerapkali beradu mulut pada saat konflik terjadi. Ketiga, model penyelesaian konflik yang dilakukan antara lain arbitrasi, kompromi, dan eliminasi, yang mana ketiganya dilakukan secara beriringan sehingga menyebabkan konflik menjadi mereda.

ANALISIS DOKTRINAL TARAF SINKRONISASI VERTIKAL PENERAPAN NILAI KEADILAN SOSIAL DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SUTEKI SUTEKI
Jurnal Media Hukum Vol 16, No 1 (2009): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v16i1.15469

The researches about Water Resources Management were often have been done by previous researchers, but haven’t reach the basic idea of water resources management related the social justice. The doctrinal analysis was chosen to examine synchronization in vertical perspective. There are two problems in this research, those are (1) How vertical synchronization grade in Water Resources Management? (2) Why vertical synchronization grade in Water Resources Management was very difficult to be realized? These problems will be solved by doctrinalresearch approach. The results show that there is inconsistency in implementing of social justice value in regulation of water resources management. There is no vertical synchronization in regulation between UUD 1945, UUSDA, PP 16 Tahun 2005, Permendagri No. 23 Tahun 2006 serta Perpres No. 77 Tahun 2007. Based on analysis of document about RUU SDA meeting and Decision of Constitutional Court (MK) about Judicial Review of UUSDA, there was evident that DPR and Constitutional Court were trapped into legal-positivism thinking. They did not conduct ‘moral reading’ of Indonesian constitution. Through Perpres No. 77 Tahun 2007 that permits the foreign investors are able to occupy the share of water corporation until 95% more shows that disharmony in vertical perspective has occurred in regulation of water resources management.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search