Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Transparansi Hukum

PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG Teguh Wahyu Akbari; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5466

Abstract

ABSTRAKMinuman beralkohol mengandung kadar etanol atau etil alkohol yangberbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal.Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkanoleh konsumsi, distribusi atau produksi alkohol. Akibat dari penggunaan danpenyalahgunaan tersebut, minuman alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik darisegi norma agama, sosial, maupun hukum. Penelitian ini membahas tentangperedaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang, karena dengan beredarnyaminuman beralkohol tanpa SIUP, maka akan menimbulkan dampak negatif bagimasyarakat Kabupaten Semarang. Adapun permasahan dalam penelitian ini adalah:1) Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasandan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di KabupatenSemarang; dan 2) kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yangdilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan dilakukan penelitian lapangandengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturanperaturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG Della Cahaya Ningrum; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5468

Abstract

ABSTRAKPemasangan reklame telah menimbulkan kontroversi, kegaduhan dan memicuproblem di Kota Semarang. Pelanggaran pemasangan reklame, dikhawatirkan menimpapengguna jalan dan dapat menggangu keselaran serta keseimbangan Kota Semarang.Penelitian ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar sesuai dengankeharmonisan, keselarasan, melindungi, serta menjamin kepentingan umum masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni melalui hasillapangan yang diperoleh melalui data data yang dikumpulkaan saat wawancara danobservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan mengenai bagaimana penegakanhukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang. Sebagian wilayah diKota Semarang pemasangan reklame belum optimal. Akibat hukum dari pelanggaranpemasangan reklame tersebut berupa sanksi denda dan pembongkaran. Selain itu,penegakan hukum mengalami hambatan berupa faktor internal yang berasal dari kurangnyakesadaran masyarakat, kurangya sarana dan informasi dan minimmnya koordinasi antarpenegak, adapula faktor eksternal yang menghambat berasal dari pemasangan reklameyang tidak berizin atau illegal.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Reklame