Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER Gedion Edwar Yudhistira; Emy Kholifah R
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 1 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v4i1.649

Abstract

This research discusses the role of the Mulyorejo Village Government, Jember Regency, in the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the 2020-2024 period. BUMDes development is directed at improving the welfare of village communities through sustainable use of local economic resources. The Village Government has an important role in developing, supervising and providing support to BUMDes. Through a qualitative approach, this research uses interviews, observation and documentation as data collection methods. Mulyorejo Village, located in Silo District, Jember Regency, is the research location. The results of the research show that the Mulyorejo Village Government has designed a comprehensive strategy for the development of BUMDes involving the formulation of plans, outreach and development in collaboration with other parties. The Village Government provides capital assistance, provides land for BUMDes buildings, and carries out management and marketing training. The Village Government also regularly checks BUMDes financial reports to ensure transparency and accountability. Overall, the Village Government's actions reflect their commitment to supporting village economic development through BUMDes. This research concludes that the Village Government has a significant role in developing and supervising BUMDes, as well as providing support in the form of capital assistance and provision of facilities. These steps create synergy between the government and the community in supporting village economic development through BUMDes. ABSTRAKPenelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada periode 2020-2024. Pengembangan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam membina, mengawasi, dan memberikan dukungan kepada BUMDes. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Desa Mulyorejo, terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mulyorejo telah merancang strategi komprehensif untuk pengembangan BUMDes dengan melibatkan perumusan rencana, sosialisasi, dan pembangunan kerja sama dengan pihak lain. Pemerintah Desa memberikan bantuan modal, menyediakan tanah untuk gedung BUMDes, penyediaan tanah untuk pasar mini Mulyorejo dan melaksanakan pelatihan manajemen dan pemasaran. Pemerintah Desa juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUMDes secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Keseluruhan, tindakan Pemerintah Desa mencerminkan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan ekonomi desa melalui BUMDes.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa memiliki peran yang signifikan dalam membina dan mengawasi BUMDes, serta memberikan dukungan berupa bantuan modal dan penyediaan sarana. Langkah-langkah ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes.
MODEL STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA MULYOREJO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER Gedion Edwar Yudhistira; Emy Kholifah R
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 10 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i10.3795

Abstract

Pembangunan desa adalah sebuah upaya sendiri dari masyarakat dan pemerintah baik dapat menfaatkan sumberdaya yang dari desa, dengan fasilitas dari pemerintah maupun dengan upaya bantuan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru sehinga mendapat suatu perubahan kepada desa yang lebih baik. Salah satunya dengan mendirikan BumDes, upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan desa. BumDes Mulyorejo merupakan BumDes yang baru saja berdiri dan tentunya masih tahap merintis. Tujuan penilitian ini adalah mengetahui model pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Metode kualitif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes Mulyorejo mengalami kendala dalam pengembangan dan pendiriannya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu belum menerima anggaran dan tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BUMDes Mulyorejo
PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN SILO, KABUPATEN JEMBER Priska Apriliana Anggita; Kahar Haerah; Itok Wicaksono; Emy Kholifah
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i11.3933

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kontribusi masyarakat lokal terhadap pengembangan wisata desa dan mengetahui strategi pengembangan wisata desa yang memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Melalui pelibatan seluruh pihak terkait yang akan berperan penting dalam mengembangkan wisata desa, penelitian ini bertujuan untuk mempercepat terciptanya Desa Wisata. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat sekitar agar dapat berkontribusi aktif dalam pertumbuhan wisata desa. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif yang diterapkan. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk penciptaan Desa Wisata. Musyawarah Desa juga merupakan acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengelola wisata, dan pelaku UMKM berkolaborasi dalam pelaksanaan pengembangan Desa wisata. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, antara lain: (a) menyediakan lebih banyak sumber daya manusia (SDM) bagi pekerja di industri pariwisata edukasi; (b) meningkatkan pemahaman pekerja terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); dan (c) meningkatkan dukungan pendanaan pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan wisata edukasi di wilayah tersebut. Tujuannya adalah agar industri pariwisata pendidikan tumbuh secepat dan seefisien mungkin.
TATA KELOLA PELESTARIAN ADAT DAN TRADISI SUKU USING DI DESA KEMIREN KABUPATEN BANYUWANGI Umaroh Istanti Dewi Agustin; Emy Kholifah R
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i3.4384

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada saat proses pelestarian Warisan Kebudayaan Suku Using yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 14 Tahun 2017, di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tata Kelola Pelestarian Adat Dan Tradisi Suku Using Di Desa Kemiren Banyuwangi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan kaitannya dalam Tata Kelola, yang pertama Desa Kemiren bukanlah Desa Adat namun Desa Wisata Adat Using Kemiren, yang kedua dalam pendanaan program pihak penyelenggara Pemerintah belum dikatakan terukur pasalnya dalam perayaan ritual adat tahunan Suku Using hampir keseluruhan menggunakan dana swadaya sendiri, lalu dalam pengawasan oleh Badan Pelestarian Kebudayaan masih dikatakan kurang, yang terakhir Pemerintah hanya menjadi promotor didukung ole partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh besar dalam pelestarian Kebudayaan suku Using.
TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KABUPATEN JEMBER Hestu Gesit Adi Waskito; Emy Kholifah R
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i5.4677

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui terkait transparansi informasi publik dalam pelaksanaan program pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kabupaten Jember. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan adalah transparansi informasi publik dalam pelaksanaan program pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan yang digunakan melalui observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukakan di Dinas Kominfo Kabupaten Jember dan beberapa kecamatan di Kabupaten Jember. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti dan memiliki keahlian serta pemahaman yang baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi informasi publik dalam pelaksanaan program pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kabupaten Jember bisa dikatakan cukup transparan kepada masyarakat namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya SDM dalam pelaksanaan program, keterbatasan teknologi dari masyarakat, dan lainnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER Maharani, Silvia Tri Maharani; Emy Kholifah R
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4719

Abstract

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang serius di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pernikahan dini di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ekonomi, budaya, perjodohan, dan pergaulan bebas berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Implementasi kebijakan pemerintah daerah masih belum optimal, dengan beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan ketidak tegasnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam kebijakan dan implementasinya untuk menurunkan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kalisat.
SINERGISITAS PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL DALAM MEREHABILITASI HUTAN KRITIS DI DESA SIDODADI KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER Maturbongs, Melina Modesta Maturbongs; Emy Kholifah R
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 6 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i6.4823

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai sinergisitas pemerintah desa dan kelompok perhutanan sosial dalam merehabilitasi hutan kritis di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Kemudian hal ini sebagai gambaran dalam merehabilitasi hutan kritis yang berada di wilayah hutan Sidodadi. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di desa Sidodadi, kecamatan Tempurejo, kabupaten Jember. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sinersigitas antara pemerintah desa dan kelompok perhutanan sosial sidodadi masih belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang berada di kawasan hutan dalam krgiatan pengelolaan lahan hutan. Kurangnya kontribusi dan keadilan bagi masyarakat dalam sistem pembagian lahan. Dengan demikian perlu diadakannya musyawarah penetapan pembagian dan pengelolaan lahan hutan dan disesuaikan dengan peraturan yang sudah berlaku sesuai dengan kriteria pengelola lahan.
Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa Wisata di Desa Kemiri Kabupaten Jember R, Emy Kholifah; Nusanto, Baktiawan
Journal of Community Development Vol. 3 No. 2 (2022): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v3i2.101

Abstract

This service aims to conduct training for stakeholders in Kemiri village, Jember Regency. These stakeholders are the village head, and the ranks of the village apparatus, the head of the BPD and members of the BPD. The background of this community service is the high need from stakeholders for insight and skills in the village policy-making process. Kemiri Village, which was inaugurated by the Regent of Jember as a tourism village, demands the ability of stakeholders to develop candlenut tourism villages. The development of tourist villages can be achieved starting from the political commitment of these stakeholders. This political commitment is a political policy as outlined in the village government regulation (PERDES). Thus the solution to this need is training and assistance in making village regulations in an effort to develop Kemiri tourism villages. The framework of thinking/content in the training of making village regulations refers to a rural based development approach, where village development includes the idea that village development is carried out to increase the benefits of natural potential, community potential, social institutional potential and local economic potential and local culture, as well as potential government apparatus to support the development of tourist villages. Kemiri Village, which has the characteristics of a mountainside village (Gunung Argopuro), the direction of its development has the potential for natural beauty, the potential of agriculture-plantation through processing agricultural products, and the unique culture of the community community and various other local wisdoms that can become social capital for the development of tourist villages. However, this great potential should continue to be explored so that it can become a real asset, for that, the involvement of various parties who have empathy and a vision of village development should synergize the roles of one another. The partnership between village stakeholder groups and higher levels of government, DUDI (industrial world business), private groups, and groups of scholars from universities (students and lecturers who carry out BKP-MBKM Village Development) is the key phrase for accelerating tourism village development. . This line of thought was built so that training and mentoring can be right on target and in accordance with the potential of the village area on the slopes of Mount Argopuro (especially Kemiri Village). This community service will involve students who are doing BKP-MBKM in Kemiri village.
Empowerment of Fishermen Communities Amidst Elite Interest Conflicts: A Study on the Implementation of Integrated Cold Storage Policy in Jember, Indonesia R., Emy Kholifah; Widagdo, Suwignyo; Nusanto, Baktiawan
MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial Vol 6 No 2 (2023): Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial
Publisher : Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/muharrik.v6i2.4714

Abstract

This study examines the complexities surrounding the Empowerment of coastal communities amidst conflicting elite interests, mainly focusing on the political-economic dynamics of cold storage management in Puger Kulon, Jember Regency. Utilizing descriptive qualitative research methods, data were gathered from coastal community leaders, local government officials, and fishermen. The findings reveal significant challenges stemming from cultural and economic factors in empowering coastal communities. The presence of interest groups seeking to maintain influence exacerbates these challenges. The power struggle between politically influential figures and external investors leaves the community disadvantaged. While the government aims to maintain regional stability, its limited authority impedes effective action. The inability to implement large-scale empowerment initiatives or delegate responsibilities due to a high conflict of interest among entrepreneurs hampers efforts to enhance fishermen's welfare.
Building Sustainable Villages: The Kembang Desa Approach to BKP-MBKM Implementation Rachmaningsih, Emy Kholifah; Rahayu, Yeni Dwi; Wardhana, Danu Indra
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v8i2.53230

Abstract

This study aims to describe the implementation of 'Kembang Desa' as a tourism village development model. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of the study are the village development needs to be accelerated by increasing the use of natural potential, community potential, social institutional potential and local economic potential and local culture, as well as the potential of government officials to support the development of tourist villages. Local wisdoms of the community can be social capital for the development of tourist villages. This great potential needs to be developed through the alignment of innovative government policies by developing cooperation with various parties, including universities. Partnerships with Universities can be realized through the implementation of the Village Development BKP-MBKM. ‘Kembang Desa’ Model has succeeded in realizing university advocacy on the development of Kemiri Tourism Village. The implication of this research for the development of science is to strengthen understanding of the importance of collaboration between government, community and universities in exploiting local potential for developing tourist villages, while for improving managerial practice it is to provide guidance on how to implement the 'Village Development' model by involving various parties. innovatively to accelerate the development of tourist villages.