Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Mudharabah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Soraya Devy
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Divorce Petition Against Drug User Husband: Case Study of Kuala Simpang Syar'iyah Court Decision, Aceh Tamiang Devy, Soraya; Amrullah, Amrullah; Zulfiana, Utari
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 6, No 2 (2023): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v6i2.12062

Abstract

A wife can file for divorce for a variety of reasons, one of which is because her husband is involved in a drug case. The purpose of this study is to determine the factors considered by Kuala Simpang Syar'iyah Court judges in deciding divorce cases involving drug-user husbands from the standpoint of Islamic law. This study employs empirical research methodologies that are examined using Islamic legal philosophy. This case study examines the judge's ruling at the Kuala Simpang Syar'iyah court in Aceh Tamiang. The court bases its judgment on the state of being detrimental in the family, as the decision of the wife's petition against her drug-using husband is not governed by any law or other regulations. According to the Maliki and Hambali Schools of Thought, a wife may file for divorce from her drug-using husband before a court under Islamic family law. Because the plaintiff and defendant's domestic lives were no longer harmonious since her husband began using drugs, her husband frequently became violent when under the influence of drugs. Thus, the judge's considerations align with Islamic law norms aimed at promoting and protecting the wife and family.
Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep ‘Urf Devy, Soraya
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 1 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i1.16000

Abstract

Pemberian mahar diawal serta perjanjian pengembalian dan pembayaran ganti rugi bagi yang membatalkan pertunangan merupakan tradisi turun temurun dan di anggap adat (‘urf) dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini untuk mengkaji latarbelakang dan tujuan terbentuknya tradisi pemberian emas mahar sebagian di awal, menggali faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dan menganalisis implikasi pengembalian dan pembayaran emas mahar dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya terhadap ‘urf. Kajian ini dilakukanv di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menggunakan field research (penelitian lapangan) dalam mengambil kesimpulan juga menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan secara detail fakta-fakta yang ditemukan di lapangan atau masyarakat, kemudian di analisis kembali untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberlakuan pengembalian dan pembayaran emas mahar jika terjadi pembatalan pertunangan dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya yaitu: perilaku yang tidak baik dari salah satu pihak, salah satu pihak berkhianat, terjadi pernikahan dengan pihak lain, melewati batas waktu yang telah ditentukan, salah seorang meninggal dunia, dan konflik keluarga. Konsekuensi dalam tradisi pertunangan masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dengan menerapkan pengembalian dan pembayaran emas mahar bagi yang membatalkan pertunangan tergolong ke dalam ‘urf fasid, sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa saja yang membatalkan pertunangannya.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN JALAN DI WILAYAH GUNUNG GERUTEE DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MURUR Devy, Soraya; Juanda, Wahyu
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i2.1292

Abstract

MENILIK RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA TENTANG POLIGAMI DI ACEH Sudjah Mauliana; Agustin Hanapi; Soraya Devy
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 1 (2024): SEPTEMBER 2023 - FEBRUARI 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i1.4573

Abstract

Ketentuan Islam terkait poligami telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis. Ketentuan poligami ini juga mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di Aceh, regulasi hukumnya sedang dibahas dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tahun 2019. Akan tetapi ada penambahan persyaratan dalam berpoligami dalam raqan ini sehingga adanya perbedaan antara Raqan hukum keluarga dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Untuk itu, permasalahan yang diajukan ialah bagaimana analisis rancangan qanun hukum keluarga tentang poligami dalam ketahanan keluarga di Aceh, dan bagaimana perspektif maqasid syari’ah terhadap peraturan poligami dalam ketahanan keluarga. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Temuan dalam penelitian ini bahwa syarat-syarat poligami dalam rancangan qanun hukum keluarga adanya penambahan syarat berpoligami yaitu harus ada surat keterangan kesehatan dari dokter ahli, hal itu diperlukan sebagai bukti jika istri terdapat penyakit atau cacat yang menjadi sebab suami berpoligami seperti dinyatakan mandul (tidak mempunyai keturunan), dan lainnya. Adanya surat keterangan kesehatan dari dokter ahli menghasilkan ke maslahatan bagi kedua belah pihak sehingga adanya surat keterangan tersebut menjadi bukti fisik sebagai syarat poligami.
KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER Muhammad Fadhil; Soraya Devy; Analiansyah
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 3 No. 2 (2023): MARET 2023 - AGUSTUS 2023
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909

Abstract

Kriteria sakinah mawaddah warahmah merupakan dasar acuan penilaian terhadap sebuah nilai penting untuk mencapai sebuah kebahagian dalam berumah tangga sayangnya para ulama dan cendekiawan muslim belum menetapkan kriteria yang seragam. Sehingga terdapat kesulitan dalam menilai apa sebuah keluarga telah dapat dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap kriteria sakinah mawaddah warahmah, serta faktor penyebab perbedaan para ulama dalam memberikan kriteria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti fokus kajian sumber data dari perpustakaan (lybrary research). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), guna mencari data sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan perolehan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah masing-masing ulama di Indonesia tidak memiliki kesepakatan, kpara ulama memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. terlepas belum adanya kesepakatan (I’jma) ulama tentang hal ini atau tentang ketetapannya. Bahwasannya ada beberapa aspek poin kesamaan kriteria sakinah mawaddah warahmah, seperti : Memilih pasangan, memupuk rasa kasih sayang, dan musyawarah.Dalam hal ini, ada juga beberapa aspek poin kriteria sakinah mawaddah warahmah yang berbeda secara nilai dan makna yaitu hal yang menjadi titik fokus dalam kriteria seperti: Quraish Shihab, kesetaraan dalam rumah tangga, antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan lahiriyah, serta tidak ada tekanan bathiniyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal itu sempurna maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta. Al Yasa' Abubakar, tentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bahwasannya pola perkembangan sosial mempengaruhi kebutuhan ekonomi seseorang, ekonomi menjadi hal yang penting dikarenakan rumah tangga tidak lepas dari masalah yang dominan yaitu ekonomi. Faktor pembeda, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama.
PERAN SUAMI DAN ISTRI DI ERA MILENIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar ) Rizka Selvia Tarmulo; Soraya Devy; Jamhuri
AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2024): MARET 2024 -AGUSTUS 2024
Publisher : Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v4i2.5451

Abstract

The division of roles between husband and wife occurs because of the marriage bond. Sometimes the division of roles between husband and wife is considered unequal between one party, which can cause several conflicts. So, in order to create a harmonious family, the division of roles between husband and wife is made by mutual agreement. This research was conducted in Lut Tawar District, Central Aceh Regency. The purpose of this research is to see how the roles of husband and wife are divided in millennial families in the district. Lut Tawar and looked at the perspective of Islamic family law in the division of roles of husband and wife in millennial families in the district. Lut Tawar. The research method uses empirical research, with a qualitative approach. The results are described in the form of descriptive analytical data. The results of the research state that there are two forms of division of roles between husband and wife in millennial families in Kec society. Lut Tawar, including divisions that adopt a fully egalitarian approach and divisions that adopt an egalitarian approach but are still shackled by understanding the patriarchal cultural system. In the perspective of Islamic family law, the division of roles of husband and wife in millennial families in the community of Kec. Lut Tawar continues to follow the principles contained in religious provisions, only adapted to the context of changing times. In millennial families, there is greater emphasis on equality and balance in husband and wife relationships, as well as emphasizing the importance of mutual respect, cooperation and sharing responsibilities between husband and wife in accordance with Islamic principles of justice and love in the household.
The Role of Witness as Evidence in Divorce Cases at the Banda Aceh Syar’iyah Court Devy, Soraya; Bahri, Syamsul; Ariga, Selamat; Aslam Ahmad, Muhammad; Buchary Budiman, Mumtazinur; Sri Wahyuni, Yenny
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.10879

Abstract

This study examines the role of witnesses as evidence in a divorce case at the Banda Aceh Syari’iyah Court. This study aims to determine the legal basis of witnesses as evidence, the background of the witnesses who were submitted due to disputes or syiqaqand the position of female witnesses in divorce cases. This study uses empirical legal research or sociological law, which is a study whose object is legal phenomena using sociological theories. The legal phenomenon in question is the application of law at the Banda Aceh Syar’iyah Court, particularly regarding witness evidence in divorce cases. Data collection techniques were carried out by means of in-depth interviews with judges and literature studies related to the existence of witnesses and judges’ decisions as primary data related to witnesses as evidence. This study concludes that witnesses as evidence are based on the Qur’an and hadithand the applicable laws and regulations. Witnesses have existence as evidence used by judges as a consideration in deciding cases. In the case of a divorce caused by a dispute, the witness evidence comes from the close family background of the husband or wife. Close family who really know, see and hear the events that occur in their household. In civil procedural law for divorce cases at the Syar'iyah Court, women have the same and equal position as men in giving testimony. The testimony of close families and the sociological equality of women and men is a legal fact that must be appreciated to achieve justice for all parties.
Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier: Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Divorce of Ṭhalaq among Career Wives: Case Study in Banda Aceh Syar'iyah Court) Devy, Soraya; firdaus, muhammad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.503 KB) | DOI: 10.22373/sjhk.v3i2.4401

Abstract

Women's current career many filed for divorce ṭhalaq. One of the matters of divorce Ṭhalaq towards a career wife occurred at the Court of Shar'iyah in Banda Aceh. The problem in this article is what is the reason for the divorce Ṭhalaq to a career wife that is found in the ruling on the court of the city of Bnada in Aceh and how Fiqh ṭhalaq review of divorce Ṭhalaq wife career. To answer the problem is conducted a research through normative juridical approach by researching the library material or secondary data As a base material on the rules and literature relating to the issues studied. The results of this study showed that the reasons for his divorce in his career wife on the verdict in this thesis is the occurrence of affair done by the wife,  syiqaq,  Nusyuznya  wife, selfishness wife, and the abandonment of the child. As for the Fiqh review of divorce in the career of the wife who Nusyuz got threats from Allah, including the wife of his rights in the Nusyuz period. The three stages that must be passed to face the wife Nusyuz.  First The husband must rebuke and asunder his wife. Second,  Suamimelakukan The effort to split the bed. And the third husband may hit his wife with a blow that does not hurt his wife and leaves no marks.
PROBLEMATIKA BIAYA PEMELIHARAAN ANAK DALAM PUTUSAN VERSTEK DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Devy, Soraya; ZA, Mansari
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v2i1.1454

Abstract

Putusan biaya pemeliharaan anak yang diputuskan dalam putusan verstek akan mengalami berbagai persoalan. Terutama sekali kesulitan untuk melaksanakan amar putusan yang membebankan biaya nafkah anak yang dibebankan hakim kepada orang tua. Selain itu, penentuan besarnya jumlah nominal sangat sulit bagi hakim untuk menilainya karena dalam putusan verstek tidak dihadiri suami sebagai orang yang bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer penelitian didapatkan melalui wawancara dengan hakim dan panitera di lingkungan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek belum berjalan maksimal. Faktor pendukungnya karena adanya pengakuan tegas dalam hukum positif dan dalil syar‟i, adanya putusan yang amarnya menghukum suami membayar biaya pemeliharaan anak dan adanya kesadaran pribadi seorang ayah. Sedangkan factor eksternnya dikarenakan. Sementara faktor penghambatnya dikarenakan faktor diri pribadi (internal) yakni kurang mampu, tidak adanya kesadaran dan anak diasuh oleh ibunya dan faktor ekstern yaitu aturan hukumnya yang belum lengkap, biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi, membutuhkan waktu lama dan suami tidak diketahui keberadaannya. Bentuk perealisasian hak anak atas biaya pemeliharaannya hanya dapat diberikan dalam putusan, meskipun pelaksanaannya menilbulkan hambatan.
The Ijtihad of Female Judges in Aceh’s Sharia Courts: Disparity in Sentencing for Child Sexual Abuse Fauziati, Fauziati; Abbas, Syahrizal; Devy, Soraya; Husnul, Muhammad; Suarni, Suarni
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1 (2025): EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/zr002d09

Abstract

This study examines the ijtihad (independent reasoning) undertaken by female judges in the Sharia Court when imposing sentences on perpetrators of child sexual abuse. It highlights the variations in the judges’ verdicts, which include punishments such as caning and imprisonment, as well as sentences that differ—either higher or lower—from the demands of the Public Prosecutor. This study utilized an empirical juridical method, combining statutory analysis with the maqashid al-sharia (objectives of Islamic law) approach. Data were gathered through interviews with female judges and a review of judicial decisions, journal articles, books, research reports, and legal regulations. The findings reveal that female judges’ ijtihad in sentencing child sexual abusers has been driven by trial evidence and the best interests of the child. The judges typically approve of imprisonment as a means of limiting contact between the perpetrator and the victim, in order to safeguard the child from further trauma. Within the framework of maqashid al-sharia, the verdicts of these female judges have been in line with the principles of protecting the interests and security of the child, as the main objective of Islamic law.  This study suggests that courts review the caning rules in the Qanun Jinayat and consistently prioritize the child’s best interests while imposing penalties.
Co-Authors Agustin Hanapi Amrullah Amrullah Analiansyah Ariga, Selamat Aslam Ahmad, Muhammad Asmaul Husna Buchary Budiman, Mumtazinur Doni Muliadi Fakhrurrazi M. Yunus Fauziati Fauziati, Fauziati Husnul, Muhammad Jamhuri Juanda, Wahyu Jusoh, Mohammad Kori bin Khairizzaman Khairizzaman Khairuddin Hasballah Luthfia Mawaddah Mansari, Mansari Maryam Maryam Mawaddah, Luthfia Mela mirdawati, Mela mirdawati Mohammad Syakirin Bin Zahari Muhammad Fadhil Muhammad Firdaus Muhammad Nauval Muhammad Syuib Muntasir A Kadir Mursyid Djawas Nila Vonna Rahmi putra yulaisa Ridhwan Ridhwan Rizka Selvia Tarmulo Rizqi, Ayu Maulina Siti Rahmi Siti Rahmi, Siti Siti Sahara Sri Wahyuni, Yenny Suarni Suarni Suci, Dwi Mekar Sudjah Mauliana Suheri Suheri Syahrizal Abbas Syamsul Bahri Wahyu Juanda Yusfriadi Abda Zulfiana, Utari ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM