Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Islam Futura LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Dusturiah : Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis deliberatif Mazahib Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Jurnal Ilmiah Teunuleh: The International Journal of Social Sciences El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Mudharabah
Faisal Yahya
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Faisal Yahya; Maulidya Annisa
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7706

Abstract

Ketidakhadiran tergugat sebagai suami dalam persidangan pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Dalam persidangan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, maka gugatan dapat diputuskan dengan putusan verstek. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui putusan verstek itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara verstek dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah menganalisis putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemanggilan di dalam putusan verstek berdasarkan undang-undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian hakim memutuskan perkara putusan verstek berdasarkan pembuktiaan dari dalil gugatan penggugat. Pembuktian yang diputuskan oleh hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Dalam putusan verstek hakim yang mengadili perkara tersebut hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan. Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan lebih banyak hakim-hakim perempuan pada Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan yang banyak terkait perkara mengenai perempuan.  
Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh) Faisal Yahya; Wani Maulida Alsa
Media Syari'ah Vol 20, No 2 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i2.6517

Abstract

Abstrak: Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu saksi memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat keagamaan yang digunakan dalam peradilan. Suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat. Namun pada prakteknya di persidangan, terdapat hakim yang menerima kesaksian para saksi tanpa disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Hal ini diperkuat dengan putusan hakim tingkat banding yang juga menerima keterangan para saksi tanpa disumpah, sebagaimana terdapat dalam putusan hakim tingkat banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tentang Perkara Cerai Talak di Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2017. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang penerimaan kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kesaksian tanpa sumpah dalam perkara cerai talak. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim mengenai penerimaan kesaksian tanpa sumpah adalah karena majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh merasa bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang alat bukti saksi yang dihadirkan oleh tergugat telah relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan tergugat, sehingga pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama diambil alih sepenuhnya oleh majelis hakim tingkat banding. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim banding nomor 45/Pdt.G/2017/MS-Aceh tidak bisa diterima karena saksi yang diajukan tergugat sebagai alat bukti tidak memenuhi salah satu kewajiban saksi yaitu disumpah sebelum memberikan kesaksian. Namun, dapat diterima hanya sebagai bahan persangkaan saja bukan sebagai alat bukti utuh karena kesaksian tanpa sumpah masih diragukan kebenarannya karena dikhawatirkan adanya kesaksian palsu yang mengarah kepada sumpah palsu.Abstract: The oath is a reverent statement spoken at the time the witness describes by remembering the nature of the Almighty God and believing that who gives the unrighteous information will be punished by him. Thus, the oath is a religious act used in the judiciary. An oath commanded by one of the parties to his opponent, having a force of proof that forces if the oath has been lifted. But in practice at the trial, there was a judge who received the testimony of the witnesses without being sworn in before giving the caption. This is strengthened by the decision of the appellate judge who also received the testimony of the witnesses without oath, as in the decision of the appellate Judge number 45/Pdt. G/2017/MS-ACEH, on the matter of divorce in the court of Shar'iyah Aceh year 2017. Therefore, the author wanted to know the basic judgment of the judges on the acceptance of the unsworn testimony in the divorce and how the Islamic law review of the testimony without oath in the case of divorce. In this study, the research methods used are normative descriptive which is qualitative. Based on the results of the study, the judges ' consideration of the acceptance of the unsworn testimony was because the Assembly of the Supreme Court judges was felt that what had been considered by the first-tier judges of the witness evidence presented by the defendant had been relevant and strengthened the evidence of the defendant's lawsuit so that the legal consideration by the first-tier judges was taken over entirely The review of Islamic law on the decision of Judge No. 45/PDT. G/2017/MS-ACEH is not acceptable because the witnesses who are asked to be the defendant as a means of evidence does not meet one of the obligations of witnesses is sworn before bearing testimony. However, it can be accepted only as a matter of mere substance not as a tool of complete evidence because the unsworn testimony is still doubtful of its truthfulness. After all, it is feared a false witness that leads to a false oath.
Dialectic of Caning Punishment in Aceh: Contestation Between Text and Context Faisal Yahya
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i2.15369

Abstract

The field study was conducted to assess how the execution of caning punishment in prison or detention center has been implemented in Aceh based on Qur'an and hadith perspective. Responding to the aim of study, an interpretation and explanation of the verses of Qur'an and hadith was done related to the implementation of the caning punishment, while the field data obtained by interview and documentation. The result of the study indicated that the execution process of caning in prison or detention center does not meet the standards in Qur'an and hadith because the procession is carried out in a closed place (prison) and access to the prison is bounded by standard rules. So the caning punishment process should be carried out in public places that are accessible to the society.Keywords: Caning Punishment; Prison or Detention Center;  Quranic, Hadith; Sharia Formal Application 
SUBSIDIZED FERTILIZER RETAILERS' COMPLIANCE WITH GOVERNMENT PRICING FROM TAS'IR AL-JABARI'S PERSPECTIVE Faisal Yahya; Intan Nadia Afrina
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Al-Iqtishadiah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual harga pupuk di atas harga enceren tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian itu bertujuan menemukan factor-faktor yang menjadikan pengejer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muatiara Kabupaten Pidie tidak patuh terhadap harga enceran tertinggi tersebut serta apakan penetapan harga oleh pemerintah sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. menjawab tujuan tersebut digunakan teori kepatuhan Thomas Blass yaitu factor individu, kepribadian dan lingkungan. Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi terhadap beberapa toko pengecer pupuk subsidi di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan ketidak patuhan pengecer lebih disebabkan kepada faktor lingkungan dan kepribadian seperti petani membeli pupuk secara tidak tunai dan membeli dengan eceran di bawah satu sak sehingga menambah biaya operasioanal pengecer pupuk. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan tas’ir al-jabari yakni untuk menstabilkan harga. Kepada pemerintah harap lebih memperhatikan factor-faktor lingkungan dalam menetapkan harga sehingga terwujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat petani.
SUBSIDIZED FERTILIZER RETAILERS' COMPLIANCE WITH GOVERNMENT PRICING FROM TAS'IR AL-JABARI'S PERSPECTIVE : Research Study in Mutiara District, Pidie Regency Yahya, Faisal; Nadia Afrina, Intan
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v4i1.2927

Abstract

Kepatuhan merupakan suatu tindakan untuk mematuhi, patuh terhadap perintah, larangan, atau peraturan yang ditentukan. Pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie menjual harga pupuk di atas harga enceren tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian itu bertujuan menemukan factor-faktor yang menjadikan pengejer pupuk bersubsidi di Kecamatan Muatiara Kabupaten Pidie tidak patuh terhadap harga enceran tertinggi tersebut serta apakan penetapan harga oleh pemerintah sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. menjawab tujuan tersebut digunakan teori kepatuhan Thomas Blass yaitu factor individu, kepribadian dan lingkungan. Data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi terhadap beberapa toko pengecer pupuk subsidi di kecamatan Mutiara kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan ketidak patuhan pengecer lebih disebabkan kepada faktor lingkungan dan kepribadian seperti petani membeli pupuk secara tidak tunai dan membeli dengan eceran di bawah satu sak sehingga menambah biaya operasioanal pengecer pupuk. Secara mekanisme penetapan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan Mutiara masih sejalan dengan tujuan tas’ir al-jabari yakni untuk menstabilkan harga. Kepada pemerintah harap lebih memperhatikan factor-faktor lingkungan dalam menetapkan harga sehingga terwujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat petani.
ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM OLEH PT.BPRS HIKMAH WAKILAH : Studi Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 Yahya, Faisal; Arifin, Khairul; Abdullah, Arifin; Wahyuni Muhammad, Sri
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i1.4910

Abstract

Penelitian ini berfokus pada untuk menganalisis penerapan bagi hasil terhadap pembiyaan UMKM oleh PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang menggunakan revenue sharing sehingga berbeda dengan Fatwa DSN MUI NO:15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini ialah PT BPRS Hikmah Wakilah menerapkan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan revenue sharing menyebabkan fluktuasi sesuai dengan pendapatan usaha nasabah. Pendekatan ini menggambarkan dinamika pembagian hasil yang terkait dengan performa pendapatan usaha nasabah. Meskipun bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada awal perjanjian, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Keberadaan nominal tetap dalam pembayaran angsuran bulanan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha nasabah dan persentasi yang disepakati dalam perjanjian.
Pemenuhan Hak Istri yang Dipenjara dalam Konsepsi Hukum Islam (Studi Kasus Narapidana Hamil di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli) Meuthia Sari, Cut; Jailani, Jailani; Yahya, Faisal
Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 5 No. 2 (2023): Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Master's degree Department of Islamic Education Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri (State Islamic University) Ar-Raniry, Banda Aceh in cooperation with Center for Research and Community Service (LP2M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/tadabbur.v5i2.366

Abstract

In Islam, husbands have the responsibility to fulfill the rights of their families. However, in the context of convicts, the implementation of these rights can become more complicated due to the limitations imposed by imprisonment. The objectives of this research are: first, to analyze the rights of pregnant wives who are convicted and imprisoned at the Class II B Sigli Women's Correctional Institution in Pidie Subdistrict, Pidie Regency, based on the perspective of Islamic law; and second, to analyze the fulfillment of husbands' obligations towards pregnant convicts at the Class II B Sigli Women's Correctional Institution in Pidie Subdistrict, Pidie Regency. This study adopts an empirical legal research approach (non-doctrinal research). Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings of this research resulted in two main outcomes: First, the determination of the obligation to provide financial support for pregnant wives in prison is mandatory due to their pregnancy. Second, the fulfillment of the rights of imprisoned wives by their husbands, as stipulated in the conception of Islamic law, is still not fully achieved. This is due to the husbands' incarceration. Based on these findings, it is recommended to establish regulations regarding the fulfillment of the rights of imprisoned wives by convict husbands. This would involve the cooperation between correctional institutions, authorities, and religious institutions in facilitating easier and more accessible access for convict husbands to fulfill the rights of their imprisoned wives.
Merebut Tafsiran Otoritatif Keagamaan; Perdebatan dan Kontroversi Prosesi Hukuman Ta’zir Cambuk di Lapas Aceh Yahya, Faisal; Mubarrak, Husni; Harjoni; Ridha, Muhammad; Kafei Kjoor, Amir Muhammed
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam Vol 16 No 1 (2024): Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam
Publisher : State of Islamic Institute Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jurisprudensi.v16i1.8000

Abstract

This article discusses the debates and controversies surrounding the authoritative interpretation of Sharia law regarding the caning punishment process in correctional facilities (prisons) in Aceh, which was previously conducted in open fields. The debate emerged and took place across various media platforms, including social media, following the issuance of the Aceh Governor's Regulation in 2018 concerning the relocation of the punishment process. The discussion extended to deliberating the most legitimate interpretation regarding the necessity for the caning punishment to be witnessed by a group of believers; the selection of the location where the punishment is carried out; and the intent and purpose of the caning punishment itself to be witnessed by the public, as explicitly stated in Q.S. An-Nur: 2. Using literature study as the research method, this article concludes that there has been a shift in religious interpretation towards authoritarianism by considering and asserting certain interpretations as authoritative and "supposedly" in accordance with Sharia, as intended by the implementation of the caning punishment during the formalization of Sharia law in Aceh.
ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF ELEMENTS OF GHARAR AND TADLIS IN CUTTING THE WEIGHT OF THE SCALES Faisal Yahya; Rizki, Muhammad
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i2.5642

Abstract

This research aims to find out how the mechanism of cutting scales in buying and selling chili peppers, and how to analyze the existence of elements of gharar and tadlis in the practice of cutting scales in buying and selling chili peppers. This research uses normative-empirical legal research with descriptive analysis. The data comes from primary data obtained from the field and secondary data obtained from literature research. The results showed that the implementation mechanism for cutting the weight of the scales in the sale and purchase of chili peppers that took place was practiced according to the customs prevailing in the community of Gampong Abo Teubeng. This sale and purchase is carried out with the application of mandatory deductions at the time after weighing. Weighing pieces in this transaction range from 0.5-2kg depending on the size of the sack used by the farmer. If blue line sacks are used, the weight cut ranges from 1-2kg and fertilizer sacks with weight cuts range from 0.5-1kg. The weight cut is also influenced by market prices, if the market price is expensive then the cut will be small, if the price is cheap the cut will be large. Second, according to the review of muamalah fiqh, the existence of elements of gharar and tadlis in the transaction of cutting the weight of the scales in the sale and purchase of chili in Gampong Abo Teubeng shows that there is an element of gharar in the transaction, but the element of gharar is forgiven because it is included in mild gharar. Because the risk of heavy shrinkage is something that cannot be separated from the transaction. The existence of the element of tadlis in the transaction is visibly absent because of the willingness of both parties. However, invisibly it may not be because it is up to the buyer's intention. If they intend to gain more profit from the cut in the scales then it falls into tadlis. And if he does not intend to gain more profit then it is not included because it is in the pleasure of both parties when dealing.
The Nasab of A Corpse to Its Mother in the Practice of Talkin in Keudah-Malaysia and Aceh-Indonesia: Nasab Mayat Kepada Ibunya Dalam Praktik Talkin Di Keudah-Malaysia Dan Aceh-Indonesia Yahya, Faisal; Bin Faiz, Muhammad Faiyadh; Wahyuni, Sri
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2024): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v4i2.6020

Abstract

Talking to the corpse is a tradition that has been practiced for a long time in Islamic society in the archipelago, the form of implementation is very diverse. The naming of the corpse in the practice of talking to the mother is different from the lineagein fiqh which is generally referred to the father. The use of pronunciation is also different, the Kedah Malaysian community carries out talking using Malay, while the Acehnese community in Indonesia uses Arabic. This study answers the background of the differences in the use of the talkin phrase in Kedah-Malaysia and Aceh-Indonesia and the reference basis used. Answering this objective, interviews were conducted with several religious figures and observations were made on the talkin activities and relevant documents were reviewed. After obtaining qualitative data, the data were then compared using comparative analysis. The results of the study found that the process of implementing talking between Kedah-Malaysia and Aceh-Indonesia was almost the same, but in the use of the talkin phrase by the Kedah-Malaysian community using Malay which was adopted from the hadith narrated by al-Ṭabrānī in a visible way as their reference. Meanwhile, in Aceh-Indonesia, they practice the reading of talkin the corpse in the History of al-Ṭabrānī, but in narrating the corpse using the concept of lineage in fiqh because the aim is to make it easier. Ulama Keudah Malaysia and Aceh admit that narrating the corpse to the mother in the practice of talkin is more important than to the father.
Co-Authors Abdullah, Muslim Akbar, Hajarul Alfian Alfian Alfian Alfian Arifin Abdullah Arifin, Khairul Bin Faiz, Muhammad Faiyadh FAISAL AHMAD SHAH Firdausia, Salsabila Harjoni Harjoni Husni Mubarrak Intan Nadia Afrina Jailani Jailani Kafei Kjoor, Amir Muhammed Khairani Mukdin Maisarah Maisarah Maulidya Annisa Meuthia Sari, Cut Mubarrak , Husni Muhammad Ridha Muhammad Rizki Muhtadibillah. RA, T.M. Safiir Mukhsin Nyak Umar Nadia Afrina, Intan Nida Ul Fadhila Nufus, Zakiatun Nurjannah, Raihan Riza Afrian Mustaqim Rizki Wahyuni Safira Mustaqilla Sri Wahyuni Syahrima, Ima Wahyuni Muhammad, Sri Wani Maulida Alsa