Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Keadilan Voting dalam Rapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yalid yalid; Irawan Harahap; Riantika Pratiwi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): Juli
Publisher : Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v3i1.1997

Purpose: To explain the contradictions of the reconciliation arrangement in the meeting voting on the Debt Payment Obligation Deferral and to formulate the concept of ideal justice voting in the Debt Payment Obligation Deferral meeting. Research methodology: This type of research is normative legal research. Results: The principle of justice in the Bankruptcy and PKPU Laws contains that provisions regarding bankruptcy can fulfill a sense of justice for interested parties. The entire analysis of the concept of justice is related to legal facts in the Bankruptcy Law and PKPU which adopt the principle of balance by stating that the principle of "fairness" is not ideal. Therefore, it is necessary to reform the principles of justice in bankruptcy law and PKPU in order to fulfill the legal ideals of bankruptcy law. The legal ideals that have been fulfilled are elements of commutative justice, but considering the differences in the criteria or portions of each, according to the author, it is necessary to renew these legal principles based on the concept of distributive justice. Then ideally the voting results should ideally be binding on all parties. Limitations: This study is only related to voting norms in the bankruptcy law and PKPU. Contribution: This research is expected to be a reference and contribution to the Government in reforming bankruptcy law and PKPU.

Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup Irawan Harahap; Riantika Pratiwi; Yalid Yalid
Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Isu dalam topik ini adalah perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak keperdataan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau das Sollen, dan dilengkapi dengan penelitian terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah, mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM sering dianggap sama, namun bila diteliti secara seksama memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pada mekanisme gugatan kelompok masyarakat, pihak yang mengajukan gugatan, apakah itu wakil kelas maupun anggota kelas adalah sama sama menjadi korban atau mengalami penderitaan atas terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Obyek tuntutan dalam mekanisme gugatan kelompok dapat berupa sejumlah ganti rugi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Pada mekanisme gugatan oleh organisasi lingkungan, penggugat tidaklah menjadi pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada obyek yang di gugat, namun berkepentingan atas pelestarian lingkungan hidup. Obyek tuntutan bukanlah ganti rugi yang merupakan kompensasi melainkan biaya pemulihan lingkungan. Isu dalam topik ini adalah perbandingan mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup dalam rangka penegakan hak keperdataan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang bertujuan mencari kaedah hukum, norma atau das Sollen, dan dilengkapi dengan penelitian terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah, mekanisme gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau LSM sering dianggap sama, namun bila diteliti secara seksama memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pada mekanisme gugatan kelompok masyarakat, pihak yang mengajukan gugatan, apakah itu wakil kelas maupun anggota kelas adalah sama sama menjadi korban atau mengalami penderitaan atas terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Obyek tuntutan dalam mekanisme gugatan kelompok dapat berupa sejumlah ganti rugi dan tuntutan perbaikan fungsi lingkungan. Pada mekanisme gugatan oleh organisasi lingkungan, penggugat tidaklah menjadi pihak korban atau tidak memiliki kepentingan langsung pada obyek yang di gugat, namun berkepentingan atas pelestarian lingkungan hidup. Obyek tuntutan bukanlah ganti rugi yang merupakan kompensasi melainkan biaya pemulihan lingkungan. Kata Kunci: Perbandingan, Mekanisme, gugatan kelompok masyarakat dan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup

PERSYARATAN DAN PROSPEK SERTA GAGASAN IMUNITAS TERHADAP KURATOR YANG BERITIKAD BAIK Yalid, Yalid
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Profesi kurator selain kurang diminati juga belum dikenal masyarakat secara luas, meskipun memiliki prospek cerah terutama di tengah rentannya suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Seimbang dengan imbalan jasa kurator yang fantastis, tugasnya cukup berat karena tidak jarang kurator justru mengalami hambatan dalam menjalankan kewenangannya bahkan berisiko hukum. Untuk itu, perlu digagas imunitas profesi kurator yang beritikad baik, seperti halnya diberikan kepada profesi lain. Terkait dengan itu, permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana persyaratan dan prospek kurator? Kedua, bagaimana gagasan imunitas kurator yang beritikad baik? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menfokuskan dari aspek inventarisasi hukum positif. Untuk menjadi kurator terlebih dahulu mesti mengikuti kursus dan lulus tes yang diselenggarakan asosiasi kurator yang bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM. Prospek profesi ini masih cerah, karena masih dibutuhkan dalam dunia bisnis, di samping jumlahnya memang masih sedikit. Dalam menjalankan profesinya perlu digagas imunitas, terutama kurator yang beritikad baik. Dalam gagasan ini, penulis mengajukan konsep: Pertama, revisi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ditambahkan aturan dengan rumusan “kurator tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Kedua, perlu dibuat Undang-Undang tentang Profesi Kurator, yang secara sistematis dan komprehensif memberikan imunitas profesi kurator. Ketiga, pembentukan Dewan Etik Bersama, keterkaitan antara imunitas dengan Dewan Etik Bersama konsepnya adalah ukuran untuk menentukan kurator yang beritikad baik atau tidak bertikad baik. Beritikad baik atau tidak beritikad baik seseorang kurator dapat ditafsirkan secara subjektif, baik oleh kurator maupun oleh pihak yang berkepentingan.

Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau Hasnati, Hasnati; Yalid, Yalid; Febrina, Rezmia
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.

Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Yalid, Yalid; Ardiansah, Ardiansah; Pardede, Rudi; Dewi, Sandra
World Health Digital Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/wolgitj.v1i4.34

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.

Penegakan Disiplin Perangkat Sekretariat Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yalid, yalid; Busrianto, Busrianto
Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v5i2.4776

The formulation of the problem in this study are 3 (three). First, how is the discipline enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? Second, what are the obstacles in enforcing the discipline of the Village Secretariat in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? Third, how are the efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency? In line with the formulation of the problem, the objectives of this study are 3 (three). First, to explain the discipline enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Second, to explain the obstacles in enforcing the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Third, to explain the efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. This type of research is sociological legal research, according to the type, the approach is empirical. The results of this research can be explained that the authority of the Village Head can dismiss the Village Secretariat Apparatus as guided by the Kampar District No. 12 of 2017. Obstacles in disciplinary enforcement of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu Subdistrict, Kampar Regency are due to the long distance, transportation and communication facilities because not all villages in Kampar Kiri Hulu have telephone networks, so to communicate with the Village Secretariat Apparatus must find and speak directly. Efforts to enforce the discipline of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency require efforts in the form of legal discipline standards according to the applicable law. Regarding this matter, only part of the services of the Village Secretariat Apparatus in Kampar Kiri Hulu District already have the said standard. This is obtained based on the facts of interviews with related respondents.

Peningkatan Pemahaman Masyakakat di Kecamatan Marpoyan Damai Tentang Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Yalid Yalid; Ardiansah Ardiansah; Rudi Pardede; Sandra Dewi
NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Vol. 1 No. 4 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (lppi) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/nucsjo.v1i4.225

Praktik tindakan perampasan objek jaminan fidusia secara paksa, seperti kendaraan bermotor sebagai wujud penerapan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melalui oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum. Dasar penarikan objek jaminan fidusia harus ada cidera janji yang telah disepakati para pihak, tidak bisa secara sepihak untuk menghindari kesewenang-wenangan. Tim pengabdian melihat situasi di Kecamatan Marpoyan Damai banyak juga memanfaatkan pembiayaan dari pihak leasing (kreditur) untuk membeli kendaraan atau untuk mendapat uang/modal. Tim pengabdi mengamati banyak masyarakat pada lokasi ini tidak memahami eksekusi jaminan fidusia, sehingga terkesan pasrah dan takut ketika menghadapi pihak debt collector yang diutus pihak penerima fidusia. Padahal tindakan merampas jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disinggung. Metode menyelesaikan masalah mitra dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan hasil kegiatan ini para mitra sudah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman tentang pengaturan eksekusi jaminan fidusia. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian masyarakat setelah membandingkan hasil pre-test dan post-test dengan mengajukan pertanyaan (kuesioner). Sebaiknya kegiatan ini dapat dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan terhadap mitra. Kemudian kegiatan seperti ini layak untuk dilaksanakan pada khalayak sasaran lainnya karena masyarakat banyak menggunakan pendanaan dengan memanfaatkan pengaturan fidusia dan sudah pasti akan menghadapi risiko eksekusi jaminan fidusia bilamana kesulitan menyelesaikan kewajibannya terhadap penerima fidusia.

KONFLIK NORMA PENGATURAN PIUTANG NEGARA TERKAIT KREDIT MACET BANK BUMN Yalid
Journal of Integrated Knowledge and Innovation Vol. 1 No. 1 (2025): Vol.1 No. 1 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tabusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji konflik norma terkait pengaturan piutang negara, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 menyatakan piutang BUMN bukan merupakan piutang negara. Akan tetapi, selama ini sering terjadi piutang BUMN/BUMD termasuk kredit bank BUMN dan BPD diperlakukan sebagai piutang negara. Hal ini karena diterapkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara memasukkan piutang BUMN/ BUMD sebagai piutang negara. Karena itu, menjadi hambatan dalam melakukan hair cut kredit macet bank BUMN karena bersumber dari konflik norma antara Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960. Metode penelitian dilakukan secara normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perbandingan hukum, menggunakan bahan hukum dan dianalisis dan dinterprestasikan secara komprehensif. Penelitian telah didapat hasil bahwa bentuk konflik norma pengaturan piutang negara terkait kredit macet bank BUMN karena Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa ”keuangan negara yang dijadikan penyertaan modal pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan”. Pengaturan tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan piutang negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang mendefinisikan piutang BUMN dalam hal ini termasuk bank BUMN bukan merupakan piutang negara. Akan tetapi, sering terjadi piutang BUMN termasuk kredit bank BUMN diperlakukan sebagai piutang negara. Hal ini karena diterapkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 memasukkan piutang kredit bank BUMN sebagai piutang negara. Solusi hukum dan konsep yang ideal pengaturan piutang negara terkait kredit macet bank BUMN, dapat menggunakan dalil preferensi hukum, yaitu asas lex posterior derogat legi priori dan asas lex specialis derogate lex generalis.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 16 PEKANBARU TENTANG KETENTUAN HUKUM HAK CIPTA DALAM DUNIA DIGITAL Irawan Harahap; Yalid Yalid; Riantika Pratiwi
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 6 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di era digital sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya perubahan yang berarti pada tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali di lingkungan pelajar sekolah menengah atas. Para siswa, sebagai generasi muda, tergolong sebagai kelompok yang sangat dinamis dalam mengakses perangkat digital dan jaringan internet, baik untuk keperluan akademis maupun rekreasi. Aktivitas seperti penggunaan media sosial, situs berbagi video, serta beragam aplikasi digital telah menjadi rutinitas keseharian siswa di SMA Negeri 16 Pekanbaru. Tingginya frekuensi pemanfaatan teknologi digital tersebut tidak selalu sejalan dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang aspek legal, terutama yang berkaitan dengan hak cipta. Di kalangan pelajar, fenomena yang kerap ditemukan antara lain yaitu mengunduh dan menyebarluaskan konten tanpa kewenangan, menggunakan hasil karya pihak lain tanpa menyertakan rujukan yang sah, hingga melakukan tindakan plagiarisme dalam penyelesaian tugas-tugas sekolah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran serta pemahaman siswa mengenai pentingnya menghormati kekayaan intelektual milik orang lain masih tergolong rendah. Ketidakpahaman ini dapat mengakibatkan masalah hukum yang serius seperti terjadinya pelanggaran hak cipta. Permasalahan yang mungkin timbul ketika minimnya pengetahuan siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru terhadap ketentuan hukum hak cipta dalam dunia digital. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman siswa SMA Negeri 16 Pekanbaru terhadap ketentuan hukum hak cipta dalam dunia digital menjadi sangat penting. Target dan luaran sesuasi rencana bagi pengusul berupa publikasi jurnal dan media massa elektronik. solusi yang ditawarkan dari program pengabdian kepada masyarakat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami mitra.

Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Yalid Yalid; Birman Simamora
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2022): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v2i1.1336

Purpose: This study to explain the implementation of the liability of the application of the liability of the certificate of fitness for the functions of buildings based on Law No. 28 of 2002 on buildings in Pangkalan Kerincsi District, Pelalawan regency. Method: This study is a sociological legal research with empirical approach. Result: The application of the certificate of eligibility for building functions based on Law No.28 of 2002 on building in Pangkalan Kerinci District Pelalawan regency did not run effectively due to: first, the implementation resources in other words lack of experts. Secondly, the facilities that support its enforcement do not yet exist. Third, the lack of public awareness. Constraints on the implementation of the certificate of eligibility for building functions based on Law No. 28 year 2002 about buildings in the District of Pangkalan Kerinci Pelalawan author caused because: first, because of the lack of seriousness of the government. Second, the implementation resources have not been adequate in other words the shortage of experts. Third, the enforcement facility does not yet exist. Fourth, public awareness is still not maximized. Fifth, the public does not understand and understand the importance of building function certificate. Limitations: This study only occurred in the Pelalawan regency of Riau province. Contribution: This research is expected to be useful for the Pelalawan Government, especially related agencies and all people who need knowledge or information about the application of building function certificates.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search