Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Otonomi

Studi Komparasi Realisasi Target “Collection“ Piutang Koperasi Gayatri Kediri Pada Nasabah Antara Jarak Tempuh Daerah Kota Dan Daerah Desa Sugianto, Heri; Luayyi, Sri
Otonomi Vol 24 No 2 (2024): Otonomi
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/otonomi.v24i2.6325

Abstract

Karakteristik nasabah, baik yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan, mempengaruhi metode interaksi yang digunakan oleh tim penagihan. Pada nasabah perkotaan, pendekatan bersifat interaktif dengan kehati-hatian dalam komunikasi, sementara pelanggan pedesaan cenderung melakukan pengembalian pinjaman karena takut dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Selain variabel budaya, faktor ekonomi juga berperan besar dalam dinamika ini. Nasabah yang mengalami kebangkrutan sering kesulitan untuk melunasi utang, sedangkan nasabah yang bisnisnya berkembang lebih terbuka dalam pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami perbedaan interaksi antara nasabah di kota dan desa, dengan penekanan pada kedekatan yang dibangun dengan pelayanan di rumah. Meskipun terdapat perbedaan dalam karakteristik, hasil penelitian menunjukkan pencapaian target mingguan antara collection di daerah kota dan desa tidak signifikan. Rata-rata pencapaian pada minggu pertama hingga keempat menunjukkan bahwa keduanya berada dalam kategori baik, dengan pengecualian pada minggu ketiga di mana collection kota mencapai 85%, sedangkan desa hanya 63%. Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian bulanan menunjukkan bahwa collection di daerah kota lebih tinggi (87%) dibandingkan desa (83%). Namun, baik koleksi daerah kota maupun desa masih memiliki tantangan untuk mencapai target 100% yang ditetapkan oleh koperasi.
Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Perolehan Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Primaningtyas, Rahayu; Luayyi, Sri
Otonomi Vol 25 No 2 (2025): Otonomi
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/otonomi.v25i2.8047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian SAKIP dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai evaluasi meliputi budaya kerja dan etos kerja pegawai, perencanaan kinerja yang belum optimal, kepemimpinan dan komitmen pimpinan, peran pengawasan Inspektorat dan eksternal, pengaruh kebijakan Kementerian PAN-RB serta respon terhadap rekomendasi evaluator eksternal. Penurunan nilai SAKIP berdampak terhadap menurunnya efektivitas pelaksanaan program, transparansi, mutu layanan publik, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Insentif, Beban Kerja Dan Budaya Kerja Sustyoningsih, Kesi; Luayyi, Sri
Otonomi Vol 25 No 1 (2025): Otonomi
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/otonomi.v25i1.7029

Abstract

Dunia kerja pada tahun 2024 mengalami transformasi yang signifikan sebagai respon terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Kebutuhan pasar Tenaga Kerja, akan keterampilan baru dan reskilling meningkat seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Untuk itu dalam pelaksanaanya faktor-faktor yang menghambat kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sedapat mungkin bisa dihilangkan atau diminimalisir, sehingga target kerja lembaga bisa berjalan dengan baik. Karena cakupan wilayah kerja yang begitu luas di Kabupaten Kediri. Rumusan Masalah yang dapat diajukan adalah Bagaimana pengaruh Insentif, beban kerja dan budaya kerja terhadap Kinerja Pegawai, Bagaimana pengaruh Insentif terhadap Kinerja Pegawai, Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap Kinerja Pegawai , Bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap Kinerja Pegawai. Adapun analisis kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa uji analisis yaitu: Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik ; Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi keabsahan data, sehingga dapat memastikan bahwa data valid dan mencegah terjadinya bias dalam estimasi. Pengujian asumsi klasik ini mencakup beberapa tes, seperti tes normalitas, tes multikolinieritas, dan tes heteroskedastisitas. Analisis Regresi Linier Berganda dengan Uji F, Uji t, Uji Koefisien Determinant. Hasil uji analisis data Secara bersama pengaruh variabel Insentif (X1), variabel beban kerja (X2), dan variabel budaya kerja (X3) secara simultan terhadap Kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Y). Hasil uji empat hipotesis menunjukkan bahwa nilai F hitung 27,410 > 3,10 dari nilai F tabel 3,10 maka H0 ditolak dan H4 diterima, maka variabel (X1) dan (X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel (Y). Atas dasar perhitungan ini, variabel Insentif (X1), variabel beban kerja (X2), dan variabel budaya kerja (X3) dapat diartikan bahwa memiliki dampak yang sangat penting pada Kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Persewaan Tanah Bengkok (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Tulungagung) Uddin, Aman Suja’i; Luayyi, Sri
Otonomi Vol 26 No 1 (2026): Otonomi
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/otonomi.v26i1.8838

Abstract

Tata kelola aset desa, khususnya persewaan tanah bengkok, merupakan isu strategis dalam mewujudkan prinsip good governance di tingkat lokal karena menyangkut kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, tanah bengkok seluas ±150 hektar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tingkat partisipasi warga dalam proses pengelolaannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola persewaan tanah bengkok, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut, serta menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat konsultatif (tokenism), di mana keterlibatan warga lebih banyak terjadi pada forum musyawarah tanpa pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan strategis; meskipun demikian, terdapat upaya peningkatan transparansi melalui publikasi informasi desa dan pelibatan BPD. Faktor pendidikan, akses informasi, kepemimpinan desa, budaya musyawarah, dan tingkat kepercayaan publik menjadi determinan utama tinggi-rendahnya partisipasi. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara mekanisme formal dan praktik substantif di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi partisipasi memerlukan penguatan kapasitas masyarakat, transparansi berbasis digital, serta mekanisme kemitraan yang lebih inklusif, dan penelitian selanjutnya disarankan mengkaji model partisipasi kolaboratif berbasis komunitas untuk meningkatkan distribusi kekuasaan dalam tata kelola aset desa.