Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL UNIZAR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara GANEC SWARA TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kompilasi Hukum Experimental Student Experiences Unizar Recht Journal
Sri Karyati
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dan Peraturan Daerah (Perda) Yuyun Puspita Sari; Gusti Ayu Ratih Damayanti; Sri Karyati
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda, dan implikasi yuridis rekomendasi pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda oleh DPD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ketentuan Pasal 249 Ayat (1) huruf j UU MD3 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda diatur dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j dan Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib. Akan tetapi secara eksplisit terkait pengawasan Raperda dan Perda diatur dalam Pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Pemda terkait pembatalan Perda oleh pemerintah pusat melalui Mendagri dan Gubernur yang selanjutnya kewenangan tersebut dikembalikan ke MA berdasarkan PMK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan PMK Nomor 56/PUU-XIV/2016. Hasil pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda oleh DPD disebut rekomendasi, rekomendasi ini oleh DPD dilaporkan kepada Presiden dan DPR, namun rekomendasi ini tidak mengikat Presiden dan DPR dan belum ada pengaturan terkait mekanisme ataupun tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut dalam UU MD3 ataupun Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib sehingga rekomendasi ini tidak memiliki implikasi yuridis terhadap raperda ataupun perda.
Gagasan Mekanisme Whistle Blowing System Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sri Karyati
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.226 KB)

Abstract

Gagasan Mekanisme Whistle Blowing System Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah gagasan ilmiah yang available untuk dilakukan ke depan dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Gagasan mekanisme whistle blowing system telah berhasil diterapkan di dalam dua institusi, yaitu dipraktekan di Dirjen Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia. Sejak diterapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle blowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gagasan ini dapat dilakukan secara efektif dengan mendesain kembali perubahan penguatan kelembagaan dan kewenangan DKPP untuk secara aktif menangani dugaan pelanggaran kode etik dengan bekerjasama secara aktif baik dengan GAKUMDU maupun LPSK, dan menyiapkan mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor/pengadu dengan melakukan perubahan khususnya di ketentuan Pasal 5 terkait dengan identitas pelapor yang dirahasaikan dan diganti dengan Nomor register Perkara hingga saat persidangan, dan menyiapkan mekanisme penghargaan bagi pengadu atau pelapor baik penghargaan berupa materi maupun non materi yaitu kenaikan jenjang jabatan maupun jaminan tanggungan pendidikan bagi anak hingga jenjang pendidikan tinggi.
Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sri Karyati; Baiq Farhana Kurnia Lestari; Arya Sosman
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.68 KB)

Abstract

Berlakunya UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus tentang persoalan usia minimal pernikahan. Namun hal ini tidak serta merta menuntaskan persoalan pernikahan anak di NTB. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persolan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh Karena itu harus ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak di NTB. Perlu kebijakan hukum pencegahan pernikahan anak di NTB yakni penetapan perda pencegahan pernikahan anak. Permasalahan yang hendak di kaji dalam tulisan ini yakni bagaimana kebijakan pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak. Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB telah merespon perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan ditetapkannya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di propemraperda 2020. Hadirnya Raperda tentang pencegahan perniakahan anak diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas.
DESAIN PENGUATAN PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL SRI KARYATI
GANEC SWARA Vol 16, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v16i2.323

Abstract

This study aims to find out how the ideal model for strengthening the implementation of the legislative function of the DPR RI in the context of reforming national law. Using a normative research method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of the legislative function of the DPR RI after the amendment to the constitution cannot be carried out optimally because it is indicated by the lack of legislative products and the low quality of the laws produced by the DPR. Legislation achievements that are not achieved according to the target of legislation and the number of laws submitted for judicial review at the Constitutional Court are benchmarks for the implementation of the legislative function of the DPR RI. And it can be concluded that the design of strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI can be done by repositioning the Legislative Body of the DPR RI as a law center, strengthening the Supporting system of the DPR RI, and making a blue print for strengthening the implementation of the legislative functions of the DPR RI.
Entrepreneurship Study Group Education: Juvenile Delinquency Prevention Program through Entrepreneurship Formation Using Social Media in Turida Village, Mataram City Triana Lidona Aprilani; Laili Hurriati; Mimi Cahayani; Sri Karyati
Experimental Student Experiences Vol. 3 No. 2 (2024): June
Publisher : LPPM Institut Studi Islam Sunan Doe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58330/ese.v1i6.264

Abstract

The specific objectives of implementing this PkM activity are: (1) Forming study groups among youth in making animation, (2) Providing input, insight, and knowledge about youth, (3) Reducing the level of juvenile delinquency which continues to increase from year to year, and (4) Equipping youth with entrepreneurial skills by using social media to reduce their free time. For the sake of the continuity of this community service activity, a method that can be digested and absorbed directly by the sons and daughters of teenagers in Turida Babakan Village, Mataram City, namely; The "Tricks and Tips for Designing a Business in Entrepreneurship" Method. This method of implementation is not only socialization but direct practice inviting the sons and daughters of Turida Village to the Al-Azhar Islamic University Business Incubator as partners of this activity. In this Business Incubator, training is immediately given on marketing strategies through social media, product management and product packaging. With the hope that they will produce the right strategy while at the same time fostering interest in learning, namely strategies to increase creativity, strategies for generating ideas and ideas, not stopping here and becoming an entrepreneurship.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR Paridarmawan Wahyuyasa; Sri Karyati; Hafizatul Ulum
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr,. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelengaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia   I Made Kariawan; Haerani Haerani; Sri Karyati
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, penelitian ini memerlukan bahan hukum primer sebagai data utama disamping bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil penelitian ini yaitu TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah Presiden dan permintaan POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram Ni Luh Risma Melda Wulandari; Sri Karyati; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak Narapidana Lanjut Usia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi melalui pengamatan langsung yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Hasil penelitian adalah (1) analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai pedoman dan tugas petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram, (2) pemenuhan hak-hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Permepuan kelas III Mataram. Peraturan ini berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia yaitu keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia di dalam lapas.
Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Kode Etik Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Fila Putri Askila Santi; Sri Karyati; Ary Wahyudi
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian bahwa (1) Peran dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah. KASN bertugas untuk menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden. (2) Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Implementasi Tapcash Berdasarkan Surat Edaran Nomor Pas- 09.Hh.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembag Pemasyarakatan : (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram) Yetty Kusuma Dewi; Sri Karyati; I Gede Sukarmo
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi penggunaan TapCash di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari penggunaan Tapcash sebagai upaya pencegahan Bebas Peredaran Uang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan. Yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram. Hasil penelitian yaitu 1) implementasi penggunaan tapcash di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berjalan secara efektif mulai dari alur layanan tapcash, Penggunaan tapcash dapat memudahkan warga binaan untuk bertransaksi dan meminimalisir peredaran uang tunai sebagai upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kriminalitas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 2) Hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu adanya kegagalan transaksi pengisian saat top-up yang disebabkan oleh sinyal dan sistem yang eror, kurangnya pemahaman terhadap penggunan Tapcash dan juga terdapat adanya keluarga yang tidak memiliki kartu ATM/rekening. Solusi yang dapat dilakukan untuk untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan Tapcash, menghubungi BNI Call jika ada kendala di sistem, dan mengkonfirmasi ke petugas lapas, melakukan pengecekan saldo secara berkala, memastikan nomer rekening sesuai tujuan dan top-up saldo berhasil.
Co-Authors Ary Wahyudi Arya Sosman Fila Putri Askila Santi Galang Asmara Gatot Dwi Hendro Wibowo Gusti Ayu Ratih Damayanti Haerani Haerani Hafizatul Ulum I Gede Sukarmo I Made Kariawan Kaharuddin Kaharuddin Kurnia Lestari, B. Farhana Laili Hurriati Mimi Cahayani Muh. Risnain Muh. Risnain Ni Luh Risma Melda Wulandari Paridarmawan Wahyuyasa Triana Lidona Aprilani Yetty Kusuma Dewi Yuyun Puspita Sari Zunnuraeni Zunnuraeni