Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.795
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Nusantara Islam Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Ilmu Hukum The Juris PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Journal La Sociale KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal hukum IUS PUBLICUM DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Dedikasi Hukum Lex Publica Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Dialektika Hukum Sinergi International Journal of Law Pubmedia Social Sciences and Humanities Indonesian Journal of Public Administration Review Indonesian Journal of Law and Justice International Journal of Nusantara Islam Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Dedi Mulyadi
Universitas Suryakancana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN HUKUM TATA NEGARA Peran Hukum Tata Negara dalam Meningkatkan Prinsip Clean And Good Governance di Era Globalisasi: Studi Kasus Pada Pelayanan Publik zultan, najwa; MULYADI, DEDI; NUR AJIJAH, SITI; ALZAIDAN, HELMI; CANTIKA, DESTA; Ilham, Mochamad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37828

Abstract

Era globalisasi menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sebagaimana tercermin dalam prinsip clean and good governance. Hukum Tata Negara memiliki peran strategis dalam membangun kerangka legal yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, terutama dalam konteks pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip clean and good governance pada pelayanan publik, dengan mengambil studi kasus pada sektor administrasi publik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai kebijakan pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam menjamin layanan publik yang berkualitas. Namun, tantangan seperti birokrasi yang berbelit, ketidakmerataan akses layanan, serta korupsi masih menjadi penghambat utama dalam implementasi prinsip clean and good governance. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan penerapan Hukum Tata Negara yang efektif, prinsip clean and good governance dapat diwujudkan, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui Implementasi Sistem E-Administrasi: Improving the Quality of Human Resources in the Implementation of Village Head Elections through the Implementation of the E-Administration System Mulyadi, Dedi; Suheri, Agus; Nurpandi, Finsa; Utami, Tanti Kirana; Kuswandi, Kuswandi; Nur, Himan; Mulyana, Aji; Triyana, Putri; Susilawati, Eli; Rizal, Desca Mochamad; Nurmariam, Yuli; Permatasari, Ira; Yudiansyah, Fakhrian
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 1 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i1.7945

Abstract

The general election (Pemilu) is a process by which people elect individuals to political positions at various levels in Indonesia. Elections are conducted to elect leaders such as presidents or executive officials, representatives of the people in the legislature, and village heads. A quality election will certainly give birth to quality leaders as well. The Village Head as a leader at the village level will represent the quality of a village. Thus, the function of the Village Head towards village development is to think, plan, and implement. One of the efforts made by the Cianjur Regency Government to improve the quality of the implementation of the simultaneous village elections is by creating an E-Administration system to be used in the registration process for candidates for village heads. The purpose of creating this E-Administration system is to facilitate the organizers and prospective village head candidates in the implementation of registration The implementation method in this service activity goes through several preparatory stages, namely First, increasing commitment. Second, development and harmonization of the e-administration system prototype. Third, supervision of the legalization process. And fourth, mentoring/technology transfer of the e-administration system. The results of this research are the formation of an E-Administration system designed by the IT Team of the Faculty of Engineering, Suryakancana University, which is adaptive to existing systems in stakeholders or institutions.
Implementation of E-Administration for Public Accountability of Simultaneous PILKADES 2025 in Cianjur Mulyadi, Dedi; Suheri, Agus; Nurpandi, Finsa; Utami, Tanti Kirana; Mulyana, Aji; Susilawati, Eli; Nurmariam, Yuli
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 1 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i1.28581

Abstract

The Village Head Election (PILKADES) is a crucial process in Indonesia's democracy, where the village head plays a central role in governance and community service. To enhance the quality of the upcoming simultaneous Pilkades in Cianjur Regency in 2025-2026, the E-Administration system is being implemented. This system aims to streamline the registration of village head candidates, improving accountability, transparency, and efficiency, while reducing the potential for data manipulation. The research aims to evaluate the E-Administration system’s implementation and assess its impact on transparency, efficiency, and accountability in the Pilkades process. Additionally, it seeks to provide a model that other regions can adopt in their Pilkades. The research method includes several strategic stages: a Focus Group Discussion (FGD) to align stakeholder understanding, mentoring in the implementation of the system, and continuous evaluation. The results show a significant improvement in the efficiency of candidate registration, with faster verification and fewer data errors. The system has also increased transparency and accountability, with real-time access to data for authorities and the public. The reduction in data manipulation, through digital verification of documents, highlights the potential for the E-Administration system to be a model for other regions to enhance Pilkades quality.
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI Mulyadi, Dedi; Alvian M,S, Ce Kedzma; Lananda, Ardelia; Farraz, Mohammad Irvanul; Simbolon, Cindy Claudia; Perdana, Zaki Akhtar
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i1.2059

Abstract

Media massa dalam aktivitas politik seperti pemilu presiden dan pemilu legislatif dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya generasi Z sebagai pengguna media massa, yang menjadikan generasi tersebut sebagai salah satu generasi yang berpartisipasi aktif dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh generasi Z dalam berpartisipasi melalui media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, arti penting pemilu presiden dan pemilu legislatif bagi generasi Z perspektif teori demokrasi, serta peran generasi Z dalam mencegah kecurangan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024. Salah satu pengaruh dari media massa terhadap pemilu presiden dan pemilu legislatif yaitu dapat mempengaruhi jumlah suara. Hal tersebut disebabkan karena generasi Z merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya banyak dan sangat berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Dengan adanya partisipasi aktif dari generasi Z, maka dapat mengubah arah politik serta memilih pemimpin yang dapat mewakili nilai dan kepentingan dari generasi Z.
Analisis Kebijakan Pasca Bencana Penetapan Relokasi Wajib pada Zona Merah melalui Perspektif Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Sekha Anggita Maulidina; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.5794

Abstract

The policy of mandatory relocation in post-disaster areas, particularly in Cianjur's red zones, plays a crucial role in mitigating risks associated with earthquakes and other natural disasters. This study analyzes the implementation of this policy from the perspective of local government tasks and functions, focusing on the coordination of various stakeholders, legal frameworks, and community involvement. The research uses a qualitative approach, combining legal-normative and sociological perspectives to explore the challenges and conflicts faced during the relocation process. Findings indicate that while the policy has been crucial in safeguarding public safety, its implementation has faced significant challenges such as budget constraints, community resistance, and logistical issues. The study highlights the importance of improving collaboration among local authorities, security agencies, and affected communities. The findings also suggest the need for a more transparent and inclusive approach to policy implementation, ensuring the protection of displaced populations' rights.
Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Nur Aulia, Widi; Abdullah Faqih, Muhammad; Mulyadi, Dedi; Mulyana, Aji
Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 4 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/par.v2i4.4719

Abstract

The authority conflict between central and local governments in the mining sector presents a critical challenge within the framework of regional autonomy in Indonesia. This study aims to analyze the legal policy effectiveness in resolving such conflicts, with a specific focus on the mining sector in Southeast Sulawesi. The research employs a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and a concrete case study. The findings reveal that the withdrawal of licensing authority by the central government through the enactment of Law No. 3 of 2020 has triggered structural tensions, legal uncertainty, investment barriers, and weak environmental oversight. The absence of an effective institutional mediation mechanism further exacerbates the conflict. The study recommends the establishment of an independent authority conflict resolution body and the strengthening of intergovernmental coordination through legal collaboration and good governance principles. A restructuring of central-local authority relations is essential to ensure a fair, effective, and adaptive decentralization policy for strategic sectors
Co-Authors Abdullah Faqih, Muhammad Adawiah, Intan Agus Suheri Aji Mulyana Alvian M,S, Ce Kedzma ALZAIDAN, HELMI Aris Budiono Asriani, Fina Aulia, Salsabila Hadi Azahra, Anisa Amalia Baidhowi, Nayla Ratu CANTIKA, DESTA Christopher Surya Salim Cucu Solihah Ega Puspita Egas Farraz, Mohammad Irvanul Finsa Nurpandi Hidayat, Cep Hidayat, Shidqi Hidayat, Zulfikar Nugraha Hilman Nur Ikhsan Kintara Ilham, Mochamad Januwati, Pusfa Kintara, Ikhsan Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kuswandi Kusworo, Fuji Raihan Azhari Lananda, Ardelia M. Rendi Aridhayandi Maswah, Eris Zanatul Mia Amalia Muh Syahdan Fauzi Abdul Fattah Muhamad Fahreza Ramdhi Natasya Insani Auliarrahma NUR AJIJAH, SITI Nur Aulia, Widi Nur, Himan Nurmariam, Yuli Nursyakinah, Kintan Berlina Perdana, Zaki Akhtar Permana, Ajeng Permatasari, Ira Rahmah, Mila Arastasya Ramadani, Azzahra Salsabila Ricky Junior Rizal, Desca Mochamad Saharani, Tria Rizki Salman Fikry, M. Dika Salsa Octaviani S Sekha Anggita Maulidina Shela Agnesia Shelvira Simbolon, Cindy Claudia St May, Nazwa Susilawati, Eli Tricahya, Muhammad Agung Triyana, Putri Yudi Junadi Yudiansyah, Fakhrian zultan, najwa