Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah) Sahnaz Helena; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i1.2838

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan di kantor Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemda, khususnya dalam bidang infrastruktur jalan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, dimana ketua komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan Kepala bidang bina marga dinas PUPR Kabupaten Lombok tengah sebagai informan, Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukkan panitia khusus, panitia kerja serta reses. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada saat penyelenggaraan pengawasan adalah kurangnya pengetahuan para anggota DPRD khususnya dalam bidang infrastruktur, perbedaan latar belakang politik, dan keterbatasan anggaran. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan pada saat dilaksanakan nya pengawasan adalah dengan cara peningkatan kapasitas lembaga DPRD melalui kegiatan bimbingan Teknis, Workshop dengan menghadirkan narasumber kompoten dan diadakan studi banding, kemudian bekerjasama dengan ahli dari luar, serta berupaya meminta keterbukaan masyarakat.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Aorelia Bunga Familia; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.