Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.232
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia (JPPMI) Jurnal DIskresi
M. Saleh
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERHADAP PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (Studi di Kecamatan Maluk) Aorelia Bunga Familia; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan; Rahmadani
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri di kecamatan maluk ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pemanfaatan ruang di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Maluk telah berjalan namun kurang efektif karena masih terdapat tantangan dari segi faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor Masyarakat. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ialah tidak adanya peraturan pelaksana, kurangnya petugas penegak hukum serta kurangnya partisipasi Masyarakat.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pringgasela M. Saleh; Sarkawi; H. A. Khair
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6473

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is one of the regional revenue sources that plays an important role in supporting regional development, including development at the village level. Community participation in paying Land and Building Tax is strongly influenced by the role of village governments in providing socialization, education, and administrative assistance to the community. However, in practice, several challenges are still found in increasing public awareness to fulfill tax obligations, particularly at the village level. This community service activity aims to improve public understanding of the importance of paying Land and Building Tax and encourage community participation in fulfilling tax obligations. The implementation method used a participatory approach through counseling, Focus Group Discussion (FGD), and administrative consultation. The activity was conducted on July 15, 2025, at the Village Office Hall of Pringgasela with consisting of village officials, community leaders, and community representatives. The results showed that public understanding regarding the importance of paying Land and Building Tax improved after the activity. In addition, this activity identified several obstacles faced by the community in fulfilling tax obligations, such as limited understanding of payment procedures and low legal awareness. This activity contributes to increasing community participation in Land and Building Tax payments and supports regional revenue improvement.
Urgensi Implementasi Asas Legalitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muh.Alfian Fallahiyan; H.A Khair; Kafrawi Kafrawi; Chrisdianto Eko Purnomo; M. Saleh
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4827

Abstract

The principle of legality is the most fundamental principle in the administration of government, including in the administration of village governance. All mechanisms of governance and policymaking must be based on and aligned with the relevant laws and regulations. In the current implementation of village governance, numerous legal violations still occur, such as abuse of authority, corruption, and other misconducts, all of which stem from the failure to uphold the principle of legality. Therefore, it is deemed necessary to conduct legal education aimed at enhancing the understanding of village government officials regarding the importance of comprehending and applying the principle of legality in village governance. This is essential to ensure that the implementation of governance and any policies made do not lead to legal problems. The methods used in this legal outreach include lectures, discussions, and legal consultations. This study concludes that village government officials have not yet fully understood the principle of legality. Through this legal education, it is expected that they will gain a clearer understanding of the concept and be able to implement it effectively in the administration of village governance.
Co-Authors -, Ibrahim - -, Mintasrihardi - Abdul Khair AD. Basniwati Agus Herianto Akhmad Syafruddin Anwar Efendy Aorelia Bunga Familia Azizah, Asma Burhanuddin Burhanuddin Chrisdianto Eko Purnomo H. A. Khair H.A Khair Harry Irawan Johari Irma Setiawan, Irma Joni Safaat Adiansyah Junaidi A.M Junaidi Am Kafrawi Kafrawi Kamaluddin Kamaluddin M Sobry M. Isnaini M. Sobry Mahsup Mahsup Mas,ad, Mas,ad Muhammad Ali Muhammad Salahuddin Noly Aditiya Ali Putra Nurhayati, Nurhayati Nurul Huda Rahmadani Rr. Cahyowati Sahnaz Helena Salahuddin Salahuddin Sarkawi Sinta Muhardini Sintayana Muhardini Siti Hasanah Sri Rejeki Sukuryadi