Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan El-Mashlahah Jurnal Skala Kesehatan Jurnal Jatiswara JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Education and Religious Studies Jurnal Riset Pangan dan Gizi Journal of Animal Research in Wetland Ecosystem AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin International Journal of Sociology of Religion Jurnal DIskresi
Abdul Khair
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Relationship between Food Contamination Factors and the Presence of Escherichia coli in Juice Drink Outlets in Banjarbaru Selatan Subdistrict Muhammad Prayogo Pangestu; Rahmawati; Abdul Khair
Jurnal Riset Pangan dan Gizi Vol. 6 No. 2 (2024): JURNAL RISET PANGAN DAN GIZI (JR-PANZI)
Publisher : Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31964/jr-panzi.v6i2.238

Abstract

Juice drinks are one of the beverage snacks that are favored by all circles of society. In South Banjarbaru Sub-district, there are 16 juice drink outlets. As with other food snacks, juice drinks have a risk of contamination by microorganisms, because the manufacturing process is without going through a heating process, so it is necessary to know the factors associated with the presence of Escherichia coli as an effort to prevent bacterial contamination.This study aims to determine the factors associated with the presence of E.coli in juice drink outlets in South Banjarbaru District with a total sample of 16 outlets and juice drink samples. Data collection was done by observation and laboratory tests using the MPN coli method. Based on the results of laboratory tests, 56.3% of the samples met the requirements of Permenkes RI No. 02 of 2023 concerning Regulations on the Implementation of PP No. 66 of 2014 concerning Environmental Health, namely <3.6 MPN/gr or 1.1 CFU/gr. The results of statistical tests showed that there was a relationship between personal hygiene and the presence of Escherichia coli and there was no relationship between the condition of peddler facilities and infrastructure, equipment cleanliness, and food storage and packaging methods with the presence of Escherichia coli in juice drink snack food outlets in South Banjarbaru District. In order to maintain quality and improve personal hygiene, vendors are expected to wash their hands with running water and soap, use gloves/tools, masks and head coverings when handling food, maintain personal hygiene and not wear jewelry.
Kriteria Pengenaan Besaran Sanksi Administrasi dalam Produk Hukum Daerah Muhammad Khairi Muslimin; Abdul Khair; M. Saleh
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kriteria dalam pengenaan dan besaran dalam sanksi administrasi dalam produk hukum daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur besaran denda administratif dalam Perda atau Perkada sesuai dengan karakteristik dan materi muatan Perda dan/atau Perkada yang akan ditetapkan; metode penentuan besaran denda administratif dapat dilakukan melalui kajian teknis atau penilaian (appraisal) yang disesuaikan dengan materi muatan dan prosedur penetapan denda administratif dalam Peraturan Daerah atau Peraturan kepala Daerah.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Eviani; Muh. Risnain; Abdul Khair
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus untuk mengjkaji sejumlah faktor yang memengaruhi peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Penelitian ini menunjukan bahwa peran DPRD pada proses pengawasan diantaranya yaitu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggung jawaban terhadap kebijakan daerah oleh eksekutif (evaluasi). Selain itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi tersebut dalam melakukan pengawasan yaitu kompetensi anggota DPRD, ketersediaan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan.
Pemanfaatan Garis Sempadan Sungai oleh Masyarakat di Sepanjang Aliran Sungai Ancar Wilayah Kota Mataram Ristawidya Paramesty; Abdul Khair; Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6028

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah terhadap penerapan ketentuan peraturan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan pemanfaatan di atas sempadan sungai, serta mengetahui penyebab, upaya dan kendala yang di hadapi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sempadan sungai di Kota Mataram dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, namun di Kota Mataram, di atur dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Sempadan Sungai, dalam Pasal 22 ayat (2). Tetapi dibutuhkan upaya dalam mengatasinya, dan lebih memperhatikan kendala yang menjadi penghambat, dengan perencanaan lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah, menuju ke Rencana Tata Ruang yang lebih mendetail, dan Rencana Tata Bangunan serta Lingkungan dengan membahasnya secara mendetail, mengenai penataan ruang dalam hal yang berkaitan dengan pemanfataan sempadan sungai.
PERS MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS M. Zahiruddin; Haeruman Jayadi; Abdul Khair; Ashari
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pers mahasiswa dipandang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers baik dari segi kedudukan dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, dan konseptual. Pers mahasiswa belum mendapat pengaturan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pers, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum pers mahasiswa sudah memenuhi syarat materiil pada Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam Undang-Undang Pers. Karena bentuk kelembagaannya yang tidak berbadan hukum sebagai pemenuhan syarat formil berdasarkan Pasal 1 ayat 2 juncto Pasal 9 ayat 2, mengakibatkan pers mahasiswa rentan terkena tindakan represif serta ancaman berupa pembatasan kebebasan akademik dan pers. Bahkan karena hal tersebut kelembagaan pers mahasiswa bisa terkena pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta) sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 3. Padahal peranannya sama dengan pers secara nasional bahkan dianggap lebih mampu menjaga independensi dan idealisme pers dengan idealisme mahasiswanya. Peranan yang dimaksud diantaranya sebagai media kontrol sosial, informasi, edukasi, dan hiburan.
ILMU AMTSAL AL-QUR’AN Abdul Khair; M. Rifky Juliansyah; Nurul Hidayah; Sri Juwita; Akhmad Dasuki
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 11 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi November)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i11.1248

Abstract

The process of delivering information in teaching and learning becomes more engaging, effective, and efficient when expressed through beautiful and meaningful language. One of the strategies to achieve this is by using amtsal (parables). Amtsal in the Qur’an function as abstract visualizations conveyed through various forms of expression by analogizing one thing to another that is similar or comparable. An amtsal is an expression intended to resemble a situation described in a statement with the condition in which the statement is presented. It is used to demonstrate the quality of an outcome, clarify fundamental and abstract matters, and provide beneficial lessons for its audience. Its purpose is to convey truth and highlight the significance of the message it contains. In educational practice, the use of amtsal as a medium aims to build certain premises so that learners can formulate logical inferences (istinbāṭ) based on them.
HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Muhammad David; Abdul Khair; Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/d8m9rc30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara yang ditujukan kepada BAPPEDA dan Dinas PUPR Kota Mataram serta Provinsi NTB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua tingkat pemerintahan telah terjalin melalui mekanisme koordinasi dan harmonisasi. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu koordinasi yang tersedia dalam siklus perencanaan, keterbatasan sumber daya aparatur dari sisi kualitas dan kuantitas, serta rendahnya kualitas partisipasi publik. Upaya yang dilakukan meliputi Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fungsional yang baik antara pemerintah kota dan provinsi merupakan kunci tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Mataram.  
Co-Authors Abdul Helim Akhmad Dasuki Aldo Yanuarto Anis Wahdi Ansaruddin Aris Sunandar Ashari Azhar Azhar Eviani Habibah Habibah Haeruman Jayadi hidayatul azizah Kafrawi - M. Rifky Juliansyah M. SALEH M. Zahiruddin Muh. Risnain Muhammad David Muhammad Khairi Muslimin Muhammad Prayogo Pangestu Muhammad Saleh Muhammad Saleh Nurul Hidayah Rahmawati Ramadhanita Mustika Sari Ristawidya Paramesty Sarkawi Sarkawi - Sri Juwita Sunarjo Edy Siswanto Zuhdi Ma’aruf