Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Febriana Wulandari; Harianto; Endang Murti
JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 24 No. 1 (2023): JURNAL SOSIAL
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/sos.v24i1.197

Abstract

karya tulis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus untuk memberikan gambaran sifat tentang fenomena yang terjadi baik pada individu maupun kelompok. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan teknik kuisioner dan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Geneng yang berjumlah 450 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil sejumlah 45 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 7 indikator Kualitas Pelayanan Publik Pada Pembelajaran Berbasis Daring di Masa Covid-19 di SMK Negeri 1 Geneng tahun 2021 menunjukkan indikator yang masuk kategori baik adalah responsibilty (responsibilitas) dan accountanbility (akuntanbilitas) dengan presentase masing- masing 36% dan 47%. Sedangkan indikator yang masuk pada kategori ragu- raggu adalah emphaty (empati) dan tangible (berwujud) dengan masing- masing presentase sebesar 58% dan 48%. Untuk indikator yang masuk pada kategori ragu- ragu dan tidak setuju adalah indikator assurance (jaminan) dan reliability (kehandalan) dengan presentase masing- masing sebesar 8% dan 29%. Untuk indikator yang masuk pada kategori tidak setuju atau kurang baik adalah indikator responsiviness (ketanggapan) dengan perolehan presentase sebesar 40%.
PENGEMBANGAN USAHA ANEKA KERIPIK MELALUI ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI KECAMATAN KENDAL KABUPATEAN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR Murti, Endang; Nurchayati, Zulin
Jurnal Terapan Abdimas Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.975 KB) | DOI: 10.25273/jta.v4i1.3813

Abstract

Abstract. Business Group Aneka Keripik Durian Karanggupito Village and Business Group Aneka Keripik Mawar Karangrejo Village, Kendal Kabupatean District Ngawi East Java Province. Production aspect of various chips produced need quality improvement, thickness, less crisp, less tasting seasoning,dull label less attractive, product produced not durable food. It is necessary to transfer the knowledge of small business management extension and skill in the form of training of various varieties of flavor chips, as well as durable kripik quality, PIRT license, trademark is expected to be a special food or superior product of village of OVOP-based community product business in relation to community economic empowerment through: (a) socialization and motivation of OVOP-based product business mapping, (b) counseling and training on the quality of economic empowerment of villagers; (c) training of citizens' business products with economic empowerment of villagers. Economic empowerment based on OVOP approach is in line with One Village One Village Excellence Product Policy from East Java Provincial Government through Community and Village Empowerment Office in the application, development and utilization of appropriate technology. In line with the Strategic Plan of Universitas Merdeka Madiun. The method of implementation in this program is counseling, instagram production skills training to market the product, and mentoring of production and marketing activities. With the realization of entrepreneurship training and understanding of social problems is expected to create jobs can makesocial changes, especially the field of welfare and education. Key Word : Empowerment, Economics, OVOP (one village one product). Abstrak. Kelompok Usaha Aneka Keripik Durian Desa Karanggupito dan KelompokUsaha Aneka Keripik Mawar Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal Kabupatean Ngawi Provinsi Jawa Timur. Aspek produksi aneka keripik dihasilkan perlu peningkatan kualitas, terasa tebal, kurang renyah, bumbu kurang  terasa, label kusam kurang menarik, produk dihasilkan bukan makanan tahan lama. Perlu transfer knowledge penyuluhan manajemen usaha kecil dan pemberian skill berupa pelatihan pengolahan anekakripik varian rasa, serta kualitas kripik tahan lama, ijin PIRT, merek dagang diharapkan akan menjadi makanan khas atau produk unggulan desa produk usaha warga berbasis OVOP dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui: (a) sosialisasi dan motivasi pemetaan produk usaha wargadesa berbasis OVOP, (b) penyuluhan dan pelatihan kualitas pemberdayaan ekonomi warga desa, (c) pelatihan produk usaha warga dalam dengan pemberdayaan ekonomi warga desa. Pemberdayaan ekonomi berbasis pendekatan OVOP sejalan dengan Kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan,pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Sejalan dengan Renstra Universitas Merdeka Madiun. Metode pelaksanaan dalam program ini adalah penyuluhan, pelatihan ketrampilan pembuatan instagram untuk memasarkan produk, dan pendampingan aktivitas produksi dan pemasaran. Dengan terwujudnya pelatihan kewirausahaan dan pemahaman terhadap permasalahan sosial diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dapat melakukan perubahan sosial terutama bidang kesejahteraan danpendidikan.Katakunci : Pemberdayaan, Ekonomi, OVOP (one village one product).
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Sustiani, Sustiani; Murti, Endang; Baru, Bambang Martin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26009

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, keadilan, inklusivitas, transparansi, responsivitas, dan inovasi. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis berdasarkan teori kinerja publik Robert D. Behn (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Maospati telah mencapai efisiensi yang maksimal dalam penyediaan informasi, prosedur, dan solusi, serta ketepatan waktu jam buka. Efektivitas pelayanan juga baik dengan adanya petugas yang kompeten dan buku laporan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi. Akuntabilitas dan keadilan dalam pelayanan telah diterapkan dengan baik, didukung oleh transparansi informasi melalui berbagai media. Responsivitas dan inovasi pelayanan juga terlihat melalui pemanfaatan kotak saran dan teknologi seperti WhatsApp. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti kekurangan fasilitas nomor antrian, keterbatasan blangko KTP pada periode tertentu, dan ruang operator pelayanan yang kurang luas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan pegawai, penyediaan fasilitas nomor antrian, dan koordinasi dengan pihak pusat untuk memastikan ketersediaan blangko KTP.
PENYULUHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK LOKAL DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN Murti, Endang; Ridwan, Asrifia; Susanto, Isni Wahidiyah
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v7i1.17075

Abstract

Digitalisasi di era modernisasi saat ini semakin berpeluang dalam mengembangkan produk dan membantu aktivitas perekonomian semakin mudah dan efisien. Digitalisasi terhadap produk lokal desa tentunya membawa peluang besar dalam mengenalkan produk lokal desa kepada konsumen. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pengembangan pemasaran produk lokal desa berbasis digital di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Metode pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan di mana terjadi penyampaian informasi kepada audiens. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa Desa Purworejo memiliki potensi desa yang memadai berupa Padi dan sumber daya manusia yang tertarik terhadap dunia usaha. Melalui penyuluhan ini mereka mulai memahami bahwa mengembangkan produk lokal desa menjadi bagian alternatif dari kemandirian desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Namun terdapat berbagai tantangan untuk beradaptasi menggunakan media sosial seperti adanya masyarakat yang belum siap beradaptasi dengan penggunaan teknologi di mana ada kekhawatiran lain seperti melonjaknya pesanan namun stok terbatas, sistem pembayaran yang belum banyak dipahami karena berbasis digital, branding produk, jumlah tenaga yang minim mengingat pelaku rumahan hanya memperkerjakan beberapa anggota keluarganya saja, kekhawatiran kejahatan digital berupa penipuan hingga sektor usaha yang lebih dominan kepada makanan siap saji daripada pengolahan produk berupa padi. Kata Kunci: penyuluhan, pemasaran, produk, lokal, desa.
SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR Muhammad Wahyu Afandi; Deva Bipasha Esha Shif Dasani; Harianto; Endang Murti; Bambang Martin Baru
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 9 No 1 (2025): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v9i1.4949

Abstract

Bullying adalah masalah serius yang sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk sekolah dasar. Tindakan kekerasan ini tidak hanya berdampak negatif pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Sosialisasi pencegahan kekerasan bullying di lingkungan SD khususnya di SDN 2 Baleasri merupakan inisiatif penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan mendukung perkembangan siswa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa melalui konsep diskusi, tanya jawab, dan permainan sederhana kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi interaktif yang melibatkan seluruh elemen sekolah mampu meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk bullying, dampaknya, dan cara mencegahnya. Selain itu, program tersebut berhasil membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan inklusif. Penting untuk ditekankan bahwa pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau sekolah, tetapi juga melibatkan peran aktif orang tua dan siswa itu sendiri. Melalui sosialisasi ini, orang tua diharapkan dapat lebih memahami tanda-tanda bullying pada anaknya dan memberikan dukungan yang diperlukan. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk memiliki keberanian untuk melaporkan bullying yang mereka lihat atau alami, serta bagaimana melindungi diri dan teman-temannya. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan bahwa.
E-Auction Sebagai Instrumen Tata Kelola Kolaboratif: Upaya Peningkatan Akuntabilitas Lelang Barang Miliki Negara Wibowo, Leily Kunti; Wiyaka, Agus; Murti, Endang
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 12 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v12i1.21578

Abstract

The management of state assets requires transparency, efficiency, and accountability, particularly in the implementation of auctions for Barang Milik Negara (BMN). The increasing adoption of digital technology has encouraged the use of electronic auction (e-auction) systems to improve public service delivery. This study aims to analyze the implementation of the e-auction system and its contribution to enhancing accountability in BMN auctions at KPKNL Madiun. The research employs a qualitative approach with a descriptive design, utilizing data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected purposively, including auction officials, technical staff, and auction participants. The findings reveal that the e-auction system is implemented through integrated digital stages, including participant registration, auction announcement, bidding process, winner determination, and payment settlement. The system significantly enhances transparency through real-time information access and digital recording of all auction activities, ensuring traceability and auditability. Additionally, the implementation of e-auction improves administrative efficiency and increases public participation, which contributes to more competitive bidding and optimal auction outcomes. However, challenges remain, particularly in terms of limited digital literacy and the need for broader socialization of the system. In conclusion, the e-auction system plays a crucial role in strengthening accountability in BMN auction processes by promoting transparency, efficiency, and wider public access. Despite its positive impact, the effectiveness of the system is influenced by external factors such as user readiness and technological understanding.  
IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY NUMBER 9 OF 2008 CONCERNING RAPID RESPONSE TEAM PROCEDURES: Implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat Sugiono; Harianto; Endang Murti
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 10 No 3 (2026): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v10i3.8742

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 9 of 2008 concerning the Procedures of the Rapid Response Team (TRC) in Ngawi Regency in efforts to conduct disaster management in a rapid, accurate, and coordinated manner. This research applies the policy implementation theory perspectives of Donald Van Meter and Carl Van Horn, which emphasize six variables of successful policy implementation: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, attitudes or dispositions of implementers, inter-organizational communication, and social, economic, and political environments. The research method used is descriptive qualitative research, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of the Rapid Response Team procedures in Ngawi Regency has generally been carried out in accordance with existing regulations, particularly in the aspects of initial coordination and emergency response. However, the implementation process still faces several obstacles, including limited human resources with specialized disaster management competencies, inadequate supporting facilities and infrastructure, and logistical distribution challenges caused by geographical conditions and difficult terrain. In addition, inter-agency coordination is a crucial factor that greatly determines the effectiveness and success of disaster response efforts in Ngawi Regency.
EVALUASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DAN KEMANDIRIAN EKONOMI LOKAL (Studi di Desa Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun) Rizka Ayu Haningsih; Endang Murti; Asrifia Ridwan
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32666/tatasejuta.v12i1.753

Abstract

Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2501

Abstract

This study aims to analyze the reinterpretation function in the development of Orek-Orek Dance in Ngawi Regency carried out by Sanggar Tari Sri Budaya. Orek-Orek Dance is a reinterpretation of the traditional folk art of Orek-Orek, which previously existed in the form of petilan performances or traveling folk theater that developed within the society of Ngawi Regency. This study employed a qualitative descriptive method with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation. The research informants included the founder of Sanggar Tari Sri Budaya, representatives from the Department of Tourism and Culture of Ngawi Regency, and the local community of Ngawi Regency. The results of the study indicate that reinterpretation was carried out through the modernization of dance forms without eliminating traditional elements, choreography development, the use of digital media, and the creation of new functions for Orek-Orek Dance. Sanggar Tari Sri Budaya succeeded in establishing Orek-Orek Dance as a cultural identity of Ngawi Regency through youth training programs, cultural performances, and digital promotion. The reinterpretation process generated educational, social, creative economic, cultural identity, and modern performance functions. Furthermore, reinterpretation successfully maintained the existence of Orek-Orek Dance amidst the development of modern times so that it remains recognized by people across generations.
Age Limit for Regional Head Candidates and Legal Considerations from the Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024 Sarjiyati Sarjiyati; Taufiq Yuli Purnama; Anik Tri Haryani; Endang Murti; Izyan Farhana Zulkarnain; Vivi Frita Trisnani
Jurnal Jurisprudence Vol. 15, No. 2, December 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i2.10187

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal consideration that influence differences in a Supreme Court Decision and a Constitutional Court Decision in the Regional Head Election process in 2024, and these decisions’ implications on the age limit for regional head candidates in the 2024 regional general election in creating checks and balances in the government. Methodology: This research utilizes the normative legal research method with the jurisprudential approach, statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The data were descriptively analyzed to obtain the research results on the interpretation of age limits for regional head candidates in the 2024 regional general election in the two decisions, namely the Decision of the Supreme Court No. 23P/HUM/2024 and the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024. These differences led to a lack of legal certainty and a misalignment with the general principle of good governance that is in line with the checks and balances principle in the government. Results: The Decision of the Supreme Court No. 23P/HUM/2024 determines that the age limit for regional head candidates is calculated since the inauguration, while the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024 regulates that it is calculated since the determination of candidate pairs. Such differences led to a lack of legal certainty, which impacts the implementation of the 2024 Regional Head Election. The legal implications are that these differences may potentially disturb the democratic and political participation processes, especially for the younger generation. The 2024 Regional Head Election applied the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024, which regulates that the minimum age of regional head candidates is 30 years old for candidate governors and candidate vice governors, and a minimum of 25 years old for candidate regents, candidate vice regents, candidate mayors, and candidate vice mayors. This is calculated since the determination of candidate pairs, as they have passed the stages of the 2024 Regional Head Election.                                                                   Applications of this Study: The state institution and the government are expected to be more careful when issuing interpretations through decisions that equally have final, binding, and erga ormes characteristics to prevent the occurrence of a lack of legal certainty. There should be efforts to align regulations to prevent legal dualism, which may lead to conflicts and issues in society. Novelty/Originality of this Study: It provides an analysis of the Decision of the Supreme Court No. 23P/HUM/2024 and the Decision of the Constitutional Court No. 70/PUU-XXII/2024 on the age limit for regional head candidates and the implications of these decisions in creating governmental checks and balances. Keywords: Decision, age limit, regional head election, checks and balances.   ABSTRAK Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hukum yang mempengaruhi perbedaan dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dan implikasi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam ambang batas usia calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dalam menciptakan checks and balances di pemerintahan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Data dianalisis secara deskriptif hingga diperoleh hasil penelitian bahwa perbedaan pada kedua putusan, baik Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, dalam penafsiran ambang batas usia calon kepala daerah tahun 2024 berakibat pada ketidakpastian hukum dan ketidaksesuaian dengan asas umum pemerintahan yang baik yang sejalan dengan prinsip checks and balances pemerintahan. Hasil penelitian: Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 menetapkan bahwa usia calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa usia dihitung sejak penetapan pasangan calon. Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan Pilkada 2024. Kedua lembaga memiliki argumen hukum dan ada implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem checks and balances dalam pemerintahan. Perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Kosntitusi tidak hanya mencerminkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu proses demokrasi dan partisipasi politik, terutama bagi generasi muda. Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang mengatur bahwa usia calon kepala daerah yaitu paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan usia paling rendah 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota, yang dalam hal ini dihitung sejak penetapan pasangan calon karena telah melewati tahapan-tahapan Pilkada 2024. Penerapan Penelitian: Lembaga Negara dan Pemerintah diharapkan lebih teliti dalam menerbitkan penafsiran melalui putusan yang sama-sama bersifat final, mengikat, dan erga ormes, sehingga tidak terjadi adanya ketidakpastian hukum. Diharapkan adanya upaya harmonisasi peraturan untuk mencegah adanya dualism hukum, yang dapat menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat. Kebaruan/Orisinalitas: Penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas usia calon kepala daerah dan implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam menciptakan checks and balances di pemerintahan. Kata Kunci: Putusan, ambang batas usia, pemilihan kepala daerah, checks and balances