Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Ethics and Law Journal: Business and Notary
Made Maharta Yasa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT BERDASARKAN CONVENTION OF MONTREAL 1999 (STUDI KASUS LION AIR JT-610) Timothy Vito Setiajaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.633 KB)

Abstract

Di zaman yang modern ini, segala perubahan terjadi dengan sangat cepat, perubahan tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek bermasyarakat, moda transportasi udara pun melakukan mobilitas perubahan yang cepat. Dewasa ini hampir setiap orang melakukan perjalanan aktivitas dari satu daerah ke daerah lain secara signifikan dan dalam kurun waktu yang singkat, sehingga moda transportasi menjadi pilihan yang sering digunakan masyarakat dalam menempuh perjalanan yang dinilai jauh dan membutuhkan waktu yang singkat. Walaupun moda transportasi udara adalah moda transportasi yang sampai saat ini dinilai paling aman dari kecelakaan, namun tidak menutup kemungkinan kecelakaan itu tetap terjadi, dan dalam hal ini regulasi dari penerbangan tersebut sangat menentukan nasib kedepannya mengenai nasib dari korban, tanggung jawab dari pengangkut dan sanksi yang akan ditanggung oleh pengangkut. Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Kepada Korban Kecelakaan Pesawat Berdasarkan Convention of Montreal 1999 (Studi Kasus Lion Air JT-610). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode normatif dengan meneliti bahan pustaka. Oleh karena itu perlunya peraturan baru dalam penerbangan yang dapat memenuhi hak-hak dari penumpang tersebut yang mengacu pada konvensi montreal, karena konvensi montreal lebih memperhatikan hak-hak dari penumpang tersebut, dan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Kata Kunci : Moda Transportasi Udara, Kecelakaan, Peraturan Penerbangan
PENERAPAN DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Putu Eni Aprilia Arsani; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.067 KB)

Abstract

Perkembangan transportasi yang pesat menggiring tumbuhnya angka perpindahan penduduk antar negara sehingga perlunya Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional untuk meregulasi proses keimigrasian. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk menerima, menolak ataupun mengembalikan warga negara asing yang memasuki wilayahnya. Tetapi dengan hak yang dimiliki ini tidak serta merta negara dapat semena-mena mengembalikan warga negara asing dengan cara deportasi. Penelitian ini ditujukan untuk memberi wawasan mengenai penjaminan hak asasi manusia dalam proses deportasi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan berjenis yuridis normatif, yaitu analisis mengenai asas, teori, konsep, serta pasal-pasal. Warga negara asing yang melanggar keimigrasian di wilayah Indonesia tetaplah manusia yang memiliki hak asasinya. Deportasi seringkali menjadi tindakan jalan pintas dalam suatu kasus yang dilakukan warga negara asing di Indonesia, padahal deportasi bukanlah satu-satunya tindakan hukum yang dapat diterapkan. Hal ini bisa saja melanggar hak asasi manusia untuk dapat diadili dan didengar pembelaannya di hadapan Pengadilan. Mengatasi permasalahan ini penegak hukum keimigrasian memiliki peran yang penting dalam penegakan hak asasi manusia bagi warga negara asing tersebut dengan cara melakukan proses hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundangan, prinsip kemanusiaan dan kode etik profesinya sebagai pegawai imigrasi. Kata Kunci : keimigrasian; warga negara asing; deportasi; hak asasi manusia
LEGALITAS PENJATUHAN EKSEKUSI MATI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS GURDIP SINGH) Angga Nurhadi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.244 KB)

Abstract

Gurdip Singh pada tanggal 29 Agustus 2004, ditangkap karena membawa Heroin yang ditemukan oleh Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 7 Februari 2005 melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana mati. Dari hal ini didapat dua pokok permasalahan yang diangkat pada karya ilmiah ini yang pertama apakah dasar hukum dalam penjatuhan pidana mati dalam kasus Gurdip Singh dan bagaimanakah legalitas penjatuhan pidana mati terhadap kasus Gurdip Singh yang dilihat dari perspektif hukum internasional. Tujuan penulisan ini dapat menambah informasi mengenai isu batasan perlindungan yang dapat diberikan kepada warga negara asing, juga penelitian ini mampu menambahkan pengetahuan terkait legalitas penjatuhan hukuman mati dilihat dari hak asasi manusia dan sekaligus dari hukum internasional. Penulisan ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan metode normatif yang bersifatdeskriptif. Dalam penulisan ini disimpulkan seluruh ketetapan-ketetapan hukum indonesia tidak ada satupun yang menentang adanya hukuman mati sama dengan dalam instrumen hukum internasional baik pada konvenan internasional tentang hak sipil dan politik maupun konvensi narkotika pidana mati tidaklah bertentangan. berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights dimana dalam Deklarasi ini tidak ada penjelasan mengenai hukuman mati. Kata Kunci : Eksekusi Mati, Gurdip Singhukum Internasional.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi artikel ini adalah untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia serta kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji “Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”. Dalam penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi people smuggling masih dianggap belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam regulasi tersebut terdapat kekaburan norma. Dengan demikian, para imigran ilegal dalam tindak pidana penyelundupan manusia hanya dikenakan sanksi keimigrasian. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the implementation of Indonesian government policies and the obstacles in dealing with criminal acts of people smuggling. This research uses a normative research method with a legislative approach that examines the Law No. 6 of 2011 about Immigration. In this study, it cames to a conclusion that the implementation of Indonesian government policies in dealing with people smuggling is still considered ineffective. Due to the vagueness of the norm on the regulation. Thus, the perpetrators of people smuggling are only subject to immigration sanctions. Key Words: Government Policy, Immigration, People Smuggling.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Ida Ayu Febrina Anggasari; I Made Pasek Diantha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.811 KB)

Abstract

Indonesia is a largest archipelagic state in the world that puts Indonesia as a Statewith huge fishermen population. Fishermen is an important community at Indonesia,because without fisherman an archipelagic state will lost its traditional fishing right asmandated by UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) Thiswriting is a normative legal research that uses statutory and fact approaches. It analyzesthe protection on Indonesia’s traditional fisherman based on national regulation andUNCLOS. It also analyzes legal measure that should be done by Indonesia to providelegal protection on their traditional fishermen.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DALAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.395 KB)

Abstract

Laut adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi suatu negara karena terdapat berbagai jenis flora, fauna dan keanekaragaman hayati yang belum teridentifikasi oleh manusia termasuk kekayaan mineral yang tersembunyi di dasar lautan. Perkembangan teknologi di bidang kelautan kini mulai mengarah pada aktivitas penambangan di laut dalam yang kaya akan cadangan mineral dalam bentuk Nodul yang berada di dasar laut. Dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, dasar samudera dalam yang terdapat diluar wilayah yurisdiksi negara disebut dengan Kawasan (The Area) yang juga memberlakukan konsep Common Heritage of Mankind namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang hidup di laut dalam yang potensial terkena dampak dari adanya aktivitas penambangan mineral di Kawasan (The Area). Jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakan konsekuensi dari diberlakukanya prinsip Common Heritage of Mankind di Kawasan (The Area) dan bagaimanakah menanggapi kekosongan hukum dalam hal perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam melalui perspektif Hukum Laut Internasional. Diterapkanya prinsip Common Heritage of Mankind pada Kawasan (The Area) berimplikasi pada tidak ada satu negarapun yang boleh melaksanakan kedaulatanya di Kawasan (The Area) sedangkan dalam mengisi kekosongan hukum terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam, beberapa konvensi Internasional lainya seperti Convention on Biological Diversity dan ketentuan – ketentuan pada UNCLOS 1982 dapat dijadikan referensi dalam membentuk suatu peraturan yang secara spesifik dan komprehensif memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut dalam. Kata Kunci: Keanekaragaman Hayati; Perlindungan Hukum; Kawasan
Analisa Tindakan Penggeledahan Kapal Kargo Turki Oleh Jerman Menurut Hukum Laut Internasional Putu Jeremy Rhesa Purwita; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji kronologi, permasalahan dan legalitas pada kasus penggeledahan kapal kargo Turki oleh Jerman dan Yunani saat membawa bantuan kemanusiaan ke Libya. Penelitian dilakukan dikarenakan Jerman dan Yunani menggeledah kapal kargo berbendera Turki dengan paksa tanpa seizin Turki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif didukung jenis pendekatan analisa konsep hukum dan perundang-undangan serta menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan penggeledahan Kapal Vessel Turki Rosaline A dilakukan oleh awak Kapal Fregat Hamburg milik Jerman di Laut Mediterania Timur dilakukan dengan alasan kapal tersebut dicurigai melakukan penyelundupan senjata ke Libya. Tindakan penggeledahan tanpa izin negara bendera kapal telah bertentangan dengan prinsip non-intervension karena negara memiliki kedaulatan dan kesamaan kedudukan dengan negara-negara lainnya berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dan 7 Piagam PBB. Dalam kasus ini, terungkap bahwa Jerman tidak memiliki izin untuk memeriksa kapal Turki baik dari negara bendera yaitu Turki maupun Libya. Merujuk pada Pasal 110 ayat (3) UNCLOS 1982, Turki berhak menuntut ganti rugi kepada Jerman atas kerugian yang dialami Turki akibat tindakan penggeledahan Jerman. Kata Kunci: Legalitas, Penggeledahan, Kapal Kargo, Hukum Laut Internasional ABSTRACT The purpose of this article is to examine the chronology, problems and legality of the case of the search for a Turkish cargo ship by Germany and Greece while providing humanitarian aid to Libya. The research was conducted because Germany and Greece searched Turkish-flagged cargo ships by force without Turkey's permission. This study uses a juridical-normative type of research, supported by an analytical approach to the concept of law and legislation and uses qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study show that the search of the Turkish Vessel Rosaline A by the German frigate Hamburg in the East Mediterranean Sea was carried out on the grounds of suspicion of arms smuggling to Libya. The act of raiding without a flag permit is contrary to the principle of non-intervention because the state has ownership and equal status with Article 2 paragraphs 4 and 7 of the United Nations Charter. In this case, it was revealed that Germany did not have permission to inspect Turkish ships from either the flag states, namely Turkey or Libya. Referring to Article 110 paragraph (3) of UNCLOS 1982, Turkey has the right to claim compensation for losses suffered by Germany as a result of the German search. Keywords: Legality, Search, Cargo Ship, International Law of the Sea
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN DI KAWASAN TUMPANG TINDIH LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMBAKAN SEORANG NELAYAN BERKEBANGSAAN TIONGKOK OLEH MILITER FILIPINA DI KEPULAUAN SPRATLY) Rina Kusuma Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.28 KB)

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan kawasan tumpang tindih yang diklaim olehsejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Filipina. Pada Bulan Mei 2013 terjadipenembakan di salah satu gugusan Laut Cina Selatan yaitu di Kepulauan Spratly ketikamiliter Filipina menembak nelayan berkebangsaan Tiongkok hingga tewas. Tulisan inibertujuan untuk membahas mengenai pengaturan tanggung jawab negara di kawasantumpang tindih dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap insidenpenembakan ini. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatankasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketamengenai tumpang tindih wilayah, setiap negara harus memperhatikan cara-carapenyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, yaitu secara damai melaluijalur politik atau diplomatik dan jalur hukum maupun menggunakan cara kekerasanbaik non perang maupun perang dengan syarat yang telah ditentukan oleh DewanKeamanan PBB. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kasus ini menimbulkantanggung jawab negara khususnya Filipina, sehingga Republik Rakyat Tiongkok dapatmengajukan kasus ini ke International Court of Justice (ICJ) dan International Tribunalfor the Law of the Sea (ITLOS) atau dengan merujuk pada ILC Draft Articles onResponsibility of States for Internationally Wrongfull Acts.
PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM DUNIA MAYA (CYBER-TERRORISM) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Ari Mahartha; Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.26 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas pengaturan tindak pidana terorisme dalam dunia maya berdasarkan hukum internasional serta membahas upaya harmonisasi pengaturan hukum nasional Indonesia dengan instrumen hukum internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme dalam dunia maya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ada dua kesimpulan yang didapat dari penulisan ini. Pertama, terorisme dalam dunia maya saat ini telah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, dan sayangnya, belum terdapat satu pun instrumen hukum internasional yang mengatur secara spesifik mengenai terorisme dalam dunia maya. Kedua, upaya harmonisasi pengaturan hukum mengenai terorisme dalam dunia maya amat penting untuk dilakukan di samping perlunya membentuk hukum nasional mengenai terorisme dalam dunia maya.
PENGATURAN MENGENAI LARANGAN PENANGKAPAN, PERLAKUAN DAN PENAHANAN SEWENANG-WENANG; PENGHILANGAN PAKSA; DAN PENYIKSAAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Konflik Ukraina dan Rusia)* Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.208 KB)

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terjadi dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia yaitu terjadi penyiksaan warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina. Analisa konflik antara Ukraina dan Rusia akan berdasar pada Hukum Internasional yang relevan terutama yang berkaitan dengan larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk kebebasan dan keamanan seseorang dan larangan penghilangan paksa yang kemudian melihat tanggung jawab negara untuk tindakan yang menyalahi aturan internasional. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; penghilangan paksa; penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang telah melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter karena telah diatur “dalam semua keadaan dan untuk semua pihak, dan bagaimanapun penghinaan terhadap hak tersebut tidak diizinkan” dan negara bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional tersebut. Kata Kunci : Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang, Pengilangan Paksa, Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang lainnya; Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter; Tanggung jawab Negara
Co-Authors Airlangga Wisnu Darma Putra Aisyah Putri Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung ANAK AGUNG SRI UTARI Angelo Purba, Ivander Jonathan Angga Nurhadi Ari Mahartha Ayu Istri Purnama Sari Dewi Belly Riawan Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi Christa Hasian Napitupulu Christy Oktaviani Samosir Dani Adi Wicaksana Hartati, Agustini Mawar I Gde Putra Ariana I Gede Adi Sapta Wibawa I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati I Gusti Ngurah Artayadi I Gusti Ngurah Bayu Satriawan I Kadek Wahyu Pradnyajaya I Made Bagus Suardana I Made Pasek Diantha I Made Suwandana Putra Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Febrina Anggasari Ida Ayu Karina Diantari Ida Ayu Trisnadewi Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra Ida Bagus Wyasa Putra JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA Komang Hare Yashuananda Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Tio Prasetya Saputra Made Widya Hatman Yogaswara Migel Apriliyanto Ni Made Dasri Librayanti Ni Made Dian Savitri Dharmayanti Ni Made Evayuni Indapratiwi Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari Ni Nyoman Rani Ni Putu Karmila Dewi NI PUTU MONA CHERRY HITOMI Novita Diana Safitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Panca Septiadi, Anak Agung Made Ngurah Prianggieta Ayuni Putu Eni Aprilia Arsani Putu Jeremy Rhesa Purwita Putu Ratih Purwantari Putu Tuni Cakabawa Landra Reynaldi Pratama Sisco Ridita Aulia Rina Kusuma Dewi Rudie Charles Ticoalu Sulbianti - Tampubolon, Grace Hexa Christine Timothy Vito Setiajaya Tubagus Satria Wibawa