Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi PETITA Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri Nusantara Mengabdi kepada Negeri
Tuti Herningtyas
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN PARTAI-POLITIK DARI PERSONALISASI PARTAI POLITIK Seftia Azrianti; Riyanto Riyanto; Tuti Herningtyas; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i3.2735

Abstract

Partai-politik adalah pilar demokrasi, hal ini bisa di lihat penyebutan partai-politik beserta kewenangan dan fungsinya dalam konstitusi. Pilar di artikan sebagai penguat atau penentu atau merupakan bagian dalam sistim demokrasi suatu Negara. Sebagai bagian dari sistim demokrasi, peran dan fungsi partai-politik harus sejalan dengan sistim demokrasi itu sendiri. Amandemen UUD 1945 telah meletakkan perbaikan sistim dan penguatan dari lembaga bukan individu. Hal berbeda yang terjadi dalam partai-politik, masa jabatan ketua umum partai-politik tidak di batasi dalam undang-undang sehingga individu dapat menjadi ketua umum dengan waktu yang lama sehingga tercipta personalisasi partai-politik. Penelitian yang di lakukan adalah jenis penelitian normative yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya serta bahan lain dari perpustakaan kemudian melihat fakta yang ada yaitu tentang berapa lama seorang menjabat ketua umum partai politik besera akibatnya serta meneliti bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan mampu melindungi partai-politik dari personalisasi. Pokok pembahasan penulis yaitu: pertama, mengenai penyebab personalisasi partai-politik yaitu masa jabatan dan keuangan partai-politik. Masa jabatan adalah salah satu sumber dari kuatnya individu menguasai partai-politik, karena semakin lama ketua umum menjabat akan membangun kekuatan politik pendukungnya. Keuangan adalah salah satu penyebab personalisasi karena di satu sisi partai-politik di tuntut memenuhi syarat undang-undang di sisi yang lain partai-politik memerlukan dana yang besar sedangkan faktanya iuran anggota tidak bisa di andalkan. Kedua membahas tentang bagaimana memberi perlindungan terhadap partai-politik dari personalisasi yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai baik melalui konstitusi,undang-undang dan AD/ART partai-politik.Dan membiayai atau setidaknya menambah bantuan keuangan Negara untuk partai-politik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN Ciptono Ciptono; Parningotan Malau; Dian Arianto; Tuti Herningtyas; Adelia Widya Pramesti
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.823 KB) | DOI: 10.33373/pta.v1i2.4052

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan dari cara pembuatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 kuhperdata merupakan perjanjian yang sah. Oleh karena semua poin dalam pasal tersebut diatas telah dipenuhi dalam perjanjian dibawah tangan yang dilakukan pembeli dan penjual. Perjanjian dalam pembuatanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1320 kuhperdata. Hanya saja ada aturan khusus yang menyatakan bahwa perjanjian dalam jual beli rumah/bangunan harus dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk jual beli rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan maka tidak dapat digunakan sebagai syarat pengalihan balik nama ruma/bangunan.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN PERHOTELAN Rahmanidar Rahmanidar; Tuti Herningtyas; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Putri Dwi Yulisa; Tri Novianti
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.904 KB) | DOI: 10.33373/pta.v2i2.4005

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu  yang terjadi pada perusahaan perhotelan, mengenai masa percobaan yang diterapkan oleh perusahaan. Perjanjian kerja adalah awal dari lahirnya kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Pada saat ini banyak ditemukan sebuah perusahaan yang menggunakan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak lain untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan perhotelan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga tidak terlaksana sesuai dengan aturan undang-undang nomor 13 tahun 2003.
ANALISIS YURIDIS VARIASI PERUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PESANGON KARYAWAN BAGI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN DI KOTA BATAM Rudiyanto Rudiyanto; Siti Nurkhotijah; Fadlan Fadlan; Lia Fadjriani; Tuti Herningtyas
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i1.4710

Abstract

Isu Kepailitan merupakan permasalahan yang sangat rentan terjadi pada suatu perusahaan terkhususnya di kala suatu perusahaan menghadapi persoalan likuiditas keuangan dan hal ini jelas akan menjadi ancaman untuk dipailitkan hanya dengan melalui permohonan dari sedikitnya dua pihak kreditur.Salah satu dampak dari dinyatakannya pailit suatu perusahaan adalah terhadap nasib para pekerja/buruh yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Persoalan gaji terutang dan/atau pesangon yang merupakan kewajiban pengusaha untuk membayar kepada pekerja/buruh menjadi teralihkan ke kurator pada saat pernyataan pailit diucapkan pengadilan niaga pada pengadilan negeri.Pengaturan hukum mengenai hak pekerja/buruh akibat adanya pernyataan pailit suatu perusahaan sudah tertera pada Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003, yang mana telah diperkuat kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 tahun 2013 terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 juga mengatur mengenai hak pekerja dalam hal upah terutang yang akan menjadi utang debitur di dalam harta pailit.Secara umum pengaturan hukum terhadap hak pekerja/buruh terkait perusahaan yang mengalami kepailitan sudah jelas, namun pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan dalam pemenuhan hak pekerja/buruh tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga timbul ketidakjelasan dalam implementasi hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan azas kepastian hukum yang berlaku di negara ini.  
Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak Budi Handayani; Roidatus Shofiyah; Atmari Atmari; Tuti Herningtyas; Haniyah Haniyah
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 1 No. 4 (2024): November: Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v2i2.1667

Abstract

Child protection is an important aspect in realizing the welfare and sustainability of the nation’s future generation. However, many people still do not fully understand children’s rights and the forms of legal protection available. This community service activity aims to improve public understanding and legal awareness regarding child protection through legal counseling programs. The method used was a participatory approach employing lectures, discussions, question-and-answer sessions, and simple case studies to help participants better understand the material presented. The target participants included parents, adolescents, and the general public within the village community. The counseling materials covered children’s rights, forms of violence against children, and legal protection mechanisms that can be pursued in cases of violations of children’s rights. The results of the activity showed an increase in public understanding of the importance of child protection and the role of families and communities in creating a safe and child-friendly environment. In addition, the community became more aware of legal measures that can be taken to prevent and address cases of violence against children. Therefore, this legal counseling activity proved effective in increasing public legal awareness regarding child protection and encouraging the creation of a more socially responsible environment that respects children’s rights.
Penyuluhan Hukum tentang Kejahatan Bulliying kepada Anak Budi Handayani; Roidatus Shofiyah; Atmari Atmari; Tuti Herningtyas; Haniyah Haniyah
Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Mei : Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Nalanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47861/jipm-nalanda.v3i2.2239

Abstract

Bullying against children is a form of violence that frequently occurs in schools and communities and can seriously affect children’s psychological, social, and emotional development. The lack of public understanding regarding the dangers of bullying often causes such behavior to be considered normal or merely a joke. In fact, bullying can cause trauma, reduce self-confidence, disrupt the learning process, and even affect children’s mental health in the long term. This community service activity aimed to increase public understanding of the forms of bullying, its impacts, and legal protection for child victims of bullying. The activity was conducted at Citra Harmoni Housing Complex, Sidoarjo, on December 11, 2023, using legal counseling methods through lectures, discussions, and interactive question-and-answer sessions. The materials presented included physical, verbal, social, and cyber bullying, as well as prevention and handling efforts based on child protection laws in Indonesia. The results of the activity showed that participants gained a better understanding of the dangers of bullying and the importance of creating a safe, comfortable, and child-friendly environment. In addition, the community was encouraged to play a more active role in preventing and reporting bullying incidents in their surroundings.
Sosialisasi Hukum tentang Kejahatan Siber Budi Handayani; Tuti Herningtyas; Haniyah Haniyah; Roidatus Shofiyah; Atmari Atmari
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 1 No. 3 (2023): ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v1i3.1954

Abstract

The development of information and communication technology has significantly influenced people’s lives, particularly in the use of digital media and social media. However, this development has also led to various forms of cybercrime, such as online fraud, personal data theft, the spread of hoaxes, and social media account hacking. The low level of digital literacy and public legal awareness has become one of the factors increasing the risk of cybercrime. This community service activity aimed to improve public awareness and legal understanding regarding the dangers of cybercrime through legal socialization activities. The method used in this activity was a socialization method with educational and participatory approaches through lectures, interactive discussions, question-and-answer sessions, and case simulations. The results of the activity showed an improvement in public understanding of the forms of cybercrime, legal consequences, and preventive measures for safe and responsible digital media use. In addition, this activity encouraged the emergence of public awareness to use social media wisely and protect personal data security. Therefore, legal socialization regarding cybercrime can serve as a preventive effort in building a law-aware society with good digital literacy.
Sosialisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Budi Handayani; Tuti Herningtyas; Haniyah Haniyah; Roidatus Shofiyah; Atmari Atmari
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 2 No. 3 (2024): ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v2i3.1955

Abstract

The rapid development of digital technology has brought significant changes to society, particularly in the use of social media and internet-based services. However, the low level of public understanding regarding personal data protection has increased the risks of data misuse, online fraud, and privacy violations. This community service activity aims to improve public legal awareness regarding the importance of personal data protection in the digital era. The activity was conducted in Sidodadi Village on December 20, 2023, through socialization, legal counseling, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The materials presented included the definition of personal data, forms of personal data misuse, legal protection based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and measures to maintain personal data security. The results of the activity showed an increase in public understanding of the importance of protecting personal data and using digital media more safely and wisely. In addition, this activity encouraged the emergence of new public awareness regarding the importance of protecting privacy rights in digital life. Therefore, legal socialization on personal data protection plays an important role in improving public legal literacy and digital literacy.
Co-Authors Adelia Widya Pramesti Atmari Atmari Budi Handayani Ciptono Ciptono Dian Arianto Erwin Ashari, Erwin Fadlan Fadlan Haniyah Haniyah Lia Fadjriani Linayati Lestari, Linayati Malau, Parningotan Muchammad Eko Pramono Putri Dwi Yulisa Rahmanidar Rahmanidar Riyanto Riyanto Rizki Tri Anugrah Bhakti Roidatus Shofiyah Rudiyanto Rudiyanto Seftia Azrianti Selix Nur Aziz Siti Nurkhotijah Tri Novianti