Claim Missing Document
Check
Articles

Criminal Liability for Journalists for Reporting the Identity of Children Facing the Law Susanto, Joko; Martitah, Martitah; Sulistianingsih, Dewi; Mursyid, Ali Masyhar; Utari, Indah Sri
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i11.11856

Abstract

The shift from print, television, and radio to online media has made it simpler to obtain a variety of current news sources. Regretfully, despite the ease of access, not all news meets journalistic ethics and legal requirements, including those regarding minors in legal trouble (ABH). This article finds that there are still media offices that do not meet the standards of press regulation, which is governed by Press Council Regulation Number 1/Regulation-DP/II/2019, concerning the Guidelines for Child-Friendly News (PPRA) and Article 5 in the journalistic code of ethics, namely by producing news that is not child-friendly. This research uses 2 (two) theories, namely: Social Responsibility Press Theory and the theory of the relationship between criminal liability and criminal acts, with the research method used being normative juridical with a type of prescriptive research that is a literature study. The type of data used is secondary data. By analyzing the news of several online media that are still disclosing photos or publishing on ABH's identity, ABH's identity should be kept secret, aiming for ABH to be accepted in the community, if ABH's identity is revealed, it is feared that in continuing his life the child will be difficult to accept in society, especially if he is labeled as a "child of a criminal offender".
Civil Legal Protection for Environmental Warriors Andaniswari, Okky; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i11.11888

Abstract

The article analyzes civil law issues on the legal protection for environmental rights activists written in Permen LHK Number 10 (2024) upholds to protect the people who struggle to get the right for better environment. The main objective of the regulation is to protect for environmental activists from the criminal threat in accordance with Article 66 of Law Number 32 (2009) that guarantees anyone who focused to struggle in the environment cannot be criminalized. This type of research is normative law using examining statutory regulations approach by taking primary and secondary data. Qualitative analysis is also applied in this study. The results of the study show that the regulation aims to increase public participation between institutions to protect and to preserve the environment.
Unlocking Village Potential: Empowering Tanuharjo Officials to Boost Revenue through Village-Owned Enterprises Sumarto, Slamet; Martitah, Martitah; Kristiono, Natal; Hidayat, Arif; Putra, Tegar Islami
Indonesian Journal of Legal Community Engagement Vol. 7 No. 1 (2024): (January-June, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v7i1.12697

Abstract

This study examines the optimization of the role of Tanuharjo Village officials in increasing village revenue through the establishment and management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). The creation of BUMDes in Tanuharjo Village has proven to be a strategic initiative to maximize village potential and enhance local economic development. This article provides an overview of the service activities that have been carried out, focusing on the critical role of Tanuharjo Village officials in optimizing village income through the establishment, management, and active participation in BUMDes. The BUMDes has played a vital role in creating new jobs, boosting the productivity of key village sectors, and strengthening the local economy. Additionally, BUMDes serves as a platform for encouraging innovation and the entrepreneurial spirit within the village community. Through one-way counseling sessions organized by the Semarang State University service team, the capacity of Tanuharjo Village officials in BUMDes management has been significantly enhanced. The strategies implemented during these activities included the development of new business units by optimizing village resources, the creation of management training programs to improve BUMDes governance, and digital marketing training for human resources. These efforts have successfully increased the understanding and capabilities of village officials, contributing to improved performance in managing BUMDes and increasing village revenue. This service activity has provided practical recommendations for improving BUMDes governance, which are expected to stimulate further economic growth and improve the welfare of the community in Tanuharjo Village.
Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Hak Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Mendesak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nor Fitriana, Desy; Bagus Setyadi, Hudha; Desi Nurlaeli , Putri; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.205

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan mendesak telah menjadi isu signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak pekerja dalam konteks PHK mendadak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam situasi darurat, banyak perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi dan force majeure, yang menyebabkan lonjakan angka pengangguran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, PHK dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran mendesak yang telah diatur dalam perjanjian kerja. Namun, pelaksanaan PHK ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, termasuk teori keadilan distributif dan prosedural, serta hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah dan due process of law dalam setiap tindakan PHK untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pengusaha. Dengan demikian, evaluasi terhadap regulasi yang ada diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kepentingan pengusaha, serta untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan.
Kepastian Hukum Harta Benda yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid) Berdasarkan KUH Perdata Jihan Pinasti, Kana; Aditya Irvine Raiza, Faiz; Wafiroh, Avina; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.206

Abstract

Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah keadaan di mana seseorang tidak berada di tempat tinggalnya karena alasan tertentu, dan keberadaannya tidak diketahui secara jelas. Ketidakhadiran seseorang tidak menghilangkan hak dan statusnya sebagai subyek hukum. Ketidakpastian kepemilikan harta benda akibat afwezigheid dapat menimbulkan kekosongan kepastian hukum mengenai status harta tersebut. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengklaim atau menguasai harta benda tersebut secara tidak sah, sehingga berisiko menimbulkan sengketa atau konflik kepemilikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat dijabarkan bahwa ketika seseorang dinyatakan tidak hadir, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan mengurus harta dan kepentingan orang tersebut. Opsi yang tersedia adalah menunjuk lembaga seperti Balai Harta Peninggalan atau menunjuk anggota keluarga atau pasangan dari orang yang tidak hadir. Dan pemilik harta benda meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang dapat ditemukan, harta tersebut dapat menjadi milik negara setelah melalui proses hukum tertentu.
Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering Dyajeng Ayu Musdalifah; Amelia Eka Rahmawati; Zahra Az Sha’idah; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.209

Abstract

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi penerapan yang berlebihan (overspanning van het strafrecht) dapat memicu dehumanisasi dan mengabaikan prinsip proporsionalitas. Hal tersebut terlihat dalam kriminalisasi yang tinggi dan didominasi dengan sanksi penjara, meskipun pendekatan alternatif lebih efektif. Dengan teori Social Engineering Roscoe Pound, oleh karena itu penulisan ini menekankan pada reformasi hukum pidana di Indonesia melalui diversifikasi sanksi, restorative justice, dan pengurangan pidana [enjara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan inklusif.
Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan Sari, Gholin Noor Aulia; Pramudita, Wahyu Sinta Dewi; Muhklasin, Raden Muhammad; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.210

Abstract

Pelanggaran Penelitian ini mengkaji konsep keadilan restoratif melalui perspektif teori keadilan, dengan tujuan untuk menggali relevansi dan integrasi antara kedua konsep tersebut dalam konteks peradilan pidana dan sosial. Keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan masyarakat, sering dianggap sebagai alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang dominan. Dalam bab ini, kami melakukan tinjauan filosofis harmonisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan asas-asas hukum pidana agar dapat menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan. Tidak hanya itu, kami juga mengeksplorasi implikasi filosofis dari keadilan restoratif terhadap transformasi paradigma keadilan dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademis mengenai penerapan keadilan dalam konteks hukum yang lebih progresif, serta memberikan panduan bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berbasis pada pemulihan.
Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis Retnani, Diyah Satya; Muna, Khozainul; Wardhani, Putri Kusuma; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.211

Abstract

Dalam sistem hukum nasional, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan berhak atas peradilan yang adil. Kepatuhan terhadap hukum nasional sangat penting bagi keamanan, ketertiban, dan stabilitas suatu negara. Pembaharuan sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang, terutama dalam menegakkan hukum di bidang perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai Pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Kajian ini menyoroti eksekusi pelaku kejahatan perpajakan dari perspektif filosofis, dengan fokus pada aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perpajakan, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, sering menjadi sasaran tindakan kriminal yang merugikan negara secara signifikan. Namun, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perpajakan masih menghadapi kendala, seperti lemahnya regulasi, inkonsistensi kebijakan, dan kurangnya integrasi antarinstansi. Melalui pendekatan filosofis, penelitian ini mengeksplorasi landasan moral dan etis dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengeksekusi pelaku kejahatan perpajakan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum nasional harus didasarkan pada sinergi antara hukum positif, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip keadilan global. Dengan demikian, pembaharuan sistem hukum tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga menciptakan mekanisme pencegahan yang berkelanjutan, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial- ekonomi. Penegakan ini dilakukan melalui pendekatan administratif, perdata, dan pidana.
Perlindungan Hukum atas Desain Industri pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur Fauzan, Moh. Mustakim; Fauzi, Agvin; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.212

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas desain industri, khususnya dalam konteks tugas akhir mahasiswa, memiliki peran penting dalam mendukung inovasi dan kreativitas di bidang furnitur. Penelitian ini mengkaji aspek hukum perlindungan desain industri mahasiswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (PIFPK), menyoroti pentingnya hak eksklusif yang diberikan kepada mahasiswa untuk melindungi hasil karyanya dari tindakan plagiarisme serta mendukung potensi komersialisasi dan pengakuan profesional. Meskipun perlindungan HKI diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 dan regulasi lain, tantangan seperti kurangnya pengetahuan tentang HKI, prosedur pendaftaran yang kompleks, biaya yang tinggi, serta minimnya dukungan institusi pendidikan masih menjadi hambatan bagi mahasiswa. Penelitian ini menyarankan pentingnya peran aktif institusi pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman HKI melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan industri serta lembaga hukum untuk menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan mahasiswa dapat lebih 2 percaya diri mempublikasikan karya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan: Kasus Kematian Mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro Sarah Atikasari; hermawan, Adellya Salsabilla; M Riski Amin M; Sulistianingsih, Dewi; Martitah, Martitah
Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Vol. 3 (2024)
Publisher : Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v3i1.213

Abstract

Perundungan atau bullying bukanlah fenomena yang baru, melainkan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan dapat dialami oleh siapa saja. Tindakan bullying banyak ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, perundungan di lingkungan perguruan tinggi tetap menimbulkan dampak serius, baik secara psikis maupun fisik, bahkan hingga menyebabkan kematian. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kota Semarang, di mana seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi korban perundungan di sebuah kampus ternama di Indonesia. Tindakan perundungan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya sila kedua. Pelaku perundungan terkait erat dengan studi kriminologi, yang mempelajari perilaku kriminal dan individu yang melakukan kejahatan. Artikel ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena perundungan di lingkungan perguruan tinggi, serta implikasi hukum dan etisnya.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Aditya Irvine Raiza, Faiz Aimee, Iftina Cahyanda Putri Aini, Triska Rahmatul Aji, Pandam Bayu Seto Ali Masyhar Alkhair, Rayyan Amelia Eka Rahmawati andaniswari, okky Anggeraeni, Ayuk Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Ardiyansyah, A’an Ilham Arif Hidayat Arif Hidayat Aziz Widhi Nugroho Azzahra Hifz Aldin Fitrada Bagus Setyadi, Hudha Bambang Irawan Bayangsari Wedhatami Cahya, Ginta Amelia Dani Muhtada Dede Rusmana Desi Nurlaeli , Putri Dewi Fatmawati Dewi Liesnoor Setyowati Dewi Sulistianingsih Driyah S, Duhita Dyajeng Ayu Musdalifah Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Handoyo Eko Mukminto Fahritsani, Husna Fahturosa, Annisa Rukhillah Nur Faliha, Nafiza Salsabila Fauzan, Moh. Mustakim Fauzi, Agvin Feiruz Rachmita Alamsyah Fithriyatirrizqoh, Fithriyatirrizqoh Ghazali, Rusman Gulo, Elisari Guspita, Ardhianing Gusthomi, Moh. Imam Hermawan, Adellya Salsabilla Hibahtillah, Muhammad Alldo Hidayah, Fenty Nur Hidayatuzzakia, Hana Ilmiyah, Nofika Jihan Pinasti, Kana JOKO SUSANTO Kristant, Lisa Kristiono, Natal Laeliyah, Dini Sofia Lestari, Dhea Indah M Riski Amin M Marlianawati, Fitria Masrukhi Masrukhi Masrukhi Masrukhi Maulana, Mochammad Rizky Mayaka, Raphael Bertrand Miftahjannah, Ananda Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Moh. Solehatul Mustofa Mohd Yusoff, Rahmawati Muchammad Shidqon Prabowo Muflikh, Alna Aulin Miftakhul Muhammad, Raihan Muhklasin, Raden Muhammad Mukti, Wisnu Ali Muna, Khozainul Musafa, Alief Qurratul Ain Naelufar, Rizqan Nisrina, Ghina Nor Fitriana, Desy Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri Noviani Achmad Putri NUR FADILAH Nurseha, Sabina Syaharani Pebriyani, Aulia Pohan, Choirul Rohmiyanti Pramudita, Wahyu Sinta Dewi Prasetyo, Yusuf Dwi Pratama Herry Herlambang Pujiono Pujiono Putra, Tegar Islami Putri, Ambar Krisna Rahman, Abdul Haris Bahtiar Rahman, Malik Akbar Mulki Rahmayani, Chanidia Ari Ramadan, Daud Renata Candra Ratih Damayanti Retnani, Diyah Satya Retno Ulinnuha, Retno Ristina Yudhanti Rodiyah - Rosalinda, Yunita Sarah Rusdarti - Salsabila, Arini Sarah Atikasari Sari, Gholin Noor Aulia Saru Arifin Septiani, Niken Shaidah, Zahra Az Silalahi, Bob Ben Salomoan Slamet Sumarto Subagyo Subagyo Suciati, Cita Dharma Mulya Sudiami, Dinok SUGIARTO, LAGA Sukma, Mayzura Kamila Thriwaty Arsal Tri Marhaeni Pudji Astuti Wafiroh, Avina Wardhani, Putri Kusuma Wasino Wasino Widiyanto Widiyanto Widiyanto Yuli Prasetyo Adhi Yusoff, Rahmawati Mohd YYFR. Sunarjan, YYFR. Zahra Az Sha’idah Zahra, Humaerotuz