Wijayanto - -
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN "TUKA-TUKU PURBALINGGA" SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA Ading Angga Prasetiyo; Wijayanto - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Purbalingga mengeluarkan kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga yangmemiliki tujuan sebagai media pemasaran, memberikan fasilitas untuk pelaku usaha, danmewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal UMKM di Kabupaten Purbalingga.Selama keberjalanannya 5 tahun terakhir terdapat masalah seperti kebijakan tidak menyasarkepada seluruh pelaku UMKM, penjualan online yang stuck tidak mengalami peningkatan, danmotivasi pelaku UMKM yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakanTuka Tuku Purbalingga dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatanstudi kasus. Informasi serta data yang didapatkan dilakukan dengan cara menggunakan teknikwawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian wawancara dengan narasumber Kepala BidangUMKM, Koordinator Tuka Tuku, Admin Tuka Tuku, pelaku UMKM yang sudah tergabungdan yang belum tergabung, serta 3 masyarakat yang pernah membeli produk Tuka TukuPurbalingga. Untuk menunjang data penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan studiliteratur yang didapatkan dari internet, jurnal, dan dokumen penting lainnya. Penelitian inimenggunakan indikator kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu Efektivitas;Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Hasil penelitian menunjukan 1)Efektivitas belum berhasil karena kebijakan ini hanya mengarah kepada UMKM yang mapansaja. 2) Kebijakan ini sudah Efisien karena keuntungan yang diperoleh lebih besar daripadabiaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan Tuka Tuku Purbalingga.3) Kecukupan belum berhasil karena perlu adanya SDM yang mempunyai pengetahuan dalamdigital marketing dan bisnis agar tercipta inovasi baru. 4) Pemerataan belum berhasil karenayang tergabung ke dalam Tuka-Tuku yang sudah lolos kurasi yang dilakukan oleh DinkopUKM Purbalingga hanya UMKM yang sudah mapan. 5) Responsovitas belum behasil karenakurangnya sosialisasi yang aktif dari Tuka Tuku agar informasinya sampai di lapisanmasyarakat Purbalingga dan pelaku usaha. 6) Ketapatan sudah berhasil dengan dibuktikanperubahan yang signifikan pelaku UMKM dari sebelum dan sesudah tergabung ke dalamkebijakan tersebut. Saran yang tepat untuk kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga adalah DinkopUKM Purbalingga perlu melakukan pendalaman pemahaman terkait kebijakan Tuka Tukukepada pelaku UMKM agar memberi motivasi dan meningkatkan minat pelaku usaha, sertaperlu adanya keterbukaan akses informasi agar mudah dijangkau oleh pelaku UMKM danmasyarakat
PENERAPAN WEBSITE SIPANJIMAS OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUMAS Amelia Anggraeni Putri Vandora; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Munculnya perkembangan teknologi digital pada sektor pemerintahan memunculkan trasformasi pelayanan public pada pemerintah melalui elektronik atau e-government. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerapan e-government melalui website SIPANJIMAS sebagai pelayanan perizinan online.Website SIPANJIMAS merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Banyumas. Website ini dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat terkait hal perizinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memperdalam tahapan e-government serta kualitas pelayanan publik digital yang diberikan oleh DPMPTSP. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang diolah kemudian dinarasikan sesuai dengan penilaian peneliti. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan egovernment yang dilakukan oleh DPMPTSP sudah melalui beberapa tahapan yaitu tahap publish, tahap interaksi dan tahap transaksi akan tetapi tahap ketiga yaitu transaksi, pada website SIPANJIMAS tidak adanya transaksi dilakukan di karenkan karena dari 31 perizinan yang melakukan pembayaran hanya 3 perijinan sehingga belum bisa dijadikan sebagai tahap transaksi.
Implementasi Salinmas Sebagai Upaya Penanganan Sampah Organik (Studi Kasus: Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas) Selvi Nur - Utami; Wijayanto - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terciptanya inovasi aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) dilatar belakangi oleh permasalahan darurat sampah pada tahun 2018 yang disebabkan oleh minimnya lahan TPA di wilayah perkotaan Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah di Kelurahan Grendeng melalui teknologi informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III (1980) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui inovasi aplikasi Salinmas dengan teori yang bersifat relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawacara dan observasi, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital melalui aplikasi Salinmas di Kelurahan Grendeng tidak berjalan dengan baik dan mengalami kegagalan pada tahun 2020. Kegagalan Salinmas di Kelurahan Grendeng juga berkaitan dengan SDM fasilitator Dinas Lingkungan Hidup yang kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu jumlah SDM yang menjadi fasilitator program Salinmas sangat terbatas yakni sekitar 14 orang untuk seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah diharapkan pemerintah mampu merespon secara cepat terkait kendala yang dialami. Kemudian KSM diharapkan terus konsisten dalam penjemputan sampah. Serta masyarkat juga diharapkan dapat konsisten dalam pemilahan sampah, agar Salinmas dapat diimplementasikan kembali di Kelurahan Grendeng
PARTISIPASI PEMILIH MAHASISWA PERANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA SALATIGA Salsabila Anya Annora; Nur Hidayat - Sardini; Wijayanto - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pemilu terdapat hak pilih universal (universal suffrage) yang berlaku pada warga negara secara universal dan memastikan hak pilih yang dimiliki warga negara dapat disalurkan dengan baik melalui tahapan Pemilu. Data lapangan menunjukan bahwa pada Pemilu Tahun 2019 terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5 yang menjadi permasalahan krusial. Kota Salatiga merupakan Kota yang diberi julukan “Indonesia Mini” karena terdapat banyak pendatang dari luar daerah, namun partisipasi pemilih perantauan di Kota Salatiga tergolong rendah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga dan mengekplorasi faktor-faktor pendukung maupun faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik pemilih perantau pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunkan wawancara terstruktur yang merupakan metode wawancara dengan menggunakan alat bantu berupa pertanyaan – pertanyaan secara garis besar untuk memperoleh informasi dan data – data yang diperlukan. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Salatiga, Kasubag Perencanaan, Data, dan informasi KPU Kota Salatiga dan Mahasiswa yang merupakan pemilih perantauan yang terdaftar pada dua universitas besar di sebanyak 8.700 orang. Sedangkan pemilihan sampel responden menggunakan teknik justment sampling yaitu pemilih mahasiswa perantauan yang terdaftar dalam DPTb (pemilih tambahan) KPU Kota Salatiga pada Pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan hasil lapangan, partisipasi politik pemilih perantauan di Kota Salatiga pada Pemilu tahun 2019 termasuk kategori masih rendah namun para pemilihnya memiliki kecenderungan antusias dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2019. Rendahnya partisipasi pemilih perantauan sebagian besar didasari atas dua alasan yaitu kurangnya akses informasi karena kurangnya sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu dibasis perantauan, serta faktor internal karena rasa malas. Hal tersebut didukung dengan temuan berupa para pemilih perantauan merasa kurang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga sehingga menyebabkan para pemilih perantauan tidak mengetahui cara pindah memilih. Para pemilih perantauan lebih menginginkan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait pindah memilih. Partisipasi mahasiswa pemilih perantauan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu berupa faktor perangsang politik, dan faktor lingkungan politik. Kedua faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam mempengaruhi partisipasi pemilih. Faktor penghambatnya yaitu akses informasi terkait tata cara pindah memilih serta minimnya informasi mengenai tempat ataupun titik TPS yang random sehingga mempersulit para pemilih perantauan menemukan TPS. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan piramida partisipasi politik bahwa partisipasi politik mahasiswa pemilih perantauan berada di tingkatan spectators