Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Efektivitas Pemanfaatan JDIH dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Aprilia, Resty; Maryanah, Tabah
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 2 No 1 (2022): December
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jgsi.v2i1.24

Abstract

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan informasi hukum yang lengkap, menyeluruh dan terpadu dalam rangka pembinaan hukum dan pendidikan kepemiluan. Penelitian ini ini bertujuan untuk: 1). mengetahui gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2). mengetahui mengetahui upaya KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyebarluaskan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan efektivitas pemanfaatan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pengamatan yang menghasilkan gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan efektivitas pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan gambaran pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020 efektif atau tidak efektif.
PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI: KUALITAS KERJA KPPS Melinasari, Runi; Hertanto, Hertanto; Warganegara, Arizka; Maryanah, Tabah
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.1376

Abstract

The 2019 general election was the first simultaneous election with 5 ballot boxes. With such conditions, election organizers are required to be able to work in accordance with changes in applicable rules. The Voting Organizing Group (KPPS) as the organizer of elections at polling stations (TPS) is the spearhead of the implementation of voting and counting of votes, but various problems occur in the implementation of voting and counting of votes carried out by KPPS in the 2019 elections in Mesuji Regency. The research was carried out through a literature study using secondary data types and limited the focus on the problem of KPPS work quality in writing and copying C1 forms in the 2019 elections in Mesuji Regency. The KPU is committed to conducting elections transparently through the publication of election results. KPU Regency/City as the executor of the scan and entry of Form C1 into Situng is not allowed to make improvements to form C1 which has a writing error by KPPS. Errors in the writing of form C1 were corrected in the recapitulation of the results of the counting of votes at the district level. Likewise, improvements are carried out in stages up to the national level. With such a procedure, when the public and stakeholders access preliminary information about the results of the votes from the C1 form that has been scanned and entered it turns out that there is an error, it will cause public distrust of the election results. This kind of phenomenon occurs in the KPU of Mesuji Regency. In the 2019 elections in.
Socialization of Eco Enzyme Utilization for Environmental Health to Gapoktan Seputih Raman, Lampung Suharti, Bangun; Maryanah, Tabah; Prasetyo, Prayoga Ardhi; Ulhaq, Abdullah Wildan
Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Welfare : June 2024
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/welfare.v2i2.1358

Abstract

Eco enzyme has tremendous benefits for family health, the environment, agriculture and livestock. However, in general, farmers and breeders have not maximally utilized eco enzyme made from fruit peels and eggshells. This PKM activity was carried out to provide experience in making ecoenzyme and understanding and utilizing its many functions to the Seputih Raman farmer group, Central Lampung. This PKM activity was carried out with a demonstration method for making eco enzyme, socializing the benefits of eco enzyme and sharing session monitoring the results of activities in the WA group. From this PKM activity, it was found that the farmer group family (gapoktan) had understood how to make eco enzyme and how to optimize its benefits for various purposes. This PKM activity has been able to enlighten participants, that the use of eco enzyme which is environmentally friendly, can reduce the use of chemical fertilizers which in addition to being expensive, in the long run can damage the environment. Further sharing sessions were carried out using the WA group channel. Through sharing sessions on the benefits of eco enzyme with herbs to overcome various family complaints and diseases, the participants were enthusiastic and increasingly enlightened, in an effort to turn waste into blessings (useful).
Problems and Challenges of Suku Anak Dalam in the 2019 General Election: A Policy Recommendation Hertanto, Hertanto; Maryanah, Tabah; Warganegara, Arizka
JSP (Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Poltik) Vol 29, No 1 (2025): July
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jsp.90036

Abstract

In a democracy, the state is obligated to guarantee citizens’ political rights, particularly the right to vote and to run (and be elected) in any general election. However, case studies in four districts of Jambi Province (Batanghari, Sarolangun, Tebo, and Merangin) reveal the opposite. Many members of the Suku Anak Dalam (SAD) community were excluded from the permanent voter list, effectively depriving them of their constitutional right to vote. This study investigates what causes this exclusion and offers relevant policy recommendations. The interviews with key informants identified several underlying causes in the 2019 elections: the absence of identity cards, low levels of literacy and education, poor economic conditions, and various technical obstacles. Other barriers included the lack of special polling stations and non-inclusive voting procedures. These findings suggest the need to strengthen education and literacy programs and establish accessible polling stations, as well as more inclusive voting procedures for the SAD community.
POLITIK BRANDING EVA DWIANA DAN DEDY AMARULLAH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG Fitriyani Ali Zen, Kiki; Cahyadi Kurniawan, Roby; Maryanah, Tabah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2054-2062

Abstract

Dalam kontestasi politik seperti halnya Pemilu dan Pilkada, pasangan calon harus memiliki branding politik untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Political Branding Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan wali kota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020, selanjutnya penulis ingin mengungkap faktor branding politik Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang bisa memenangkan kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020. Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada beberapa narasumber atau informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Branding Politik berpengaruh besar dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah. Adapun Branding Politik dilakukan oleh pasangan calon Eva Dwiana dan Dedy Amarullah, timses dan juga partai pengusung adalah konsep pasar politik, produk politik dan positioning politik melalui dua saluran komunikasi politik, yakni saluran tatap muka dan saluran media.
ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 Amir, Amir; Maryanah, Tabah; Cahyadi Kurniawan, Robi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1116-1125

Abstract

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparasi dan akuntabel. Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan coklit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu seretak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
ANALISIS DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN GAJI BADAN ADHOC TERHADAP KINERJA PADA TAHAPAN COKLIT PEMILU 2024 (STUDI PADA BADAN ADHOC DI WILAYAH KERJA KPU KABUPATEN LEBONG) Jaya Sinaga, Etro; Maryanah, Tabah; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1157-1165

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan pembayaran gaji adhoc terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Penelitian dilakukan pada Badan Adhoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji memiliki dampak besar terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Dampak ini terlihat dari rendahnya standar kuantitas dan kualitas produksi hasil Coklit yang telah dilakukan, serta kehadiran anggota badan Adhoc yang tidak stabil pada rapat-rapat evaluasi dan kegiatan coklit lainnya. Indikator efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang telah diselesaikan juga menunjukkan bahwa terlambatnya pembayaran gaji menyebabkan kinerja badan Adhoc tidak optimal. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji tidak berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian hasil akhir Coklit yang disebabkan adanya ancaman Pidana Pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar pembayaran gaji Adhoc dilakukan secara tepat waktu agar kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024 dapat optimal. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Lebong dalam mengoptimalkan kinerja badan Adhoc pada tahapan Coklit Pemilu 2024.
POLITIK IDENTITAS ETNIS DAN AGAMA PARTAI ACEH DALAM QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH Amalia Sari, Ovi; Maryanah, Tabah; Cahyadi, Robi
Journal Tafkirul Iqtishodiyyah Vol. 2 No. 1 (2022): JOURNAL TAFKIRUL IQTISHODIYYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syrari’ah Daru ‘Ulum (STSDU) Lampung Timur.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63761/10.63761/.2022.v2.i1.a28

Abstract

This study aims to (1) find out that the Aceh Party identifies the identity of Acehnese ethnically and religiously (2) analyze the identity of Acehnese citizens that needs to be manifested in the symbols of the Aceh Flag and Coat of Arms (3) determine the Aceh Party’s (PA) response to the rejection of the draft Qanum Flag and Coat of arms of Aceh by the Central Government and Acehnese ethnic minorities.The research method uses qualitative methods with descriptive research types. The informant determination technique used is the purposive sampling technique. Data collection tools used in the form of in-depth interviews and documentation studies. The data analysis technique used is data reduction, data display, verification. The results showed that (1) PA identifiet the Acehnesethnically and religiously besed on language indicator; customary institutions, customs and art; social control and, (2) The identity of the Acehnese people contains meaning and values that can be applied both as a unifying symbol and as a symbol of peace (3) There is a difference of opinion beween the Aceh Party in the DPRA and the Central Government regarding the Qanun on the Aceh Flag and Coat of Arms (4) The action of etnic minorities against the Qanun on the Aceh flag and symbol divided into two parts, namely some support and some oppose.Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the Aceh flag and symbol is strongly influenced bay the PA’s identity politics and the are differences in understanding between the Aceh Government and the Central Government, the Aceh Governmen and some etnic minorities, so that it is not yet effective for application.
Problematika Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Amir, Amir; Hertanto, Hertanto; Maryanah, Tabah
Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah Vol 7 No 1 (2023): Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat of Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/tapis.v7i1.6567

Abstract

Campaign funding is one of the determining factors for victory in the 2020 Lampung Tengah district head election competition. The transparency and accountability of campaign finance reports greatly determine the integrity of elections in Indonesia. This paper examines the campaign finance reports of the candidates for the 2020 election for regent and deputy regent of Central Lampung with a focus on aspects of receiving campaign funds, as well as compliance with applicable campaign finance regulations. Through a qualitative method using secondary data, in the form of a Report on Acceptance of Campaign Fund Contributions (LPSDK) it was found that the receipt of campaign funds for the 2020 pair of candidates for regent and deputy regent of Central Lampung was dominated by donations from candidate pairs and individual donations. The audit results show that the majority of candidate pairs are still not transparent and do not comply with campaign finance rules. Weak sanctions are suspected to be one of the causes, in addition to campaign finance regulations that have not regulated limits on campaign contributions from political parties and candidate pairs, as well as limits on spending on campaign funds so that the principle of equality and the principles of election justice are violated.
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA KALIREJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN Maryanah, Tabah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol. 6 No. 3 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v6i3.352

Abstract

Desa atau sebutan lainnya merupakan unit terendah dari hierarki pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan tata kelola pemerintah desa memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini karena jumlah desa yang sangat banyak dan mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa. Keberhasilan tata kelola pemerintahan salah satunya desa ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Sasaran kegiatan ini adalah kepala desa dan aparat desa. Metode pengabdian adalah focus group discussion. Berdasarkan diskusi selama proses pengabdian serta tes awal dan tes akhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam hal pemahaman atas tugas dan fungsi tiap-tiap komponen pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa lebih siap menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rangka memberikan layanan kepada warga desa.