Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.129
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender Jurnal Sosiologi Reflektif Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Jurnal Dakwah Tabligh Isamic Communication Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Kediri Journal of Journalism and Digital Media Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Dakwah Communicator : Journal of Communication Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah
Icol Dianto
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PROBLEMATIKA PERS LOKAL DALAM MENGHADAPI KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT Dianto, Icol
Islamic Communication Journal Vol 3, No 2 (2018): Edisi Juli - Desember
Publisher : Islamic Communication Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLocal press problems in facing the contestation of the election of Regional Heads in West Sumatra Province can be grouped into two broad lines: first, the local press is dragged into a conflict of interest in the election of the Regional Head including 1) The Press supports one candidate pair, 2). Incitement of the success team, 3). The interests of media owners and stakeholders in media companies. Second, the intervention of the Regional Head towards local media includes 1). Change the Regional Head changes journalists, 2). Contract termination threats and 3). Media blockade. As for the solution to the problem, an alternative solution can be proposed that: 1). Re-guided Law Number 40 of 1999 concerning Press. 2). Balancing the press as a business industry with the press as a professional institution (social control). 3). The media owner should not use and manipulate his press company into the realm of practical politics. 5). In establishing cooperation with local governments, strive to stick to the principles and ethics of the journalistic profession. 6). Journalists must increase the capacity and quality of journalistic products, adhere to journalists code of ethics, and not bring the profession into the realm of practical politics. 7). Report regional heads or parties who attempt to intimidate the media and journalists in carrying out their profession, to the Public Information Commission (KIP), police and Ombudsman at certain levels of government.Keywords: Local Press, Problems, Pemilukada Contestation. AbstrakProblematika pers lokal dalam menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan pada dua garis besar: yaitu pertama, pers lokal terseret dalam konflik kepentingan pemilihan Kepala Daerah meliputi 1) Pers mendukung salah satu pasangan calon, 2). hasutan tim sukses, 3). kepentingan pemilik media dan pemangku kewenangan pada perusahaan media. Kedua, intervensi Kepala daerah terhadap media lokal meliputi 1). berganti Kepala Daerah berganti wartawan, 2). ancaman putus kontrak dan 3). blokade media. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut, dapat diajukan alternative penyelesaiannya bahwa: 1). Mempedomani kembali Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 2). Menyeimbangkan antara pers sebagai industry bisnis dengan pers sebagai lembaga professional (control social). 3). Pemilik media jangan memanfaatkan dan memperalat perusahaan pers miliknya ke ranah politik praktis. 5). Dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, upayakan tetap berpegang pada prinsip dan etika profesi jurnalistik. 6). Wartawan mesti meningkatkan kapasitas dan kualitas produk jurnalistiknya, menaati kode etik wartawan, dan tidak membawa profesi ke ranah politik praktis. 7). Melaporkan kepala daerah atau pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi media dan wartawan dalam menjalankan profesinya, ke Komisi Informasi Publik (KIP), polisi dan ombusman pada level pemerintahan tertentu.Kata Kunci: Pers Lokal, Problematika, Kontestasi Pemilukada.
Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan DIANTO, ICOL
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.981 KB) | DOI: 10.21580/dms.2018.182.2829

Abstract

Professional village facilitators are facilitators who provide assistance to the community. Its presence is the demand of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the regulation of the village minister No. 3 of 2015 concerning Village Assistance. Four years of village funds and village assistance programs are running, but there have not been many changes. This condition is affected by the problems experienced by professional village assistants. This research was conducted in the City of Padangsidimpuan using a qualitative-descriptive method, found four aspects of the problematic professional village assistants. First Quantity Aspect: looking at the problems that arise due to the quantity of available energy factors, there are limited physical abilities of professional village assistants in providing mentoring services and lack of focus on community empowerment activities that can foster community awareness, independence and welfare. Second Quality Aspect: mastery of village facilitators on empowerment, academic material and empowerment theories through formal education and through special education and training. Field findings related to the quality aspect are that there are still professional village assistants with secondary school education, inappropriate scientific background with the field of empowerment and community assistance, lack of education and training, knowledge and mastery of empowerment and community assistance materials, need a process for knowledge internalization. The three aspects of division of labor assistance found that the success of the professional village assistance work program was influenced by the division of labor and the unbalance of workload with the honorarium received. Coordination Aspects means that village technical experts / assistants have not maximally developed coordination relations with local governments so policies to support mentoring programs are not yet available. Pendamping desa profesional adalah fasilitator yang melakukan pendampingan kepada masyarakat. Kehadirannya adalah tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Empat tahun program dana desa dan pendampingan desa berjalan, namun belum banyak perubahan. Kondisi ini dipengaruhi oleh problematika yang dialami oleh pendamping desa profesional. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, ditemukan empat aspek problematika pendamping desa profesional. Pertama Aspek Kuantitas: melihat persoalan-persoalan yang muncul disebabkan oleh faktor kuantitas tenaga yang tersedia ditermukan keterbatasan kemampuan fisik tenaga pendamping desa profesional dalam melakukan pelayanan pendampingan dan kurang fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan kesadaran, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kedua Aspek Kualitas: penguasaan pendamping desa terhadap materi pemberdayaan, akademis dan teori-teori pemberdayaan melalui pendidikan formal dan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Temuan lapangan terkait aspek kualitas yaitu masih ada pendamping desa profesional berpendidikan sekolah menangah, tidak sesuainya latarbelakang keilmuan dengan bidang kerja pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, minimnya pendidikan dan pelatihan, keilmuan dan penguasaan materi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, butuh proses untuk internalisasi pengetahuan. Ketiga Aspek Pembagian Kerja Pendampingan menemukan bahwa kesuksesan program kerja pendampingan desa profesional dipengaruhi oleh pembagian kerja dan ketidakberimbangan beban kerja dengan honor yang diterima. Aspek Koordinasi maksudnya tenaga ahli/pendamping teknis desa belum maksimal membangun hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kebijkan-kebijakan untuk mendukung program pendampingan belum tersedia.Kata Kunci: Pendamping Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Problematika
Kepemimpinan Komunitas: Studi Pemahaman Hadis Kepemimpinan di Tangan Bani Quraisy Dianto, Icol
Jurnal at-Taghyir Vol 2, No 1 (2019): Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa
Publisher : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/taghyir.v2i1.1923

Abstract

This article discusses traditions which state that the affairs of leadership are held by the Bani Quraisy contained in the authentic Hadith books. By using the study of literature through the approach of the method of understanding the hadith and sociological approach to the source of data in the form of classic hadith books in the books of Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Imam Ahmad and Musnad Abu Daud, books and scientific articles, obtained the results of studies that scholars agreed on the validity of the traditions about the Caliphate (leadership) in the hands of Bani Quraisy, but the scholars differed in interpreting the hadith, between afdlaliyyah (the conditions of virtue) and in'iqad (mutlaq terms). In contemporary society with a sociological approach to the authentic hadiths, an understanding is obtained that the leader must have a sense of justice, compassion, keep promises, uphold religion and invite service and prevent disobedience. Leaders who have these requirements must be obeyed by their people (their community).Keywords: Leadership Hadith, Caliphate, Bani Quraisy, Community Leader. Artikel ini membahas tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwa urusan kepemimpinan dipegang oleh Bani Quraisy yang terdapat dalam kitab-kitab hadis shahih. Dengan menggunakan kajian studi kepustakaan melalui pendekatan metode pemahaman hadis dan pendekatan sosiologis terhadap sumber data berupa kitab-kitab hadis klasik dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Imam Ahmad dan Musnad Abu Daud, buku-buku dan artikel ilmiah, didapatkan hasil kajian bahwa ulama sepakat atas keshahihan hadis-hadis tentang kekhalifahan (kepemimpinan) di tangan Quraisy, namun para ulama itu berbeda pendapat dalam menginterpretasikan hadis, antara afdlaliyyah (syarat keutamaan) dengan in’iqad (syarat mutlaq).Pada masyarakat kontemporer dengan pendekatan sosiologis terhadap hadis-hadis shahih tersebut didapatkan pemahaman bahwa pemimpin itu harus memiliki rasa keadilan, berkasih sayang, menepati janji, menegakkan agama dan mengajak kepada kabajikan serta mencegah kemaksiatan. Pemimpin yang memiliki persyaratkan itu wajib ditaati oleh rakyatnya (komunitasnya).Katakunci: Hadis Kepemimpinan, Kekhalifahan, Suku Quraisy, Pemimpin Komunitas.
Pembentukan Manhaj Jamaah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam Dianto, S.Sos.I., M.Kom.I, Icol
Jurnal at-Taghyir Vol 1, No 2 (2019): Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa
Publisher : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/taghyir.v1i2.1341

Abstract

AbstractIslam as the religion of rahmatanlil'alamin means that Islam is universal and flexible to all aspects of life, including the life of mankind. Da'wah of Islam touches on the development of the resources of the Muslim community and the global community in humanizing humans, achieving a decent standard of living materially and immaterial (hasanah fid-dunya wal akhirat). However, the availability of potential natural resources has not been maximally utilized because of the low capacity and weak work ethic. Therefore, the establishment of Manhaj Jama'ah in development and empowerment activities is important to implement. Development that is centered on pilgrims can have a broader impact in efforts to build people's welfare and can build "peer networks" in community development activities.This paper is not an applicative study of a study but contains theoretical-academic exposures, which explain the efforts to develop Islamic society in congregation. In this article, it was explained the reason for the need for community development activities carried out in congregation, what strengths the pilgrims have and the stages of forming strong and independent jama'ah.Keywords: Manhaj, Jamaah, Community Development. AbstrakIslam sebagai agama rahmatanlil’alamin bermakna bahwa Islam itu universal dan fleksibel terhadap semua aspek kehidupan makhluk, termasuk kehidupan umat manusia. Dakwah Islam menyentuh pembangunan sumber daya komunitas muslim dan masyarakat global dalam memanusiakan manusia, mencapai taraf hidup layak secara material dan immaterial (hasanah fid-dunya wal akhirat). Akan tetapi, ketersediaan potensi sumberdaya alam itu belum maksimal dimanfaatkan karena rendahnya kemampuan dan lemahnya etos kerja. Oleh karena itu, pembentukan manhaj jama’ah dalam kegiatan pengembangan dan pemberdayaan menjadi penting untuk dilaksanakan. Pengembangan yang dipusatkan pada jamaah dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya membangun kesejahteraan umat dan dapat membangun “jaringan sebaya” dalam kegiatan pengembangan masyarakat.Paper ini bukanlah kajian aplikatif dari sebuah penelitian melainkan berisi paparan teoritis-akademis, yang menjelaskan upaya pengembangan masyarakat Islam itu dilakukan secara berjamaah. Dalam artikel ini dijelaskan alasan perlunya kegiatan pengembangan masyarakat itu dilakukan secara berjamaah, kekuatan apa yang dimiliki oleh jamaah dan tahapan membentuk jama’ah yang kuat dan mandiri.Kata Kunci: Manhaj, Jamaah, Pengembangan Masyarakat.
Komunitas Muslim Minoritas: Problematika Migrasi dan Muslim Minoritas di Uni Eropa Dianto, Icol
Jurnal at-Taghyir Vol 2, No 2 (2020): Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa
Publisher : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/taghyir.v2i2.2097

Abstract

Abstract: The European Union is a destination country for immigrants from the Middle East and Africa. These immigrants seek protection (asylum) to the European Union because of conflicts in their home countries, both religious conflicts, political oppression, economic difficulties, and social unrest. This article aims to uncover the problems of the Muslim community as a minority group in the European Union. The author uses library research methods with a qualitative descriptive approach. The author found that the cause of Muslim migration to the European Union was due to conflict and war, economic crisis, and political oppression so they sought protection from the European Union. The election of the European Union as a destination country is because the European Union has opened itself to accept immigrants and is bound by international agreements so that the European Union has the responsibility to provide security protection for asylum seekers. The author also found that the arrival of immigrants to the European Union posed problems such as an immigrant identity crisis between national identity and citizenship identity, concerns of local European Union citizens over the issue of Islamization of Europe, fear of the threat of terrorism, and jealousy for Muslim immigrants because it was funded by EU member states. EU leaders are working to resolve this migration issue through joint financing between member countries and countries of origin of immigrants, equal distribution of immigrants, and strict selection of immigrants entering the European Union. Meanwhile, to solve the identity crisis, there are three models offered, namely integration, assimilation, and multiculturalism to create community inclusivism.Keywords: Muslim minorities, Muslim Europe, Muslim immigration, Islamophobia. Abstrak: Uni Eropa menjadi negara tujuan bagi para imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Para imigran ini mencari perlindungan (suaka) ke Uni Eropa karena terjadi konflik di negara asalnya, baik konflik agama, penindasan politik, kesulitan ekonomi dan kerusuhan sosial. Artikel ini bertujuan mengungkap problematika komunitas muslim sebagai kelompok minoritas di Uni Eropa. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis menemukan bahwa penyebab migrasi muslim ke Uni Eropa karena terjadi konflik dan peperangan, krisis ekonomi dan penindasan politik sehingga mereka mencari perlindungan ke Uni Eropa. Terpilihnya Uni Eropa sebagai negara tujuan disebabkan Uni Eropa membuka diri untuk menerima kedatangan imigran dan terikat oleh perjanjian internasional sehingga Uni Eropa memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan keamanan bagi para pencari suaka. Penulis juga menemukan bahwa kedatangan imigran ke Uni Eropa menimbulkan persoalan yaitu krisis identitas imigran antara identitas kebangsaan dan identitas kewarganegaraan, kekhawatiran masyarakat lokal Uni Eropa atas isu islamisasi Eropa, ketakutan atas ancaman terorisme, dan kecemburuan kepada imigran muslim karena dibiayai oleh negara anggota Uni Eropa. Pemimpin Uni Eropa berupaya menyelesaikan isu migrasi ini melalui pembiayaan bersama antara negara anggota dengan negara asal imigran, pemerataan imigran, dan seleksi ketat terhadap imigran yang masuk ke Uni Eropa. Sementara itu, untuk menyelesaikan krisis identitas, ada tiga model yang ditawarkan yaitu integrasi, asimilasi dan multikultural untuk menciptakan inklusivisme masyarakat.Kata kunci: Muslim minoritas, Muslim Eropa, Muslim imigrasi, Islamophobia.
Analisis Tematik Subjek Dakwah Dalam Al-Quran Dianto, Icol
Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Vol 1, No 1 (2019): Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan
Publisher : FDIK IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Da'wah is an activity to invite people to go straight (right path) based on the Quran and Sunnah of the Prophet. Da'wah gets its existence in the Quran that appears with various variants. This article aims to uncover the variants of the word preaching in the Quran by using thematic analysis of the subject of preaching in the Quran. The study results show that in the Quran the da'wah was carried out by God, angels, demons and humans. Da'wah subjects from the human class can be carried out by believers, Mushrikin and liars. Furthermore, the da'wah subjects of the human group appear in groups, and institutions: formal and informal. From the discussion on the subject of da'wah, the subject of that da'wah is essentially the prophet who is in the Quran.Keywords: Dai, Missionary, Da'wah Subjects, Ulama.AbstrakDakwah merupakan kegiatan mengajak manusia ke jalan lurus (sirath al-mustaqim) berdasarkan panduan al-Quran dan Sunnah Nabi. Dakwah mendapatkan eksistensinya dalam al-Quran yang muncul dengan berbagai variannya. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap varian kata dakwah dalam al-Quran dengan menggunakan analisis tematik subjek dakwah dalam al-Quran. Hasil kajian menunjukan bahwa dalam al-Quran dakwah itu dilakukan oleh Allah, malaikat, setan dan manusia. Subjek dakwah dari golongan manusia dapat dilakukan oleh mukminin, musyrikin dan pendusta. Selanjutnya, subjek dakwah dari golongan manusia muncul dalam bentuk berkelompok, dan lembaga: formal dan non-formal. Dari pembahasan tentang subjek dakwah, yang menjadi subjek dakwah itu pada hakikatnya adalah nabi yang berakhlakan al- Quran.Kata Kunci: Dai, Mubaligh, Subjek Dakwah, Ulama.
PROBLEMATIKA PERS LOKAL DALAM MENGHADAPI KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT Dianto, Icol
Islamic Communication Journal Vol 3, No 2 (2018): Edisi Juli - Desember
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2018.3.2.2942

Abstract

AbstractLocal press problems in facing the contestation of the election of Regional Heads in West Sumatra Province can be grouped into two broad lines: first, the local press is dragged into a conflict of interest in the election of the Regional Head including 1) The Press supports one candidate pair, 2). Incitement of the success team, 3). The interests of media owners and stakeholders in media companies. Second, the intervention of the Regional Head towards local media includes 1). Change the Regional Head changes journalists, 2). Contract termination threats and 3). Media blockade. As for the solution to the problem, an alternative solution can be proposed that: 1). Re-guided Law Number 40 of 1999 concerning Press. 2). Balancing the press as a business industry with the press as a professional institution (social control). 3). The media owner should not use and manipulate his press company into the realm of practical politics. 5). In establishing cooperation with local governments, strive to stick to the principles and ethics of the journalistic profession. 6). Journalists must increase the capacity and quality of journalistic products, adhere to journalists' code of ethics, and not bring the profession into the realm of practical politics. 7). Report regional heads or parties who attempt to intimidate the media and journalists in carrying out their profession, to the Public Information Commission (KIP), police and Ombudsman at certain levels of government.Keywords: Local Press, Problems, Pemilukada Contestation. AbstrakProblematika pers lokal dalam menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan pada dua garis besar: yaitu pertama, pers lokal terseret dalam konflik kepentingan pemilihan Kepala Daerah meliputi 1) Pers mendukung salah satu pasangan calon, 2). hasutan tim sukses, 3). kepentingan pemilik media dan pemangku kewenangan pada perusahaan media. Kedua, intervensi Kepala daerah terhadap media lokal meliputi 1). berganti Kepala Daerah berganti wartawan, 2). ancaman putus kontrak dan 3). blokade media. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut, dapat diajukan alternative penyelesaiannya bahwa: 1). Mempedomani kembali Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 2). Menyeimbangkan antara pers sebagai industry bisnis dengan pers sebagai lembaga professional (control social). 3). Pemilik media jangan memanfaatkan dan memperalat perusahaan pers miliknya ke ranah politik praktis. 5). Dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, upayakan tetap berpegang pada prinsip dan etika profesi jurnalistik. 6). Wartawan mesti meningkatkan kapasitas dan kualitas produk jurnalistiknya, menaati kode etik wartawan, dan tidak membawa profesi ke ranah politik praktis. 7). Melaporkan kepala daerah atau pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi media dan wartawan dalam menjalankan profesinya, ke Komisi Informasi Publik (KIP), polisi dan ombusman pada level pemerintahan tertentu.Kata Kunci: Pers Lokal, Problematika, Kontestasi Pemilukada.
Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan ICOL DIANTO
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.981 KB) | DOI: 10.21580/dms.2018.182.2829

Abstract

Professional village facilitators are facilitators who provide assistance to the community. Its presence is the demand of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the regulation of the village minister No. 3 of 2015 concerning Village Assistance. Four years of village funds and village assistance programs are running, but there have not been many changes. This condition is affected by the problems experienced by professional village assistants. This research was conducted in the City of Padangsidimpuan using a qualitative-descriptive method, found four aspects of the problematic professional village assistants. First Quantity Aspect: looking at the problems that arise due to the quantity of available energy factors, there are limited physical abilities of professional village assistants in providing mentoring services and lack of focus on community empowerment activities that can foster community awareness, independence and welfare. Second Quality Aspect: mastery of village facilitators on empowerment, academic material and empowerment theories through formal education and through special education and training. Field findings related to the quality aspect are that there are still professional village assistants with secondary school education, inappropriate scientific background with the field of empowerment and community assistance, lack of education and training, knowledge and mastery of empowerment and community assistance materials, need a process for knowledge internalization. The three aspects of division of labor assistance found that the success of the professional village assistance work program was influenced by the division of labor and the unbalance of workload with the honorarium received. Coordination Aspects means that village technical experts / assistants have not maximally developed coordination relations with local governments so policies to support mentoring programs are not yet available. Pendamping desa profesional adalah fasilitator yang melakukan pendampingan kepada masyarakat. Kehadirannya adalah tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Empat tahun program dana desa dan pendampingan desa berjalan, namun belum banyak perubahan. Kondisi ini dipengaruhi oleh problematika yang dialami oleh pendamping desa profesional. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, ditemukan empat aspek problematika pendamping desa profesional. Pertama Aspek Kuantitas: melihat persoalan-persoalan yang muncul disebabkan oleh faktor kuantitas tenaga yang tersedia ditermukan keterbatasan kemampuan fisik tenaga pendamping desa profesional dalam melakukan pelayanan pendampingan dan kurang fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat menumbuhkan kesadaran, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kedua Aspek Kualitas: penguasaan pendamping desa terhadap materi pemberdayaan, akademis dan teori-teori pemberdayaan melalui pendidikan formal dan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Temuan lapangan terkait aspek kualitas yaitu masih ada pendamping desa profesional berpendidikan sekolah menangah, tidak sesuainya latarbelakang keilmuan dengan bidang kerja pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, minimnya pendidikan dan pelatihan, keilmuan dan penguasaan materi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, butuh proses untuk internalisasi pengetahuan. Ketiga Aspek Pembagian Kerja Pendampingan menemukan bahwa kesuksesan program kerja pendampingan desa profesional dipengaruhi oleh pembagian kerja dan ketidakberimbangan beban kerja dengan honor yang diterima. Aspek Koordinasi maksudnya tenaga ahli/pendamping teknis desa belum maksimal membangun hubungan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kebijkan-kebijakan untuk mendukung program pendampingan belum tersedia.Kata Kunci: Pendamping Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Problematika
URGENSI ETIKA PROFESI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM Icol Dianto
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 19 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v19i1.5912

Abstract

Ethics becomes a guiding tool in running a profession. Profession is not only defined as work done with skill or expertise, because in fact the profession includes mastery of theoretical knowledge, theoretical (practical) and experiential implementation. Similarly, the work of the community facilitator profession, which requires an ethical standard to be used as a guide in carrying out its work.Using ethical comparative analysis according to Western and Islamic philosophy, which then attempts to formulate the urgency of the ethical profession of Islamic community facilitator, which includes (a) Guidelines for community facilitator to carry out their duties and responsibilities, (b) the system of norms for professional development and personality, c) benchmark in evaluating the professionalism of community facilitator work.
DISKRIMINASI GENDER: KAJIAN TERHADAP PENAMAAN “JANDA BOLONG” DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME MEDIA Icol Dianto
Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender JURNAL HARKAT : MEDIA KOMUNIKASI GENDER, 17(2), 2021
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/harkat.v17i2.22000

Abstract

Abstract. Monstera adansonii is an ornamental plant named “Janda Bolong” became a trending topic in Indonesia. The phenomenon is not separated from the construction of social reality by mass media. The purpose of this research is to uncover how Kompas.com, Republika.co.id, and NU Online construct the social realities of naming “Janda Bolong”. This research uses qualitative research methods, and the collected data is analyzed using the Feminist Critically Discourse Analysis (FCDA) approach. The data in this research is News that has been published from August 1, 2020, to October 15, 2020. The study found that Kompas.com, Republika.co.id, and NU Online have committed discrimination and gender injustice in constructing the reality of naming “Janda Bolong”. However, the three media outlets differ in gender discrimination. Religious ideology is not dominant in the preaching of “Janda Bolong” except NU Online. FCDA's contribution is to conduct a critical and interdisciplinary analysis of the media as control of society in realizing gender justice and anti-discrimination. Abstrak. Monstera Adansonii merupakan tanaman hias yang diberi nama “Janda Bolong” menjadi trending topik di Indonesia. Fenomena tersebut tidak lepas dari pengaruh konstruksi realitas sosial oleh media massa. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana Kompas.com, Republika.co.id, dan NU Online mengonstruksi realitas sosial dari penamaan “Janda Bolong”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan Feminist Critically Discourse Analysis (FCDA). Data dalam riset ini adalah Berita yang telah dipublikasikan sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020. Penelitian ini menemukan bahwa Kompas.com, Republika.co.id, dan NU Online telah melakukan diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam mengonstruksi realitas penamaan “Janda Bolong”. Namun, ketiga media tersebut berbeda kadarnya dalam melakukan diskriminasi gender. Ideologi agama tidak dominan dalam pemberitaan “Janda Bolong” kecuali NU Online. Kontribusi FCDA adalah melakukan analisis kritis dan interdisipliner terhadap media sebagai kontrol dari masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender dan anti-diskriminasi. 
Co-Authors Ali Amran Andi Faisal Bakti Bin Don, Abdul Ghafar Dalimunthe, Tua Efendi, Erwin Fikri, Sholeh Hariya Toni Harum, Wanda Wirada Hasan Sazali Hasibuan, Irna Amelia Hasibuan, Nurharisyah Iding Rosyidin Kartika, Rini Fatma Khusairi, Abdullah Lubis, Nursaidah Lubis, Rido Hamdani Moh. Faisol Mohd. Rafiq Muhammad Ridwan Lubis Muttaqien, Muhammad Khaerul Nasution, Ikhwan Nasution, Leli Asyuro Ningsih, Lesnida Rafiq, Mohd. Replita, Replita Siregar, Martua Haholongan Siregar, Nurfitriani M. Siregar, Riska Aminah Siregar, Rizka Aminah Syaifullah, Hamli