Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender Jurnal Sosiologi Reflektif Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Jurnal Dakwah Tabligh Isamic Communication Journal Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies MUHARRIK: JURNAL DAKWAH DAN SOSIAL Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Kediri Journal of Journalism and Digital Media Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Dakwah Communicator : Journal of Communication Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah
Icol Dianto
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Isamic Communication Journal

 1 
PROBLEMATIKA PERS LOKAL DALAM MENGHADAPI KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT Dianto, Icol
Islamic Communication Journal Vol 3, No 2 (2018): Edisi Juli - Desember
Publisher : Islamic Communication Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLocal press problems in facing the contestation of the election of Regional Heads in West Sumatra Province can be grouped into two broad lines: first, the local press is dragged into a conflict of interest in the election of the Regional Head including 1) The Press supports one candidate pair, 2). Incitement of the success team, 3). The interests of media owners and stakeholders in media companies. Second, the intervention of the Regional Head towards local media includes 1). Change the Regional Head changes journalists, 2). Contract termination threats and 3). Media blockade. As for the solution to the problem, an alternative solution can be proposed that: 1). Re-guided Law Number 40 of 1999 concerning Press. 2). Balancing the press as a business industry with the press as a professional institution (social control). 3). The media owner should not use and manipulate his press company into the realm of practical politics. 5). In establishing cooperation with local governments, strive to stick to the principles and ethics of the journalistic profession. 6). Journalists must increase the capacity and quality of journalistic products, adhere to journalists code of ethics, and not bring the profession into the realm of practical politics. 7). Report regional heads or parties who attempt to intimidate the media and journalists in carrying out their profession, to the Public Information Commission (KIP), police and Ombudsman at certain levels of government.Keywords: Local Press, Problems, Pemilukada Contestation. AbstrakProblematika pers lokal dalam menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan pada dua garis besar: yaitu pertama, pers lokal terseret dalam konflik kepentingan pemilihan Kepala Daerah meliputi 1) Pers mendukung salah satu pasangan calon, 2). hasutan tim sukses, 3). kepentingan pemilik media dan pemangku kewenangan pada perusahaan media. Kedua, intervensi Kepala daerah terhadap media lokal meliputi 1). berganti Kepala Daerah berganti wartawan, 2). ancaman putus kontrak dan 3). blokade media. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut, dapat diajukan alternative penyelesaiannya bahwa: 1). Mempedomani kembali Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 2). Menyeimbangkan antara pers sebagai industry bisnis dengan pers sebagai lembaga professional (control social). 3). Pemilik media jangan memanfaatkan dan memperalat perusahaan pers miliknya ke ranah politik praktis. 5). Dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, upayakan tetap berpegang pada prinsip dan etika profesi jurnalistik. 6). Wartawan mesti meningkatkan kapasitas dan kualitas produk jurnalistiknya, menaati kode etik wartawan, dan tidak membawa profesi ke ranah politik praktis. 7). Melaporkan kepala daerah atau pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi media dan wartawan dalam menjalankan profesinya, ke Komisi Informasi Publik (KIP), polisi dan ombusman pada level pemerintahan tertentu.Kata Kunci: Pers Lokal, Problematika, Kontestasi Pemilukada.
PROBLEMATIKA PERS LOKAL DALAM MENGHADAPI KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT Dianto, Icol
Islamic Communication Journal Vol 3, No 2 (2018): Edisi Juli - Desember
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2018.3.2.2942

Abstract

AbstractLocal press problems in facing the contestation of the election of Regional Heads in West Sumatra Province can be grouped into two broad lines: first, the local press is dragged into a conflict of interest in the election of the Regional Head including 1) The Press supports one candidate pair, 2). Incitement of the success team, 3). The interests of media owners and stakeholders in media companies. Second, the intervention of the Regional Head towards local media includes 1). Change the Regional Head changes journalists, 2). Contract termination threats and 3). Media blockade. As for the solution to the problem, an alternative solution can be proposed that: 1). Re-guided Law Number 40 of 1999 concerning Press. 2). Balancing the press as a business industry with the press as a professional institution (social control). 3). The media owner should not use and manipulate his press company into the realm of practical politics. 5). In establishing cooperation with local governments, strive to stick to the principles and ethics of the journalistic profession. 6). Journalists must increase the capacity and quality of journalistic products, adhere to journalists' code of ethics, and not bring the profession into the realm of practical politics. 7). Report regional heads or parties who attempt to intimidate the media and journalists in carrying out their profession, to the Public Information Commission (KIP), police and Ombudsman at certain levels of government.Keywords: Local Press, Problems, Pemilukada Contestation. AbstrakProblematika pers lokal dalam menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan pada dua garis besar: yaitu pertama, pers lokal terseret dalam konflik kepentingan pemilihan Kepala Daerah meliputi 1) Pers mendukung salah satu pasangan calon, 2). hasutan tim sukses, 3). kepentingan pemilik media dan pemangku kewenangan pada perusahaan media. Kedua, intervensi Kepala daerah terhadap media lokal meliputi 1). berganti Kepala Daerah berganti wartawan, 2). ancaman putus kontrak dan 3). blokade media. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut, dapat diajukan alternative penyelesaiannya bahwa: 1). Mempedomani kembali Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 2). Menyeimbangkan antara pers sebagai industry bisnis dengan pers sebagai lembaga professional (control social). 3). Pemilik media jangan memanfaatkan dan memperalat perusahaan pers miliknya ke ranah politik praktis. 5). Dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, upayakan tetap berpegang pada prinsip dan etika profesi jurnalistik. 6). Wartawan mesti meningkatkan kapasitas dan kualitas produk jurnalistiknya, menaati kode etik wartawan, dan tidak membawa profesi ke ranah politik praktis. 7). Melaporkan kepala daerah atau pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi media dan wartawan dalam menjalankan profesinya, ke Komisi Informasi Publik (KIP), polisi dan ombusman pada level pemerintahan tertentu.Kata Kunci: Pers Lokal, Problematika, Kontestasi Pemilukada.
PROBLEMATIKA PERS LOKAL DALAM MENGHADAPI KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT Icol Dianto
Islamic Communication Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2018.3.2.2942

Abstract

AbstractLocal press problems in facing the contestation of the election of Regional Heads in West Sumatra Province can be grouped into two broad lines: first, the local press is dragged into a conflict of interest in the election of the Regional Head including 1) The Press supports one candidate pair, 2). Incitement of the success team, 3). The interests of media owners and stakeholders in media companies. Second, the intervention of the Regional Head towards local media includes 1). Change the Regional Head changes journalists, 2). Contract termination threats and 3). Media blockade. As for the solution to the problem, an alternative solution can be proposed that: 1). Re-guided Law Number 40 of 1999 concerning Press. 2). Balancing the press as a business industry with the press as a professional institution (social control). 3). The media owner should not use and manipulate his press company into the realm of practical politics. 5). In establishing cooperation with local governments, strive to stick to the principles and ethics of the journalistic profession. 6). Journalists must increase the capacity and quality of journalistic products, adhere to journalists' code of ethics, and not bring the profession into the realm of practical politics. 7). Report regional heads or parties who attempt to intimidate the media and journalists in carrying out their profession, to the Public Information Commission (KIP), police and Ombudsman at certain levels of government.Keywords: Local Press, Problems, Pemilukada Contestation. AbstrakProblematika pers lokal dalam menghadapi kontestasi pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan pada dua garis besar: yaitu pertama, pers lokal terseret dalam konflik kepentingan pemilihan Kepala Daerah meliputi 1) Pers mendukung salah satu pasangan calon, 2). hasutan tim sukses, 3). kepentingan pemilik media dan pemangku kewenangan pada perusahaan media. Kedua, intervensi Kepala daerah terhadap media lokal meliputi 1). berganti Kepala Daerah berganti wartawan, 2). ancaman putus kontrak dan 3). blokade media. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut, dapat diajukan alternative penyelesaiannya bahwa: 1). Mempedomani kembali Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 2). Menyeimbangkan antara pers sebagai industry bisnis dengan pers sebagai lembaga professional (control social). 3). Pemilik media jangan memanfaatkan dan memperalat perusahaan pers miliknya ke ranah politik praktis. 5). Dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, upayakan tetap berpegang pada prinsip dan etika profesi jurnalistik. 6). Wartawan mesti meningkatkan kapasitas dan kualitas produk jurnalistiknya, menaati kode etik wartawan, dan tidak membawa profesi ke ranah politik praktis. 7). Melaporkan kepala daerah atau pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi media dan wartawan dalam menjalankan profesinya, ke Komisi Informasi Publik (KIP), polisi dan ombusman pada level pemerintahan tertentu.Kata Kunci: Pers Lokal, Problematika, Kontestasi Pemilukada.
Ideological and media discourse study of Nasrudin Joha's political article Icol Dianto; Andi Faisal Bakti; Iding Rosyidin
Islamic Communication Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2021.6.2.8140

Abstract

Nasrudin Joha's ideology and discourse were one of the attempts to compensate for the dominance of rulers and capitalists. The criticism developed by Nasrudin Joha built the consciousness of the oppressed. With that awareness, Nasrudin Joha mobilized the oppressed to form a unified Islamic political identity and establish a caliphate system in Indonesia. This research aims to analyze Nasrudin Joha's strategy in building the ideology of the caliphate system and proclaiming it through social media. The authors used qualitative research methods in the field of mass media and used critical discourse analysis. The focus of his study was ideology and discourse in an article written by Nasrudin Joha on an online media platform. The results of this study found that Joha had used the theory of active reception to the readers. Joha positioned himself as the opposition and voiced the aspirations of the oppressed. In developing ideology and discourse about the caliphate system, Joha has similarities with the flow of Marxism, namely the resistance of the oppressed. On the other hand, Joha has a tendency to follow post-Marxist notions of freedom and oppose the oppression of the regime and capitalist groups.
Co-Authors Ali Amran Andi Faisal Bakti Bin Don, Abdul Ghafar Dalimunthe, Tua Efendi, Erwin Fikri, Sholeh Hariya Toni Harum, Wanda Wirada Hasan Sazali Hasibuan, Irna Amelia Hasibuan, Nurharisyah Iding Rosyidin Kartika, Rini Fatma Khusairi, Abdullah Lubis, Nursaidah Lubis, Rido Hamdani Moh. Faisol Mohd. Rafiq Muhammad Ridwan Lubis Muttaqien, Muhammad Khaerul Nasution, Ikhwan Nasution, Leli Asyuro Ningsih, Lesnida Rafiq, Mohd. Replita, Replita Siregar, Martua Haholongan Siregar, Nurfitriani M. Siregar, Riska Aminah Siregar, Rizka Aminah Syaifullah, Hamli