Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DALAM SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI UNSUR KTUN (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.SMD) Amus, Mico Kurnia; Kotijah, Siti; Paselle, Ennos
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Law and Public Policy
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.768

The article discusses the elements of KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) based on the Indonesian Law No. 5 of 1986 and Law No. 9 of 2004. KTUN is a written decision issued by a government agency or official that contains legal actions based on applicable laws and regulations, is concrete, individual, and final, and has legal consequences for individuals or legal entities. The article also presents a case study of a land dispute in Balikpapan, Indonesia, where the plaintiff filed a lawsuit under the Law No. 5 of 1986 to declare the disputed KTUN invalid. The defendant, the Head of the Balikpapan Land Office, issued a building permit that overlapped with the plaintiff's land ownership. The court ruled in favor of the plaintiff, declaring the defendant's building permit null and void and ordering the defendant to revoke it. The court's decision met all the elements of KTUN, including a written decision, issued by a government agency, based on applicable laws and regulations, concrete, individual, and final, and with legal consequences for the parties involved. The article emphasizes the importance of understanding the elements of KTUN, maintaining legal certainty, following applicable laws and regulations, respecting court decisions, and submitting lawsuits appropriately. The article concludes that the court's decision in the Balikpapan land dispute case is an example of how element of KTUN can facilitate the settlement of disputes and ensure legal certainty.

Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat Hardiman, Yogi; Kotijah, Siti; Sina, La
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 1: Mulawarman Law Review - June 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v4i1.48

Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, dibenarkan sebagai bentuk perwujudatan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesi dan diakui proses itu oleh kepolisia sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini,yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing oleh kepolisian Kutai Timur. Penyelesaian adat atas tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat oleh Suku dayak wehea berdasarkan hukum adat itu,menjadi dasar pihak kepolisian memberlakukan penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur. Penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur merupakan role model dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya ini menjadi lebih mudah, murah, dan tidak berbelit-belit, dan memberi kepastian hukum kepada korban dan pelaku tindak pidana pelanggaran ringan.

Bullying dan Strategi Coping : Studi Komparasi remaja awal dan Remaja Akhir di Desa Dlanggu Mojokerto Kotijah, Siti; Sumiatin, Titik; Anggraini, Jelita Nur Ariza; Hidayati, Virly Ana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18625

Bullying merupakan masalah sosial yang banyak terjadi di kalangan remaja, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial remaja. Strategi coping yang digunakan oleh remaja dalam menghadapi bullying menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana dampak negatif bullying dapat diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena bullying dan strategi coping yang diterapkan oleh remaja awal (usia 12-15 tahun) dan remaja akhir (usia 16-18 tahun). Desain penelitian menggunakan Komparatif (membandingkan perbedaan strategi coping antara remaja awal dan remaja akhir dalam menghadapi pengalaman bullying). Sampel penelitian terdiri dari 60 remaja yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 30 remaja awal dan 30 remaja akhir, yang dipilih secara acak dari beberapa kelas di SMA Al hidayah Dlanggu. Pengumpulan data menggunakan Kuesioner yang terdiri dari dua bagian utama: pertama, pertanyaan mengenai pengalaman bullying yang dialami oleh remaja, dan kedua, skala yang mengukur jenis strategi coping yang digunakan, seperti strategi problem-focused coping, emotion-focused coping, dan avoidance coping. Kuesioner ini disusun berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai bullying dan coping. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi bullying pada remaja awal (12-15 tahun) cenderung mengalami bullying lebih sering di lingkungan sekolah, sementara remaja akhir (16-18 tahun) lebih banyak menghadapi bullying di dunia maya, seperti media sosial dan platform komunikasi daring. Penggunaan strategi coping yang digunakan pada remaja awal lebih sering menggunakan strategi emotion-focused coping, seperti menyendiri dan menghindari situasi yang menekan. Mereka juga cenderung mencari dukungan emosional dari teman sebaya dan keluarga. Pada remaja akhir lebih cenderung menggunakan problem-focused coping, seperti berbicara dengan pihak berwenang (guru atau orang tua) dan mencari solusi praktis terhadap masalah bullying yang mereka hadapi. Namun, beberapa remaja akhir juga melaporkan penggunaan strategi avoidance coping, seperti menarik diri dari lingkungan sosial atau menghindari interaksi di media sosial. Terdapat perbedaan yang signifikan antara remaja awal dan remaja akhir dalam hal strategi coping. Remaja awal lebih mengandalkan coping berbasis emosi dan cenderung menghindari masalah, sedangkan remaja akhir lebih aktif dalam mencari solusi konkret dan melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA DALAM SENGKETA PERTANAHAN DITINJAU DARI UNSUR KTUN (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.SMD) Amus, Mico Kurnia; Kotijah, Siti; Paselle, Ennos
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2024): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v5i1.768

The article discusses the elements of KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) based on the Indonesian Law No. 5 of 1986 and Law No. 9 of 2004. KTUN is a written decision issued by a government agency or official that contains legal actions based on applicable laws and regulations, is concrete, individual, and final, and has legal consequences for individuals or legal entities. The article also presents a case study of a land dispute in Balikpapan, Indonesia, where the plaintiff filed a lawsuit under the Law No. 5 of 1986 to declare the disputed KTUN invalid. The defendant, the Head of the Balikpapan Land Office, issued a building permit that overlapped with the plaintiff's land ownership. The court ruled in favor of the plaintiff, declaring the defendant's building permit null and void and ordering the defendant to revoke it. The court's decision met all the elements of KTUN, including a written decision, issued by a government agency, based on applicable laws and regulations, concrete, individual, and final, and with legal consequences for the parties involved. The article emphasizes the importance of understanding the elements of KTUN, maintaining legal certainty, following applicable laws and regulations, respecting court decisions, and submitting lawsuits appropriately. The article concludes that the court's decision in the Balikpapan land dispute case is an example of how element of KTUN can facilitate the settlement of disputes and ensure legal certainty.

The Effect of H₂SO₄ Catalyst and Electric Voltage on Hydrogen Gas Production via the Electrolysis of Distilled Water Kotijah, Siti; Adanisa, Difa; Redjeki, Sri
G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan Vol 9 No 3 (2025): G-Tech, Vol. 9 No. 3 July 2025
Publisher : Universitas Islam Raden Rahmat, Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/gtech.v9i3.6880

Hydrogen is an environmentally friendly alternative energy source with great potential in the renewable energy sector. One efficient method for hydrogen production is water electrolysis, which can be influenced by catalyst concentration and applied electric voltage. This study aims to analyze the effect of varying H₂SO₄ concentrations and electric voltage on hydrogen production via water electrolysis. The concentrations used were 0.05 M, 0.075 M, 0.1 M, 0.25 M, and 0.5 M, while the applied voltages were 16 V, 18 V, 20 V, 22 V, and 24 V. Constant parameters included 500 mL of distilled water and a 2-minute hydrogen collection time. Gas analysis using Gas Chromatography-Thermal Conductivity Detector (GC-TCD) showed hydrogen detection at a retention time of 2.88 minutes. The highest hydrogen content, 11.143% mol, was achieved at 0.075 M H₂SO₄ and 24 V, with a maximum gas volume of 0.000659 m³. Based on RSNI ISO 14687:2019, the minimum fuel-grade hydrogen requirement is 50% mol. Therefore, further optimization is necessary to improve efficiency. Future studies are recommended to explore alternative catalysts, extend electrolysis time, or modify electrodes, as well as include tests without catalysts to evaluate reaction sustainability and compare hydrogen yields with and without catalytic influence.

Mental Health and Quality of Life for Health Workers During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review Kotijah, Siti; Wahyuni, Lutfi
Psychiatry Nursing Journal (Jurnal Keperawatan Jiwa) Vol. 4 No. 1 (2022): March, 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/pnj.v4i1.33569

Background: COVID-19, a strain of the coronavirus that causes acute respiratory syndrome, first appeared in the Chinese city of Wuhan and quickly spread throughout the world in early 2020. The COVID-19 pandemic has changed health care systems around the world and affected the mental health of healthcare workers and their quality of life.Aim: to review the existing scientific evidence regarding mental health and quality of life of health workers during the COVID-19 pandemic. Methods: This study was taken from the pubmed, ScienceDirect, and Ebsco databases identified between December 2019 to July 2021 and was limited to peer-reviewed research written in English, quantitative research on mental health and quality of life with a cross sectional approach. Articles that fit the criteria are then analyzed using the critical appraisal tool that is appropriate for results of the research. Results: The results showed an increase in mental disorders, including stress, anxiety, depression, and PTSD in health workers. This is caused by several factors, namely 1) stressors that contribute to the work environment 2) work pressure components, 3) epidemic components, 4) family-related components. This condition can affect the quality of life of health workers. Conclusion: Research evaluating the direct and indirect association of mental disorders on the mental health of healthcare professionals is urgently needed to improve treatment, mental health care planning and for preventive measures during a potential next pandemic.

Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat Hardiman, Yogi; Kotijah, Siti; Sina, La
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 4 No 1: Mulawarman Law Review - June 2019
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, dibenarkan sebagai bentuk perwujudatan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesi dan diakui proses itu oleh kepolisia sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penelitian ini,yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus Suku Dayak Wehea Desa Nehes Liah Bing oleh kepolisian Kutai Timur. Penyelesaian adat atas tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat oleh Suku dayak wehea berdasarkan hukum adat itu,menjadi dasar pihak kepolisian memberlakukan penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur. Penerapan restoratif justice terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kutai Timur merupakan role model dalam proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya ini menjadi lebih mudah, murah, dan tidak berbelit-belit, dan memberi kepastian hukum kepada korban dan pelaku tindak pidana pelanggaran ringan.

PEMENUHAN HAK POLITIK MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM PEMILIHAN UMUM Pakpahan, Gilberd Marada; Hidayah, Rahmawati Al; Ventyrina, Ine; Kotijah, Siti
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v8i1.7017

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, pertama, dia ingin menjawab dua hal. Pertama, kedudukan masyarakat yang menganut sistem hukum di Indonesia. Kedua, penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik masyarakat yang meyakini pemilihan umum di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan doktrin normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder dan data primer sebagai dasar penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Fokus penelitian ini adalah melindungi, mengatur, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak pemeluk agama yang pelaksanaannya berbelit-belit dalam hal administrasi kependudukan yang menghambat pemeluk agama untuk mendapatkan hak politiknya, pemerintah tidak memberikan KTP Elektronik melainkan memberikan Formulir C-4 kepada pemeluk agama. dijadikan sebagai Data Pemilih, serta permasalahan minimnya pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan pemeluk agama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat yang menganut kepercayaan belum terakomodasi secara maksimal dan penuh hak-hak konstitusionalnya.

Gambaran Konsep Diri Pengguna Media Sosial Pada Remaja: Systematic Review Kotijah, Siti; Ramadina, Rizma Dwi; Dianova, Vivi Uma
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10337

atar Belakang: Penggunaan media sosial di kalangan remaja saat ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi akan dianggap ketinggalan zaman. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial saat ini telah menimbulkan berbagai dampak psikologis bagi remaja, salah satunya adalah terganggunya harga diri. Maksud dan Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran harga diri pengguna media sosial di SMA Al-Hidayah Dlanggu Mojokerto.Metode: Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik non-probability sampling khususnya purposive sampling. Variabel penelitian diukur menggunakan skala harga diri yang terdiri dari 17 item. Jumlah sampel sebanyak 60 orang yang mengikuti penelitianHasil: Hasil penelitian menunjukkan tingkat harga diri pada pengguna media sosial di di SMA Al-Hidayah Dlanggu Mojokerto berada pada tingkat tinggi dengan jumlah 43 orang (71,6%). Harga diri yang dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan tidak ada perbedaan yang begitu berbeda yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Jika ditinjau dari jenis kelamin, durasi atau waktu, status atau jenis pekerjaan, media sosial yang banyak digunakan, dan sumber koneksi maka gambaran harga diri pada pengguna media dosial di SMA Al-Hidayah Dlanggu Mojokerto berada pada kategori tinggi.Kesimpulan: Penggunaan media sosial yang berorientasi pada orang lain dapat mempengaruhi harga diri. Dengan demikian, perlu adanya penelitian tentang penggunaan media sosial secara positif dan mengkaji hubungan antar aspek yang menyebabkan remaja melakukan perbandingan sosial.

Sosialisasi Hukum Agraria: Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Bukit Biru Lasah, Benidiktus; Samudra, Ferry Pungkas; Rahma, Indah Anggun; Rikiansyah, Rikiansyah; Fattah, Abdul; Rizki, Rizki; Mangngelo, Clarissa Tambing; Purba, Eva Ferawati; Putri, Indah Rosshiana; Sihotang, Bertha Uli; Kotijah, Siti
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 4 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i4.1798

Land disputes remain prevalent in Indonesia, including in transmigration areas, largely due to limited public understanding of legal frameworks. In Bukit Biru Village, mapping conducted by ATR/BPN in 2022 revealed overlaps between transmigrants’ land ownership rights (Hak Milik) and corporate cultivation rights (Hak Guna Usaha/HGU), creating legal uncertainty and potential conflicts. This program aimed to enhance community legal awareness and provide solutions for resolving land disputes in accordance with applicable regulations. The method employed was Participatory Rural Appraisal (PRA), a participatory approach that actively engages villagers in exploring their social, economic, and environmental conditions. The outcomes indicated an increased understanding among community members of their land rights and obligations, as well as available dispute resolution options both non-litigation, such as mediation and administrative remedies through BPN, and litigation through the Administrative Court (PTUN). Such legal awareness programs can serve as a model for community empowerment in addressing land disputes constructively and sustainably.ABSTRAKSengketa tanah masih sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah transmigrasi, akibat lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Di Kelurahan Bukit Biru, hasil pemetaan ATR/BPN tahun 2022 menunjukkan adanya tumpang tindih antara Hak Milik warga transmigran dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan solusi penyelesaian sengketa tanah sesuai ketentuan hukum. Metode yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yaitu metode partisipatif yang melibatkan masyarakat desa secara aktif untuk menggali informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban atas tanah serta alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan upaya administratif di BPN, maupun litigasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kegiatan sosialisasi hukum semacam ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi sengketa tanah secara konstruktif dan berkelanjutan.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search