Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.664
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Prioris Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Student Scientific Creativity Journal Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Progressive Law and Legal Studies Strata Law Review Student Research Journal Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Artemis Law Journal Petitum Law Journal Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum & Pembangunan Journal of Exploratory Dynamic Problems
Josef M Monteiro
Faculty Of Law, Nusa Cendana University
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : journal of exploratory dynamic problems

 1 
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Kota Kupang Dengan Kepolisian Resort Kupang Kota Dalam Penertiban Dan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal Di Kawasan Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Yohanes Bernardus Djawan; Josef Mario Monteiro; Mario AprioAlmit Lawung
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian antara Pemerintah Kota Kupang dengan Polres Kupang Kota dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016, serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah dilaksanakan secara terencana melalui operasi penertiban gabungan yang berhasil mengamankan lebih dari 1,2 ton minuman keras ilegal. Namun, efektivitas penegakan aturan di lapangan belum berjalan optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kesenjangan antara regulasi dengan implementasi operasional, keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti alat deteksi, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Diharapkan Pemerintah Kota Kupang dan Polres Kupang Kota dapat meningkatkan sinergi kelembagaan, memperkuat kapasitas aparat, melengkapi sarana operasional, serta memperluas sosialisasi guna mengoptimalkan pengendalian minuman beralkohol ilegal secara berkelanjutan.
Pelaksanaan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumba Barat Dalam Pengembangan Sistem Informasi Wisata Berbasis Website Ditinjau Dari Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumba Barat Lucky Suryananda Inangele; Josef Mario Monteiro; Jenny Ermalinda
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2021, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual dan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 30 informan dan responden (Kepala Dinas, staf teknis Diskominfo, serta masyarakat/wisatawan) yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Diskominfo Kabupaten Sumba Barat dalam pengembangan sistem informasi wisata berbasis website belum berjalan secara optimal dan masih berada pada tahap dasar, yaitu sebatas penyediaan kanal publikasi umum melalui website Pemkab (sumbabaratkab.go.id) tanpa didukung platform sistem informasi wisata yang terintegrasi, spesifik, dan komprehensif. Kondisi ini disebabkan oleh lima faktor penghambat utama yang saling berkaitan: 1) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) teknis di bidang pemrograman dan tingginya rotasi mutasi operator; 2) lemahnya koordinasi dan keterbukaan data dari Dinas Pariwisata selaku produsen data; 3) keterbatasan sarana dan prasarana berupa wilayah blank spot internet dan kendala listrik; 4) keterbatasan anggaran khusus pengembangan sistem; serta 5) rendahnya literasi digital masyarakat yang lebih cenderung menggunakan media sosial daripada portal resmi pemerintah. Diperlukan regulasi yang lebih mengikat, alokasi anggaran khusus, peningkatan kompetensi teknis SDM, serta sinergi lintas sektoral untuk mewujudkan sistem informasi wisata terpadu di Kabupaten Sumba Barat.
Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola Berbasis Website Oleh Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Sumba Barat Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fun Gerson Uta Dappa Nokko; Josef Mario Monteiro; Yonas S.O Benu
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 28 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan narasumber terkait, serta studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Budaya Pasola berbasis website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat secara normatif telah sejalan dengan tugas penyelenggaraan informasi publik. Namun, efektivitas operasionalnya belum optimal karena platform yang tersedia masih bersifat informatif statis sederhana, belum dilengkapi fitur interaktif, dan belum didukung oleh pangkalan data (database) terintegrasi. Faktor-faktor utama yang menghambat pelaksanaan sistem informasi tersebut meliputi: (1) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah tenaga ahli IT maupun pemahaman muatan budaya lokal; (2) keterbatasan anggaran dan ketidakmerataan infrastruktur jaringan internet (blank spot); (3) kelemahan sistem pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual; (4) belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi lintas instansi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta lembaga adat; serta (5) rendahnya tingkat literasi digital dan kuatnya keterikatan masyarakat pada pola komunikasi tradisional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pengembangan platform pangkalan data terpadu, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sinergi kelembagaan dan sosialisasi kepada masyarakat guna mewujudkan efektivitas pengelolaan sistem informasi kebudayaan secara berkelanjutan.
Pelaksanaan Fungsi Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mengelola Aset Tanah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Arthur Alexandro Elim; Josef Mario Monteiro; Rafael Rape Tupen
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola aset tanah di wilayah Tanah Bajadex Kelapa Lima Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPAD Provinsi NTT telah berupaya merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan serta pengamanan aset tanah sesuai siklus Barang Milik Daerah (BMD). Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum belum optimal akibat beberapa faktor penghambat utama, yaitu: (1) keterbatasan jumlah dan beban kerja Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur; (2) klaim kepemilikan dan okupasi lahan oleh sekitar 175 kepala keluarga (masyarakat); serta (3) belum tuntasnya penyelesaian dokumen legalitas formal berupa sertifikat hak atas tanah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, percepatan sertifikasi melalui sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta penempuhan jalur musyawarah persuasif maupun penegakan hukum secara terpadu.
Co-Authors Agnes Doortji Rema Andhika Dimaz Pratama Angi Arthur Alexandro Elim Baoh, Gregorius J Carlos Manuel O. Mbiru Charla Sinatra Cyrilius W.T Lamataro Cyrilius W.T. Lamataro Cyrilius Wilton Taran Lamatoro Dintania Rambu Lohi Pani Dwi Sari Rambu Andu Uma Ndjurumbaha Esda Gracia Hina Kanni Eufronius Gole Fatmawati Fatmawati Frely Anugrah Day Gabriella Vanesa Mamoh Gerson Uta Dappa Nokko Hernimus Ratu Udju Hukapati, Umbu Yabbu Ignastio Julian Molle Imanuel V Listanto Ivan Ndun Jendriensi Tiara H. Lagu Jenny Ermalinda Lamataro, Cyrilius W T Lawung, Mario A Lucky Suryananda Inangele Maria Susanti Dalima Mario A Lawung Mario A. Lawung Mario AprioAlmit Lawung Marlyani Anita Seran Marlyani Anita Seran Megi Octaviana Radji Mira Dida, Isa Mesakh Ndelo, Heryanto H Ngana, Debi Ndai Pello, Jimmy Petrus Realino Ahas Rafael Rape Tupen Rafael Rape Tupen Rema, Agnes D Saryono Saryono Saryono Yohanes Sergius Fantura Feriyanto Siti Ainul Kholipah Tupen, Rafael Rape Umbu Kudu Katauhi Mila Wahye Elisabeth Hunga Yohanes Bernardus Djawan Yonas S.O Benu Yosef Franklin Estrada