Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Agroland : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati Tadris: Jurnal keguruan dan Ilmu Tarbiyah Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Conference on Global Resource Conservation Techno LPPM PROSEDING SEMINAR UNSA RATU ADIL RECHTSTAAT Sriwijaya Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Rampai Jurnal Hukum Justicia Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Muhammad Andri; Sumarwoto Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
Efektifitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Pandemi Covid-19 Sumarwoto, Sumarwoto
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 1 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v1i1.1661

Abstract

Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia dan hampir di seluruh belahan dunia. Wabah Covid-19 ini memberikan dampak bagi masyarakat yaitu berdampak pada sektor kestabilan ekonomi, sosial hingga berdampak pada sektor pendidikan. Pemerintah dalam rangka mengatasi atau mengurangi persebaran virus Corona menerapkan kebijakan pembatasan sosial (sosial distancing). Dengan adanya kebijakan dari pemerintah itu maka sangat berpengaruh bagi kestabilan ekonomi karena banyak usaha yang harus mendapatkan kerugian yang besar dikarenakan arus produksi dan distribusi menjadi terhambat. Tidak dapat dihindari dampak wabah virus corona juga memberikan dampak bagi sektor pendidikan.Kebijakan pembatasan sosial yang lebih cenderung kepada pembatasan fisik (physical distancing) ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi harus melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang digunakan fasilitas daring (dalam jaringan). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui daring tersebut perlu kita kaji apakah efektif atau tidak.
TINJAUAN SOSIOLOGIS PADA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SURAKARTA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Herwin Sulistyowati herwin; Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara; Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.235

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pengaturan sanksi pidana terhadap para pelaku pekerja seks komersial di Kota Surakarta dalam perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris atau non doktrinal, dengan melakukan studi lapangan dan observasi kepada para pekerja seks komersial dan juga instansi yang bertugas untuk menangani para pekerja seks komersial khususnya di Kota Surakarta. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara jelas tentang sanksi bagi para pelaku pekerja seks komersial, melainkan hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara pekerja seks komersial atau yang biasa disebut sebagai mucikarinya saja. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk menangani dan mengatasi permasalahan pekerja seks komersial tersebut dengan menegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Eksploitasi Seksual Komersial.
PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME Mohammad Zainul Arifin; Sumarwoto; Bintara Sura Priambada
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme. Serta untuk mengetahui seperti apa pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Penanganan tindakan terorisme. Metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan terorisme sudah jelas sesuai fakta hukum dinegara Indonesia dan tidak  dapat diganggu gugat lagi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 3 Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP).
PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR STUDI PUTUSAN NOMOR 210/PDT.G/2021/PA.KRA Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Dwi Kurniawan; Sumarwoto Sumarwoto; Putri Maha Dewi Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan ini adalah mengetahui tentang Penerapan Hukum dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraianusia dini pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra. Hasil Penelitian bahwa penerapan hukum yang digunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra dengan jenis putusan vertek, karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Metodejenis penelitian Hukum Normatif ,penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunderdengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisa data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi guna memecahkan masalah yang dihadapi. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatifyaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.Kesimpulan;permasalahan ekonomi menjadi hal utama dalam kasus dan dari pihak penggugat yang masih berusia dini belum siap dengan keaadan tersebut sehingga memutukan untuk bercerai dengan umur pernikahan belum genap satu tahun.
IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK USIA DINI : DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi) Renaldy Khrisna Nurdiyanto; Yudhi Widyo Armono; Sumarwoto Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemntasi putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi. dan untuk mengetahui faktor yang mendasari ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif karena penelitian menggunakan ketetapan undang-undang tentang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pengumpulan data menggunakan dengan cara menhgumpulkann dan menghimpun dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data berupa kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, literatur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian ini adalah Implemntasi putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi mengacu pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Implemntasi putusan hakim yang digunakan Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ialah salah satunya pasal 49 ayat (1); (2) UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2006. Implemntasi putusan hakim yang mendasari dikabulkanya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi karena terjadinya penolakan KUA terlebih dahulu terhadap dispensasi pernikahan dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan.Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) KHI. akan tetapi memberikan dispensasi atau kelonggran atas permohonan kepada pemohon. Dalam dikabulkanya permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim melihat fisik dan mental dari anak pemohon layak atau tidaknya melangsungkan pernikahan. Karena sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan yang sah untuk memberi izin tentang dispensasi perkawinan.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PEWARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA Hasbullah Ali; Sumarwoto Sumarwoto; Yudhi Widyo Armono
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11104

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peralihan hak atas tanah berdasarkan pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan mengetahui dengan jelas mengenai faktor-faktor penghambat dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya, juga dari perspektif empiris yaitu pelaksanaannya oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta, sehingga dapat dilihat apakah sudah mempunyai keserasian antara peraturan yang bersifat normative dengan implementasi di lapangan.Demikian juga dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu meneliti data sekunder yang berasal dari literatur dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yaitu wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Kota Surakarta. Hasil penelitian Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan dibuktikan dengan surat wasiat yang dibuat oleh kepala desa atau kelurahan, tetapi bisa juga dengan pembuatan akta tanah yang dihadapkan PPAT, sedangkan kegiatan dalam permohonan hak atas tanah harus dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena warisan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta oleh petugas dimaksimalkan yang melakukan kegiatan pelayanan pensertipikatan tanah hingga menjadi sertifikat dengan jaminan kepastian hukum.Faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah warisan yaitu masyarakat merasa enggan untuk persertifikatan tanahnya, karena biaya yang menurut mereka cukup tinggi, tetapi dengan adanya peraturan yang baru termuat dalam PP No. 24 Tahun 1997 pasal 2 mengenai asas yang dipakai dalam pendaftaran tanah, dimana dalam pasal ini disebutkan bagi pihak-pihak yang memerlukan.
AKIBAT PERKAWINAN SIRI MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH MENJADI UU NO 16 TAHUN 2019: (Studi di Desa Karangwuni RT 01 RW 03 Karangwuni Polokarto Kabupaten Sukoharjo) Ghalih Wahyu Setiyadi; Sumarwoto Sumarwoto; Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11105

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab qobul.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan melakukan perkawinan siri yang dapat menimbulkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut, dan solusi untuk istri dan anak untuk mendapatkan hak-hak yang ditimbulkan akibat perkawinan siri. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk mengumpulkan data yang berada dilapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu kesatuan yang melahirkan suatu keluarga sebagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh hukum tertulis (hukum negara) dan hukum adat.Undang-undang negara yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Di sisi lain, aturan adat tidak tertulis yang mengatur perkawinan sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tetap tidak berubah.Perkawinan siri di bawah tangan tentang hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, masyarakat memiliki dua penafsiran tentang hakikat nikah siri. Pertama, nikah siri didefinisikan sebagai akad nikah yang tidak dicatatkan pada otoritas pencatatan nikah; namun syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan wali yang sah dari wanita tersebut
PEMBERANTASAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) Sumarwoto Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 11 No. 2 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i2.11206

Abstract

Banyaknya rangkaian peristiwa pemboman yang dilakukan oleh terorisme di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut bagi masyarakat luas, yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan dengan dunia internasional. Terorisme dapat didefinisikan sebagai sebuah aksi kekerasan terencana dengan motivasi tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan dalam terorisme bisa terjadi terhadap negara atau terhadap kelompok tertentu. Aksi terorisme bertujuan untuk intimidasi atau memaksakan kepentingan tertentu karena dianggap cara lain sudah tidak mungkin dilakukan. Metode penelitian bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polda Jateng. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data dari kepustakaan dan lapangan melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya. hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses penyidikan mengacuh pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Upaya yang dilakukan yaitu upaya represif serta Penanggulangan kejahatan secara preventif.
PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sragen ) Dora Sari Ramadhani; Sumarwoto Sumarwoto; Imam Al Ghozali Wulakada
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12201

Abstract

Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemiliknya atau perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur dalam KUHP yang terdapat pada pasal 362-367. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dilakukan oleh anak. Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang mempunyai wewenang dalam melakukan proses penuntutan. Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penuntutan terhadap orang dewasa. Oleh karena itu tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pelaku anak oleh Kejaksaan Negeri Sragen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan data dan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan studi dokumen. Analisa data menggunakan data kualitatif dengan metode interaktif.Hasil penlitian menunjukan bahwa: penuntutan adalah Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal pelaksanaan penuntutan tindak pidana pencurian terhadap pelaku anak jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam penuntutan yang pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan kewenangan, kewajiban dan hak kejaksaan. Mulai dari KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Co-Authors Adnianty Surya Ahmad Khisni Andrie Irawan Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Bintara Sura Priambada Danang Catur Wijayanto Dearahma Melindasari Dora Sari Ramadhani Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih HANDITYA, BINOV Hasbullah Ali Herwin Sulistyowati, SH,MH Ifrani, Ifrani Imam Al Ghozali Wulakada Imam Hanafi Mahalia Dwita Budiastuti Mahmutarom HR Mahmutarrom Mahmutarrom Maryana Maryana Maryana Maryana, Maryana Mofit Eko Poerwanto Mohammad Zainul Arifin Muhammad Andri Prayoga, Harjuna Kukuh Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Dwi Kurniawan Putri Maha Dewi, S.H., M.H Putri, Eva Nur Khaya Renaldy Khrisna Nurdiyanto Romadhon, Faisal Ali Sipangkar, Silvana Delima Soeharto Soeharto Sri Mulyono Suprayitno Suprayitno Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara Yudhi Widyo Armono