Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Agroland : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Biota: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati Tadris: Jurnal keguruan dan Ilmu Tarbiyah Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Proceeding International Conference on Global Resource Conservation Techno LPPM PROSEDING SEMINAR UNSA RATU ADIL RECHTSTAAT Sriwijaya Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Rampai Jurnal Hukum Justicia Journal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN PUPUK KALIUM DALAM PENINGKATAN HASIL TANAMAN TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.) Sumarwoto Sumarwoto; Mahalia Dwita Budiastuti; Maryana Maryana
Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Vol 18, No 3 (2011)
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.091 KB)

Abstract

The experiment of applying several kinds of media compositions and doses of KCl fetilizer aimed to determine media composition and potassium doses best for tomato plant (Lycopersicon esculentum Mill.) growth and yield. This experiment was conducted on February until Juny 2011 at “Balai Benih Induk Hortikultura” farm (± 625 m above sea level), Ngipiksari, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. The experiment used a Completely Randomized Factorial Design with three replications. The first factor was kinds of planting media composition (v/v/v): M1 =soil:goat faeces:sand (1:1:1); M2= soil:goat faeces:sand (2:1:1); and M3= soil:goat faeces:sand (1:1:2). The second factor was doses of potassium: D1 = KCl 75 kg ha-1; D2 = KCl 100 kg ha-1; = KCl 125 kg ha-1; and D4 = KCl 150 kg ha-1. The results of experiment showed that there is significant interaction between media compositions and doses of potassium on plant dry weight, and fruit diameter and thick. The M2D3 treatment resulted in highest contens of vit. C while the M2D2 in sugar content. The M1D1, M2D3, M3D2, and M3D3 treatments produced better taste than the others. The vegetatif growth (plant height, flowering time and harvest time) was only significantly affected by the media composition while the fruit yield by potassium fertilizer in which largest yield was found in the D3 treatment (3.75 g plant-1).
The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia Sumarwoto Sumarwoto; Mahmutarom HR; Ahmad Khisni
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2703

Abstract

Radicalism is a paradigm to make a fundamental change in accordance with the understanding of the ideology adopted and believed. In general, the government and the society believe that terrorism is a phenomenon that cannot be easily eliminated. Deradicalization program essentially comes from the assumption that radicalism is the “root” of terrorism. Therefore, a concrete action as an effort to fight against terrorism will be (more) effective through deradicalization. The essence of deradicalization is to change the understanding (re-interpretation) of the paradigm that is considered wrong and “misleading”. The prevention of terrorism through the concept of deradicalization is a proactive action and requires caution because Indonesian society is plural and vulnerable to pluralism against social conflict. Thus, its application must be equipped by knowledge and understanding of  the development and patterns of terrorism and must be guided by the applicable legislations. This descriptive-analytic study applied statute approach, conceptual approach, historical approach and philosophical approach to investigate the legal issues under study. The collected data were analyzed by using qualitative juridical analysis method and the results are then presented thoroughly, systematically and in a integrated way in order to obtain clarity of the problem. The results showed that radicalism is an extreme idea to make a fundamental change based on subjective and exclusive ideological interpretations. Meanwhile, deradicalization is a pattern of handling terrorism which is essentially a process of reinterpretation of “deviated” beliefs or paradigms through efforts to reassure radical groups not to use violence (terror) as well as to create a sterile environment from radical movements which are “the root” of the growth of terrorism in Indonesia. Konsep Deradikalisasi dalam upaya Pencegahan Aksi Terorisme di Indonesia Radikalisme merupakan paradigma untuk melakukan suatu perubahan fundamental sesuai dengan pemahaman ideologi yang dianut dan diyakini . Pemerintah dan masyarakat pada umumnya meyakini bahwa (aksi) terorisme merupakan fenomena yang tidak mudah dihilangkan begitu saja. Program deradikalisasi hakikatnya berangkat dari asumsi bahwa radikalisme merupakan “akar” dari aksi-aksi terorisme. Oleh karenanya, bentu konkrit sebagai upaya memerangi terorisme akan (lebih) efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah merubah pemahaman (re –interpretasi) atas paradigma yang dianggap keliru dan sesat “menyesatkan”.  Pencegahan terorisme dengan konsep deradikalisasi adalah tindakan proaktif serta membutuhkan kehati-hatian karena masyarakat Indonesia yang plural dan rentan kemajemukan terhadap konflik sosial. Upaya pemecahan masalah dalam deradikalisasi antara lain harus mengetahui dan memahami perkembangan dan pola tindak pidana terorisme sebagai bentuk penanggulangan  terorisme serta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis serta pendekatan filosofis. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, kemudian menyusun  secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi demi memperoleh kejelasan masalah.  Hasil penelitian menunjukan bahwa radikalisme merupakan gagasan ekstrim yaitu melakukan suatu perubahan secara fundamental menurut interpretasi ideologi secara subjektif dan eksklusif. Deradikalisasi merupakan pola penanganan terorisme yang hakekatnya merupakan proses re-interpretasi atas keyakinan atau paradigma “menyimpang” melalui upaya meyakinkan (kembali) terhadap kelompok-kelompok radikal untuk tidak menggunakan dan meninggalkan kekerasan (teror) , serta menciptakan lingkungan yang steril dari gerakan radikal yang merupakan akar penyebab tumbuhnya gerakan radikal (terorisme) di Indonesia.
AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro; Sumarwoto; Danang Catur Wijayanto
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: jika, permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan; Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama; Perkawinan Sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah menurut hukum. Sedangkan jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan agama, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan; Tidak dapat melangsungkan perkawinan.
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Andri, Muhammad; Sumarwoto, Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
Civic Education in the 21st Century: A Bibliometric Analysis of Scholarly Trends Sumarwoto, Sumarwoto; Handitya, Binov; Soeharto, Soeharto
Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol 9 No 2 (2024): Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tadris.v9i2.23435

Abstract

The purpose of this study was to analyze the evolving landscape of civic education in the 21st century through a comprehensive bibliometric analysis of scholarly trends. VOSviewer was utilized for its ability to effectively visualize data in the form of maps. The analysis focuses on two key aspects: trends in research based on keywords, titles, and abstracts, and the geographical distribution of research activity across countries. The results highlight the top five countries leading in civic education research: the United States, the United Kingdom, Germany, Australia, and Spain, with Indonesia ranked 32nd. The findings emphasize the need for continued development in civic education policies and practices globally, particularly addressing disparities in lower-ranked countries. This study contributes to understanding how civic education can be effectively implemented and researched, offering insights for policymakers and educators to strengthen civic education systems worldwide. The practical implications of these findings suggest that policymakers and educators can leverage these insights to design civic education programs that are both contextually relevant and capable of bridging existing educational gaps.
PERFORMANCE OF GROWTH AND YIELD CAYENNE PEPPER (Capsicum frutescens L.) WITH DOSAGE OF NPK AND MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG) FERTILIZER Maryana, Maryana; Sumarwoto, Sumarwoto; Sipangkar, Silvana Delima
Journal TECHNO Vol. 8 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogayakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/journal techno.v8i1.7348

Abstract

The demand for cayenne pepper always increases every year along with the increase in population. To increase the yield of cayenne pepper, among others, through fertilization by giving doses of NPK and monosodium glutamate (MSG) fertilizers. The purpose of the study was to determine the best dose of NPK and MSG fertilizer on the growth and yield of cayenne pepper plants. The research was carried out at the Practical Garden of the Faculty of Agriculture, UPN "Veteran" Yogyakarta in August - December 2021. The study used a factorial completely randomized design with 4 replications. The first factor is the dose of NPK fertilizer with levels: NPK fertilizer dose of 1.5 g/plant, and 3.0 g/plant. The second factor with the level: monosodium glutamate dose includes no MSG 0 g/plant; 2.5 g/plant; 5.0 g/plant; and 7.5 g/plant. The results showed that there was no interaction between the dose of NPK fertilizer and monosodium glutamate (MSG) on the growth and yield of cayenne pepper. The dose of NPK fertilizer 3 g/plant and MSG 5 g/plant can provide the best growth and yield of cayenne pepper including number of leaves, number of fruit per plant, total number of fruit per plant and total fruit weight per plant.
Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam Sumarwoto, Sumarwoto; Irawan, Andrie; Putri, Eva Nur Khaya
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.648

Abstract

Abstract This research was conducted with the aim of finding out the role and position of wills in the process of dividing inheritance based on civil inheritance law and Islamic inhertance law in Indonesia. The method used is normative research. By collecting primary data by studying decision documents and secondary data obtained through the library which includes books and legislation. The results of research and analysis show that a will is one way of inheriting based on civil inheritance law and Islamic inhertance law. Wills are important in inheritance law because they provide flexibility and freedom to the testator to determine who and how much of the shares are given according to their wishes. Keywords; Will, civil inheritance law, Islamic inhertance law Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran serta kedudukan wasiat dalam proses pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normative. Dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi dokumen putusan dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa bahwa wasiat merupakan salah satu cara mewaris berdasarkan hukum waris perdata dan juga hukum waris Islam. Wasiat menjadi penting dalam hukum waris dikarenakan wasiat memberikan fleksibelitas dan kebebasan kepada pewaris untuk mengatur siapa saja dan berapa banyak bagian yang diberikan sesuai kehendaknya. Kata Kunci; Wasiat, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam
Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Sragen Sumarwoto, Sumarwoto; Prayoga, Harjuna Kukuh
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.653

Abstract

Abstract This study aims to find out how the Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Theft Crimes in the Sragen Police Jurisdiction and the factors that hinder it. The research method applied is an empirical method, with data collection techniques including interviews and literature studies. The data consists of primary data obtained through interviews, as well as secondary data derived from references such as relevant laws and regulations. Data analysis was carried out qualitatively with a descriptive approach. This research was conducted at the Sragen Police Bhabinkamtibmas. The results of the research and analysis show that the high theft rate in Sragen Regency requires the active role of Bhabinkamtibmas in increasing public awareness about security. Bhabinkamtibmas plays an important role in preventing crime through a preemptive, preventive, and repressive approach, including counseling, patrolling, supervision, and handling of crime cases. However, there are several obstacles that interfere with the effectiveness of the role of Bhabinkamtibmas, such as limited resources, funds, facilities, community support, and coordination between agencies. To overcome these obstacles, it is necessary to increase training, collaboration with the community, use of technology, and regular evaluation so that Bhabinkamtibmas can be more effective in creating a safe and comfortable environment. Keywords: Bhabinkamtibmas, Prevention, Crime, Theft Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Sragen serta factor yang menjadi penghambatnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode empiris, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari referensi seperti peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bhabinkamtibmas Polres Sragen. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Tingginya angka pencurian di Kabupaten Sragen memerlukan peran aktif Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan. Bhabinkamtibmas berperan penting dalam mencegah kejahatan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, termasuk penyuluhan, patroli, pengawasan, dan penanganan kasus kejahatan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu efektivitas peran Bhabinkamtibmas, seperti keterbatasan sumber daya, dana, sarana, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu peningkatan pelatihan, kolaborasi dengan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan evaluasi rutin agar Bhabinkamtibmas dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Pencegahan, Tindak Pidana, Pencurian
Tinjauan HukumPerdata Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Dunia Digital Romadhon, Faisal Ali; Sumarwoto, Sumarwoto
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i3.659

Abstract

Abstract The purpose of this study is: To find out the civil law regulation about unfair business competition in the digital world. To find out the consequences of civil law in the event of unfair business competition in the digital world. To find out civil legal remedies against unfair business competition practices in the digital world. This research is a normative legal research with research data sources from primary data and secondary data (literature studies). The results of the research that have been collected are then analyzed qualitatively. The results of this research are the results of research and discussion, so the author can conclude that civil legal regulations regarding unfair business competition in the digital world, especially in e-commerce, shopee and tiktokshop, have been in accordance with Law Number 5 of 1999 and Civil Law regarding unlawful acts, but Tokopedia which does not apply Article 7 of Law Number 5 of 1999 causes legal consequences that have an impact on the practice of business competition practices Unhealthy is monopoly, market control and dominant position which is an element of negligence and deliberateness in civil law in unlawful acts. Therefore, with the existence of these legal consequences, Law Number 5 of 1999 established ICC to supervise the practice of unfair business competition with legal remedies that can be taken by the public through non-litigation channels. Keywords: E-Commerce, Civil Law, Unfair Business Competition Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perdata tentang persaingan usaha tidak sehat di dunia digital. Untuk mengetahui akibat hukum perdata apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat di dunia digital. Untuk mengetahui upaya hukum perdata terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat dalam dunia digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penilitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengaturan secara hukum perdata mengenai persaingan usaha tidak sehat di dunia digital terutama pada e – commerce shopee dan tiktokshop telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum melainkan Tokopedia yang tidak menerapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebabkan akibat hukum yang berdampak pada praktik praktik persaingan usaha tidak sehat yakni monopoli, penguasaan pasar dan posisi dominan yang pada unsur kelalaian dan kesengaajaan pada hukum keperdataan dalam perbuatan melawan hukum. Maka dengan adanya akibat hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membentuk KPPU untuk mengawasi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dengan upaya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat dengan jalur non litigasi. Kata Kunci: E-Commerce, Hukum Perdata, Persaingan Usaha Tidak Sehat
Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen) Sumarwoto, Sumarwoto; Adnianty Surya; Aris Setyo Nugroho
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i1.1027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-court dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan di Pengadilan Agama Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court telah meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan fitur-fitur seperti e-filling, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, dan persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi waktu, biaya, dan beban administrasi. Pada tahun 2024, 50% perkara di Pengadilan Agama Sragen telah diproses melalui e-court, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya literasi digital di kalangan masyrakat. Untuk mengatasi hal ini, Pengadilan Agama Sragen telah menyediakan fasilitas pojok e-court dan melakukan sosialisasi melalui media sosial. Secara keseluruhan, e-court telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan asebilitas dan pemahaman masyarakat terhadap sistem ini.
Co-Authors Adnianty Surya Ahmad Khisni Andrie Irawan Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Bintara Sura Priambada Danang Catur Wijayanto Dearahma Melindasari Dora Sari Ramadhani Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih Wahyu Setiyadi Ghalih HANDITYA, BINOV Hasbullah Ali Herwin Sulistyowati, SH,MH Ifrani, Ifrani Imam Al Ghozali Wulakada Imam Hanafi Mahalia Dwita Budiastuti Mahmutarom HR Mahmutarrom Mahmutarrom Maryana Maryana Maryana Maryana, Maryana Mofit Eko Poerwanto Mohammad Zainul Arifin Muhammad Andri Prayoga, Harjuna Kukuh Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Pringgo Dwi Kurniawan Pringgo Dwi Kurniawan Putri Maha Dewi, S.H., M.H Putri, Eva Nur Khaya Renaldy Khrisna Nurdiyanto Romadhon, Faisal Ali Sipangkar, Silvana Delima Soeharto Soeharto Sri Mulyono Suprayitno Suprayitno Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara Yudhi Widyo Armono