Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

PERAN KOMPOSISI MEDIA TANAM DAN PUPUK KALIUM DALAM PENINGKATAN HASIL TANAMAN TOMAT (Lycopersicon esculentum Mill.) Sumarwoto Sumarwoto; Mahalia Dwita Budiastuti; Maryana Maryana
Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Vol 18, No 3 (2011)
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.091 KB)

Abstract

The experiment of applying several kinds of media compositions and doses of KCl fetilizer aimed to determine media composition and potassium doses best for tomato plant (Lycopersicon esculentum Mill.) growth and yield. This experiment was conducted on February until Juny 2011 at “Balai Benih Induk Hortikultura” farm (± 625 m above sea level), Ngipiksari, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. The experiment used a Completely Randomized Factorial Design with three replications. The first factor was kinds of planting media composition (v/v/v): M1 =soil:goat faeces:sand (1:1:1); M2= soil:goat faeces:sand (2:1:1); and M3= soil:goat faeces:sand (1:1:2). The second factor was doses of potassium: D1 = KCl 75 kg ha-1; D2 = KCl 100 kg ha-1; = KCl 125 kg ha-1; and D4 = KCl 150 kg ha-1. The results of experiment showed that there is significant interaction between media compositions and doses of potassium on plant dry weight, and fruit diameter and thick. The M2D3 treatment resulted in highest contens of vit. C while the M2D2 in sugar content. The M1D1, M2D3, M3D2, and M3D3 treatments produced better taste than the others. The vegetatif growth (plant height, flowering time and harvest time) was only significantly affected by the media composition while the fruit yield by potassium fertilizer in which largest yield was found in the D3 treatment (3.75 g plant-1).
The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia Sumarwoto Sumarwoto; Mahmutarom HR; Ahmad Khisni
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v7i1.2703

Abstract

Radicalism is a paradigm to make a fundamental change in accordance with the understanding of the ideology adopted and believed. In general, the government and the society believe that terrorism is a phenomenon that cannot be easily eliminated. Deradicalization program essentially comes from the assumption that radicalism is the “root” of terrorism. Therefore, a concrete action as an effort to fight against terrorism will be (more) effective through deradicalization. The essence of deradicalization is to change the understanding (re-interpretation) of the paradigm that is considered wrong and “misleading”. The prevention of terrorism through the concept of deradicalization is a proactive action and requires caution because Indonesian society is plural and vulnerable to pluralism against social conflict. Thus, its application must be equipped by knowledge and understanding of  the development and patterns of terrorism and must be guided by the applicable legislations. This descriptive-analytic study applied statute approach, conceptual approach, historical approach and philosophical approach to investigate the legal issues under study. The collected data were analyzed by using qualitative juridical analysis method and the results are then presented thoroughly, systematically and in a integrated way in order to obtain clarity of the problem. The results showed that radicalism is an extreme idea to make a fundamental change based on subjective and exclusive ideological interpretations. Meanwhile, deradicalization is a pattern of handling terrorism which is essentially a process of reinterpretation of “deviated” beliefs or paradigms through efforts to reassure radical groups not to use violence (terror) as well as to create a sterile environment from radical movements which are “the root” of the growth of terrorism in Indonesia. Konsep Deradikalisasi dalam upaya Pencegahan Aksi Terorisme di Indonesia Radikalisme merupakan paradigma untuk melakukan suatu perubahan fundamental sesuai dengan pemahaman ideologi yang dianut dan diyakini . Pemerintah dan masyarakat pada umumnya meyakini bahwa (aksi) terorisme merupakan fenomena yang tidak mudah dihilangkan begitu saja. Program deradikalisasi hakikatnya berangkat dari asumsi bahwa radikalisme merupakan “akar” dari aksi-aksi terorisme. Oleh karenanya, bentu konkrit sebagai upaya memerangi terorisme akan (lebih) efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah merubah pemahaman (re –interpretasi) atas paradigma yang dianggap keliru dan sesat “menyesatkan”.  Pencegahan terorisme dengan konsep deradikalisasi adalah tindakan proaktif serta membutuhkan kehati-hatian karena masyarakat Indonesia yang plural dan rentan kemajemukan terhadap konflik sosial. Upaya pemecahan masalah dalam deradikalisasi antara lain harus mengetahui dan memahami perkembangan dan pola tindak pidana terorisme sebagai bentuk penanggulangan  terorisme serta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis serta pendekatan filosofis. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, kemudian menyusun  secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi demi memperoleh kejelasan masalah.  Hasil penelitian menunjukan bahwa radikalisme merupakan gagasan ekstrim yaitu melakukan suatu perubahan secara fundamental menurut interpretasi ideologi secara subjektif dan eksklusif. Deradikalisasi merupakan pola penanganan terorisme yang hakekatnya merupakan proses re-interpretasi atas keyakinan atau paradigma “menyimpang” melalui upaya meyakinkan (kembali) terhadap kelompok-kelompok radikal untuk tidak menggunakan dan meninggalkan kekerasan (teror) , serta menciptakan lingkungan yang steril dari gerakan radikal yang merupakan akar penyebab tumbuhnya gerakan radikal (terorisme) di Indonesia.
AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR Anggie Agesti Ningrum Tyas Moro; Sumarwoto; Danang Catur Wijayanto
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dengan dikabulkan ataupun ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis Hakim tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: jika, permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Wonogiri berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan; Dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama; Perkawinan Sah, sehingga status anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan dengan penetapan dispensasi perkawinan tetap sah menurut hukum. Sedangkan jika permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan agama, maka akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi perkawinan; Tidak dapat melangsungkan perkawinan.
UNDERSTANDING THE SCIENCE OF GLOBAL WARMING AND ITS HEALTH IMPACTS: QUALITATIVE STUDY Sri Mulyono; Putri Maha Dewi; Sumarwoto Sumarwoto; Herwin Sulistyowati; Imam Hanafi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Due to its potential effects on health, global warming is a pressing environmental problem that has received much attention recently. This qualitative study aims to get experts' perspectives on the science behind global warming and its effects on health. Ten experts in climate change, public health, and environmental science participated in semi-structured interviews to gather the data. A thematic approach was used to analyze the data, which involved coding the data for themes and sub-themes. The examination uncovered that a worldwide temperature alteration is fundamentally brought about by human exercises, especially the outflow of ozone-depleting substances. The effects of a dangerous atmospheric deviation include an expanded commonness of respiratory infections, cardiovascular sicknesses, heat-related diseases, and emotional well-being issues. Additionally, the experts emphasized the disproportionate impact of global warming on vulnerable populations, such as low-income communities, indigenous groups, and developing nations. To relieve the impacts of a worldwide temperature alteration, the specialists recommended a few procedures, including decreasing ozone-depleting substance outflows, advancing energy productivity and environmentally friendly power, executing a green framework, and expanding public mindfulness and training. However, they also acknowledged the difficulties of implementing these strategies, especially in the face of political and economic obstacles. In general, this study offers valuable insights into the science of global warming and the effects it has on health. According to the findings, immediate action is required to address the effects of global warming on health, particularly in vulnerable populations. The study emphasizes the significance of interdisciplinary collaborations and the necessity for policymakers to place public health at the forefront of strategies for reducing the effects of climate change and adapting to it.
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Andri, Muhammad; Sumarwoto, Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Andri, Muhammad; Sumarwoto, Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
Civic Education in the 21st Century: A Bibliometric Analysis of Scholarly Trends Sumarwoto, Sumarwoto; Handitya, Binov; Soeharto, Soeharto
Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah Vol 9 No 2 (2024): Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tadris.v9i2.23435

Abstract

The purpose of this study was to analyze the evolving landscape of civic education in the 21st century through a comprehensive bibliometric analysis of scholarly trends. VOSviewer was utilized for its ability to effectively visualize data in the form of maps. The analysis focuses on two key aspects: trends in research based on keywords, titles, and abstracts, and the geographical distribution of research activity across countries. The results highlight the top five countries leading in civic education research: the United States, the United Kingdom, Germany, Australia, and Spain, with Indonesia ranked 32nd. The findings emphasize the need for continued development in civic education policies and practices globally, particularly addressing disparities in lower-ranked countries. This study contributes to understanding how civic education can be effectively implemented and researched, offering insights for policymakers and educators to strengthen civic education systems worldwide. The practical implications of these findings suggest that policymakers and educators can leverage these insights to design civic education programs that are both contextually relevant and capable of bridging existing educational gaps.
PERFORMANCE OF GROWTH AND YIELD CAYENNE PEPPER (Capsicum frutescens L.) WITH DOSAGE OF NPK AND MONOSODIUM GLUTAMATE (MSG) FERTILIZER Maryana, Maryana; Sumarwoto, Sumarwoto; Sipangkar, Silvana Delima
Journal TECHNO Vol. 8 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogayakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/journal techno.v8i1.7348

Abstract

The demand for cayenne pepper always increases every year along with the increase in population. To increase the yield of cayenne pepper, among others, through fertilization by giving doses of NPK and monosodium glutamate (MSG) fertilizers. The purpose of the study was to determine the best dose of NPK and MSG fertilizer on the growth and yield of cayenne pepper plants. The research was carried out at the Practical Garden of the Faculty of Agriculture, UPN "Veteran" Yogyakarta in August - December 2021. The study used a factorial completely randomized design with 4 replications. The first factor is the dose of NPK fertilizer with levels: NPK fertilizer dose of 1.5 g/plant, and 3.0 g/plant. The second factor with the level: monosodium glutamate dose includes no MSG 0 g/plant; 2.5 g/plant; 5.0 g/plant; and 7.5 g/plant. The results showed that there was no interaction between the dose of NPK fertilizer and monosodium glutamate (MSG) on the growth and yield of cayenne pepper. The dose of NPK fertilizer 3 g/plant and MSG 5 g/plant can provide the best growth and yield of cayenne pepper including number of leaves, number of fruit per plant, total number of fruit per plant and total fruit weight per plant.
Status Anak Pada Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sragen) Melindasari, Dearahma; Irawan, Andrie; Sumarwoto, Sumarwoto
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14204

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan tehnologi sekarang ini, masyarakat lebih terbuka tentang kehamilan sebelum pernikahan. Hamil sebelum pernikahan tidak lagi di pandang sebagai kesalahan atau malu seperti sebelumnya. Namun dalam agama Islam sebaiknya, hukum tetap menjadi hukum tidak merubah dari masa ke masa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana status anak pada pernikahan wanita hamil menurut hukum islam studi kasus di Kabupaten Sragen. 2) Bagaimana solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil. Adapun jenis penelitian metode yuridis empiris dengan metode wawancara dan dkajian pustaka. Penelitian ini disimpulkan para penghulu di kabupaten Sragen memilik pandangan status anak di pengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam. Solusi penghulu Kabupaten Sragen terkait status anak pada pernikahan wanita Hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya sesuai Kompilasi Hukum Islam dan Penerapan tersebut termasuk dalam maslahah mursalah yang berada ditingkat maslahah daruriyah dikarenakan menyangkut kehidupan manusia.
PERCERAIAN PADA PERKAWINAN USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR STUDI PUTUSAN NOMOR 210/PDT.G/2021/PA.KRA Pringgo Dwi Kurniawan, Pringgo Dwi Kurniawan; Sumarwoto, Sumarwoto; Putri Maha Dewi, Putri Maha Dewi
Justicia Journal Vol. 10 No. 2 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan ini adalah mengetahui tentang Penerapan Hukum dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraianusia dini pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra. Hasil Penelitian bahwa penerapan hukum yang digunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kra dengan jenis putusan vertek, karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Metodejenis penelitian Hukum Normatif ,penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunderdengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisa data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi guna memecahkan masalah yang dihadapi. Teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatifyaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.Kesimpulan;permasalahan ekonomi menjadi hal utama dalam kasus dan dari pihak penggugat yang masih berusia dini belum siap dengan keaadan tersebut sehingga memutukan untuk bercerai dengan umur pernikahan belum genap satu tahun.