Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.682
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Jurnal Riset Ekonomi Syariah Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series: Economics Studies Jurnal Riset Perbankan Syariah
Neng Dewi Himayasari
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok Erya Devita; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.165 KB) | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1364

Abstract

Abstract. The practice of buying and selling junk gold carried out in Kp. Lebak Lame, Cijengkol Village, Cilograng District, is a sale and purchase that does not meet sharia principles, there is a gap between theory and the phenomenon that occurs. The sale and purchase of junk gold is carried out by the junkyard and the seller in determining the price by the junkyard only by looking at the goods and determining the price. This study aims to clearly identify the process of buying and selling junk gold and to find out how fiqh muamalah reviews the practice of buying and selling junk gold in Kp. Lebak Lame, Cijengkol Village, Cilograng District. The research method used is qualitative, the approach used is descriptive analysis. This type of research data uses field research with primary and secondary data sources taken using data collection techniques with interviews, observation and documentation. From the results of the research, it can be found that the practice of buying and selling junk gold that occurs in Kp. Lebak Lame Cijengkol Village, Cilograng District is not appropriate or illegal according to muamalah fiqh because there are pillars and object requirements that are not fulfilled, namely goods can clearly be known. And the causes arising from the transaction contain elements of gharar. Then the sale and purchase becomes vanity, fasid. Abstrak. Praktik jual beli emas rongsok yang dilakukan di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng adalah jual beli yang belum memenuhi prinsip syariah, ada kesenjangan antara teori dan fenomena yang terjadi. Pelaksanaan jual beli emas rongsok yang dilangsungkan oleh perongsok dan penjual dalam penetapan harga oleh perongsok hanya dengan cara melihat lihat barang dan menentukan harganya. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dengan jelas proses jual beli emas rongsokan dan mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli emas rongsok di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan deskriptif analisis. Jenis data penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan sumber data primer dan sekunder yang diambil menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, dapat ditemukan yakni praktik jual beli emas rongsok yang terjadi di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng tidak sesuai atau tidak sah menurut fikih muamalah karena terdapat rukun dan syarat objek yang tidak terpenuhi yakni barang jelas dapat diketahui. Dan sebab yang ditimbulkan dari transaksinya mengandung unsur gharar. Maka jual beli tersebut menjadi bathil, fasid/rusak.
Analisis Maslahah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.309 KB) | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1389

Abstract

Abstract. BWM Ciganitri is here to provide qardh financing to the productive poor to open a business or develop their business. The presence of BWM Ciganitri to provide benefits to its customers. Maslahah is a very urgent matter in Islamic law, even as one of the methodologies for determining the law, which is often referred to as istislah. One of the istislah methodologies is maslahah mursalah. This study aims to determine the theory of maslahah mursalah in Islamic law, to determine the procedure for distributing qardh financing, to analyze maslahah mursalah in distributing qardh at BWM Ciganitri. In this study, the author uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of the study explain that maslahah mursalah is now a very effective method of applying law in Islamic law, because it can respond, respond to, and provide solutions to problems that occur. The qardh financing procedure at BWM Ciganitri is carried out by identifying, socializing, testing feasibility, pre PWK, PWK, HALMI. The procedure for distributing qardh financing distributed by BWM Ciganitri has indicated that it has produced benefits for its customers. Abstrak. BWM Ciganitri hadir memberikan pembiayaan qardh kepada masyarakat miskin produktif untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya. Hadirnya BWM Ciganitri untuk memberikan kemaslahatan, kepada nasabahnya. Maslahah merupakan hal sangat urgent dalam Hukum Islam, bahkan dijadikan salah satu metodologi penentuan hukum, yang sering disebut dengan istislah. Salah satu metodologi istislah adalah maslahah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori maslahah mursalah dalam Hukum Islam, untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan qardh, untuk menganalisis maslahah mursalah dalam penyaluran qardh di BWM Ciganitri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa maslahah mursalah kini menjadi metode penerapan hukum yang sangat efektif dalam hukum Islam, karena dapat merespon, menyikapi, dan memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Prosedur pembiayaan qardh di BWM Ciganitri dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mensosialiasikan, menuji kelayakan, pra PWK, PWK, HALMI. Prosedur penyaluran pembiayaan qardh yang disalurkan oleh BWM Ciganitri sudah mengindikasikan adanya menghasilkan maslahat bagi nasabahnya.
Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver Haritz Prasetya Rahmansyah; Neng Dewi Himayasari; Eva Fauziah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5363

Abstract

Abstract. Grab is one of the largest online-based transportation service companies in Indonesia. In Grab's remuneration system for drivers, there are incentives that become a source of additional income for drivers. Incentives themselves are additional work given by the company to employees with the aim of motivating them to improve their work. However, there are still problems in transparency in the incentive system that need to be reviewed by Fiqh Muamalah. The research method used is a qualitative method with empirical juridical approach, research techniques are done through interviews and questionnaires. Based on the review described in the discussion, it was concluded that the implementation of incentives on the Grab Driver application was carried out in accordance with PM 118 of 2018 concerning the implementation of special rental transportation which explained that the provision of incentive points and prizes would be given through the application. On the other hand, the points given are sometimes erratic and not in accordance with the provisions in the application, and the missions given are not in accordance with community activities, so that the driver becomes constrained to complete the incentive missions given. Based on the results of the analysis of the muamalah Fiqh review, it can be concluded that the provision of incentives by Grab drivers must implement transparency, and prohibit Gharar activities. Abstrak. Grab merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis online terbesar di Indonesia. Dalam sistem pengupahan Grab kepada driver terdapat insentif yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi driver. Insentif sendiri merupakan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan tujuan memberikan motivasi agar meningkatkan hasil kerjanya. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang terdapat pada transparansi dalam sistem insentif yang perlu ditinjau oleh Fiqih Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik penelitian yang di lakukan yaitu melalui wawancara dan kuisioner. Bedasarkan tinjauan yang dijelaskan di pembahasan disimpulkan bahwa, penerapan insentif pada aplikasi Grab Driver dijalankan sesuai dengan PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang dijelaskan bahwa, pemberian poin insentif serta hadiah akan diberkiran lewat aplikasi. Disisi lain poin yang diberikan terkadang tidak menentu dan tidak sesuai dengan ketentuan di aplikasi, serta misi yang diberikan tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat, sehingga pihak driver menjadi terkendala untuk menyelesaikan misi insentif yang diberikan. Bedasarkan hasil analilis tinjauan fiqih muamalah yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian Insentif oleh pihak Grab Driver harus menerapkan transparansi, dan melarang kegiatan Gharar.
Tinjauan Fikih Muamalah Adabiyah terhadap Etika Pedagang dalam Menerapkan Denda All You Can Eat Firdha Luthfiyah Azhar; Eva Fauziyah; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5485

Abstract

Abstract. Fiqh Muamalah Adabiyah regulates the economic life of a Muslim, one of which is buying and selling activities. Business actors must pay attention to the ethics of traders in order to get blessings from Allah Swt. Buying and selling activities that are currently developing are buying and selling with the all you can eat concept, there are rules that apply in restaurants, namely fines if consumers do not finish the food they have prepared. Based on this, the researcher wants to discuss the ethics of traders in applying all you can eat fines, so that it can be seen whether the restaurant has implemented merchant ethics in the Adabiyah muamalah fiqh. The research method used is a qualitative research method with an empirical juridical approach, by conducting research directly at the Sumeragi Izakaya restaurant in Bandung. The application of fines has fulfilled four of the five aspects of the ethical principles of Islamic trade. One aspect that is not fulfilled is the aspect of benevolence because the restaurant does not provide information about prices directly. In addition, the restaurant has fulfilled six kinds of ethics and human nature in the Adabiyah muamalah fiqh, namely being fair, being tolerant, honest, pleasing each other, gentle and kind. However, there are things that are not appropriate, where consumers are not given a note of payment after paying a fine, this is not in accordance with the nature of trust which can reduce consumer confidence in the application of fines. Abstrak. Fikih Muamalah Adabiyah mengatur kehidupan ekonomi seorang muslim, salah satunya ialah dalam kegiatan jual beli. Pelaku usaha harus memperhatikan etika pedagang agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Kegiatan jual beli yang berkembang saat ini ialah jual beli dengan konsep all you can eat terdapat aturan yang berlaku di restoran yaitu dikenakan denda apabila konsumen tidak menghabiskan makanan yang telah diolahnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin membahas mengenai etika pedagang dalam menerapkan denda all you can eat, sehingga dapat diketahui apakah pihak restoran telah menerapkan etika-etika pedagang dalam fikih muamalah Adabiyah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian secara langsung di restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung. Penerapan denda telah memenuhi empat dari lima aspek prinsip etika perdagangan Islam. Satu aspek yang tidak terpenuhi adalah aspek kebajikan karena pihak restoran tidak memberikan informasi mengenai harga secara langsung. Selain itu, pihak restoran telah memenuhi enam macam etika dan sifat manusia dalam fikih muamalah Adabiyah yaitu adil, bersikap toleran, jujur, saling rida, lemah lembut serta baik. Namun terdapat hal yang tidak sesuai, dimana konsumen tidak diberikan nota pembayaran setelah membayar denda, hal ini tidak sesuai dengan sifat amanah yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penerapan denda.
Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syari'ah Dicky Raka Perdana; Eva Fauziah; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5740

Abstract

Abstract. Cooperatives are joint businesses that in carrying out their business activities involve all existing members as mutual cooperation as in the activities of a family. Currently, cooperatives have new regulations or rules contained in Article 86 of the Job Creation Law. There has been a law reform in this cooperative regulation. One of them is a new rule regarding sharia cooperatives, which previously did not have clear rules regarding this sharia cooperative. The purpose of this study is to find out the provisions of cooperatives in Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives and Article 86 of the Job Creation Law and their impact after the enactment of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The result of this research is that there are rules or regulations that are added and replaced in the new regulation, namely Article 86 of the Job Creation Law due to legal reforms so that it has an impact on Islamic cooperatives that are given more attention by the government. Abstrak Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secra gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Saat ini koperasi telah mempunyai regulasi atau aturan baru yang terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam aturan koperasi ini. Salah satunya terdapat aturan baru mengenai Koperasi syariah yang sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas mengenai koperasi syariah ini. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 86 Undnag-Undang Cipta kerja serta dampaknya setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru yaitu Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan telah adanya pembaharuan hukum sehingga berdampak pada koperasi syariah yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.
Hukum Penggunaan Aplikasi Modifikasi Viu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah Ananda Azizah Nur'ansory; Eva Fauziah; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7082

Abstract

Abstract. The problem raised was regarding the modified Viu application used by students which was the result of modifying the official Viu application without permission by providing premium features for free. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) What is the existing use of the modified Viu application for students? (2) What are the advantages and disadvantages of using the modified Viu application for students? (3) What is the law on using the modified Viu application according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Jurisprudence of Muamalah? Researchers used qualitative methods using a normative-empirical approach. The population selected in this study were students of the 18th batch of the Faculty of Sharia at Bandung Islamic University, totaling 137 people. Using the sampling technique, namely Non-Probability Sampling, the number of research samples was obtained by 7 students. Data collection techniques used in this study were interviews and literature studies. The data analysis technique used in this study was carried out through several stages, namely: data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this study are: There are disadvantages in addition to the benefits that students get and losses for the owner of the official Viu application. The use of the Viu modification application according to Law No. 8 of 1999 has violated several articles, namely 4 Paragraph (1) and Paragraph (3), Article 6 Paragraph (1), Article 7, and Article 8 Paragraph (1) and Paragraph (2). Meanwhile, based on Fikih Muamalah's review, the act of using the unofficial Viu modification application is considered an illegal act because the Viu modification application was obtained from stealing other people's assets in the form of the official Viu application. Abstrak. Permasalahan yang diangkat mengenai aplikasi modifikasi Viu yang digunakan oleh mahasiswa yang merupakan hasil dari memodifikasi aplikasi Viu yang resmi tanpa izin dengan memberikan fitur premium secara gratis. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana eksisting penggunaan aplikasi modifikasi Viu pada mahasiswa? (2) Apa keuntungan dan kerugian penggunaan aplikasi modifikasi Viu pada mahasiswa? (3) Bagaimana hukum penggunaan aplikasi modifikasi Viu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah?. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah angkatan ke-18 di Universitas Islam Bandung yang berjumlah 137 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Non Probability Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 7 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah: Terdapat kerugian selain keuntungan yang didapatkan mahasiswa dan kerugian bagi pemilik aplikasi Viu resmi. Penggunaan aplikasi modifikasi Viu menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 telah melanggar beberapa pasal yaitu 4 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, serta Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2). Sementara berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah perbuatan yang menggunakan aplikasi modifikasi Viu yang tidak resmi termasuk perbuatan haram karena aplikasi modifikasi Viu ini diperoleh dari hasil mencuri harta orang lain berupa aplikasi viu yang resmi.
Pendampingan Ibu Rumah Tangga dalam Mengelola Sampah Basah Menjadi Pupuk yang Bernilai Ekonomi Nanik Eprianti; Neng Dewi Himayasari; Ilham Mujahid
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 7 NOMOR 1 MARET 2023 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jppm.v7i1.9471

Abstract

Sampah merupakan sisa makanan atau barang yang dianggap tidak ada manfaatnya, sampah bisa menjadi sumber penyakit jika dibiarkan tanpa ada pengeloaan yang tepat. Namun jika sampah dikelola dengan baik, maka sampah akan memberikan manfaat untuk masyarakat. Salah satunya menjadi pupuk alami dalam menyuburkan tanah untuk tanaman dan sayuran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat pada sampah basah yang bernilai ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data ialah observasi dan study kepustakaan. Hasil penelitiaan ini menunjukan meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai manajemen sampah sehingga memberikan kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah yaitu menerapkan proses 3R (Reuse, Recycle dan Reduce) terhadap sampah, sehingga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis serta terciptanya  lingkungan hidup menjadi bersih, udara segar dan memberikan kesehatan bagi lingkungan masyarakat serta menambah pendapatan bagi masayarakat.
Paradigma Pengusaha Muslim terhadap Penyerapan Zakat Maal di Kabupaten Indramayu Mohammad Wildan Alghifari Zain; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.036 KB) | DOI: 10.29313/jrps.v1i2.1567

Abstract

Abstract. The background of this research is to explore the paradigm of Muslim entrepreneurs towards zakat maal in Indramayu Regency and how the absorption of potential muslim entrepreneurs zakat maal in Indramayu. This study use the theory of zakat according to Imam 4 Mazhab and the theory from Yusuf Qardhawi. The purpose of this study is to find out the paradigm of Muslim entrepreneurs in Indramayu Regency about zakat maal, also the reasons why Muslim entrepreneurs in Indramayu Regency manage their zakat not through amyl institutions, and the role of amyl towards optimizing zakat maal. The method is normative descriptive analysis with a qualitative approach. The results show that the understanding of Muslim entrepreneurs in Indramayu Regency about zakat maal is varied but the majority are still very lacking, there are several factors that cause Muslim entrepreneurs not to manage their zakat through amil zakat, including: still many people that touched by socialization, religiosity factors (understanding zakat maal), belief factors, and distance factors. The role of amyl towards optimizing zakat maal is to have socialization to villages in the "desa sadar zakat" program, conduct meetings with sub-district UPZs, and makes strategies related to optimizing the absorption of zakat maal itself. Abstrak. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami terkait paradigma pengusaha muslim terhadap zakat maal di Kabupaten Indramayu dan meneliti lebih jauh penyerapan potensi zakat maal pengusaha muslim di Indramayu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat menurut Imam 4 Mazhab dan teori zakat maal Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu tentang zakat maal, untuk mengetahui alasan pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu mengelola zakatnya tidak melalui lembaga amil, untuk mengetahui peran amil terhadap optimalisasi zakat maal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif normative dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman pengusaha muslim di Kabupaten Indramayu tentang zakat maal adalah bervariatif tetapi mayoritas masih sangat kurang, Adapun beberapa faktor penyebab pengusaha muslim tidak mengelola zakatnya melalui amil zakat, antara lain: masih banyak yang belum tersentuh sosialisasi, faktor religiusitas (pemahaman terkait zakat maal), faktor kepercayaan, dan faktor jarak. Dan peran amil terhadap optimalisasi zakat maal adalah telah dan terus melakukan sosialisasi ke desa-desa di dalam program “desa sadar zakat”, melakukan rapat dengan UPZ kecamatan, dan melakukan strategi terkait pengoptimalisasian penyerapan zakat maal itu sendiri
Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktik Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam Tesa Rosmala; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Perbankan Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2022, Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.573 KB) | DOI: 10.29313/jrps.v1i2.1570

Abstract

Abstract. Borrowing make it easier for humans to help each other. This study aims to describe the practice bank credit at X Syariah in the Ujung Jaya area, Sumedang Regency and to explain how murabahah bil wakalah contracts on the application of margins in lending and borrowing contracts. Syafi'iyyah and Hanabilah says, murabahah is a sale and purchase at a cost plus a profit of one dirham for every ten. The researcher uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results from the research are: bank credit for business capital specifically for underprivileged mothers, the payment system is every 2 weeks, the profit sharing system is the margin has been determined at the beginning of 30% debtors are required to save called Wadiah savings of 10% of the loan. Margin application is allowed as long as it does not conflict with Islamic law. The DSN-MUI fatwa on Murabahah explains that the application of margin is allowed and according to the Qur'an and Hadith explains that murabahah financing is allowed for profit with the agreement of both parties, namely the Bank and the customer without any coercion. Abstrak. Praktek Pinjam meminjam adalah memudahkan manusia dalam usaha tolong-menolong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek pinjam-meminjam pada X Syariah di daerah Ujung Jaya Kabupaten Sumedang dan menjelaskan bagaimana tinjauan akad murabahah bil wakalah terhadap penerapan marjin dalam akad pinjam-meminjam pada Bank X Syariah di daerah Ujung Jaya Kabupaten Sumedang. Menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar. Peneliti menggunakan Metode Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriftif. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian adalah: pinjam-meminjam untuk modal usaha dikhusukan kepada ibu-ibu prasejahtera, sistem pembayarannya 2 minggu sekali, sistemnya bagi hasil yaitu margin sudah ditentukan di awal sebesar 30% debitur diwajibkan untuk menabung yang dinamakan Tabungan wadiah sebesar 10% dari pinjaman tersebut. Penerapan Marjin diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah menjelaskan bahwa penerapan margin diperbolehkan dan menurut Al-Qur’an dan Hadist menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah diperbolehkan adanya keuntungan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah tanpa adanya paksaan.
Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver Haritz Prasetya Rahmansyah; Neng Dewi Himayasari
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 3, No. 1, Juli 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v3i1.1740

Abstract

Abstract. Grab is one of the largest online-based transportation service companies in Indonesia. Incentives themselves are additional work given by the company to employees with the aim of motivating them to improve their work. However, there are still problems in transparency in the incentive system that need to be reviewed by Fiqh Muamalah. The research method used is a qualitative method with empirical juridical approach, research techniques are done through interviews and questionnaires. Based on the review described in the discussion, it was concluded that the implementation of incentives on the Grab Driver application was carried out in accordance with PM 118 of 2018 concerning the implementation of special rental transportation which explained that the provision of incentive points and prizes would be given through the application. On the other hand, the points given are sometimes erratic and not in accordance with the provisions in the application, and the missions given are not in accordance with community activities, so that the driver becomes constrained to complete the incentive missions given. Based on the results of the analysis of the muamalah Fiqh review, it can be concluded that the provision of incentives by Grab drivers must implement transparency, and prohibit Gharar activities. Abstrak. Grab merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis online terbesar di Indonesia. Insentif sendiri merupakan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan tujuan memberikan motivasi agar meningkatkan hasil kerjanya. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang terdapat pada transparansi dalam sistem insentif yang perlu ditinjau oleh Fiqih Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik penelitian yang di lakukan yaitu melalui wawancara dan kuisioner. Bedasarkan tinjauan yang dijelaskan di pembahasan disimpulkan bahwa, penerapan insentif pada aplikasi Grab Driver dijalankan sesuai dengan PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang dijelaskan bahwa, pemberian poin insentif serta hadiah akan diberkiran lewat aplikasi. Disisi lain poin yang diberikan terkadang tidak menentu dan tidak sesuai dengan ketentuan di aplikasi, serta misi yang diberikan tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat, sehingga pihak driver menjadi terkendala untuk menyelesaikan misi insentif yang diberikan. Bedasarkan hasil analilis tinjauan fiqih muamalah yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian Insentif oleh pihak Grab Driver harus menerapkan transparansi, dan melarang kegiatan Gharar.
Co-Authors A. Harits Nu'man Ananda Azizah Nur'ansory Annisa Indrawati Annisa Nurul Fauziah Arban Baghiz Febrian Atih Rohaeti Dariah Atin Frihatiningrum Darman Puja Kurniawan desta dwi Dicky Raka Perdana Encep Abdul Rojak Erya Devita Esti Apriliani Permata Sari Eva Fauziah Eva Fauziyah Firdha Luthfiyah Azhar Haritz Prasetya Rahmansyah Hilwati Hindersah Ilham Mujahid Intan Nurachmi Intan Puspita Jeffri Yosep Simanjorang Liza Dzulhijjah M. Samsuri Mala Nurilmala Maulida, Ira Siti Rohmah Melani Nur Khuzaifah Mohammad Wildan Alghifari Zain Muhamad Naufal Al Dzikri Nadya Safitri Nandang Ihwanudin Nanik Eprianti Panji Adam Agus Putra Pius Suratman Kartasasmita Popon Srisusilawati Redi Hadiyanto Redi Hadiyanto Redi Hadiyanto Rose Fatmadewi Salma Almira Nurazizah Salwa Nabila Putri Siti Sayyidah Suryaningsih Tesa Rosmala Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan Udin Saripudin Yasmin Roudhotuljannah Yasmine Yohanes Andika Tjitrajaya Yovanka Graciela Zaini Abdul Malik