Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.123

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesian Journal of Halal Research Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal La Sociale International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Administrative and Environmental Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Medika: Medika Leges Privatae Leges Privatae

Lina Jamilah

Civil Law Department, Faculty Of Law Universitas Islam Bandung, Bandung

Author-ID : 3269342

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI dengan WNA menurut Hukum Positif Indonesia Reffa Rafelya; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. An agreement is an act in which one or more persons bind themselves to one or more persons. The conditions for the validity of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code "there is an agreement between those who bind themselves, the ability to make an engagement, the object of the agreement, and a lawful cause". In practice, there is a land lease agreement that lasts for life, namely in the land lease agreement dated January 5, 2005 where Mrs.Ida Ayu Eka, an Indonesian citizen as the owner of the lease, and Mr.Renehan Michael John, a foreign citizen as the tenant. So this study aims to find out and understand how the Land Lease Agreement with Unlimited Time Between Indonesian Citizens and Foreign Citizens According to Positive Law in Indonesia and to know and understand the legal consequences of Land Lease Agreements without a Time Limit between Indonesian Citizens and Foreign Citizens according to Positive Law in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications with qualitative analysis methods. The legal consequences of this agreement are invalid because they don’t meet the legal requirements of the agreement because they have violated the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code. If the conditions regarding a certain matter and a lawful cause (objective conditions) are not fulfilled, then an agreement is null and void, meaning that from the start it is considered that there is no agreement or is null and void. Abstrak. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata “adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal”. Pada perakteknya terdapat perjanjian sewa menyewa tanah hak milik yang dilangsungkan seumur hidup, yaitu pada perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 5 Januari 2005 dimana Nyonya Ida Ayu Eka, Warga Negara Indonesia selaku pemilik sewa dan Tuan Renehan Michael John, Warga Negara Asing selaku penyewa. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Hak Milik Tanpa Batas Waktu Antara WNI Dengan WNA Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Untuk mengetahui dan memahami Akibat Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Tanpa Batas Waktu Antara WNI Dan WNA menurut Hukum Positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan metode analisa secara kualitatif. Akibat Hukum dari perjanjian ini tidak valid karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena telah melanggar syarat obyektif Pasal 1320 KUHPerdata. Jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian atau batal demi hukum.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan Muhammad Fachrul Rozi; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Fiduciary Guarantee is regulated in Law No. 42 of 1999. Especially in Article 1 number 1 states that this fiduciary guarantee is the submission of property rights on the basis of trust in moving objects both tangible and intangible and non-moving objects especially buildings that cannot be burdened with dependent rights. In the event of a promise injury, there will be a process of execution of fiduciary guarantee objects contained in the fiduciary guarantee certificate that has the executive power as the court's decision that has permanent legal force stipulated in Article 15 of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The nature of the execution of Fiduciary Guarantee does not have to wait for the court's decision because the nature of the fiduciary certificate has the same legal force as the court's decision or inkracht. After the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019 creditors cannot carry out the execution of fiduciary guarantee objects on the basis of the executory title contained in the Fiduciary Guarantee certificate. Where this certainly makes concerns in the business world, especially financing institutions. This thesis writing aims to obtain results related to the execution of fiduciary bail objects after the birth of the Constitutional Court ruling and to get justice in the execution of fiduciary bail objects. This research study uses a normative juridical approach using analytical dedexriptive research specifications, data collection techniques used are literature methods using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis methods with qualitative normative. The result of this study is that the interpretation carried out by the Supreme Constitutional Court regarding Article 15 raises new problems that harm the creditors and justice that should have existed becomes un-implemented as it should be. Abstrak. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Khusunya pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaminan fidusia ini adalah penyerahan hak kepemilikan dengan dasar kepercayaan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam hal terjadinya cidera janji maka, akan terjadinya suatu proses eksekusi objek jaminan fidusia yang terkandung dalam sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial selayaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat dari pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tidak harus menunggu putusan pengadilan dikarenakan sifat sertifikat fidusia tersebut berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan atau inkracht. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas dasar titel eksekutorial yang terkandung dalam sertifikat Jaminan Fidusia. Dimana hal ini tentunya membuat kekhawatiran dalam dunia usaha khususnya lembaga pembiayaan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deksriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode Analisa data dengan normative kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwsannya penafsiran yang dilakukan oleh Mahakamh Konstitusi terkait Pasal 15 menimbulkan permasalahan baru yang merugikan pihak kreditur serta keadilan yang telah seharusnya ada menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Wanprestasi Developer atas Kepemilikan Apartemen Newton Bandung Dihubungkan dengan Buku IIII KUHPer Alfiyyah Salsabilah Furi; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstrak. Perjanjian di Indonesia masih mengacu pada ketentuan KUHPerdata yang harus dipenuhi dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian memiliki sifat terbuka, sehingga isi perjanjian itu bisa dilakukan sekehendak kedua belah pihak, bentuk dan isinya. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan sebagaimana Pasal Jual beli menurut ketentuan KUHPerdata Pasal 1457 . Dalam praktik terjadi perjanjian jual beli apartemen, di mana salah satunya mengingkari isi perjanjian tersebut yang selanjutnya disebut dengan Wanprestasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penentuan Wanprestasi Developer Apartemen Newton Residence dihubungkan dengan Buku III Kuhperdata dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 465/Pdt.G/2020.Pn.Bdg tentang wanprestasi. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode Analisa datanya adalah normative kualitatif. Hasil dari penilitian ini bahwa Penentuan Wanprestasi Developer Apartemen Newton, dihubungkan dengan Buku III KUHPer tidak memenuhi Pasal 1238 mengenai perjanjian yang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Unit Rumah Susun Newton Residence. Di mana dalam hal ini terjadinya wanprestasi mengenai objek perjanjiannya yakni dalam penyerahan 1 Unit Apartemen Newton Residence kepada Pengugat. Hal ini dimaksudkan bahwa agar perjanjian jual beli tersebut sah, haruslah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengenai wanprestasi terkait PPJB Newton Residence. Abstract. Agreements in Indonesia still refer to the provisions of the Civil Code which must be met with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The agreement has an open nature so that the contents of the agreement can be carried out at will by both parties, the form, and the content. A sale and purchase agreement is an agreement formed because one party has bound himself to surrender material rights and the other party is willing to pay the agreed price as stated in the Sale and Purchase Article according to the provisions of the Civil Code Article 1457. In practice, an apartment sale and purchase agreement occur, where one of them denies the contents of the agreement, hereinafter referred to as Default. The purpose of this study was to determine the Determination of Default for Developer Newton Residence Apartments related to Book III of the Civil Code and the Judge's Considerations in deciding case No. 465/Pdt.G/2020.Pn.Bdg regarding default. This research study uses a normative juridical approach using descriptive-analytical research specifications, the data collection technique used is the library method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and the method of data analysis is normative qualitative. The result of this research is that the Determination of Default for Newton Apartment Developers, related to Book III of the Criminal Code does not meet Article 1238 regarding the agreement based on the Sale and Purchase Agreement for Newton Residence Flats. Where in this case the occurrence of default regarding the object of the agreement, namely in the delivery of 1 Newton Residence Apartment Unit to the Plaintiff. This means that for the sale and purchase agreement to be valid, it must comply with Article 1320 of the Civil Code, and the judge's consideration in deciding this case is only based on the provisions of Article 1238 of the Civil Code regarding defaults related to PPJB Newton Residence.

Temenggung Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Suku Dayak dengan Perusahaan Kelapa Sawit Dihubungan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1960 UUPA Muhammad Raihan Ruddy; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract.The land is the most basic need of life, especially for indigenous peoples in remote areas who still rely on agriculture as their livelihood. The UUPA still recognizes the existence of customary land owned by indigenous peoples which are called ulayat land. The existence of communal land is recognized in Article 5 of the Basic Agrarian Law which explains that the agrarian law that applies to earth, water and space is customary law. The existence of ulayat land has been threatened with the arrival of an oil palm company that holds a Cultivation Right permit which causes the ulayat land of the Dayak tribe in Kalimantan to be eliminated because almost all of the ulayat land has not been registered, causing the rights to ulayat land to be weak, resulting in disputes that are difficult to resolve. So that it will be examined about the customary Tomenggung who have the rights and authority in resolving disputes over the customary land of the Dayak tribe which are tied to the UUPA and the consideration of the customary Tomenggung in resolving the dispute.The research uses a normative juridical approach which is based on secondary data research, in addition to research on primary data. This research is analytical descriptive, that is, it provides an overview of the customary head in customary land disputes. From the results of this study, efforts to settle amicably with the traditional Temenggung as intermediaries who have the authority to resolve a dispute with mediation efforts. The consideration of Temenggung Dayak Seruyan in resolving this dispute is the responsibility of the company for what is done to local customs. the existence of compensation to indigenous peoples is meant that land rights can be revoked, by providing appropriate compensation and according to the method regulated by law, to fulfil the requirements of the meaning of article 18 of the UUPA. Abstrak. Tanah adalah kebutuhan hidup yang paling mendasar terutama bagi masyarakat adat di daerah terpencil yang masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharianya. Dalam UUPA masih diakui adanya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat yang dinamakan tanah ulayat. Keberadaan talah ulayat diakui dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. keberadaan tanah ulayat telah terancam dengan datangnya perusahaan Kelapa Sawit yang mengantongi izin Hak Guna Usaha yang menyebabkan tanah ulayat suku Dayak di Kalimantan tersingkir karena hampir seluruhnya tanah ulayat belum terdaftar menyebabkan hak atas tanah ulayat menjadi lemah Sehingga menimbulkan persengketaan yang sulit penyelesaianya. Sehingga akan diteliti mengenai Temenggung adat yang memiliki hak dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah adat suku Dayak yang dikatikan dengan UUPA dan Pertimbangan Temenggung adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normative yang pendekatanya pada penelitian data sekunder, disamping penelitian terhadap data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diharpkan akan lebih memahami Upaya penyelesaian secara damai dengan Temenggung adat sebagai perantara yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan upaya mediasi. Pertimbangan Temenggung adat Dayak seruyan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah pertanggungjawaban dari pihak perusahaan atas apa yang diperbuat terhadap adat setempat. adanya ganti rugi kepada masyarakat adat ini dimaksudkan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang, agar terpenuhi syarat dari makna pasal 18 UUPA.

Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Muhamad Arsy Surya Saputra; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Marriage is the inner birth bond between a man and a woman Marriage is a bond born bathin between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Supreme Godhead. To achieve the goal of marriage, it should be done by an adult. In Article 2 shrimp law No. 16 of 2019 on changes to Law No. 1 of 1974 on marriage mentions that marriage is legal if according to their respective religions are valid. But if the candidates for religious differences, then the prospective spouses can apply to the local District Court, the application to the District Court must be proven by the rejection of the Population Office and civil records in the city. District Court Judges use the Precedent of Supreme Court decision No. 1400 K / pdt / 1986 in his ruling in the granting of marriage licenses of different religions in Indonesia. This method of approach is normative juridical, i.e. conducting a positive legal inventory of marriage. This type of research is qualitative research, which is data collection with the intention of interpreting the phenomenon of granting permission for the implementation of different religious marriages that occur. The research specification is descriptive analysis, which focuses on the judgment of judges in granting requests for the implementation of marriages of different religions. The purpose of this study is to find out the implementation of marriages of different religions. The results of the study showed that there is no regulation governing marriages of different religions so that judges in granting marriages of different religions assume a legal void, and judges use the Supreme Court decision No. 1400 K / pdt / 1986 in consideration of his ruling ABSTRAK. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan, hendaknya dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Pasal 2 Udang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika menurut agama nya masing-masing sah. Namun jika oara calon pasasangan terdapat perbedaan agama, maka para calon pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat, permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut harus di buktikan dengan adanya penolakan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil di kota tersebut. Hakim Pengadilan Negeri menggunakan Preseden putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam putusan nya dalam pemberian izin perkawinan beda agama di Indonesia. Metode pendekatan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan inventarisasi hukum positif tentang perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan maksud menafsirkan fenomena pemberian izin pelaksanaan perkawinan beda agama yang terjadi. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu memusatkan perhatian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama . Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama. Hasil penelitian menunujukan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama beranggapan adanya kekosongan hukum, dan hakim menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 dalam pertimbangan putusan nya

Mediasi dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Ditinjau dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Kompilasi Hukum Islam Muhammad Rafli Romadhon; Lina Jamilah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

In the provisions of the Marriage Law one of the breakups of marriage is through divorce, and specifically regulated in the mediation of divorce is stipulated in the provisions of Perma No.1 Year 2016 and compilation of Islamic law. In practice, divorce must be done through mediation, one of which is in the religious court of Bandung. The purpose of this research is to find out the implementation of mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court reviewed from Perma No.1 year 2016 jo compilation of Islamic law, and what factors influence mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court. The research method used in this study is a normative juridical approach to the specifications of the research discriftif analysis and analysis of ny data is qualitative normative. The result of the study that the implementation of mediation in the Bandung Religious Court is in accordance with the procedures applicable at the United Nations, there are also factors that affect the mediation process the main factor is the strong desire of the ara parties to divorce. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan salah satu putusya perkawinan adalah melalui perceraian, dan secara khusus di atur tentaang Mediasi perceraaian diatur dalam ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 dan kompilasi hukum islam. Dalam praktik terjadi peceraian harus melalui mediasi salah satu nya adalah di pengadilan agama bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari Perma No.1 tahun 2016 jo kompilasi hukum islam, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif spesifikasi penelitian nya diskriftif analisis dan Analisa datanya adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa impelementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERMA, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi faktor utama nya adalah keinginan yang kuat dari ara pihak untuk bercerai

Itikad Baik Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hak Milik Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Jo Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Aldi Julianto; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstrac. The sale and purchase agreement so as not to cause legal defects must meet the conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. However, a land sale and purchase agreement does not rule out the possibility of misuse by parties who do not have good intentions. For this reason, the purpose of this study is to find out how the good faith of the parties in the sale and purchase agreement of property rights is based on Book III of the Civil Code in conjunction with the UUPA and to find out how the legal consequences of the sale and purchase agreement of property rights are not in good faith. This study uses a normative juridical approach, which is an approach method based on the main material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that produce primary and secondary data. The two data are then analyzed qualitatively which will produce descriptive data analysis. The results of the study showed that in a sale and purchase agreement, the right of ownership was not only required to fulfill the legal requirements of the land sale and purchase agreement in the UUPA and the Civil Code but also had to pay attention to the good faith of the parties. The legal consequences of the sale and purchase agreement of property rights that do not have good faith, namely the non-applicability of good faith by one of the parties in a sale and purchase agreement of property rights can cause losses to the other party, so that the agreement can be invalid and can be legally canceled. Key Words : Aggrement, Good Faith and Buying And Selling Land Abstrak. Perjanjian jual beli agar tidak menimbulkan cacat hukum maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun suatu perjanjian jual beli tanah, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh para pihak yang tidak mempunyai itikad baik. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana itikad baik para pihak dalam perjanjian jual beli tanah hak milik berdasarkan Buku III KUHPerdata jo UUPA dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang menghasilkan data Primer dan data Sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam suatu perjanjian jual beli tanah hak milik tidak hanya diharuskan untuk memenuhi syarat sah perjanjian jual beli tanah dalam UUPA dan KUHPerdata saja tetapi juga harus memperhatikan itikad baik dari para pihak. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah hak milik yang tidak memiliki itikad baik yaitu tidak diterapkannya itikad baik oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian jual beli tanah hak milik dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, sehingga dapat menyebabkan perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan secara hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Itikad Baik, Jual Beli Tanah

Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum Annisya Dwi Rahmayani Putri; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5050

Abstract. This research is motivated by the lack of effective regulations regarding personal guarantee agreements that can harm one of the parties and provide less legal protection for the parties. This study aims to discuss the implementation and legal certainty of the personal guarantee agreement at Bank BSI. The method used in this writing is the normative legal method, using a normative juridical approach with a descriptive research method, using a qualitative approach. The results showed that in its implementation where when a third party agrees to insurer the creditor, it means that the guarantor is ready to be responsible for paying off the credit, then in the bank BSI personal guarantee is not made an individual guarantee deed which is usually done by the bank through a notary. This makes the huku power weak in case of problems in the future. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekurang efektifan peraturan mengenai perjanjian jaminan personal guarantee yang bisa merugikan salah satu pihak dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi dan kepastian hukum dari perjanjian personal guarantee di Bank BSI. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya dimana ketika pihak ketiga menyetujui untuk penanggungan pihak kreditor maka artinya pihak penjamin siap bbertanggung jawab untuk melunasi kredit tersebut, lalu di bank BSI personal guarantee tidak dibuatkan akta jaminan perorangan yang biasanya dilakukan pihak bank melalui notaris. Hal ini membuat lemahnya kekuatan huku yang ada jika terjadi masalah dikemudian hari.

Akibat Hukum Penguasaan Tanah Warisan oleh Bukan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerdata Alya Afifah Puteri; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5082

Abstract. Indonesia is a multicultural archipelagic country, so each region has different legal characteristics. One of the characteristics of law in Indonesia is the law of inheritance which is still in a state of pluralism or has various types and different characteristics. Inheritance law is still not legally unified, which means that inheritance law in Indonesia has not been codified, so that inheritance laws and regulations are still nationally integrated and cannot be realized. So, inheritance law in Indonesia is still in a state of pluralism or various, which causes inheritance problems to be uniform. After the death of the inheritor, his property will be automatically transferred to his legal heir. The heirs entitled to the property of inheritance include immediate family members of the inheritors. Even though the law defines that only the legal heirs are entitled to the property, but in fact there are still cases regarding the control of inheritance by other parties who are not the heirs. This case was found in the case of Decision Number 77/PDT/2015/ TP YYK, the heir filed a lawsuit regarding the control of the inheritance in the form of land. This study used a normative research method in the form of research on library materials and the data used were secondary data. The conclusion obtained in this matter is that only the heirs of legitimate heirs can have the right to obtain or control the inheritance handed down by the heir, as well as the control of the inheritance by third parties and all transfers made by non-heirs are null and void by law. So that cases like this do not occur, one way to achieve this is by providing legal counseling to the public so that they understand more about inheritance law and cooperation between heirs to better protect their rights and obligations. Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang multikultural sehingga dalam setiap daerahnya mempunyai ciri khas hukum yang berbeda-beda. Salah satu ciri khas hukum di Indonesia yaitu hukum waris yang masih dalam keadaan pluralisme. Hukum waris sampai saat ini masih belum unifikasi hukum, yang artinya hukum waris di Indonesia belum dikodifikasi, sehingga peraturan perundang-undangan kewarisan masih terpadu secara nasional dan masih belum dapat diwujudkan. Demikian juga hukum waris di Indonesia masih dalam keadaan pluralisme sehingga menyebabkan masalah waris masih belum seragam. Pewarisan baru akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris yaitu yang berhak untuk menerima warisan yaitu keluarga sedarah. Meskipun telah dinyatakan dalam undang-undang bahwa ahli waris yang sah yang dapat mewarisi, namun nyatanya masih terdapat kasus mengenai penguasaan harta warisan oleh pihak lain yang bukan ahli warisnya. Kasus tersebut terdapat dalam kasus Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT YYK, ahli waris tersebut mengajukan gugatan mengenai penguasaan harta warisan yang berupa tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berupa penelitian bahan Pustaka dan data yang dipergunakannya merupakan data sekunder. Kesimpulan yang didapat dalam permasalahan ini yaitu bahwa hanya ahli waris dari pewaris yang sah saja yang dapat berhak mendapatkan atau menguasai harta warisan yang diturunkan oleh pewaris, serta atas penguasaan harta warisan oleh pihak ketiga dan segala perubahannya yang dilakukan oleh bukan ahli waris adalah batal demi hukum. Jadi agar tidak terjadi kasus seperti demikian, maka dapat dicapai salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih mengerti mengenai hukum waris dan Kerjasama diantara para pihak ahli waris untuk lebih melindungi hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Pendirian Rumah Perseorangan di Atas Tanah Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandung di Tanah Pemakaman Umum Cikadut Hidayah Putriningrum; Lina Jamilah
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5106

Abstract. The role of land as one of Indonesia's state assets is very basic because the state and nation live and develop on land. The population and development activities in the city of Bandung are increasing. However, the availability of land for development is increasingly limited, especially in the construction of settlements so that many people are forced to build settlements in places where they should not be, one of which is the cemetery land at TPU Cikadut, Bandung City, which has changed its function to become a residential area. This study aims to determine the murder of a house on the land of a public cemetery belonging to the Bandung City government at the Cikadut Public Cemetery and the legal efforts that have been made by the Regional Government of Bandung City against the looting of a house on the land of a public cemetery. This research is a normative juridical research using an approach that emphasizes legal norms based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analysis, which describes and analyzes itself by including the laws and regulations associated with the theory and implementation of positive law. This writing data collection technique is a literature study and field studies with interviews. This research data analysis method is normative-qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the recognition of individual houses on public burial grounds belonging to the Bandung City government at the Cikadut Public Cemetery and the legal efforts that have been made by the Bandung City government against the detention of houses over public burial grounds. Based on the results of this study, the disturbance of building a house on burial ground can endanger the functional and aesthetic value of Green Open Spaces and housing accommodation on burial ground, including violations and can be subject to sanctions. Abstrak. Peran tanah sebagai salah satu asset negara Indonesia yang sangat mendasar karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. Jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan di Kota Bandung semakin meningkat. Namun ketersediaan lahan untuk pembangunan semakin terbatas terlebih dalam pembangunan pemukiman sehingga masyarakat banyak yang terpaksa membangun pemukiman di tempat yang tidak seharusnya salah satunya lahan pemakaman di TPU Cikadut Kota Bandung yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pendirian rumah di atas tanah tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Bandung di TPU Cikadut dan upaya hukum yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap pendirian rumah di atas lahan tempat pemakaman umum. Penelitian ini merupakan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada norma hukum didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Teknik pengumpulan data penulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi lapang dengan wawancara. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif-kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pendirian rumah perseorangan di atas tanah pemakaman umum milik pemerintah Kota Bandung di Tempat Pemakaman Umum Cikadut dan upaya hukum yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kota Bandung terhadap pendirian rumah di atas tanah tempat pemakaman umum. Berdasarkan hasil penelitian ini akibatnya dari pelanggaran mendirikan rumah dia atas tanah pemakaman dapat membahayakan nilai fungsional dan estetika Ruang Terbuka Hijau dan pendirian rumah di atas tanah pemakaman termasuk pelanggran dan dapat dikenakan sanksi.

Co-Authors Abdulhadi, Abdulrazak Adi Murphi Malau Adryan Fristiohady Alamsyah, Indra Fajar Aldi Julianto Alfiyyah Salsabilah Furi Ali Djamhuri Alya Afifah Puteri Annisya Dwi Rahmayani Putri Arif Firmansyah Arif Firmansyah Aulia Fikri Hidayat Budi Prabowo Soewondo Cucu Sudrajat Dylan Muhamad Raihan Efik Yusdiansyah Erni Rohaini erni Rohaini Fadlan, Billy Faqih Radina Fauzia Dwianti Nugraha Frency Siska Gita Cahya Eka Darma Hery Widijanto Hidayah Putriningrum Ifa Latifa Inayatillah Ridwan Intan Nurrachmi Irawati Irawati Jayawarsa, A.A. Ketut Kania Nurcholisah Linda Triyana Liza Dzulhijjah Muhamad Arsy Surya Saputra Muhammad Fachrul Rozi Muhammad Rafli Romadhon Muhammad Raihan Ruddy Nabila Ratu Utami Nasawi, Avicenna Mujtahid Neneng Hasanah Neni Ruhani Nurliawati, Nita Reffa Rafelya Reni Amaranti Rianto, Fera Puspita Ridwan, Inayatillah Rimba Supriatna Rizal Ikhsan Rizkyawan Rizki Nuzulfikri Robby Prayitno Ruhani, Neni Salma Suroyya Sari, Ninuk Permata Siti Chadijah Sri Ratna Suminar Syafrinaldi Syafrinaldi Syah Abdul Ghani Taufik Muhammad Fakih Titik Respati Toto Tohir Suriaatmadja Zaeni, Mutiara Refanisa

Title Search

Found 14 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies