Claim Missing Document
Check
Articles

THE ROLE OF THE NOTARY IN SALE AND PURCHASE AGREEMENT FOR MOVABLE PROPERTY (BASED ON DECISION NUMBER 33/PDT.G/2018/PN.BLK) Melnia, Nur Fitri; Susilowati Suparto
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.11251

Abstract

Article 15 paragraph (2) letter e of Notary Regulation states that a Notary has the authority to provide legal advice regarding the formation of a legal document. Sale and purchase agreement with an installment system is an anonymous agreement. The object of journal writing is Decision Number 33/Pdt.G/2018/PN.Blk. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach, then the data is analyzed using qualitative juridical data analysis. Based on the research, the first result obtained is the authority of a Notary in legal counseling is only regulated in Article 15 paragraph (2) letter e of Notary Regulation and the installment sale and purchase agreement document is an unnamed agreement because there is no specific regulation in the law and the Civil Code in Indonesia, but this agreement still provides legal certainty. The second result is Decision Number 33/Pdt.G/2018/PN.Blk. The defendant has defaulted and obliged to pay the remaining payment. The Plaintiff must hand over to the Defendant 3 (three) documents of ownership of the vehicle being traded after the Defendant's debt is paid off.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Petani Terkait Tidak Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Hukum Positif Musdamayanti, Musdamayanti; Suparto, Susilowati; Zamil, Yusuf Saepul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14329

Abstract

Perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi kebun masyarakat sekitar, ketentuan memfasilitasi kebun masyarakat sekitar tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 58 yang berbunyi “(1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari: a. area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau b. areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut”. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada pelaksanaan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam hukum positif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum yang diberikan yaitu Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
KEDUDUKAN DEBITUR DALAM MELAKSANAKAN SCHULD DAN HAFTUNG TERHADAP LAYANAN FINTECH P2P LENDING ILEGAL Purnama Sari, Melia Putri; Dajaan, Susilowati Suparto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9399

Abstract

ABSTRACTThe purpose of writing this article is to provide information and understanding about services that make life practical, namely the presence of information technology-based money lending and borrowing agreements (P2P lending). This peer to peer lending fintech service has two categories, namely legal and illegal. Article 1131 of the Civil Code the debtor is obliged to fulfill his achievements towards the creditor. This is due to the attachment of schuld and haftung as elements of the obligation to the debtor so that the creditor has the right to demand that his performance be returned. This writing was carried out using a normative juridical method, namely using literature study data collection techniques through analysis of the main issues and sources of relevant legal products. Virtual lending and borrowing agreements (P2P lending) are regulated based on the Financial Services Authority Regulations and the Civil Code.Keywords: Debtor, Peer To Peer Lending ABSTRAKTujuan dari penulisan artikel ini ialah guna memberikan informasi dan pemahaman tentang pelayanan yang membuat kehidupan menjadi praktis yaitu hadirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P lending). Layanan fintech peer to peer lending ini memiliki dua kategori yaitu legal dan ilegal. Pasal 1131 KUHPerdata debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasinya terhadap kreditur. Hal tersebut dikarenakan melekatnya schuld dan haftung sebagai unsur dari perikatan terhadap debitur sehingga kreditur berhak untuk menuntut agar prestasinya kembali. Dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yakni menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui analisis pokok masalah dan sumber dari produk hukum yang relevan. Perjanjian pinjam meminjam secara virtual (P2P lending) telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Debitur, Peer To Peer Lending
PENYULUHAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL DI KARAWANG Suparto, Susilowati; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat FKIP UTP Vol 7 No 1 (2026): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v7i1.6233

Abstract

Perlindungan hukum kepada anak di era digital sangat diperlukan mengingat masyarakat awam tidak begitu mengerti bentuk bentuk perlindungan hukum dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan. Kota Karawang adalah salah satu kota terbesar dan sangat maju di Indonesia banyak anak-anak yang membutuhkan perlindungan hukum karena rentan dengan kekerasan fisik maupun pisikologi. Metode penyuluhan hukum yang dilakukan yaitu penyuluhan dengan diskusi 2 arah dan sosialisasi peraturan terkait perlindungan anak. Dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak, anak-anak di karawang lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.
Perlindungan Hukum Anak dari Perkawinan Adat Batak Toba yang Tidak Dicatatkan Ditinjau dari Hukum Keluarga dan Hukum Adat Fiola Amabel Yohana Sinaga; Susilowati Suparto; Hazar Kusmayanti
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i4.1327

Abstract

This study examines the legal protection of children born from Toba Batak customary marriages that are not officially registered by the state. In Toba Batak customary law, a marriage is considered valid after all traditional ceremonies have been carried out, so that the child is recognized by the father's clan and social status within the customary community. However, state law requires marriage registration to ensure the certainty of the parents' legal status and the fulfillment of the child's civil rights. The absence of marriage registration has legal consequences in the form of limited recognition of the civil relationship between the child and the father, which impacts identity registration, access to public administration services, and the fulfillment of inheritance rights. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive specifications through a review of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that preventive legal protection is realized through marriage registration to guarantee the child's right to identity. Meanwhile, repressive legal protection can be achieved through court decisions supported by valid evidence to confirm the child's legal status and ensure the fulfillment of their basic rights.
Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen Agus Suwandono; Susilowati Suparto; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12837

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimanakah klasula baku kewajiban memberikan ulasan baik dalam transaksi e-commerce oleh konsumen sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif hukum pelindungan konsumen serta bagaimanakah pelindungan konsumen atas adanya klausula baku yang mewajibkan konsumen e-commerce memberikan ulasan baik sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif pelindungan konsumen. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskirptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan klausula baku dalam transaksi e-commerce yang menyatakan garansi hangus apabila konsumen memberikan review tidak baik dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 8/1999. Konsekuensi atas pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999 dinyatakan batal demi hukum. Merchant dan konsumen seharusnya secara bersama-sama memperhatikan kewajiban itikad baik. Pelindungan konsumen e-commerce atas pencatuman klausula baku yang mewajibkan konsumen memberikan review baik sebagai persyaratan garansi melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif atas pencantuman klausula baku yang bertentangan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) UU 8/1999 oleh BPSK, serta pihak penyelenggara marketplace dapat memastikan ketaatan merchant akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh marketplace maupun UU 8/1999. Adapun perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui BPSK dan melalui pengadilan.
WOMEN, LAW AND POLICY: CHILD MARRIAGE PRACTICES IN INDONESIA Sonny Dewi Judiasih; Susilowati Suparto; Anita Afriana; Deviana Yuanitasari
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2018)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.647.47-55

Abstract

Child marriages are common throughout Indonesia. This is due to a strong influence of Indonesian customs and religion that strongly influence the lives of its people. It is worth pointing that marriage age arrangements in Indonesian Marriage Law reinforces that legal age for men is 19 years and 16 years for women. The 2012 statistics show that Indonesia is the 37th highest in the world in child marriage, while at the Southeast Asian level, this country ranks second after Cambodia. The ranking went up dramatically since in 2016, based on UNICEF, Indonesia ranked the 7th in child marriage worldwide. This means that the practice of child marriage in Indonesia happens, especially to women at the age of 18 years, and there is no discrimination related to the age of marriage. Against this matter, there has been a file for judicial review that demands marriage age for men and women to be pegged at the age of 18 years. However, the Judge of the Constitutional Court, through Decision Number 30-74/PUU-XII/2014, states that age of marriage remains valid for the 19-year-old for man and 16-year-old for women. The struggle does not stop there because at this time, there a national movement of STOP CHILD MARRIAGE formed by civil organisations in cooperation with the Commission of Child Protection and Ministry of Woman Empowerment and Child Protection. This movement sees that the practice of child marriage is a national emergency problem that must be addressed seriously. Further, this movement demands immediate enactment of government regulation in favour of the law which must promptly revise the Marriage Law, especially related to the marriage age.
LAW ASPECT OF “LET THE PRODUCER AWARE” PRINCIPLES RELATED TO CONSUMER PROTECTION LAW IN INDONESIA Deviana Yuanitasari; Sonny Dewi; Susilowati Suparto; Hazar Kusmayanti
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.4.2.1196.80-84

Abstract

Changes in the legal construction begin with a paradigmatic shift in the relationship between the consumer and businesses, as reflected in the preference of let the producer aware principle in favor of letting the buyer aware principle. This study aims to find out the implication of the let the producer aware principle for goods and services, and its development in consumer protection law in Indonesia and to find out the legal system of Indonesia adopts the let the producer aware principle in order to protect Indonesian consumers. The research method applied in this study is normative juridical approach. The data obtained from the study of literature which is used as secondary data. Furthermore, interviews were conducted to obtain primary data, and then the data were analyzed by juridical qualitative method. As a result of analysis, it shows that firstly: the implementation of let the producer aware principle in Indonesia has not been properly conducted because of the common perception that consumers’ opinion is less valuable than producers’. Secondly, the adoption of the let the producer aware principle for consumer protection by Indonesian Legal policy is shown by Law Number 8 Year 1999 about Consumer Protection (Indonesian Consumer Protection Act), which is based on the principle of fault liability, utilizing reversed burden of proof. This way, both parties are protected, because it proportionally distributes the liability to each party. In conclusion, both producers and consumers are equally protected on condition that they can provide evidence of the losses obtained.
STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN SINGAPURA TERHADAP KENAIKAN HARGA YANG TIDAK WAJAR Luh Widya Saraswati; Susilowati Suparto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.245-256

Abstract

Munculnya fenomena wabah virus Korona (Covid-19) yang melanda hampir disebagian besar negara di dunia membuat kepanikan tersendiri diantara masyarakat, termasuk Indonesia dan Singapura. Kepanikan tersebut membawa imbas pada kebutuhan guna pencegahan penyebaran virus seperti masker pernapasan. Tingginya animo masyarakat yang membeli masker pernapasan kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah penjual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menerapkan kenaikan harga yang sangat tidak wajar. Masyarakat sebagai konsumen tentu merasa haknya untuk mendapatkan kebutuhan dengan harga yang wajar merasa terlanggar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menganalisa produk hukum yang dianggap relevan baik di Indonesia maupun di Singapura. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL PADA TRANSAKSI ONLINE SHOP DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN COD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Adi Kristian Silalahi; Elisatris Gultom; Susilowati Suparto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1334-1343

Abstract

Tulisan ini membahas tentang perkembangan online shop dengan menggunakan metode pembayaran COD di Indonesia. Peraturan yang ada di Indonesia cukup tegas untuk melindungi konsumen, namun peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak yang dimiliki penjual. Meskipun dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha, tetapi tidak mengatur tentang ketentuan apabila hak pelaku usaha tersebut dilanggar. Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penjual pada online shop dalam praktik sistem pembayaran cash on delivery (COD). Peran peraturan setingkat Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk melindungi penjual, hal ini bertujuan untuk mewujudkan asas keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi online shop dengan menggunakan metode pembayaran COD.