Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH HAK LAYANAN PURNA JUAL DI INDONESIA DAN EROPA Raden Ajeng Astari Sekarwati; Susilowati Suparto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.152

Abstract

ABSTRAK Tingginya permintaan pasar atas kendaraan bermotor, membuat para dealer dan pemilik showroom kendaraan bermotor berlomba-lomba memperbaiki dan terus meningkatkan layanan-layanan yang ada agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Salah satu langkah yang dilakukan para dealer dan pemilik showroom kendaraan bermotor dalam bidang pemasaran adalah layanan purna jual atau after sales service. Namun pada kenyataannya walaupun layanan purna jual merupakan hak yang wajib diberikan oleh setiap produsen kepada konsumen, hak tersebut tidak selalu terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, aktual, dan menyeluruh mengenai pengaturan, implementasi, dan perlindungan konsumen mengenai layanan purna jual. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Hasil penelitian ini menyatakan Layanan purna jual dilaksanakan dengan memberikan garansi kepada konsumen atas suatu barang yang telah dibeli. Dalam pelaksanaan layanan purna jual di Indonesia, jangka waktu yang diberikan selama satu tahun, sedangkan di negara eropa jangka waktu yang diberikan adalah dua tahun dengan memperhatikan beberapa syarat perlindungan konsumen dan consumer right tools negara eropa yang menyatakan bahwa konsumen dapat meminta klaim kepada produsen apabila produk tersebut tiba-tiba berhenti berfungsi dalam kurun waktu enam bulan pertama dihitung semenjak waktu barang diterima oleh konsumer dan produk tersebut tiba-tiba berhenti berfungsi setelah kurun waktu enam bulan berlalu selama masih dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kata kunci: garansi; layanan purna jual; perlindungan konsumen. ABSTRACT Market demand for cars and motorcycles is peaking in Indonesia so that saling competition is also quite tight. Dealers and showrooms owners are competing to improve their services to attract more buyers and costomers. One of the many steps taken by those dealer and showroom owners lies on the after-sales service. However, even in such a tight competitive environment, after-sales service as a right that must be given by every producer or business actor to consumers, is not always be implemented properly. This research uses descriptive analytical research method, by describing systematically, accurately, actual, and thoroughly the regulation and implementation of after-sales service and consumer protection. The legal issues in this article are addressed by juridical-normative approach which invokes legal principles and legal norms in addressing factual condition. This article shows that dealer and showroom owner implement after-sales service by providing a guarantee to consumers of an item that has been purchased, for oneyear duration. This is different with most of European countries, which grant 2 years after-sales service, taking into account several conditions, such as Consumer Protection and European Consumer Right Tools which states that consumers may claim damage from the manufaturers if the product suddenly stop functioning within the first six months since receiving date; or if the product suddenly stops functioning after the six-months period has passed, as long as it is still within a predetermined period of time. Keywords: after sales service; consumer protection; guarantee.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM MENDAPATKAN JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PEMBELIAN SECARA ONLINE Fadzlurragman Fadzlurrahman; Susilowati Suparto
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 1 (2019): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.177 KB) | DOI: 10.33019/progresif.v13i1.993

Abstract

Tahun 2019 ini pemerintah Indonesia akan menargetkan semua produk yang beredar di Indonesia bersrtifikat halal. Sementara kesiapan dari Badan Penyelegara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih terkendala Peraturan Pemerintah yang belum di sahkan oleh Presiden. Berkembanganya teknologi dan informasi membuat transaksi jual beli dapat dilakukan secara online, banyaknya produk yang di jual secara online diantaranya ada sebagian yang tidak mencantumkan label halal dalam produknya. Melihat ketimpangan antara das sollen dan das sein maka artikel ini merumuskan masalah bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap penjualan produk tidak berlabel halal yang dijual secara online serta kendala apa saja yang harus diantisipasi oleh UU JPH guna melindungi konsumen muslim untuk mendapatkan produk halal dalam transaksi elektronik dengan menggunakan metode penelitian normatif.
HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA Susilowati Suparto; Djanurdi D; Deviana Yuanitasari; Agus Suwandono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.587 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16674

Abstract

AbstractIndonesia is a country with a majority Muslim population is responsible for the comfort and certainty to consume halal products. Halal assurance of any product in Indonesia has been delegated by the State to LPOM MUI. In a further development based on Law No. 33 2014 On Halal Product Guarantee, that the authority for the implementation of halal certification in Indonesia is conducted by BPJPH. The purpose of this research is to determine and analyze the arrangement of the halal certification management organization in Indonesia associated with the Act No. 33 of 2014 On Halal Product Guarantee and to determine and analyze how should halal certification management organization modelsby BPJPH. The results of this study, the first in the halal certification management organization held by BPJPH, but the Act of JPH provide 3 years for the establishment of BPJPH in accordance with the Act of JPH, as a  result until now the halal certification management organization is still held by LPPOM MUI, which both models of BPJH in the management of halal certification under the Act of JPH still involve collaboration with other agencies and institutions.IntisariIndonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan kepastian untuk mengkonsumsi produk yang halal. Jaminan atas kehalalan setiap produk yang ada di Indonesia selama ini di delegasikan oleh Negara kepada LPOM MUI. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa kewenangan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan oleh BPJPH. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kelembagaan penyelenggaraan  sertifikasi halal di Indonesia  dikaitkan dengan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimakah sebaiknya model kelembagaan penyelenggaran sertifikasi halal oleh BPJPH. Hasil dari penelitian ini, yang pertama dalam penyelenggaraan kelembagaan sertifikasi halal dipegang oleh BPJPH, namun UU JPH memberikan waktu 3 tahun untuk berdirinya BPJPH yang sesuai dengan UU JPH, sehingga sampai saat ini kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal masih dipegang oleh LPPOM MUI, yang kedua model BPJH dalam penyelenggaraan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH  tetap melibatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.
Perspektif Hukum: Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Atas Terlaksananya Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat Muhammad Gumilar Dwipayana; Susilowati Suparto; Linda Rachmainy
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19495

Abstract

KUA dan Disdukcapil selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pilar penting dalam menjaga citra dan kesakralan perkawinan, sehingga tidak akan terjadi perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat perkawinan berupa WNA yang tidak melengkapi dokumen izin kawin. Namun, secara praktik masih ada perkawinan campuran yang WNAnya tidak melengkapi dokumen izin kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PPN atas terlaksananya perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat dokumen izin kawin oleh WNA dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Hasil dari penelitian adalah terjadinya perkawinan campuran yang WNA tidak melengkapi syarat dokumen izin kawin dari kedutaannya disebabkan oleh kelalaian pihak PPN karena tidak teliti pada saat pengecekan dokumen-dokumen untuk perkawinan campuran serta kualitas SDM PPN yang tidak merata di setiap daerah.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KENAIKAN HARGA BARANG SECARA TIDAK WAJAR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Luh Widya Saraswati; Susilowati Suparto; Elisatris Gultom
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 4 No. 1 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v4i1.1081

Abstract

ABSTRAKDampak buruk dari situasi pandemi Covid-19 membawa permasalahan baru pada perlindungan hak-hak konsumen. Hal ini terjadi ketika akses konsumen terhadap kebutuhan dasar menjadi sulit akibat tindakan panic buying oleh masyarakat. Tindakan panic buying tersebut berimbas pada meningkatnya permintaan akan sejumlah barang tertentu yang dirasa vital pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Meningkatnya permintaan dan sedikitnya penawaran yang ada di pasaran mengakibatkan harga sejumlah barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis dari harga normal pada umumnya. Kenaikan harga yang tidak wajar ini membuat konsumen keberatan sebab konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli barang-barang tertentu yang harganya telah naik secara drastis. Pihak penjual memanfaatkan kondisi abnormal akibat terjadinya pandemi Covid-19 guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu: studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pertama, Dalam pengaturan terkait kenaikan harga barang yang tidak wajar belum ditemukan adanya ketentuan yang melarang pelaku usaha menetapkan harga tinggi. Kedua, Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker akibat virus Covid-19 sampai saat ini dieasa belum optimal. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan Covid-19, namun tidak ada pengaturan terkait perlindungan konsumen guna memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar. Kata kunci: covid-19, kenaikan harga, perlindungan konsumen. ABSTRACTThe bad impact of the Covid-19 pandemic situation brings new problems to the protection of consumer rights. This happens when consumers' access to basic needs becomes difficult due to panic buying by the community. The act of panic buying has resulted in increased demand for certain items that are considered vital during the Covid-19 pandemic. The increasing demand and the lack of supply in the market resulted in the prices of these goods experiencing a very drastic increase from the normal prices in general. This unreasonable price increase makes consumers object because consumers have no other choice but to buy certain goods whose prices have increased drastically. The seller takes advantage of abnormal conditions due to the Covid-19 pandemic to take the maximum benefit from consumers. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The research phase is carried out in 2 ways, namely: literature study and field study. After the data was obtained, it was analyzed using a qualitative juridical approach. The results obtained from this study are: First, in the regulation related to the increase in the price of goods that are not fair, there is no provision that prohibits business actors from setting high prices. Second, legal protection for consumers related to the soaring price of masks due to the Covid-19 virus has not yet been optimal. The government issued various regulations related to the handling of Covid-19, but there were no regulations related to consumer protection in order to obtain much needed goods according to the exchange rate.Keywords: covid-19, price increase, consumer protection.
Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang Susilowati Suparto; Elisatris Gultom; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi  masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang  memahami  ataupun  tidak  paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan,  namun  setelah dilakukan  penyuluhan  para  pelajar  SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.  
Keabsahan Perkawinan Virtual Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Giani Prani Putri Prasasti; Susilowati Suparto; Eidy Sandra
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 10 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v2i10.611

Abstract

The Pandemic of Covid-19 caused to virtual marriage phenomenon. Such event draws attention to many people and by such brought up question about the validity of it, because either one of the brides is not present in the same place, as such the marriage doesn’t include one of its factors called ittihad al-majlis. Doubts about the validity of virtual marriage impacts the registration for marriage that is used as an authentic proof that can help keep the rights of a marriage. This research aims to obtain legal certainty about the legitimacy of virtual marriage which held due to the Covid-19 Pandemic and to find out legal remedies against unregistered virtual marriage. This research uses a normative juridicial as its approaching method and descriptive analytical as the specification of research, which describe the problem of this research with the current regulations, in this case regarding the validity of virtual marriage, which then analyzed use Islam regulation, and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Juridicial methods was used as data analysis. This result of the research concludes, firstly, virtual marriage which held due to the Covid-19 Pandemic based on Article 2 of the UUP is legal and based on Islamic law is also legal because ulama 4 mahzab, reasoning of qiyas, the statement from the chairman of Fatwa MUI, and the statement from South Jakarta Religion Court Judge, namely by guaranteeing the certainty and correctness of the pronunciation on ijab kabul. Secondly, the virtual marriage that hasn’t been registered can appeal for isbat nikah to the Religion Court stated by Article 7 section 3 letter c of the KHI.
Penyuluhan Hukum Terkait Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi di Era Digital di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang Susilowati Suparto; Elisatris Gultom; Artaji Artaji; Hazar Kusmayanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28292

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi  masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang  bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatingor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protocol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang  memahami  ataupun  tidak  paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan,  namun  setelah dilakukan  penyuluhan  para  pelajar  SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.  
Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1666 K/PDT/2022) Anindya Gupita Sari; Susilowati Suparto; Rai Mantili
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i5.945

Abstract

Suatu tindakan wanprestasi umumnya lahir dari perjanjian baik lisan maupun tertulis. Pada praktik di pengadilan, ditemukan gugatan dengan dasar pokok perkara perjanjian lisan, namun diputus hakim pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perbuatan melawan hukum dapat muncul dalam situasi perjanjian lisan, serta untuk mengevaluasi tanggung jawab penjual terhadap tindakan pihak ketiga yang melakukan perjanjian lisan atas namanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada analisis kepustakaan sebagai sumber data utama. Berdasarkan penelitian dilakukan mendapatkan hasil bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dalam praktek perjanjian lisan apabila perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak penjual berupa tanggungjawab perdata, meskipun perjanjian dilakukan oleh pihak ketiga dan pembeli, namun penjual harus bertanggungjawab karena sudah lalai mengawasi para karyawannya.
Review Negatif Garansi Hangus dalam E-Commerce Perspektif Hukum Pelindungan Konsumen Agus Suwandono; Susilowati Suparto; Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.12837

Abstract

Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimanakah klasula baku kewajiban memberikan ulasan baik dalam transaksi e-commerce oleh konsumen sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif hukum pelindungan konsumen serta bagaimanakah pelindungan konsumen atas adanya klausula baku yang mewajibkan konsumen e-commerce memberikan ulasan baik sebagai persyaratan pemberian garansi dalam perspektif pelindungan konsumen. Penelitian dilaksanakan melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat diskirptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan klausula baku dalam transaksi e-commerce yang menyatakan garansi hangus apabila konsumen memberikan review tidak baik dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 8/1999. Konsekuensi atas pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999 dinyatakan batal demi hukum. Merchant dan konsumen seharusnya secara bersama-sama memperhatikan kewajiban itikad baik. Pelindungan konsumen e-commerce atas pencatuman klausula baku yang mewajibkan konsumen memberikan review baik sebagai persyaratan garansi melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat dilakukan melalui pengawasan yang efektif atas pencantuman klausula baku yang bertentangan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) UU 8/1999 oleh BPSK, serta pihak penyelenggara marketplace dapat memastikan ketaatan merchant akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh marketplace maupun UU 8/1999. Adapun perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui penyelesaian secara damai, penyelesaian melalui BPSK dan melalui pengadilan.