Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.304
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Geuthee Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Dirasah: International Journal of Islamic Studies Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Herinawati Herinawati
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah: Cegah Bullying, Hindari Narkoba, Raih Prestasi di SMAN 2 Kesuma Bangsa Fauzah Nur Aksa; Herinawati Herinawati; Nuribadah Nuribadah; Jamidi Jamidi; Johari Johari; Tri Widya Kurniasari Widya
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i1.25067

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan prestasi siswa. Lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, sering kali justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis antar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, bebas kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang positif peserta didik. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya bullying dan narkoba, serta menumbuhkan empati, disiplin, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Kesuma Bangsa melalui metode sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan berbasis kasus. Melalui pendekatan partisipatif ini, siswa diajak mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami dampaknya, serta menemukan strategi pencegahan dan penyelesaian secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa sebesar 85% mengenai dampak negatif bullying dan narkoba. Selain itu, terbentuk pula komitmen kolektif antara guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menjaga lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berprestasi. Dampak lanjutan yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran siswa dalam mengelola emosi, menghargai perbedaan, serta berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Luaran dari kegiatan ini berupa edukasi pencegahan bullying dan narkobal edukatif pencegahan bullying dan narkoba, laporan kegiatan, serta komitmen tertulis sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari gerakan pendidikan karakter berkelanjutan
Implementation of Sharia Principles in Financing Micro, Small and Medium Enterprises in Rural Areas Yuliana Yuliana; Faisal Faisal; Herinawati Herinawati; Laila Muhammad Rasyid
Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Vol. 14 No. 1 (2025): SYARAH : Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/syarah.v14i1.6032

Abstract

PT PNM Mekaar Syariah is an institution engaged in sharia financial services that provides financing in the form of capital to support business actors in developing their businesses. Even if the business fails, customers are still required to repay their loans. This study aims to determine the implementation, obstacles, and efforts in applying sharia principles to micro, small, and medium enterprise financing at PT PNM Mekaar Syariah Blang Mangat. This research is a qualitative study using a legal-empirical approach with a descriptive nature. The research data used are sourced from primary and secondary data. Primary data were obtained from observations and interviews, while secondary data were obtained from books, articles, and relevant scientific publications. The research data was systematically organized, beginning with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings revealed that the implementation of Sharia principles and contracts by PT PNM Mekaar Syariah Blang Mangat Branch has not fully adopted Sharia principles, as evidenced by its operational practices not fully adhering to the murabahah system. The obstacles encountered by customers are that they often choose financing not for business purposes but for personal needs. This can lead to various challenges such as late payments, increased personal expenses, and difficulties in managing customer business operations. Efforts made include actively monitoring customers to detect potential late payments or defaults early on.
The Sharia Paradox: Formal Islamic Banking, Financial Exclusion, and the Rise of Digital Usury in Post-Qanun Aceh Fauzah Nur Aksa; Murni Nia; Herinawati Herinawati; Tri Widya Kurniasari; Yeyen Subandi; Andre Kussuma Adiputra
Dirasah International Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 2 (2026): Islam, Human Development, and Social Change
Publisher : Perkumpulan Dosen Tarbiyah Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59373/drs.v4i2.117

Abstract

The formalization of Islamic finance in Aceh under Qanun No. 11 of 2018 transformed the province’s formal financial system and strengthened the institutionalization of Sharia-compliant financial practices. Yet the extent to which this formalization provides practical financial inclusion for vulnerable groups remains insufficiently understood. This study examines how grassroots communities and micro-enterprises experience access to formal Islamic financing and how these experiences relate to illegal digital lending. Using a qualitative field-study design, the research was conducted in selected suburban communities in Aceh Besar and Pidie through semi-structured interviews with 18 informants and institutional stakeholders, focus group discussions, and documentary analysis. The findings indicate that formalizing Sharia finance has not necessarily ensured practical financial inclusion. Collateral requirements, administrative procedures, repayment-capacity assessments, and mismatches between formal financing mechanisms and informal economic activities constrained access for some vulnerable borrowers. These conditions were associated with a financing gap in which illegal digital lending emerged as an accessible, albeit problematic, source of liquidity. Borrowers remained aware of the religious concerns surrounding interest-based lending, while their accounts are interpreted through ḍarūrah as a lens for understanding financial decisions made under perceived necessity. Drawing on Merton’s structural strain theory, the study conceptualizes this tension as the Sharia Paradox and extends anomie theory into the analysis of Islamic financial governance.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 10/Pdt.G/2022/PN Sgi TENTANG GADAI TANAH SAWAH YANG DIPERBAIKI OLEH PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DAN MAHKAMAH AGUNG NURFAHNI; Yulia Yulia; Herinawati Herinawati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 2 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum terkait praktik gadai tanah sawah (gala umong) di Gampong Bentayan, Kabupaten Pidie, yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi. Sengketa bermula saat pemberi gadai mengambil kembali tanah sawah yang telah digadaikan tanpa melunasi utang emas kepada penerima gadai, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan memunculkan pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab para pihak serta dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan terhadap dokumen putusan Pengadilan Negeri Sigli, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Mahkamah Agung, serta kajian literatur terkait hukum gadai menurut hukum adat, KUHPerdata, dan peraturan perundang-undangan agraria.Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum di antara ketiga tingkat peradilan. Pengadilan Negeri Sigli dalam putusan awal hanya membebankan tanggung jawab kepada salah satu tergugat (Tergugat II), sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki putusan tersebut dengan mewajibkan kedua tergugat membayar ganti rugi kepada penerima gadai. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi dari Tergugat I dan menguatkan putusan banding, sehingga kedua tergugat tetap diwajibkan membayar ganti rugi berupa 55 mayam emas atau melalui pelelangan tanah sawah jika tidak dilaksanakan secara natura. Putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum terkait penyelesaian sengketa gadai tanah sawah di Aceh dan menegaskan pentingnya mempertimbangkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria.Terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri Sigli, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Mahkamah Agung terkait pembagian tanggung jawab dan ganti rugi. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan banding memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak penerima gadai, serta menjadi preseden penting untuk sengketa serupa.Penulis menyarankan hakim memperhatikan hukum adat setempat dan mengharmonisasikannya dengan peraturan nasional dalam perkara gadai tanah sawah. Masyarakat diharapkan membuat perjanjian gadai tertulis agar menghindari sengketa, sementara pemerintah daerah perlu mensosialisasikan hak dan kewajiban para pihak sesuai hukum adat dan hukum positif. Kata Kunci: gadai tanah sawah, hukum adat, pertimbangan hakim.
Co-Authors Andre Kussuma Adiputra Asrillah Asrillah DESI D Faisal Faisal Fauzah Nur Aksa fazilah febriana Jamaluddin J Jamidi, Jamidi Johari Laila Muhammad Rasyid Luh Putu Ratna Sundari Mas Juan Pratama Saragih Muchlis S Muhammad Nasir Muhibuddin M Murni Nia Nidal, Ahmad nur aini NURFAHNI Nuribadah Nuribadah Nurmalinda N Rahmatul Amna Subandi, Yeyen Sulaiman Sulaiman Teuku Yudi Afrizal Tri Widya Kurniasari Tri Widya Kurniasari Widya Yulia Y Yulia Yulia Yuliana Yuliana