Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Desa Guna Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Sumenep Boemiya, Helmy; Wahyuliana, Ida; Rohman, Taufiqur; Huda, Nuru
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v6i1.13195

Abstract

 Produk hukum desa merupakan kumpulan dari peraturan yang diberlakukan untuk desa seperti peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan BPD. Desa diberikan hak otonomi desa, khusus dalam rangka desa dapat memutuskan kebijakan yang berdasarkan kebutuhan dan asas-asas yang berlaku. Namun, terkadang masih tidak optimal dalam menggunakan hak otonomi dalam membuat produk hukum desa sehingga peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dan bahkan tidak mempunyai timbal balik terhadap masyarakat desa. Tujuan Penelitian ini adalah membantu desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa melalui pendampingan akademisi dan masyarakat yang partisipatif agar efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris dengan teknik observasi dan wawancara untuk menemukan data- data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembentukan produk hukum desa di Kabupaten Sumenep mulai dari tahap-tahap pembentukan hingga diundangkan. Selanjutnya, menemukan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembentukan produk hukum desa di kabupaten sumenep sehingga dapat di jadikan contoh oleh desa yang berada di daerah lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintahan desa dapat menggunakan hak otonomi dengan optimal terutama dalam membuat produk hukum desa sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan asas-asas yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kemandirian desa.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Fina Rohmatika; Ida Wahyuliana
HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 8 (2025): HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objective to be achieved in this writing is to find out how the effectiveness of regional cooperation in the scope of the City of Surabaya runs as it should in accordance with the laws and characteristics that live in society, so that it can be said to provide benefits to the surrounding environment and related parties, in the approach used with the method through literature studies of research meeting results and discussion of conditions in the field of legal studies and inseparable from its controversy as an independent and distinctive discipline
Strengthening the Village Community Empowerment Agency in Optimizing Village-Owned Enterprises in Sumenep Regency: Memperkuat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumenep Boemiya, Helmy; Ida Wahyuliana; Raden Bagus Mochammad Ramadhan Razief Hafid; Muhammad Irsyadhul Ula; Amiliya
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v6i1.43418

Abstract

This study aims to analyze the role and strategies of the Sumenep District Community Empowerment Agency (DPMD) in optimizing the performance of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) as instruments for driving the local economy. Although BUMDesa has great potential to improve community welfare, various obstacles such as minimal management capacity, lack of business innovation, and weak supervision often hamper its effectiveness. Through a qualitative approach using interviews, observation, and documentation studies, this research reveals that strengthening the DPMD institution, improving the competence of village human resources, and providing structured assistance are key factors in optimizing BUMDesa. In addition, synergy between local government, community, and local business actors is considered capable of creating a more adaptive and sustainable ecosystem. The results of the study confirm that the DPMD has a strategic position in ensuring that BUMDesa governance is professional, accountable, and able to make a significant contribution to village independence. These findings are expected to serve as a reference for local governments in formulating policies to strengthen BUMDesa that are more responsive, innovative, and oriented towards sustainable economic improvement for rural communities. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi penguatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Meskipun BUMDesa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai kendala seperti minimnya kapasitas manajemen, kurangnya inovasi usaha, serta lemahnya pengawasan sering menghambat efektivitasnya. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa penguatan kelembagaan DPMD, peningkatan kompetensi SDM desa, serta pendampingan terstruktur merupakan faktor kunci dalam optimalisasi BUMDesa. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dinilai mampu menciptakan ekosistem yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menegaskan bahwa DPMD memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola BUMDesa berjalan profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian desa. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan BUMDesa yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.