Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Literasi Hukum Law Research Review Quarterly Ahmad Dahlan Legal Perspective Inicio Legis : Jurnal Hukum HUMANITIS : Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Jurnal Media Akademik (JMA) Natural: Jurnal Pelaksanaan Pengabdian Bergerak Bersama Masyarakat Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Panoptikon
Ida Wahyuliana
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Business Contract For Commercialization Of Research Results Funded By Universities For The Development Of Edutourism In Bangkalan Melati, Santi Rima; Nugroho, Lucky Dafira; Wahyuliana, Ida
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.28039

Abstract

The article discusses the potential of Indonesia's abundant natural resources as a foundation for achieving equitable prosperity, as mandated by the 1945 Constitution. It emphasizes the importance of managing these resources through the development of science and technology to enhance national competitiveness. The research highlights the need for effective commercialization of research outcomes, which can include theories, ideas, and practical products, to create economic value and benefit society. The study identifies an ideal model for business contracts in the commercialization of research results, advocating for a proportional profit-sharing agreement. This model ensures fairness between researchers and funding entities, promoting equitable rights and obligations. The research methodology is empirical, focusing on social phenomena and realities within the community, and involves interviews and data collection from various tourism destinations in East Java. The findings suggest that the commercialization of research results, particularly in the context of edutourism, requires clear contractual agreements to delineate the rights and responsibilities of all parties involved. This approach aims to foster sustainable tourism development while maximizing the economic benefits derived from research innovations.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG MADURA DALAM PENGELOLAAN WISATA PESISIR SEBAGAI ALTERNATIF MATA PENCAHARIAN KELUARGA NELAYAN Boemiya, Helmy; Wahyuliana, Ida; Irawan, Lutfy Susila Adi
Literasi Hukum Vol 7, No 1 (2023): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lh.v7i1.7523

Abstract

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan adalah menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan. Diperjelas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal tersebut seolah-olah mengamanahkan pada negara dan pemerintah untuk menguasai kekayaan alam dan mengelola untuk kemakmuran rakyatnya. konstitusi di atas, telah jelas landasan konstitusional terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemanfaatan keindahan wisata di Madura utamanya ke destinasi wisata pesisir merupakan salah satu anugerah sumber daya alam yang luar biasa. Peran pemerintah daerah Pengelolaan pariwisata berbasis wisata pesisir oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Regulasi yang menjadi dasar pengelolaan wisata yang merupakan payung hukum untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata pesisir. Kabupaten Sampang terdapat pantai yang bernama Lon Malang. Kabupaten Sampang dalam pengembangan wisata pesisir, saat ini tidak hanya berpusat pada pantai dan hasil dari perikanan atau penangkapan ikan di laut. Pengembangan potensi wisata pesisir di Kabupaten Sampang tersebut diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Meningkatkan potensi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Madura. Sehingga dapat menjadi alternatif mata pencaharian keluarga nelayan.
Pemahaman Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur windi sari, Yuliana; Wahyuliana, Ida; Biroly, Alfan
PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat terjadinya pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional di Indonesia dan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu dampak dari Covid 19 adalah meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka yang harus dilakukan adalah pemerintah harus mempersiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Konstruksi program pengentasan kemiskinan secara umum terintegrasi antara kewenangan pemerintah dengan pengetahuan bagaimana program pengentasan kemiskinan itu diselesaikan, penelitian tersebut dilakukan pada 232 responden yang mengukur tentang pemahaman masyarakat tentang program pengentasan kemiskinan dan memahami program pengentasan kemiskinan yang diterimanya. Pengetahuan masyarakat tentang program pengetasan kemiskinan menunjukkan bahwa bagaimana implementasi program kemiskinan terbagi menjadi 2 kategori yaitu berupa bantuan sosial atau dana pinjaman. Dana pinjaman memiliki nilai dan aspek yang lebih fungsional, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang mengatakan bahwa dana pinjaman yang diterima terkategori lebih produktif dan membuat kondisi masyarakat lebih berdaya mengingat angka kemiskinan di Desa sebesar 14,77% lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Perkotaan khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang menerima dana pinjaman produktif dalam program pengentasan kemiskinan lebih memiliki tanggung jawab secara sosial dan menggunakan dana tersebut secara produktif untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan ekonomi.
STRATEGI BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGUATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI EDUKASI DEMOKRASI NON TAHAPAN Imadatul Fitriani; Inayah Maulia; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/t89w7v60

Abstract

Penelitian ini menganalisis upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik pada tahap non-tahapan. Latar belakang penelitian didasarkan pada rendahnya literasi politik masyarakat serta menurunnya tingkat partisipasi publik dalam pemilu, terutama akibat maraknya pelanggaran elektoral seperti politik uang, kampanye terselubung, dan disinformasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis untuk mengkaji program Bawaslu secara normatif dan empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu difokuskan pada tiga tahapan utama, yaitu pemetaan audiens, pelaksanaan sosialisasi berbasis komunitas dan digital, serta evaluasi berkelanjutan. Temuan penelitian mengungkap bahwa keberhasilan program didukung oleh landasan hukum yang kuat, jaringan kemitraan sosial, dan pemanfaatan media digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa apatisme politik masyarakat, keterbatasan anggaran, budaya politik pragmatis, dan penyebaran hoaks. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi politik pada masa non-tahapan merupakan kunci pencegahan pelanggaran pemilu dan penguatan demokrasi substantif di tingkat lokal.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PANCASILA MELALUI SOSIALISASI DAN WORKSHOP KEBANGSAAN DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN GENERASI Z: STUDI KASUS UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA Fitriatun Anisya; Ansori; Ida Wahyuliana; Helmy Boemiya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3rde380

Abstract

Pendidikan Pancasila menghadapi tantangan signifikan di era digital, khususnya dalam membentuk kesadaran Generasi Z yang cenderung pragmatis dan kritis. Penelitian ini menganalisis implementasi pendidikan Pancasila melalui kegiatan sosialisasi dan workshop kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura bekerja sama dengan Tim Mentoring Kebangsaan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap kegiatan yang melibatkan 60 siswa SMA dan 120 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dialogis-partisipatif efektif meningkatkan kesadaran Generasi Z dalam empat indikator: pemahaman nilai-nilai Pancasila, kesadaran hukum dan konstitusional, integritas anti-korupsi, dan etika digital. Peserta menunjukkan perubahan dari pemahaman normatif menuju aplikasi kontekstual, tercermin dalam kemampuan mengidentifikasi relevansi nilai Pancasila terhadap dilema etis sehari-hari seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, dan kecurangan akademik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Pancasila berbasis experiential learning dan kolaborasi kelembagaan perguruan tinggi merupakan strategi efektif untuk internalisasi nilai kebangsaan pada Generasi Z di era digital.
PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR Ani Lestari; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/mjfzd448

Abstract

Artikel ini mengenai Peran Advokat dalam menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi oleh maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Pendampingan advokat dalam perkara perceraian memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional para pihak. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks tersebut, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pendamping hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum, nasihat hukum, serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang didukung oleh data empiris berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis sejak tahap awal pengajuan perkara hingga proses persidangan, termasuk dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan saat mediasi, serta pembelaan hak-hak klien di persidangan. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak.
IMPLEMENTASI PASAL 156 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK: STUDI PRAKTIK KASUS PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA BANGKALAN Lydia Fanggi; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/qxd0xt76

Abstract

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan akibat hukum penting dari putusnya perkawinan karena perceraian. Penentuan pihak yang berhak mengasuh anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 156 huruf (c) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengalihkan hak asuh anak apabila pemegang hak hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 156 huruf (c) KHI dalam perkara pengalihan hak asuh anak pasca perceraian, serta mengkaji peran advokat dalam proses pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris terbatas berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI bersifat fleksibel dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak, dengan menempatkan Hakim sebagai pihak yang menilai kelayakan pemegang hak hadhanah berdasarkan fakta persidangan. Oleh karena itu, penerapan pasal ini memerlukan standar penilaian yang objektif dan pembuktian yang kuat agar tercapai keadilan substantif bagi anak.
REVITALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DEGRADASI MORAL GENERASI Z MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI PANCASILA Muchammad Haykal Fardani; Ansori; Ida Wahyuliana; Helmy Boemiya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/4pqp5804

Abstract

Degradasi moral yang terjadi pada Generasi Z menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan budaya digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap nilai-nilai Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi Pancasila sebagai upaya revitalisasi nilai dan pencegahan degradasi moral Generasi Z di lingkungan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi, wawancara dengan pengelola kegiatan, serta dokumentasi pendukung. Penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Bangkalan pada kegiatan Sosialisasi Pancasila yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi Pancasila mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika sosial dan konstitusional, serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum, integritas moral, dan kepedulian sosial. Meskipun masih ditemukan keterbatasan berupa rendahnya atensi sebagian peserta didik, munculnya respons kritis dan pertanyaan reflektif menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai Pancasila berlangsung secara bertahap dan kontekstual. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi Pancasila dapat dinilai efektif sebagai sarana pendidikan karakter yang adaptif dalam mencegah degradasi moral Generasi Z di era digital.
STRATEGI PEMBELAAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG DILAPORKAN BALIK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Ach Zidaniel Ghufron; Ida Wahyuliana
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1dz88k05

Abstract

Perkara tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan laporan balik terhadap korban merupakan fenomena yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana dan menimbulkan persoalan serius terkait keadilan serta kepastian hukum. Dalam kondisi tertentu, mekanisme laporan balik berpotensi menempatkan korban pada posisi tersangka, sehingga membuka ruang terjadinya kriminalisasi korban dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini menarik untuk diteliti, karena kerap terjadi dalam perkara penganiayaan yang melibatkan ketimpangan relasi kuasa antar pihak, di mana hukum pidana digunakan sebagai alat untuk melemahkan posisi korban. Dalam perkara yang terjadi di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Mohammad Dinol Huda, klien yang sebelumnya mengalami serangan serius justru dilaporkan balik atas dugaan penganiayaan, sehingga menimbulkan isu penting mengenai penerapan prinsip pembelaan terpaksa dalam proses litigasi pidana. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka perlu dipahami sebagai respons atas serangan yang melawan hukum, sehingga pembelaan terpaksa menjadi aspek sentral dalam konstruksi pembelaan hukum yang diajukan oleh advokat. Artikel ini membahas strategi pembelaan hukum terhadap klien yang dilaporkan balik dalam perkara penganiayaan dengan menitikberatkan pada peran advokat dalam membangun pembelaan terpaksa dan memastikan terpenuhinya prinsip due process of law dalam persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui pengamatan langsung proses persidangan serta keterlibatan aktif bersama advokat dalam penanganan perkara. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi pembelaan hukum, khususnya dalam mengedepankan pembelaan terpaksa bagi klien yang dilaporkan balik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pembelaan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif diharapkan mampu mencegah kriminalisasi korban serta menjaga objektivitas proses peradilan pidana.
AKTUALISASI NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BULLYING Nurhidayat; Ansori; Ida Wahyuliana; Helmy Boemiya
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/npnd6r51

Abstract

Penelitian ini mengkaji aktualisasi sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam penegakan hukum terhadap pelaku Bullying di Indonesia. Fenomena Bullying telah menjadi persoalan serius yang mengancam martabat kemanusiaan, khususnya di lingkungan pendidikan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku Bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila kedua Pancasila menjadi landasan filosofis yang fundamental dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Bullying, baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum terhadap pelaku Bullying telah diatur melalui berbagai instrumen hukum seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan pendekatan restorative justice yang sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan terbatasnya infrastruktur pendukung. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek preventif, represif, dan rehabilitatif untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan humanis sesuai semangat Pancasila.
Co-Authors Ach Zidaniel Ghufron Afrian Wahyu Dewa Angel Ananda Panjaitan Ani Lestari Ansori Aprilina Pawestri Biroly, Alfan Burhanul Haqiqi Alfarizi Choirisma Fakhri Haikal Amanullah Fina Rohmatika Fitriatun Anisya Helmy Boemiya Huda, Nuru Imadatul Fitriani Inayah Maulia Irawan, Lutfy Susila Adi Lucky Dafira Nugroho Lydia Fanggi M. Nur Halim Mareta Nanda, Wella Muchammad Haykal Fardani Mufarijul Ikhwan Nurhidayat Prasetyo, Banu Salsabila Rohadi Santi Rima Melati Sumriyah Sumriyah Taufiqur Rohman windi sari, Yuliana Wiwik Aldewiyeh Yuliana Windisari