Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH JAKARTA MENDORONG INKLUSIVITAS HAK KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SEKTOR FORMAL Watanata, Ghaniya Raisa; Tan, Josephine Milhan; Nugraha, Dwi Putra
MAKSIGAMA Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v19i1.197

Abstract

The absorption of persons with disabilities into the workforce in Indonesia remains low. As the capital city, Jakarta plays a strategic role in promoting work inclusivity for persons with disabilities and setting an example for other regions. According to the Jakarta Social Service Agency, in 2019, there were 14,471 registered persons with disabilities in the region. To enhance employment accessibility, the Jakarta Provincial Government has taken progressive measures, including the establishment of the Disability Service Unit (Unit Layanan Disabilitas or ULD) in the employment sector and coordination with various related institutions. Another initiative is the Inclusive Job Center (IJC), which aims to connect persons with disabilities with companies willing to employ them, fostering an Inclusive Labour Market (ILM). This study employs a normative legal research method with a statute approach. The data used is secondary data obtained through a literature study, encompassing primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that while various policies have been developed to enhance workforce inclusivity for persons with disabilities, implementation challenges remain, particularly in employer awareness and workplace accessibility. Therefore, strengthening policies and enhancing oversight are necessary to ensure the effectiveness of regulations in creating an inclusive labor market. Keywords: Local Government Bureaucracy, Persons with Disabilities, Work Inclusion, Disability Service Unit, Inclusive Job Center
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG: PERAN KELURAHAN DAN MASYARAKAT Prabarini, Alexandrea; Nugraha, Dwi Putra; Limbong, Eva Florence Dorothy; Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda; Gabriela, Nathanaya; Febrian, Valentina
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.361

Abstract

Banjir menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Tangerang, terutama pada musim hujan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah melalui kelurahan serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris untuk menganalisis peran pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Tangsel No. 7 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam kegiatan kerja bakti terbukti mendukung upaya pengurangan risiko banjir secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan banjir yang adaptif dan partisipatif.
INVESTMENT MANAGEMENT AGENCY AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2025 AND ITS IMPLICATIONS FOR REGIONALLY-OWNED ENTERPRISES Nugraha, Dwi Putra; Sigrid, Stephanie; Natasha, Livia Cheryl; The, Jennifer
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1830

Abstract

Article 1 point 23 of Law Number 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises brings a new paradigm for the management of State-Owned Enterprises, especially related to the emergence of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency as a strategic investment super holding company. The presence of this agency marks a fundamental transformation of State-Owned Enterprises, which has legal implications for the concept of separate state assets. However, this change has created a gap with Regionally-Owned Enterprises, which still operate under Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally-Owned Enterprises and face limitations in terms of capital, governance, and political intervention. This paper analyzes the relationship between the Investment Management Agency and Regionally Owned Enterprises in the context of decentralization, and explores the relevance and potential of establishing Investment Management Agencies at the regional level. The results of the study show that strengthening regional investment governance through the establishment of regional Investment Management Agencies has the potential to increase efficiency, transparency, and investment attractiveness, while promoting the harmonization of national and regional interests in sustainable development.
LEGAL IMPLICATIONS AND NEW CUSTOMS REGULATIONS ON JASA TITIP PRACTICES IN INDONESIA Leman, Brandon Angelo; Lawritz, Filbert; Laurensia, Jesslyn; Nugraha, Dwi Putra
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i1.1904

Abstract

The Directorate General of Customs plays a crucial role in regulating the inflow of goods into Indonesia. Digitalization and increasing consumer demand for foreign products have driven the growth of personal shopping services. This activity is often misused through splitting to avoid import duties and taxes. This study aims to analyze the legal implications of the new Customs regulations on personal shopping practices. A normative legal method was applied using a statutory and conceptual approach with primary and secondary legal sources. The discussion shows that splitting is categorized as passive smuggling under Article 102 of Law Number 17 of 2006 on Customs. The government, through Regulation PMK 199/PMK.010/2019, sets import duty exemption limits for personal goods and strengthens oversight mechanisms. Offenders are subject to criminal penalties, fines, and administrative sanctions. The study concludes that Customs regulations do not prohibit personal shopping but aim to ensure compliance and protect state revenue.
Pemalsuan Akta Otentik oleh Notaris: Analisis Normatif Berdasarkan KUHP dan UU Jabatan Notaris Nugraha, Dwi Putra; Kiki Amaliah
Notary Law Research Vol. 7 No. 1 (2025): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v7i1.3051

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.
Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Yusuf, Angel Sabatini; Buntaran, Aldi; Vallensia, Devita; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6928

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.
Excise Taxation of Sugar-Sweetened Beverages: A Legal Policy Approach to Public Health and State Budget Protection Nugraha, Dwi Putra; Callista Yo, Beatrice; Cenniago, Sascha Kezia; Maurent, Vanessa
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v14i2.32446

Abstract

The policy of imposing excise tax on Sugar-Sweetened Beverages is a strategic measure to reduce the growing incidence of Non-Communicable Diseases in Indonesia, particularly diabetes and obesity linked to the consumption of sugary drinks. The yearly increase in SSBs consumption harms public health and imposes a significant financial burden on the state, especially through the Social Health Security Administering Body (BPJS). Therefore, firm legal intervention is needed to limit consumption and promote a healthier lifestyle. The implementation of excise taxes on sugar-sweetened beverages should not be viewed merely as a fiscal instrument to boost revenue, but also as a means of protecting the public’s right to live a healthy and productive life. This policy must be understood as part of a broader public health strategy rather than solely an economic measure. Moreover, the policy is expected to encourage industries to reformulate their products into healthier alternatives to avoid excise taxation.