Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search
Journal : Unizar Recht Journal

Kajian Yuridis Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Abdurrahman; Ari Wahyudi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis hak eksekutorial pada jaminan fidusia pasca putusan Mahkama Konstitusi No.18 tahun 2019 serta pertimbangan hakim tentang hasil putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Hak Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia? dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi? Adapun hasil dan pembahasan adalah yang pertama, Penerapan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pada Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah belum memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia sehingga berdasarkan hal tersebut pihak Debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia merasa hak konstitusionalnya dilanggar sehingga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki sifat final and binding sejak diucapkan oleh hakim di anggap sudah tepat diberikan.Kata Kunci: Hak Eksekutorial; Jaminan Fidusia; Mahkamah Konstitusi
Tinjauan Yuridis Pasal 1337 Kuh Perdata Dalam Kaitannya Dengan Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan Di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram Jannah, Raudlatul; Khairul Aswadi; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i4.217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian lisan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian lisan sewa menyewa rumah dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan hukum yang dikonsepkan untuk mengkaji fenomena sosial dalam kasus di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk observasi dan wawancara sebagai data primer dan studi dokumen sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tertulis merupakan kebebasan yang dijamin asas kebebasan berkontrak asalkan merujuk berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Perjanjian yang sah merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak, untuk melakukan pembatalan harus melalui pengadilan dan pemutusan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang dilakukan oleh Akbar dalam Kasus sewa menyewa rumah di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terkualifikasi sebagai wanprestasi; (2) Akibat hukumnya yang timbul adalah pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk mediasi ataupun gugatan ke Pengadilan untuk mengklaim konpensasi dalam bentuk biaya, ganti rugi, dan bunga.  
Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengelolaan Sarang Burung Walet (Studi Kasus Desa Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur) Melda Wenda Yurista; Novie Afif Mauludin; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Implementasi Perjanjian Pengelolaan Sarang Burung Walet di Desa Labuhan Lombok dan bagaimana Dampak Hukum Wanprestasi dari Perjanjian Pengelolaan Sarang Burung Walet di Labuhan Lombok, Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan analisis putusan pengadilan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi terhadap peraturan hukum perdata mengenai wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perjanjian pengelolaan sarang burung walet di Desa Labuhan Lombok menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pengusaha dapat berjalan efektif jika dilandasi kesepakatan yang adil, berorientasi pada keberlanjutan, dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Keberhasilan pengelolaan ini bergantung pada penetapan wilayah yang sesuai, sistem pengawasan yang jelas, pembagian hasil yang adil, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab mereka. Selain itu, keberlanjutan pengelolaan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang holistik, pengelolaan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. dab Wanprestasi dalam perjanjian pengelolaan sarang burung walet di Labuhan Lombok berdampak serius secara hukum dan ekonomi, termasuk kerugian materiil dan immateriil bagi pihak yang dirugikan. Pemutusan kontrak sepihak tanpa alasan sah melanggar Pasal 1338 dan 1320 KUH Perdata, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi. Untuk mencegah sengketa, perjanjian harus disusun secara rinci dan mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) Junaedin; Haerani; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 2 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 08 dan 09 Tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012. Penelitian ini menggunakan gabungan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dipakai untuk menganalisis dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan literatur. Sedangkan metode empiris digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara, observasi di Kantor Pertanahan, dan dokumentasi, Berdasarkan analisis yuridis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/TUN/2012 membatalkan Sertifikat HPL milik PT. BTDC karena terbukti cacat hukum dan administratif, sekaligus mengukuhkan kepemilikan sah Nurhuda yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun putusan ini final, pelaksanaannya terhambat oleh birokrasi terpusat yang lambat, resistensi PT. BTDC, dan ketidakpatuhan pejabat Kantor Pertanahan terhadap perintah pengadilan. Hambatan ini menyoroti kelemahan struktural dalam administrasi pertanahan, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga, yang pada akhirnya merusak kepastian hukum dan kepercayaan publik.