Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

From Coordination to Convergence: A Collaborative Governance Model for Multi-sectoral Stunting Reduction in Decentralized Contexts Sapri, Sapri; Mardhatillah, Mardhatillah; Ramlan, Pratiwi
Journal of Governance and Public Policy Vol. 13 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v13i1.28137

Abstract

This study seeks to develop a context-sensitive collaborative governance model to enhance multi-sectoral convergence in stunting reduction within decentralized public health systems. Despite the existence of national convergence policies in Indonesia, implementation at the district level remains fragmented due to sectoral silos, institutional ego, and limited cross-sector accountability. Drawing on a qualitative case study conducted in Sidenreng Rappang, an agriculturally productive yet nutritionally challenged district, this research employed in-depth interviews with 23 stakeholders across health, agriculture, education, social protection, and community sectors. Using thematic analysis supported by NVivo software and guided by Emerson and Nabatchi’s Collaborative Governance Regime (CGR) framework, the study identified three critical barriers: misalignment between national policy and local implementation, budget fragmentation, and the absence of shared performance indicators. Despite these constraints, informal collaboration among street-level actors emerged as a key enabler of convergence. The study proposes a governance model comprising institutional bridging forums, convergent resource mapping, and shared learning systems to integrate structural and relational mechanisms. This model offers a replicable strategy for institutionalizing multi-sector collaboration in stunting programs. The research highlights that successful convergence requires not only coordination structures but also trust, mutual incentives, and adaptive capacity. While limited to one district, the findings provide a transferable framework for other decentralized settings. Future studies should validate the model through comparative or multi-region analyses.
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sindenreng Rappang Sri Rezky Andayani; Sapri; Sundari; Monalisa Ibrahim
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang . Populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel X (implementasi kebijakan) dan variabel Y (program pembinaan narapidana). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reabilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistic 26.0. Berdasarkan hasil rekapitulasi variabel Implementasi Kebijakan denngan hasil persentase 68% berada pada kategori baik dan rekapitulasi variabel Program Pembinaan Narapidana dengan hasil persentase 73% berada pada kategori baik. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana dengan hasil persentase 72% berada pada kategori baik. Selain itu dari hasil uji pearson correlations didapatkan R sebesar 0,825 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara Impelementasi Kebijakan dengan Program Pembinaan Narapidana. Secara prasial Rhitung 0,825 > Rtabel 0,227. Artinya implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap Program Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kabpuaten Sidenreng Rappang. Rsquare sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini
Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Partisipatif melalui Green Village Project untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Sandi Lubis; Ahmad Mustanir; Jamaluddin Ahmad; Muhammad Rais Rahmat Razak; Erfina Erfina; Sunandar Said; Syahrir L; Sapri Sapri; Abdul Jabbar; Kamaruddin Sellang; Muhammad Nur; Muhammad Younus
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5 No 5 (2025): JPMI - Oktober 2025
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.4095

Abstract

Pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan masih rendah, sehingga sebagian besar rumah tangga bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Program Green Village Project dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif. Kegiatan ini menggunakan pendekatan participatory action yang melibatkan 25 rumah tangga selama enam bulan. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi, pelatihan budidaya hortikultura, pendampingan intensif, serta monitoring dan evaluasi berbasis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata luas pekarangan yang dimanfaatkan dari 30 m² menjadi 75 m² (naik 150%), peningkatan produksi sayuran dari 5 kg menjadi 20 kg per musim tanam (naik 300%), serta penghematan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp50.000–Rp100.000 per minggu. Dampak sosial juga terlihat melalui terbentuknya kelompok tani pekarangan dan meningkatnya solidaritas warga. Program ini terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan dan kemandirian desa.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI PEGADAIAN LANCIRANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Nurhakimah; Sofyan B.; Sapri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah di Pegadaian Lancirang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 97 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi 3.883 nasabah. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan program IBM SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Peningkatan kualitas pelayanan pada seluruh dimensi SERVQUAL secara konsisten akan meningkatkan kepuasan nasabah Pegadaian Lancirang.
ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN MELALUI APLIKASI MOBILE JKN DI PUSKESMAS KECAMATAN KULO Nurul Hiqmah; Lukman; Sapri
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 3 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 3 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i3.1659

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN di Puskesmas Kecamatan Kulo serta mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan melalui aplikasi tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan pelayanan kesehatan berbasis digital yang menuntut kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dalam penggunaan aplikasi dan masih ditemukan masyarakat yang lebih memilih mengurus administrasi secara manual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien pengguna aplikasi Mobile JKN di Puskesmas Kecamatan Kulo, dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pasien terhadap pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN berada pada kategori puas dengan persentase sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN telah cukup mampu memenuhi harapan pasien serta memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, kualitas pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN juga berada pada kategori puas dengan persentase sebesar 74%. Dimensi responsiveness dan empathy memperoleh nilai tertinggi, sedangkan dimensi tangibles masih memerlukan peningkatan terutama pada fasilitas pendukung pelayanan.
Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Indah Mayasari; Sapri Sapri; AndiUceng Uceng
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7 No. 1 (2025): JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : STISIPOL Raja Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56552/jisipol.v7i1.305

Abstract

The main problem in this study is the still less than optimal community participation in road infrastructure development, which is seen from the damaged road conditions and the minimal involvement of residents in the planning process to the implementation of development. This study aims to determine community participation in road infrastructure development in Panreng Village, Baranti District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study was 1,501 family cards and a sample of 91 respondents determined using the Slovin formula and purposive sampling techniques. The type of research used is quantitative research. Data collection techniques were carried out through observation, questionnaires, and literature studies. Data analysis techniques were with the help of IMB SPSS statistics 26. The results of this study from the results of the questionnaire obtained a recapitulation of community participation variables of 65% in the "Good" category. Recapitulation of infrastructure development variables of 64% in the "Good" category. Factors that influence community participation that influence community participation are the willingness/awareness factor of 80%, education factor 68%, income factor 76%, leadership factor 76%, and facility/equipment factor 62%.
Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Rezky Ahmadi; Erfina; Muhammad Arisal Asad; Sapri; Herman Dema
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i2.530

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi Kendal sehingga menyebabkan banyak Masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.
The Influence of the FOMO (Fear of Missing Out) Phenomenon on Digital Community Participation on the Sidenreng Rappang Regency Government's TikTok Account as a Means of Public Communication Aswan A.; Sapri; Herman Dema
INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW Vol. 8 No. 3 (2026): INFLUENCE: International Journal of Science Review
Publisher : Global Writing Academica Researching and Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/influencejournal.v8i3.334

Abstract

The digitalization of public services has encouraged government institutions, including the Sidenreng Rappang Regency Government, to use TikTok as an official communication channel through the @pemkab.sidrap account. This study aims to analyze the level of Fear of Missing Out (FOMO) among the public in accessing government TikTok content, assess the level of digital participation, and examine the effect of FOMO on digital participation. A quantitative approach was employed, involving 108 respondents selected from 4,371 followers using purposive sampling, followed by snowball sampling due to the absence of an accessible sampling frame on TikTok. Data were collected through an online questionnaire using a four-point Likert scale and analyzed using SPSS through descriptive analysis, validity and reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression. The findings indicate that FOMO has a positive and significant effect on public digital participation in the Sidenreng Rappang Regency Government’s TikTok account. This suggests that individuals’ desire to avoid missing information encourages them to access, follow, and interact more actively with government social media content. However, FOMO does not fully explain digital participation, as 31.7% of its variation remains attributable to other factors outside the research model. These findings highlight the relevance of psychological factors in understanding public engagement with digital government communication.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2012 Pasal 34 Tentang Tertib Sosial Di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Riska; Sapri; Hariyanti Hamid
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 6 No 3 (2025): JAPS Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v6i3.294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 34 tentang tertib sosial di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan rumus Yamane, sehingga diperoleh 97 responden dari total populasi 3.682 jiwa. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2012 Pasal 34 di Kelurahan Rappang secara umum berada dalam kategori baik, dengan rata-rata persentase 68% (cukup baik). Kendala utama terletak pada aspek ketepatan kebijakan, yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi dengan nilai 70% (baik), yang menunjukkan pentingnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar penetapan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta meningkatkan intensitas sosialisasi guna memperkuat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
Strategi Pemerintah Terhadap Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Baranti Nurhalianti; Sapri; Sundari; Abd. Razak Useng
Jurnal Niara Vol. 19 No. 2 (2026): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/m8pb5067

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah terhadap efektivitas penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan populasi sebanyak 487 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) aktif PKH. Sampel penelitian berjumlah 83 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data meliputi obsevasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan menggunakan skala Likert, uji validitas, uji reliabilitas, dan statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 32. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah berada pada kategori sangat baik dengan persentase 76%, efektivitas penyaluran PKH berada pada kategori baik sebesar 70%, dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah berada pada kategori baik sebesar 73%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas strategi pemerintah berkontribusi terhadap efektivitas penyaluran PKH di Kecamatan Baranti. Meskipun demikian, pemutakhiran data, penanganan keluhan KPM, ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta pemahaman dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.