Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

From Coordination to Convergence: A Collaborative Governance Model for Multi-sectoral Stunting Reduction in Decentralized Contexts Sapri, Sapri; Mardhatillah, Mardhatillah; Ramlan, Pratiwi
Journal of Governance and Public Policy Vol. 13 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v13i1.28137

Abstract

This study seeks to develop a context-sensitive collaborative governance model to enhance multi-sectoral convergence in stunting reduction within decentralized public health systems. Despite the existence of national convergence policies in Indonesia, implementation at the district level remains fragmented due to sectoral silos, institutional ego, and limited cross-sector accountability. Drawing on a qualitative case study conducted in Sidenreng Rappang, an agriculturally productive yet nutritionally challenged district, this research employed in-depth interviews with 23 stakeholders across health, agriculture, education, social protection, and community sectors. Using thematic analysis supported by NVivo software and guided by Emerson and Nabatchi’s Collaborative Governance Regime (CGR) framework, the study identified three critical barriers: misalignment between national policy and local implementation, budget fragmentation, and the absence of shared performance indicators. Despite these constraints, informal collaboration among street-level actors emerged as a key enabler of convergence. The study proposes a governance model comprising institutional bridging forums, convergent resource mapping, and shared learning systems to integrate structural and relational mechanisms. This model offers a replicable strategy for institutionalizing multi-sector collaboration in stunting programs. The research highlights that successful convergence requires not only coordination structures but also trust, mutual incentives, and adaptive capacity. While limited to one district, the findings provide a transferable framework for other decentralized settings. Future studies should validate the model through comparative or multi-region analyses.
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Program Pembinaan Narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sindenreng Rappang Sri Rezky Andayani; Sapri; Sundari; Monalisa Ibrahim
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pemasyarakatan terhadap program pembinaan narapidana Perempuan di Rumah Tahanan Kabupaten Sidenreng Rappang . Populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 orang. Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel X (implementasi kebijakan) dan variabel Y (program pembinaan narapidana). Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reabilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS statistic 26.0. Berdasarkan hasil rekapitulasi variabel Implementasi Kebijakan denngan hasil persentase 68% berada pada kategori baik dan rekapitulasi variabel Program Pembinaan Narapidana dengan hasil persentase 73% berada pada kategori baik. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Narapidana dengan hasil persentase 72% berada pada kategori baik. Selain itu dari hasil uji pearson correlations didapatkan R sebesar 0,825 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara Impelementasi Kebijakan dengan Program Pembinaan Narapidana. Secara prasial Rhitung 0,825 > Rtabel 0,227. Artinya implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap Program Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kabpuaten Sidenreng Rappang. Rsquare sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini