Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Menurut Asas Restorative Justice Maemunah Maemunah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 2: September 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan abmoral, perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan untuk berjudi, membeli minuman beralkohol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Motode penelitian menggunakan hukum empiris, subjek penelitian ini adalah yaitu Kasat Reskrim Dompu, kanit PPA dan anggota penyidik. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan interaktif model. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak diversi dengan pendekatan restorative justice adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penerapan asas restorative justice melalui konsep Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan Restorative justice hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. The crime of theft is an immoral act, the act was carried out to meet the need to gamble, buy alcoholic drinks. The purpose of this study was to determine how the settlement of the case with the Restorative Justice approach to the crime of theft committed by children. The research method uses empirical law, the research subjects are Dompu Criminal Investigation Unit, PPA Unit and investigator members. Data collection uses observation, interviews, and documentation. Data analysis uses interactive models. The results achieved in this study indicate that a crime committed by a child diversified with a restorative justice approach is a crime that is a prison sentence under 7 (seven) years and is not a repeat of the crime. The application of the principle of restorative justice through the concept of Diversity of crimes committed by children in Dompu District has been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. In some cases the diversionary effort can obtain an agreement by each party so that the case does not proceed to the prosecution level. Restorative justice is only applied to minor criminal offenses, with a deliberation mediation process.

Implementasi BUMDes Terhadap Pengembangan Perekonomian di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Maemunah Maemunah; Ahmad Efendi
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1: Maret 2019
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Pilar yang menjadikan Desa lebih mandiri dan produktif mengelola potensi Desa sebagai PADes adalah BUMDes. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa yaitu oleh Desa, dari Desa, dan untuk Desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tehnik penentuan subyek menggunkan purposive sampling, jenis data yang digunakan data kualitatif, sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui, reduksi, display, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi BUMDes terhadap pengembangan perekonomian di Desa Sai Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam memanfaatkan anggaran yang ditetapkan oleh kepala Desa sebagai modal usaha BUMDes, BUMDes telah melaksanakan tiga program antara lain; 1). Penggemukan Sapi 2). Pengadaan Pestisida 3). Simpan Pinjam. Program yang sudah diimplementasikan sudah ada perkembagan yang cukup Baik terhadap pegembangan perekonomian Desa salah satu sumber PADes. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes antara lain; 1). Pelatihan/pembinaan 2). Pengadaan pakan ternak 3). Kesadaran masyarakat dan 4). Anggaran yang ditetapkan minim.The pillar that makes the village more independent and productive in managing the village's potential as PADes is BUMDes. The management of BUMDes is fully implemented by the Village community, namely by the Village, from the Village, and for the Village. The workings of BUMDes are by accommodating economic activities of the population in the form of institutions or business entities that was professionally managed but still rely on the original potential of the Village. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach, the technique of determining subjects using purposive sampling, the type of data used is qualitative data, data sources consist of secondary data and primary data, data collection methods used are observation, interviews, and documentation, while analysis techniques data used is through, reduction, display, verification. The results of the study show that the BUMDes' implementation of economic development in the Soromandi Sub-District of Sai Village in Bima Regency has made several efforts made by the BUMDes to utilize the budget set by the village head as the business capital of the BUMDes 1). Cow Fattening 2). Procurement of Pesticides, 3). Savings and Loan. The program implemented already has a reasonably good development towards the development of the village economy, one of the sources of PADes. Some of the obstacles faced by BUMDes include; 1). Training/coaching, 2). Procurement of animal feed 3). Community awareness, 4). The budget set is minimal.

Studi Politik dan Hukum Terhadap Tarian Kalero Masyarakat Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Zedi Muttaqin; Maemunah Maemunah; Kristina Nona Woro
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v9i2.8250

Tarian Kalero merupakan tarian klasik yang masih tetap dipelajari oleh Masyarakat Donggo sampai sekarang, tarian kalero ini termasuk tarian yang mempunyai nilai original yang kental dengan adat setempat karena sejak dulu hingga sekarang gerakan tarian kalero tetap sama dan tidak ada modifikasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian yang didapatkan yang telah diidentifikasi untuk memberikan infromasi penelitian ini adalah tokoh adat sebanyak 4 orang, tokoh agama sebanyak 3 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan aparat desa Mbawa seperti kepala desa, sekretaris desa, para kaur desa. Selain itu informan juga dilibatkan adalah pemberhati budaya di masyarakat bima. Pengumpulan data menggunakan 3 metode yaitu obervasi, interview dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, verifikasi data, pemiliha data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam upacara pelaksanaan tarian kalero yaitu nilai soaial, gotong royong, religi, oraganisasi, mufakat, dan nilai kesenian. Aspek politik dalam tradisional tarian kalero masyarakat Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima menunjukkan bahwa masyarakat donggo dalam menyambut tamu Negara, pemerintah daerah, bupati, gubernur maupun aparat Negara lainnya yang datang ke wilayah Donggo maka masyarakat menyambut dengan ritual tarian kalero. Adanya tarian kalero mengundang masyarakat banyak untuk dapat menyaksikan pagelaran tarian tersebut serta melihat dan menyambut para tamu yang datang. Aspek hukum dalam tradisional tarian kalero bahwa tradisi ritual tarian kalero masyarakat Donggo perlu diberikan perlindungan hukum terhadap legalitas sebagai kebudayaan masyarakat donggo asli, karena sumber kebudayaan daerah merupakan sumber kebudayaan nasional yang memiliki nilai kulturalistik kedaerahan.Kalero dance is a classical dance that is still being studied by the Donggo people until now, this kalero dance is a dance that has original values that are thick with local customs because from the past until now the kalero dance movements have remained the same and there are no modifications. The research method used in this study uses qualitative research with a descriptive approach. The research subjects that have been identified to provide information for this research are 4 traditional leaders, 3 religious leaders, 4 community leaders and Mbawa village officials such as village heads, village secretaries, village heads. In addition, the informants also involved are cultural observers in the Bima community. Data collection uses 3 methods, namely observation, interview and documentation. This analysis is carried out with the stages of data collection, data verification, data selection and data inference. The results of the study indicate that the values contained in the ceremony of carrying out the kalero dance are social values, mutual cooperation, religion, organization, consensus, and artistic values. The political aspect in the traditional kalero dance of the Mbawa community, Donggo District, Bima Regency, shows that the Donggo community in welcoming state guests, local governments, regents, governors and other state officials who come to the Donggo area, the community welcomes the kalero dance ritual. The existence of the kalero dance invites many people to be able to watch the dance performance and see and welcome the guests who come. The legal aspect in the traditional kalero dance is that the ritual tradition of the kalero dance of the Donggo community needs to be given legal protection against legality as the culture of the indigenous Donggo community, because the source of regional culture is a source of national culture that has regional culturalistic values.

Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19 Maemunah Maemunah; Hafsah Hafsah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v9i2.8023

Dampak dari Pandemi covid-19 pada perkawinan pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya, masalah ekonomi yang menyebabkan orang tua mengizinkan anak-anaknya menikah di usia dini, pernikahan di anggap sebagai jalan pintas meringankan beban orangtua, aktivitas belajar dirumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul dilingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitain hukum empiris. Metode pengumpulan data menggunakan metodeo bservasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa dampak perkawinan anak terhadap jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki dampak negatif yaitu dampak yang tidak hanya merugikan anak maupun keluarga, tetapi secara keseluruhan juga merugikan Negara, akibat BDR sehingga peserta didik melakukan pernikahan tanpa memikirkan masa depan, terganggunnya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang saah pada anak, hingga intifikasi anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan resiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan anak.The impact of the Covid-19 pandemic on early marriage is influenced by culture, economic problems that cause parents to allow their children to marry at an early age, marriage is considered a shortcut to lighten the burden on parents, learning activities at home result in teenagers having the flexibility to socialize in their environment. The research method used in this study is an empirical legal research method. The data collection method used observation, interviews, documentation, while the data analysis technique was through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the impact of child marriage on the number of domestic violence (KDRT) has a negative impact, namely the impact that is not only detrimental to the child and family, but overall it is also detrimental to the State, due to BDR so that students marry without thinking about the future, mental health disorders children and mothers, the emergence of legal parenting patterns for children, to identification of children who are not registered because they do not have birth certificates, thus creating the worst risk, namely the occurrence of child trafficking.

Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Maemunah Maemunah; Sri Wulandari
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v9i1.5993

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan pidana ringan yang terjadi dikalangan keluarga rumah tangga, terutama bagi keluarga rumah tangga yang minim pengetahuan dalam pendidikan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai factor tidak seimbangnya hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga. Tujuan penelitian menjelaskan pentingnya penerapan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normative. Pengumpulan data yang telah dilakukan menggunakan observasi, interview, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati perkembangan kasus kekerasan dalam rumah dalam berbagai literature, interview dilakukan secara online melalui google meeting dengan 2 orang panitera, hakim, staf pengadilan negeri setempat, analisis dokumen dilakukan untuk menelaah esensi undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan pemerintah yang relevan apakah relevan dengan kondisi lapangan. Analisis data yang telah dilakukan menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal karena masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi, kurangnya pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan, perlu dilakukan sosialiasasi tentang penerapan PUP yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal lainnya masih terjadinya tradisi budaya perkawinan perjodohan dengan mengesampingkan faktor kematangan berpikir dan umur.Domestic Violence is a minor criminal act that occurs among household families, especially for household families who lack knowledge in family education. Domestic violence is a factor in the imbalance of husband and wife relationships in a household. The purpose of this research is to explain the importance of applying maturation of marriage age as an effort to prevent the occurrence of domestic violence. Qualitative research methods, with a normative juridical approach. Data collection has been done using observation, interviews, and document analysis. Observations were made to observe the development of cases of domestic violence in various literatures, interviews were conducted online through google meetings with 2 clerks, judges, local district court staff, document analysis was carried out to examine the essence of the Law on the Elimination of Domestic Violence (KDRT), whether relevant government regulations are relevant to field conditions. Data analysis has been carried out using an interactive analysis model with stages of data collection, data presentation, data reduction, verification and data conclusion. The results showed that the application of maturation of the age of marriage as an effort to prevent the occurrence of domestic violence had not been maximized because cases of domestic violence were still occurring, the lack of legal protection for victims of violence, socialization about the application of PUP contained in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Another thing is that there is still a cultural tradition of matchmaking marriages by putting aside the factors of thinking maturity and age.

Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi Maemunah Maemunah
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, namun pelanggaran HAM terhadap anak masih terjadi berupa anak diterlantarkan, anak diperkerjakan, anak meminta-minta dijalan, kekerasan fisik anak dan anak diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan kajian hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan hukum tersier melalui study literature. Alat analisis yang dipergunakan adalah interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak jalanan dalam konsep HAM menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca reformasi adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para street educator datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Kedua, centre based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Ketiga, community based yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan.

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONI Maemunah Maemunah; Kamaluddin Kamaluddin; Abdul Sakban; Wayan Resmini; Julae Pani; Ziha Sulistia; Fitrianingsih Fitrianingsih; Aria Tuti Melani
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.10033

Abstrak: Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Mujur Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyait masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.Abstract: Factors for the occurrence of domestic violence are caused by unmet economic needs, quite high wife demands, jealousy, excessive prejudice, and minimal legal counseling on preventing domestic violence. The purpose of this article is to explain legal counseling on the prevention of domestic violence to create a harmonious family in Mujur village, East Praya sub-district, Central Lombok regency. The method used in this community service program uses the empowerment method. The results of this activity indicate that legal counseling on the prevention of domestic violence to create a harmonious family can help the community in understanding community diseases, especially physical violence, and non-physical violence as well as solutions to solve material legal problems. The contents of the material presented by the community service team explained the types of domestic violence and alternative solutions for resolving violence as well as tips for building a harmonious family. The community's response to this activity was very happy, especially discussing the prevention of domestic violence, participants were also very responsive to this legal counseling activity to continue to be carried out continuously.

Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak Maemunah Maemunah; Hafsah Hafsah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i1.11110

Faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia anak adalah faktor kebudayaan, faktor pendidikan atau SDM yang rendah, faktor ekonomi keluarga, faktor agama, faktor kurangnya kontrol orang tua, murahnya biaya pernikahan, serta faktor lingkungan. Tujuan penelitiian ini adalah untuk menjelaskan perrlindungan hukum terhadap kekerasan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawainan pada usia anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak sepulau Lombok dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Pengumpulan data menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Bahkan Pasal 26 ayat 1 poin c menyebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya pernihakan usia anak. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak adalah faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor kepercayaan dan adat istiadat, faktor media masa. Factors that cause marriage at the age of children are cultural factors, low education or human resources, family economic factors, religious factors, lack of parental control, cheap wedding costs, and environmental factors. The purpose of this study is to explain legal protection against child abuse. The method used in this research is empirical juridical research. The research approach used is descriptive-analytical. The subjects of the study were married couples who married at the age of their children. Head of the Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning, West Nusa Tenggara Province, the Child Protection Agency for the Lombok Island, and the West Nusa Tenggara Child Protection Agency (LPA NTB). Data collection uses primary, secondary, and tertiary data. The data collected, both in the form of library data and field data will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data with a literature study with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that Law Number 35 of 2014 the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that the state, government, family, and society are obliged to provide optimal fulfillment of children's rights and protection. Even Article 26 paragraph 1 point c mentions the obligation of parents in preventing child marriage from occurring. In addition, the factors that influence violence against children are parent/family factors, environmental factors, psychological factors, economic factors, beliefs and customs factors, and mass media factors.

Penerapan Peraturan Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Usia Muda Bagi Masyarakat Suku Sasak di Lombok Tengah Maemunah Maemunah; Abdul Sakban; Hafsah Hafsah
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v10i2.13618

Perkawinan usia muda dalam masyarakat sasak telah menjadi tradisi yang hingga kini masih terjadi kemudian berdampak adanya perceraiaan muda, kekerasan anak dan perempuan dan tingginya angka janda muda. Tujuan dalam artikel ini untuk menjelaskan penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawainan pada usia anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga perlindungan anak sepulau Lombok dan Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB). Data yang terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan data lapangan dengan studi literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah untuk pencegahan perkawinan usia muda bagi masyarakat suku sasak di Lombok Tengah dilkaukan 3 hal yaitu melakukan sosialisasi peraturan PUP, menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan perkawinan usia muda dan pemerintah daerah menerapkan kota layak anak dengan mengedepankan perlindungan kepada anak. saran bagi pemerintah daerah agar terus melakukan sosialisasi pernikahan usia perkawinan.Young marriages in the Sasak community have become a tradition that is still happening today and has resulted in young divorces, violence against women and children and high rates of young widows. The purpose of this article is to explain the application of local regulations to prevent young marriages for the Sasak people in Central Lombok. The method used in this research is empirical juridical research. The research approach used is descriptive analytical approach. The research subjects were married couples who were married at a young age. Head of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning, West Nusa Tenggara Province, Lombok island child protection agency, and West Nusa Tenggara Child Protection Agency (LPA NTB). The data collected, both in the form of library data and field data, will be analyzed using analytical descriptive to describe the field data with a literature study with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the application of regional regulations for the prevention of young marriages for the Sasak people in Central Lombok is carried out in 3 ways, namely socializing PUP regulations, being a pioneer and reporter in preventing young marriages and the local government implementing child-friendly cities by prioritizing child protection. . suggestions for local governments to continue to socialize marriage at the age of marriage.

Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah Maemunah Maemunah; Abdul Sakban; Ziah Kuniati
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 11, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Muhammadiyah University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v11i1.16762

Perkembangan kasus bullying hingga saat ini masih terjadi pada kalangan siswa sekolah menengah atas dengan berbagai bentuk tindakan bullying, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan diri, suka menyendiri, depresi dan bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran guru PPKn melalui pembimbingan intensif sebagai upaya pencegahan bullying di Sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitia kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebyek penlitian yang terlibat adalah siswa SMP Negeri 1 Bolo Kabupaten Bima sebanyak 12 orang siswa dan 3 orang PPKn dan 1 orang guru Bimbingan Konseling. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sangat berperan aktif disekolah yaitu mulai dari perencaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang terjadi disekolah. Terkait perilaku bullying, guru tentu memiliki andil dalam mengatasinya dengan cara guru dalam mengatasi sikap atau perilaku bullying ialah dengan membimbing, menasehati, mengarahkan, membina, dan memberikan contoh sikap yang baik disekolah baik bullying verbal maupun non verbal.The development of bullying cases still occurs among high school students with various forms of bullying, which impact loss of self-confidence, loneliness, depression, and suicide. This study aims to explain the role of Civics teachers through intensive mentoring to prevent bullying in schools. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The research subjects involved were 12 students of SMP Negeri, 1 Bolo, Bima Regency, 3 PPKn students, and 1 Counseling Guidance teacher. The methods of data collection used were observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis involves data reduction, presentation, and conclusion. The study results show that teachers play an active role in schools, starting with planning, implementing, and evaluating all activities that occur in schools. Regarding bullying behaviour, the teacher certainly has a hand in overcoming it.

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search