Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN SOSEKHUM Diktum Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum International Journal of Supply Chain Management Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal of Science and Society (IJSOC) Langgas: Jurnal Studi Pembangunan INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Imawan Sugiharto
Universitas Pancasakti Tegal
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Transportation

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : CERMIN

 1 
EKSISTENSI DAN PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sugiharto, Imawan
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5379.792 KB)

Abstract

Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Reschtaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakian terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selain mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga baru yang kewenangannya ditentungan dalam UUD yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya diatur dlam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, pada awal keberadaanya cukup membuat hentakan dengan konsistensi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Komisi Yudisial memerlukan amunisi yang cukup untuk membuat belantara perilaku KKN yang terjadi di lingkungan peradilan. Tekanan dan respon yang berlebihan dating dari para pelaku kekuasaan peradilan, mereka tidak terima melepaskan kenikmatan yang sudah mereka nikmati. Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan peranannya melaksanakan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari normanya yang tidak sempurna serta juga yang paling berat adalah menghadapi mafia peradilan pada lingkungan peradilan. Sehingga setelah dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang perlu dipertanyakan mengenai keteguhan eksistensi dan peranana Komisi Yudisila sebagai lembaga penjaga sendi-sendi Negara hukum. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Komisi Yudisial dalam kerangka system ketatanegaraan Indonesia, diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara,terutama dalam mengkaji eksistensi Komisi Yudisila sebagai lembaga Negara yang mandiri dalam system Ketatanegaraan Indonesia Kata Kunci : Eksistensi dan Peranan, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan
PERANAN BIROKRASI DALAM MENDORONG REGULASI PEMRINTAH Sugiharto, Imawan
CERMIN No 46 (2010): Maret
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4823.494 KB)

Abstract

Birokrasi dalam suatu negra sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan Negara maupun penyelenggaraan Pemerintahaan birokrasi diibaratkan mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahaan sehingga apabila tejadi kemacetan atau kerusakan maka dapat dibayangkan bahwa pemerintah itu sendiri akan berjalan secara pincang dan mogok atau bahkan berhenti dalam menyelenggarakan pemerintahaan. Di Indonesia birokrasi yang sangat penting dan paling utama namun dalam kenyataannya mengalami begitu banyak masalah seperti kurang profesionalisme, terjadi kelambanan dalam pelayanan masyarakat, memiliki system manajemen yang buruk terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta begitu banyak permasalahan dalan tubuh birokrasi kita. Mengingat birokrasi merupakan institutsi yang memiliki kewenangan untuk menangani aliran tuntutan masyarakat dan begitu merupakan alat atau jembatan perantara kepentingan masyarakat dengan system perpolitikan yang ada dalam Negara Oleh Karena itu perlu adanya langkah mengatasi kekurangan tadi melalui reformasi birokrasi dan konsolidasi serta agenda reformasi birokrasi yang jelas. Kata Kunci : birokrasi, Reformasi dan Konsolidasi, Regulasi Pemerintahan
MEMBANGUN PARADIGMA HUKUM BARU DARI PERSPEKTIF REPRESIF MENUJU PERSPEKTIF KERAKYATAN Sugiharto, Imawan
CERMIN No 034 (2003): Agustus
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4347.725 KB)

Abstract

Pembangunan hokum selama ini cenderung berorientasi pada hukum yang otoriter, represif, tidak memberi ruang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam pembuatan dan penegakkan hokum. Tatanan hukum dengan paradigm represif. Secara paradigm hukum yang dihasilkan adalah hukum dan perspektif masyarakat luas dalam dari perspektif penguasa. Kata kunci : paradigm, Persoektif, Represif, Kerakyatan
PERANAN BIROKRASI DALAM MENDORONG REGULASI PEMRINTAH Sugiharto, Imawan
CERMIN No 46 (2010): Maret
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4823.494 KB)

Abstract

Birokrasi dalam suatu negra sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan Negara maupun penyelenggaraan Pemerintahaan birokrasi diibaratkan mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahaan sehingga apabila tejadi kemacetan atau kerusakan maka dapat dibayangkan bahwa pemerintah itu sendiri akan berjalan secara pincang dan mogok atau bahkan berhenti dalam menyelenggarakan pemerintahaan. Di Indonesia birokrasi yang sangat penting dan paling utama namun dalam kenyataannya mengalami begitu banyak masalah seperti kurang profesionalisme, terjadi kelambanan dalam pelayanan masyarakat, memiliki system manajemen yang buruk terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta begitu banyak permasalahan dalan tubuh birokrasi kita. Mengingat birokrasi merupakan institutsi yang memiliki kewenangan untuk menangani aliran tuntutan masyarakat dan begitu merupakan alat atau jembatan perantara kepentingan masyarakat dengan system perpolitikan yang ada dalam Negara Oleh Karena itu perlu adanya langkah mengatasi kekurangan tadi melalui reformasi birokrasi dan konsolidasi serta agenda reformasi birokrasi yang jelas. Kata Kunci : birokrasi, Reformasi dan Konsolidasi, Regulasi Pemerintahan
EKSISTENSI DAN PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sugiharto, Imawan
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5379.792 KB)

Abstract

Negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Reschtaat), bukan Negara Kekuasaan (Machsstaat). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakian terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Selain mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga baru yang kewenangannya ditentungan dalam UUD yaitu Komisi Yudisial. Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaanya diatur dlam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga baru, pada awal keberadaanya cukup membuat hentakan dengan konsistensi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Komisi Yudisial memerlukan amunisi yang cukup untuk membuat belantara perilaku KKN yang terjadi di lingkungan peradilan. Tekanan dan respon yang berlebihan dating dari para pelaku kekuasaan peradilan, mereka tidak terima melepaskan kenikmatan yang sudah mereka nikmati. Keberadaan Komisi Yudisial tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam perjalanan peranannya melaksanakan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menghadapi berbagai kendala baik yang berasal dari normanya yang tidak sempurna serta juga yang paling berat adalah menghadapi mafia peradilan pada lingkungan peradilan. Sehingga setelah dikebiri oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang perlu dipertanyakan mengenai keteguhan eksistensi dan peranana Komisi Yudisila sebagai lembaga penjaga sendi-sendi Negara hukum. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Komisi Yudisial dalam kerangka system ketatanegaraan Indonesia, diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara,terutama dalam mengkaji eksistensi Komisi Yudisila sebagai lembaga Negara yang mandiri dalam system Ketatanegaraan Indonesia Kata Kunci : Eksistensi dan Peranan, Komisi Yudisial, Sistem Ketatanegaraan
MEMBANGUN PARADIGMA HUKUM BARU DARI PERSPEKTIF REPRESIF MENUJU PERSPEKTIF KERAKYATAN Sugiharto, Imawan
CERMIN No 034 (2003): Agustus
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4347.725 KB)

Abstract

Pembangunan hokum selama ini cenderung berorientasi pada hukum yang otoriter, represif, tidak memberi ruang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam pembuatan dan penegakkan hokum. Tatanan hukum dengan paradigm represif. Secara paradigm hukum yang dihasilkan adalah hukum dan perspektif masyarakat luas dalam dari perspektif penguasa. Kata kunci : paradigm, Persoektif, Represif, Kerakyatan
Co-Authors Andi Zulfa Majida Azhari Azhari Erwin Aditya Pratama Fajar Ari Sudewo Hamidah Abdurrachman Imam Asmarudin Ismail Suardi Wekke Jamal Fakhri khamim, mukhamad Kusbandini, Ely Kusrina, Titi Ratna Riyanti Roslina Roslina Siswadi Siswadi Suci M.Hum SH Hartati