Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.496
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Justitia et Pax The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Simbur Cahaya Ilmu Hukum Prima Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis JOURNAL of LEGAL RESEARCH Devotion: Journal of Research and Community Service JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Cakrawala Ilmiah SETARA : Jurnal Ilmu Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Hukum Bisnis JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Inovasi Global SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Ismail Ismail
Universitas Bung Karno
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI Budi Waljiman; Didik Suhariyanto; Ismail Ismail
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6449

Abstract

According to Law Number 35 of 2009, narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduce to eliminate pain, and can lead to addiction, which is classified into groups as attached in Law Number 35 of 2009. Narcotics abuse has become a very serious issue faced by various countries, both in developed and developing countries, and one of them is Indonesia. Indonesia, which initially served as a transit country for narcotics trade, has now been turned into a destination for operations, transactions, sales, and production by international narcotics networks. This is evidenced by the numerous fields containing marijuana plants and factories producing narcotics discovered by law enforcement agencies. The research method used is a normative juridical research type, in line with the author's intended purpose, the methodology in the design of the thesis research uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The research results show that the criminal law system against members of the police force involved in narcotics trafficking, the Criminal Code only recognizes a maximum criminal system. It must be acknowledged that the emergence of this special minimum criminal sanction aims to make people afraid to commit acts as formulated in the Psychotropic Law. Problems arise when, in a specific case, the judge feels that this special minimum criminal penalty is still very severe, and law enforcement imposes criminal sanctions specified in Law No. 35 of 2009 on members of the police force who abuse narcotics, also imposing administrative sanctions, which are sanctions imposed by the relevant institution, in accordance with the main task of the police force as stated in Article 13 letter b, namely enforcing the law. Therefore, every member of the police force is required to be able to investigate and prosecute any form of criminal activity, which would be contradictory if a member of the police force commits a criminal act, as the police force should be a role model for society in implementing the law and regulations in force.
MENGOPTIMALKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Mardi Candra; Ismail Ismail; Fally Avriantara
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.703

Abstract

Hubungan antara warga dengan negara merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam praktik keduanya seringkali berseberangan atau berbeda pandangan maupun pendapat, seperti ketika negara menerbitkan peraturan atau mengeluarkan kebijakan tertentu, sebagian warga negara melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang saling berseberangan antara negara dan rakyat adalah sengketa di bidang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya admnistratif itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prosedur keberatan administratif dan prosedur banding administratif. Dalam rangka mengoptimalkan upaya administratif perlu ditumbuhkan kesadaran pejabat tata usaha negara untuk segera menindaklanjuti suatu keberatan administratif yang diajukan. Selain itu Pembentuk Undang-Undang perlu untuk mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan memasukkan norma yang sedikit lebih memaksa agar pejabat tata usaha negara serius untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan keberatan administrasi.
Implementasi Pengaturan Pajak Karbon dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Rudi Hartono; Didik Suhariyanto; Ismail
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.2114

Abstract

Climate change is a pressing global challenge, with Indonesia, the world's sixth-largest carbon emitter, facing pressure to reduce greenhouse gas emissions. This study analyzes Indonesia's carbon tax regulations as an environmental fiscal instrument in support of equitable sustainable development. The research objective is to analyze carbon tax regulations in support of equitable sustainable development and to assess the effectiveness of carbon tax regulations as an instrument for achieving sustainable development in Indonesia. This study uses a normative juridical method with legislative, conceptual, comparative, and limited empirical approaches. Primary legal materials include Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations and Presidential Regulation Number 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Value. The research findings indicate that the carbon tax system has adopted the polluter pays principle and social justice, but still faces structural weaknesses in the form of unclear formulation, low tariffs (Rp30,000/kg CO₂e), limited sector coverage (35% of national emissions), and the absence of adequate social compensation mechanisms. The effectiveness of carbon tax implementation is hampered by limited implementing regulations, an immature MRV system infrastructure, weak cross-sectoral coordination, and potential regressive impacts on low-income groups. This research recommends the development of a comprehensive carbon tax roadmap, strengthening the MRV system, establishing a fair social compensation mechanism, transparency in tax revenue allocation, and harmonization of cross-sectoral policies to ensure that the carbon tax can function effectively as an instrument of equitable sustainable development in Indonesia.
Peran Pemerintah Daerah Ditinjau dari Aspek Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, Psikologi dan Politik Andri Ferdian; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 8 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i8.141

Abstract

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Jurnal ini menyoroti peran pemerintah daerah dan stafnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, meliputi mengidentifikasi Faktor Pendukung dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Resistor. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan difokuskan pada berbagai aspek terkait dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, psikologi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan stafnya harus berdiri adalah kekuatan besar anggota miliknya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu untuk memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan apa yang menjadi Pilihan hidup. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis teoritis tentang perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati, atau Walikota, dan para staffnya) dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan publik, atau persiapan untuk publik dalam bentuk sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas publik sendiri dalam menentukan masa depan, dan untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah sendiri. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tentang apa peran pemerintah daerah dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.
Implementasi dan Mekanisme Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Poebiyan Padra Jaya; Didik Suharyanto; Ismail Ismail
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i1.259

Abstract

Pembangunan kesehatan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadirkan sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan permasalahan, seperti malaadministrasi, diskriminasi pelayanan, dan pengabaian hak peserta BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kebijakan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap peserta jika terjadi malaadministrasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa regulasi terkait dan hasil studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara prinsip ideal BPJS Kesehatan dengan pelaksanaannya, terutama dalam hal pelayanan yang tidak merata dan perlindungan hukum bagi peserta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan BPJS Kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh peserta.
Legal Aspects and Legal Implications of Auctioning Goods Through Social Media Platforms Soni Barumuli; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 7 No. 3 (2026): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v7i3.25653

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the application of the death penalty to perpetrators of narcotics crimes according to Indonesian positive law. In discussing this research, the author uses the theory of legal certainty and the theory of punishment. This research is a normative legal study using library methods that focus on reading and analyzing primary and secondary legal materials. The results indicate that the death penalty remains in Indonesian positive law, as seen in various provisions in the Criminal Code and other laws and regulations. With the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the death penalty is no longer a principal punishment but a special punishment threatened using an alternative system. This means the execution can be postponed with a 10-year probationary period; if the convict shows improvement, it can be commuted to life imprisonment or 20 years' imprisonment, but if no behavioral improvement is shown, the death penalty can be carried out. The Criminal Code and Law No. 35 of 2009 explicitly impose the death penalty for serious drug offenders. This penalty is the harshest sanction for drug offenders because it deprives them of their right to life; however, it is commensurate with the consequences of their actions.
Application Of The Law To Outsourced Workers The Impact Of The Main Types Of Work (Core Business) To Establish Protection Laws Against Workers/Laborers Theresia Tri Widyaningsih; Didik Suahriyanto; Ismail
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i3.300

Abstract

Labor issues in Indonesia, including outsourcing, have become a primary concern for stakeholders, including individuals, communities, and companies. Outsourced workers are employees assigned to another company under a specific agreement. Law Number 13 of 2003 on Manpower and Law Number 6 of 2023 on Job Creation serve as the legal basis for regulating this employment relationship. This study aims to analyze the legal protection of outsourced workers using a comparative law approach, legislative analysis, and case studies. The findings indicate that despite existing regulations ensuring legal protection for outsourced workers, legal loopholes still exist, potentially disadvantaging workers, particularly in terms of social security and job stability. The government has a responsibility to ensure the effective implementation of labor laws to protect workers' welfare. Key employment instruments, such as Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) and Indefinite-Term Employment Agreements (PKWTT), must be aligned with applicable regulations to protect the rights of outsourced workers. Therefore, regulatory evaluation and reinforcement are necessary to establish a fairer labor system for outsourced workers in Indonesia.
Konsep Ideal Limitasi Merek Terkenal untuk Mewujudkan Pelindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Nabil; Ismail; Hartana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5554

Abstract

Pelindungan merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 pada dasarnya telah mengakomodasi standar internasional, termasuk pengakuan keterkenalan merek dan pengecualian batas waktu dalam hal adanya iktikad tidak baik. Namun, dalam praktik peradilan, gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemilik merek terkenal kerap ditolak meskipun disertai bukti keterkenalan dan dugaan iktikad tidak baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma (das sollen) dan praktik (das sein), khususnya dalam penerapan prinsip first to file, batas waktu gugatan, serta standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan serta pola pertimbangan hakim dalam menilai keterkenalan merek dan iktikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan gugatan dipengaruhi oleh dominasi pertimbangan administratif formal dan penafsiran iktikad tidak baik yang cenderung restriktif. Selain itu, belum terdapat standar uji yang terstruktur dalam menilai keterkenalan merek, sehingga menimbulkan disparitas putusan. Penerapan prinsip first to file juga masih dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan karakter khusus merek terkenal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan konsep ideal limitasi merek terkenal melalui kerangka uji operasional yang memuat parameter objektif keterkenalan dan indikator iktikad tidak baik yang lebih komprehensif. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan substantif, serta mewujudkan konsistensi pelindungan hukum bagi pemilik merek terkenal
Informed Consent (Persetujuan Tindakan Kedokteran) Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Ni Made Rika Trismayanti; Ismail -; Puguh Aji Hari Setiawan
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 2, Desember 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i2.2347

Abstract

Anak merupakan masa depan bangsa yang harus dilindungi harkat, martabat dan haknya sebagai manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab dalam menjamin hak anak untuk hidup dan sehat sebagai wujud perlindungan anak. Dokter wajib menjalankan tugasnya sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku. Segala tindakan kedokteran memerlukan Informed Consent. Pada pasien anak yang tidak termasuk pasien yang kompeten, Informed Consent diberikan oleh keluarga terdekat yaitu orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Data empiris menunjukkan masih terdapat kejadian orang tua menolak tindakan kedokteran terhadap anak kandungnya.  Penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua bukan merupakan tindakan yang dilarang, namun hal tersebut menimbulkan kerugian pada pasien anak karena upaya maksimal penanganan penyakitnya tidak dapat dilakukan. Karena itu, diperlukan penyempurnaan perundang-undangan yang mengatur Informed Consent terutama yang berkaitan dengan penolakan tindakan kedokteran oleh orang tua terhadap anak kandung, agar ketika terjadi Informed Refusal dokter tetap dapat melakukan tindakan kedokteran yang diperlukan demi kepentingan terbaik anak, dalam rangka mewujudkan perlindungan anak.
KEWENANGAN IDEAL MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MENYELESAIKAN KECELAKAAN KAPAL UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN Sarif Sarwono; Ismail; Dewi Iryani
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1896

Abstract

The Shipping Court (Mahkamah Pelayaran) is a judicial body under the Ministry of Transportation (Kementerian Perhubungan) authorized to examine and rule on ship accidents, particularly concerning aspects of maritime safety and the responsibility of the shipmaster or officers, by issuing administrative sanctions. The regulations governing the function, authority, and duties of the Shipping Court are stipulated in Law Number 66 of 2024 concerning the third amendment to Law Number 17 of 2008, specifically in Articles 251 to 253 of the Shipping Law. Article 251 of the Shipping Law concerns the function of the Shipping Court; Article 252 concerns the authority to examine collisions between merchant ships, merchant ships and state-owned ships, and merchant ships and warships; and Article 253 outlines the duties of the Shipping Court, which include investigating the cause of a ship accident, determining the existence of procedural error or negligence on the part of the shipmaster or ship officer, examining the negligence of the operator, ship owner, or officers that led to the accident, and recommending administrative sanctions to the Minister. The method used in this research is normative legal research, conducted to obtain the necessary data related to the problem. The data utilized is secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, primary data is used to support the secondary data. Data analysis is performed using the qualitative juridical analysis method. The results of this study indicate that the current authority of the Shipping Court remains administrative and is not yet able to address the need for a more comprehensive sense of justice for victims, ship owners, or damaged third parties. This is significant because every ship accident involves not only technical navigation issues but also economic, environmental, and social losses. Although Law Number 66 of 2024 provides stronger administrative sanctions, it does not change the position of the Shipping Court as a quasi-judicial institution. Therefore, a restructuring of its authority toward a more integrative approach is needed so that the decisions of the Shipping Court can be recognized as part of the judicial process and serve as considerations for judges in the General Courts (Pengadilan Umum). This integrative process can be achieved by appointing the expert panel of the Shipping Court as ad hoc judges in the General Courts. This would allow the General Court's decisions to enhance and strengthen their quality through accurate and appropriate maritime technical considerations, given the expert panel's specialized background, experience, and expertise in shipping, thereby creating harmony between the decisions of the Shipping Court and the General Courts and reducing contradictions and strengthening legal certainty.
Co-Authors Adi Iksan Bureni Agus Fauzi* Agustinus Darmanto Panjaitan Andi Muhammad Rezaldy Andre Febrianto Andri Ferdian Atma Suganda Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan Budi Waljiman Candra, Mardi dadang dwi saputro Dewi Aryani Dewi Iryani Dewi Iryani Dhody Ananta Rivandi W Didik Suahriyanto Didik Suhariyanto Didik Suharyanto Fakhris Lutfianto Hapsoro Fally Avriantara Farid Teguh Prasetiawan FINDAWATI AHMAD Hady Saparudin Hapsoro, Fakhris Lutfianto Hartana Hedwig A. Mau Hendra Dinata James Tanardi Febrianto Jukipli Jukipli Kasun Japar Lilik Mulyadi Mohammad Saleh Nabil Ni Made Rika Trismayanti Poebiyan Padra Jaya Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Ramlani Lina Sinaulan Roni Andriyanto Rudi Hartono Sarif Sarwono Sisi Widya Putri Soni Barumuli Sukhebi s. Tedy Arman Theresia Tri Widyaningsih Tinton Ditisrama Ditisrama Wisnu Paruly Setiawan