Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI Budi Waljiman; Didik Suhariyanto; Ismail Ismail
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6449

Abstract

According to Law Number 35 of 2009, narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduce to eliminate pain, and can lead to addiction, which is classified into groups as attached in Law Number 35 of 2009. Narcotics abuse has become a very serious issue faced by various countries, both in developed and developing countries, and one of them is Indonesia. Indonesia, which initially served as a transit country for narcotics trade, has now been turned into a destination for operations, transactions, sales, and production by international narcotics networks. This is evidenced by the numerous fields containing marijuana plants and factories producing narcotics discovered by law enforcement agencies. The research method used is a normative juridical research type, in line with the author's intended purpose, the methodology in the design of the thesis research uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The research results show that the criminal law system against members of the police force involved in narcotics trafficking, the Criminal Code only recognizes a maximum criminal system. It must be acknowledged that the emergence of this special minimum criminal sanction aims to make people afraid to commit acts as formulated in the Psychotropic Law. Problems arise when, in a specific case, the judge feels that this special minimum criminal penalty is still very severe, and law enforcement imposes criminal sanctions specified in Law No. 35 of 2009 on members of the police force who abuse narcotics, also imposing administrative sanctions, which are sanctions imposed by the relevant institution, in accordance with the main task of the police force as stated in Article 13 letter b, namely enforcing the law. Therefore, every member of the police force is required to be able to investigate and prosecute any form of criminal activity, which would be contradictory if a member of the police force commits a criminal act, as the police force should be a role model for society in implementing the law and regulations in force.
MENGOPTIMALKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Mardi Candra; Ismail Ismail; Fally Avriantara
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.703

Abstract

Hubungan antara warga dengan negara merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam praktik keduanya seringkali berseberangan atau berbeda pandangan maupun pendapat, seperti ketika negara menerbitkan peraturan atau mengeluarkan kebijakan tertentu, sebagian warga negara melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang saling berseberangan antara negara dan rakyat adalah sengketa di bidang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya admnistratif itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prosedur keberatan administratif dan prosedur banding administratif. Dalam rangka mengoptimalkan upaya administratif perlu ditumbuhkan kesadaran pejabat tata usaha negara untuk segera menindaklanjuti suatu keberatan administratif yang diajukan. Selain itu Pembentuk Undang-Undang perlu untuk mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan memasukkan norma yang sedikit lebih memaksa agar pejabat tata usaha negara serius untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan keberatan administrasi.