Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.24
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Justitia et Pax The Southeast Asia Law Journal Jurnal Nuansa Kenotariatan Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Jurnal Yudisial Jurnal Simbur Cahaya Syntax Idea As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga JOURNAL of LEGAL RESEARCH JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Jurnal Impresi Indonesia Jurnal Cakrawala Ilmiah SETARA : Jurnal Ilmu Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Hukum Bisnis JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Ismail Ismail
Universitas Bung Karno
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
EKSISTENSI LABORATORIUM KRIMINAL PUSPOMAD UNTUK MENDUKUNG KETERSEDIAAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA DI PERADILAN MILITER dadang dwi saputro; Ismail Ismail; Dewi Iryani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v3i2.385

Abstract

AbstractThis study aims to find out and analyze: (1) How is the existence of the Puspomad crime laboratory in an effort to support the availability of evidence of criminal acts in Military Courts and (2) How is legal certainty governing the prosecution of criminal acts using the Puspomad Criminalistics Laboratory in Military Courts. The approach method used is normative juridical, namely discussing the doctrines or principles in the science of law, especially laws and regulations with positive regulations as a touchstone. The data source uses secondary data from library materials in the form of primary legal materials, collected through literature studies, document studies and interviews. Analysis of empirical qualitative data and problems were analyzed using the theory of authority, theory of evidence, theory of the criminal justice system and the military criminal justice system. Based on the results of the study it was concluded: (1) The existence of the Puspomad Criminal Laboratory empirically has been regulated in the Regulation of the Chief of Staff of the Army (Kasad) Number 26 of 2019 dated December 26 2019 concerning the Organization and Duties of the Indonesian Army Headquarters in Appendix XVIII concerning Organization and Central Duties The Army Military Police (Orgas Puspomad), however, until now there have been no implementation regulations in the form of a Technical Manual or Standard Operational Procedures (SOP) so that this has made the Puspomad Criminalistics Laboratory unable to do its fullest in preparing Scientific aids for Investigators. The Military Police, on the other hand, the position of the Criminalistics Laboratory which is only in Jakarta (Mapuspomad) is underused by Military Police Investigators who are in the area due to the fact that the location is quite far so that Military Police Investigators in the area request assistance from the nearest Police Forensic Laboratory.Keywords: Crime, Criminalistic Laboratory, Proof,  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Bagaimana eksistensi laboratorium kriminal Puspomad dalam upaya mendukung  ketersediaan  alat bukti tindak pidana di  Peradilan Militer dan (2) Bagaimana kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Laboratorium Kriminalistik Puspomad di Peradilan Militer. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum khususnya peraturan perundang undangan dengan peraturan positif sebagai batu ujinya. Sumber data menggunakan data sekunder dari bahan pustaka berupa bahan hukum primer,  dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara.  Analisis data secara kualitatif empiris dan permasalahan dianalisis dengan teori kewenangan, teori pembuktian, teori sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana militer. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan : (1) Eksistensi Laboratorium Kriminal Puspomad secara empiris telah diatur dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI Angkatan Darat pada lampiran XVIII tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Orgas Puspomad) namun demikian sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya baik berupa Buku Petunjuk Teknik maupun Standard Operasioanl Prosedur (SOP) sehingga hal ini menjadikan Laboratorium Kriminalistik Puspomad belum dapat berbuat secara maksimal dalam menyiapkan alat bantu alat bukti Scientific kepada Penyidik Polisi Militer, di sisi lain posisi Laboratorium Kriminalistik yang hanya berada di Jakarta (Mapuspomad) kurang dimanfaatkan oleh Penyidik Polisi Militer yang berada di wilayah akibat jaraknya yang cukup jauh sehingga Penyidik Polisi Militer di wilayah lebih meminta bantuan ke Laboratorium Forensik Polri terdekat. (2) Kepastian hukum pengaturan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Laboratorium Kriminalistik Puspomad secara umum  telah sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun untuk lebih absahnya seyogyanya Laboratorium Kriminalistik Polisi Militer Angkatan Darat memiliki payung hukum sebagai landasan operasionalnya seperti halnya Laboratorium Forensik Mabes Polri yang memiliki payung hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Agustinus Darmanto Panjaitan; Ismail Ismail; Dewi Iryani
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2022): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v3i2.353

Abstract

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media elektronika (facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya) belakangan ini marak terjadi di Indonesia.  Kompleksitas pola interaksi di sosial media dan minimnya pengetahuan dan kesadaran  masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Perlunya aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronika.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui permasalahan hukum dan isu-isu aktual mengenai  Kepastian hukum  dan perlindungan hukum serta penerapan hukum terhadap pelaku-pelaku penyalagunaan media elektronik  ataupun pencemaran nama baik yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan mencari solusi atas masalah tersebut, yakni pengaturan mengenai  atas tindak pidana pencemarn nama baik melalui media elektronik sebagaimana  diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal. 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik harus di sandarkan kepada peraturan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik melalui KUHP. Agar tidak terjadi salah penafsiran atas pasal pencemaran nama baik dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan untuk memberikan perlindungan hukum. Maka para aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dituntut harus memiliki keahlian dan penguasaan teknologi terutama dalam kasus kejahatan di dunia maya. Kebijakan hukum baik yang bersifat penal maupun non penal harus mampu menjangkau uapaya antisipasi ataupun pencegahan tindak pidana cyber atau pencemaran nama baik di media elektronik.
KEPASTIAN HUKUM PANDEMI COVID 19 SEBAGAI PENENTUAN KEADAAN KAHAR DI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA Hendra Dinata; Ismail Ismail; Puguh Aji Hari Setiawan
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 2, Juni 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i2.759

Abstract

Whereas in civil law there is a force majeure in the event of a failure to fulfill performance in an agreement. The President issued Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Designation of the Non-Natural Disaster of the Spread of CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) as a national disaster. One of the impacts of the Covid-19 outbreak is that economic growth has decreased, including in terms of agreements. Therefore, this study aims to examine the arrangements and legal certainty of multipurpose financing agreements in force majeure, in which parties who cannot fulfill their performance obligations as a result of being affected by Covid-19 cannot be immediately declared as default due to an element of intent. As a result of the Covid-19 pandemic, disputes arose between debtors and creditors, using the theory of legal agreements and the theory of legal certainty.The method used in this writer is normative juridical research carried out as an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Besides that, primary data and secondary legal materials are also used. Data analysis was carried out using a qualitative juridical analysis method.The research results obtained, that multipurpose financing agreements in force majeure in this case the Covid-19 pandemic have an impact on debtors not carrying out achievements or defaults not caused by intentional or negligent factors, but because of circumstances that occur beyond expectations and debtor capabilities, legal remedies to resolve default disputes by debtors during the Covid-19 pandemic, dispute resolution outside the court is by negotiating with the parties
Proteksi Hukum Terhadap Kreditor Konkuren dalam Proses Kepailitan Terhadap Peninggalan Debitor yang Disita Kejaksaan Binto Kusmadi; Ismail Ismail; Dewi Iryani
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 03 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 03, Mei 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i03.2344

Abstract

Latar belakang: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada tanggal 24 Juli 1998, namun dalam perjalanannya, masih ditemukan beberapa kendala dan masalah sehingga perlu penyempurnaan lebih lanjut, oleh karena itu  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Metode penelitian: Metode Pendekatan Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif termasuk metode perbandingan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa ketentuan yang berkaitan dengan efektifitas hukum atas kedudukan kreditur konkuren dalam proses kepailitan. Hasil: penelitianPenyitaan berasal dari terminology beslag (belanda)11 dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan.Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan.Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat putusan pengadilan. Kesimpulan: Proses Kepailitan meurut Undang-Undang Nomor 37  Tahun 2004 adalah Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (beslaag) atas kekayaan debitur pailit.Sejak putusan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit.Sita umum bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor terhadap perbuatan debitor yang dapat merugikan harta pailit dan menghentikan eksekusi harta debitor oleh para kreditornya untuk memenuhi haknya masing-masing. Hal ini juga dapat memaksimalkan pengumpulan harta pailit guna pembayaran kepada seluruh kreditor. Dengan demikian, hutang dapat dibayar maksimal dan menjaga hak para pihak, menjaga debitor tidak dapat menggelapkan atau membawa barang- barangnya dari kreditor, serta melindungi kreditor-kreditor
Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar Agus Fauzi*; Ismail Ismail; Dewi Aryani
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26832

Abstract

Terjadinya persengketaan antara tertanggung dengan penanggung dalam ganti rugi asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman prinsip-prinsip asuransi oleh sebagian masyarakat, bahkan penegak hukum juga masih banyak yang belum paham tentang perjanjian asuransi sehingga Perusahaan Asuransi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang benar dalam perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi menolak klaim asuransi yang diajukan, karena Debitur/Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim, hal ini dikarenakan seluruh kepentingan Debitur/Penggugat telah dilimpahkan oleh Debitur/Penggugat kepada Kreditur/Tergugat II sebagai Tertanggung yang memiliki kepentingan atas objek pertanggungan milik Debitur/Penggugat dengan telah dibayarkannya premi asuransi atas objek pertanggungan tersebut oleh Kreditur/Tergugat II. Perusahaan asuransi menolak klaim asuransi yang diajukan, dikarenakan Debitur/Penggugat tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis yaitu bahwa kendaraan bermotor yang digunakan atau dikendarai oleh Debitur tidak memiliki izin untuk dipergunakan di jalan umum. Izin tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Perusahaan asuransi juga menolak klaim asuransi yang diajukan, karena Debitur/Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan kendaraan bermotor yang menjadi objek pertanggungan. Loss adjuster tidak menemukan adanya objek pertanggungan yang akan dinilai besaran kelayakan klaimnya. Oleh sebab itu, Penanggung/Tergugat I tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada Debitur/Penggugat.
LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS WHO CONDUCT MARRIAGE WITH FOREIGN CITIZENS RELATED TO THE ACQUISITION OF LAND RIGHTS Sisi Widya Putri; Ismail Ismail
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.779

Abstract

The official bond in marriage between Indonesian citizens and foreign nationals is sustained through direct interactions. The union of Indonesian citizens and foreign citizens in Indonesia is commonly referred to as Mixed Marriages. The present study employs a normative juridical research approach, specifically relying on library law research or secondary data, which draws upon primary, secondary, and tertiary legal sources. The study employed a research methodology that incorporated the use of statutory, conceptual, and case-based approaches. The process of collecting legal materials involved the identification and inventorying of advantageous legal regulations, literary publications, academic journals, and other relevant sources of legal information. The analysis of legal materials is conducted through the application of grammatical and systematic interpretation techniques. The research findings indicate that the implementation of legal regulations pertaining to land rights in mixed marriages without a marriage agreement has undergone changes following the ratification of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This has resulted in modifications to the provisions outlined in Article 29 paragraphs (1) to (4) of The Marriage Law, which now offer legal protection to Indonesian citizens who engage in mixed marriages with foreigners and seek to obtain land rights. Specifically, in the absence of a marriage agreement, such a union can lead to the creation of joint assets. It is advisable for couples who engage in cross-cultural marriages to establish a matrimonial agreement that outlines the division of property between spouses. It is also important for Indonesian citizens to adhere to the legal provisions and regulations pertaining to such agreements, and to ensure that they have secured property ownership rights, particularly with regards to land
KEPASTIAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN PERAIRAN PEDALAMAN PADA PENGOPERASIAN KAPAL LAUT Farid Teguh Prasetiawan; Ismail; Ramlani Lina Sinaulan
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 11: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.2864

Abstract

Penelitian ini mengetahuhi bahwa Indonesia merupakan maritim yang dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya dibutuhkan sistem kesatuan untuk menjaga keamanan dan juga untuk mengalokasikan segala sumber energi yang ditawarkan oleh laut agar dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai persyaratan keselamatan serta keamanan di wilayah perairan Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pembinaan-pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban atau tanggung jawab nakhoda telah ditetapkan, yang maksudnya adalah memberikan pembatasan pembatasan yang jelas tentang letak kesalahan dan sejalan dengan itu ditetapkan juga tentang siapakah yang harus menanggung kerugian atas kerusakan atau hilangnya muatan yang diangkut. Namun demikian untuk mengatasi ganti rugi dalam pengangkutan barang telah dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yakni asuransi yang telah bekerja sama dengan perusahaan pelayaran
MENGOPTIMALKAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Mardi Candra; Ismail Ismail; Fally Avriantara
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i4.703

Abstract

Hubungan antara warga dengan negara merupakan suatu hal yang kompleks. Dalam praktik keduanya seringkali berseberangan atau berbeda pandangan maupun pendapat, seperti ketika negara menerbitkan peraturan atau mengeluarkan kebijakan tertentu, sebagian warga negara melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang saling berseberangan antara negara dan rakyat adalah sengketa di bidang tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya admnistratif itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prosedur keberatan administratif dan prosedur banding administratif. Dalam rangka mengoptimalkan upaya administratif perlu ditumbuhkan kesadaran pejabat tata usaha negara untuk segera menindaklanjuti suatu keberatan administratif yang diajukan. Selain itu Pembentuk Undang-Undang perlu untuk mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan memasukkan norma yang sedikit lebih memaksa agar pejabat tata usaha negara serius untuk memberikan tanggapan dan menyelesaikan keberatan administrasi.
Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan Ismail; Fakhris Lutfianto Hapsoro; Andi Muhammad Rezaldy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss3.art7

Abstract

Over the past few years, police violence has often occurred when providing security at mass demonstrations, as well as during arrests and investigations. This research discusses whether law enforcement by law enforcers who commit violence in carrying out their duties is in accordance with the values of justice, and what ideal law enforcement is for enforcers who commit violence in carrying out their duties. Through this sociological juridical research, the author uncovered two things, namely first, the implementation of law enforcement by law enforcers who commit violence does not apply the values of dignified justice. Second, ideal law enforcement for enforcers who commit violence in carrying out their duties has three indicators, namely, every victim must have the opportunity to exercise their rights and receive a fair and effective trial; victims including their relatives and dependents must receive effective remedies, which include restitution, compensation, and rehabilitation; and the elimination of impunity.Keywords: Accountability, Law Enforcement, Police, Violence. AbstrakSelama beberapa tahun ini, kekerasan polisi kerap terjadi ketika melakukan pengamanan di kegiatan aksi massa, maupun dalam melakukan penangkapan dan penyidikan. Penelitian ini membahas apakah penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, dan bagaimana penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Melalui metode penelitian yuridis sosiologis ini, penulis menemukan dua hal, yaitu pertama, implementasi penegakan hukum oleh penegak hukum yang melakukan kekerasan tidak menerapkan nilai-nilai keadilan yang bermartabat. Kedua, penegakan hukum yang ideal untuk para penegak yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga indikator, yaitu setiap korban harus memiliki kesempatan untuk menggunakan hak mereka dan menerima pengadilan yang adil dan efektif (fair trial), korban termasuk kerabat dan tanggungannya harus mendapatkan pemulihan yang efektif, yang mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, dan penghapusan impunitas.Kata Kunci: Akuntabilitas; Kepolisian; Penegakan Hukum; Tindak Kekerasan
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Hakim Tedy Arman; Didik Suhariyanto; Ismail Ismail
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6433

Abstract

Premeditated murder is a crime (moord), it could be said that this is ordinary murder, but the difference is that it was planned in advance. The crime of murder is an act or deed committed by a person against another person so that the act can cause the loss of a person's life, this type of criminal act is a crime against a person's life, namely primarily assault and murder, both types of murder crimes are always preceded by torture which is always appears to be a charge after a charge of murder relating to evidentiary circumstances The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Legal System Proving Premeditated Murder Against Judges: If the murder as intended in Article 338 is carried out immediately when the intention arises, whereas the implementation of premeditated murder is postponed after the intention is established, in order to regulate the plan, the manner in which the murder will be carried out. Upholding Justice Against Premeditated Murder of Judges, the judge's legal considerations before a decision is taken so the fuel is the values, principles, concepts, appropriate theories and evidence and facts revealed at trial. So that the decisions are good and in accordance with the community's sense of justice.
Co-Authors Adi Iksan Bureni Agus Fauzi* Agustinus Darmanto Panjaitan Andi Muhammad Rezaldy Atma Suganda Binto Kusmadi Boas Parlindungan Panjaitan Budi Waljiman Candra, Mardi dadang dwi saputro Dewi Aryani Dewi Iryani Dhody Ananta Rivandi W Didik Suhariyanto Fakhris Lutfianto Hapsoro Fally Avriantara Farid Teguh Prasetiawan FINDAWATI AHMAD Hapsoro, Fakhris Lutfianto Hedwig A. Mau Hendra Dinata Lilik Mulyadi Mohammad Saleh Ni Made Rika Trismayanti Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Ramlani Lina Sinaulan Roni Andriyanto Sisi Widya Putri Sukhebi s. Tedy Arman Tinton Ditisrama Ditisrama