Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.752
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Yustisia LAW REVIEW Diponegoro Law Review Pembaharuan Hukum Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah JCES (Journal of Character Education Society) Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Belo Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Social Research Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Lemhannas RI Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Multidisiplin West Science Journal of Digital Law and Policy Jurnal Pengabdian West Science Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Wartoyo, Franciscus Xaverius
Universitas Pelita Harapan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila Franciscus Xaverius Wartoyo; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v11i1.423

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kejadian ini harus diantisipasi karena beberapa kali terjadi di masyarakat, apalagi terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seseorang untuk belajar dan menimba ilmu. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris, dengan menggunakan informasi sekunder dari bidang hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban membutuhkan perlindungan hukum yang baik dan memadai serta pelaku kejahatan harus dihukum. Pentingnya penerapan Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar ketika kekerasan seksual terjadi, seluruh warga perguruan tinggi memahami bahwa perbuatannya tidak benar dan mengabaikan sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sosialisasi Generasi Z Dalam Partisipasi Pemilu 2024 Franciscus Xaverius Wartoyo; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i02.963

Abstract

Generasi Z memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang signifikan dalam Pemilu 2024. Dengan karakteristik dan keterampilan unik yang dimiliki, generasi Z dapat membawa dampak besar dalam proses politik dan masyarakat. Penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan hukum atau norma-norma yang berlaku untuk mengevaluasi atau menganalisis suatu konsep atau hubungan hukum. Dengan potensi-potensi ini, partisipasi aktif Generasi Z dalam Pemilu 2024 dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam politik dan masyarakat. generasi milenial memiliki kontribusi suara tertinggi dalam Pemilu, menunjukkan bahwa keputusan politik dan arah masa depan Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh preferensi dan partisipasi politik generasi ini. Dengan potensi-potensi ini, partisipasi aktif generasi Z dalam Pemilu 2024 dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam politik dan masyarakat. Penting bagi para pemimpin politik dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa suara generasi Z didengar dan diwakili dengan baik, sehingga kebijakan publik dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin politik dan lembaga-lembaga terkait untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan Generasi Z dalam proses politik dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diwakili dengan baik.
SOSIALISASI SERTA EDUKASI DALAM MEMPERKUAT PARTISIPASI POLITIK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Wartoyo, Franciscus Xaverius; Harlingan, David; Harjono, Evy; Maghribi, Genta; Mulyani, Rita
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 7, No 2 (2024): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v7i2.21951

Abstract

Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang vital dalam menjaga kesehatan suatu negara. Dalam konteks ini, perlu memperhatikan kelompok unik, yaitu Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. WBP sering menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap informasi, pendidikan, dan partisipasi politik yang diperlukan untuk menjadi pemilih yang terinformasi dan terlibat dalam proses demokrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, serta pengembangan keterampilan sosial dan hidup yang berguna setelah pembebasan. WBP menjadi lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan politik di kalangan WBP, meningkatkan partisipasi politik mereka, serta pengembangan keterampilan sosial dan hidup yang berguna setelah pembebasan. WBP menjadi lebih percaya diri dalam berperan aktif dalam proses politik. Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam mempersiapkan mental dan meningkatkan partisipasi politik WBP. Meskipun memiliki dampak positif, terdapat tantangan dalam hal sumber daya dan akses teknologi yang perlu diatasi. Dengan pengalokasian sumber daya yang tepat dan solusi kreatif, kegiatan edukasi ini dapat memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi politik dan kualitas demokrasi. Kegiatan edukasi di dalam lembaga pemasyarakatan membantu mempersiapkan WBP secara mental dan meningkatkan partisipasi politik mereka, menjaga kesehatan demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.Abstract: General elections (Pemilu) are one of the vital pillars of democracyin maintaining the health of a nation. In this context, it is important to consider a unique group, namely Incarcerated Citizens (WBP) within correctional institutions. WBP often face limitations in accessing information, education, and political participation necessary to become informed voters and engage in the democratic process. Research results indicate that an increase in political knowledge among WBP enhances their political participation and the development of social and life skills that are useful after their release. WBP become more confident in actively participating in the political process. Research findings also reveal that political education activities within correctional institutions play a crucial role in preparing the mindset and enhancing the political participation of WBP. Despite having a positive impact, there are challenges related to resourcesand technological access that need to be addressed. With proper resource allocation and creative solutions, these educational activities can play a significant role in strengthening political participation and the quality of democracy. Educational activities within correctional institutions aid in mentally preparing WBP and increasing their political participation, thereby safeguarding the health of democracy and creating a more inclusive and democratic society.
Fair Value of Pancasila in the Framework of Criminal Code Renewal Ginting, Yuni Priskila; Wartoyo, Franciscus Xaverius
Law Review Volume XXII, No. 3 - March 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v22i3.5974

Abstract

Pancasila is the ideological foundation of the Indonesian state that guarantees the unity and integrity of Indonesians entering the era of globalization. Current Indonesian criminal law is obsolete because it does not consider Indonesia's philosophical, sociological, and cultural values and does not follow the changing mindset of modern criminal law. Social policy must be woven into and placed in a carefully integrated social plan, especially to prevent unwanted access related to crime. Indonesian criminal law will continue to apply colonial values that are not based on Pancasila values. The codification of laws that live in society is regulated specifically for public awareness of the potential for the law that can be used as a reference for regional regulations. The basic idea of Pancasila's balance is based on the religious moral paradigm, the human paradigm, the nationality paradigm, the democracy and wisdom paradigm, and the social justice paradigm. Justice is an abstract value that must be realized in the form of legal norms to realize these values in social life without ignoring religious law, customary law, and Western law. This does not correspond to the value contained in Pancasila.
PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM Kennedy, Alexander; Wartoyo, Franciscus Xaverius
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 7, No.2, 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol7.iss2.art1

Abstract

The growth of e-commerce transactions in Indonesia reached 533 trillion Rupiah in 2023, reflecting a significant transformation in the national business landscape. This increase opens new opportunities for companies to expand their markets but also presents challenges related to business competition and intellectual property rights protection. Trademarks, as valuable assets representing the reputation and quality of products, require effective protection to build consumer trust and maintain brand integrity. This protection becomes increasingly crucial in the digital era due to the rising cases of trademark infringements, including unauthorized use and counterfeiting. This study highlights the importance of adaptive legislation and the role of technology in detecting counterfeit products in e-commerce. By employing normative juridical methods, this research analyzes the effectiveness of regulations and practices in trademark protection in Indonesia, comparing them with best practices in other countries. The study also evaluates the impact of trademark protection on human rights, emphasizing that the right to a trademark is part of intellectual property rights that protect the economic and social interests of trademark owners. E-commerce platforms play a crucial role in protecting trademarks by implementing internal policies, reporting mechanisms, and cooperation with relevant authorities. Despite progress, challenges remain, particularly in monitoring the large volume of products and addressing increasingly sophisticated infringement methods. Effective trademark protection not only enhances consumer trust but also fosters innovation and digital economic growth. This research provides recommendations to improve collaboration between the government, e-commerce platforms, and trademark owners in protecting intellectual property rights in Indonesia.
Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia Kennedy, Alexander; Surya, William Hartato; Wartoyo, Franciscus Xaverius
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4459

Abstract

This study describes the challenges and solutions in implementing e-government in Indonesia using a qualitative and case study approach. The study aims to understand the policy framework underpinning the implementation of e-government in Indonesia, identify the challenges faced, and develop practical recommendations to improve the effectiveness and efficiency of e-government. This research involves the analysis of official documents such as government policies, reports from official government and international agencies, legislation, and other related documents. Data are analyzed qualitatively using thematic analysis methods by classifying and identifying the main themes from the analyzed documents. The validity of the findings is confirmed through data triangulation by comparing relevant official documents and by considering case studies from other countries that have successfully implemented e-government as comparative material. The results show that the main challenges in implementing e-government in Indonesia include the digital divide, limited internet access, high costs, low public awareness, language and literacy issues, privacy and data security concerns, and resistance to change. Based on these findings, practical recommendations are formulated, such as enhancing digital infrastructure, providing education and training for the public, and strengthening regulatory frameworks to support more effective and efficient e-government implementation in Indonesia.
Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula Tahun 2024 Wartoyo, Franciscus Xaverius; Ginting, Yuni Priskila
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i1.2242

Abstract

Pelaksanaan perhelatan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota sebentar lagi akan dilaksanakan. Tepatnya menurut jadwal perencanaan dari KPU adalah tanggal 27 November 2024 secara serentak yang akan dilaksanakan di TPS-TPS seluruh wilayah dan kabupaten se-Indonesia. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan setiap lima tahun memiliki angka partisipasi hak pemilih yang cukup rendah oleh karena itu salah satu tujuan sosialisasi dalam program pengabdian masyarakat ini adalah untuk dapat memberikan informasi dan pemahaman yang cukup komprehensip selain bagi pemilih tetap khususnya bagi pemilih pemula dalam pelaksanaannya di MA Alfalah Buduran Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan konsep sosialisasi online yang telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2024 dalam rangka sosialisasi Pilkada bagi pemilih pemula tahun 2024. Bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti semua tahapan, dan menggunakan hak pilih mereka secara bijaksana. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan wawasan teknis, tetapi juga menjadi wadah interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait proses pemilihan.
STRENGTHENING INDONESIA’S MARITIME SOVEREIGNTY: IMPLEMENTING A SINGLE AGENCY MULTI-TASKS MODEL TO COMBAT IUU FISHING Wartoyo, Franciscus Xaverius; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Arafat, Muhammad Rusli; bin Mohd Rusli, Mohd Hazmi; Taufiqurrohman, Asari; Malik, Imam Ibnu; Rakhmatika, Devi
Diponegoro Law Review Vol 10, No 1 (2025): Diponegoro Law Review April 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.1.2025.1-15

Abstract

Indonesia’s location between the Indian and Pacific Oceans positions it as a crucial maritime route, thereby revealing significant maritime opportunities. This strategic location also presents significant vulnerabilities, especially from foreign vessels involved in unlawful activities, including illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. IUU fishing represents a widespread issue that threatens regional security and the sustainability of marine ecosystems, ultimately impacting food security and economic viability.  This research adopts a normative legal methodology, incorporating an extensive literature review to examine the philosophical underpinnings and regulatory benchmarks pertinent to Indonesia's enforcement framework addressing IUU fishing.  This analysis scrutinizes current legal resources and explores the intricate dynamics of overlapping jurisdictions among maritime agencies, intensifying enforcement inefficiencies and generating operational uncertainties. This study proposes implementing the Single Agency Multi-Tasks (SAMT) system as a comprehensive approach to enhance law enforcement efforts targeting foreign vessels involved in IUU fishing within Indonesia's Fisheries Management Areas (FMAs), considering the existing challenges.  The SAMT framework aims to centralize authority within the Marine Security Agency (BAKAMLA) to streamline operations and improve regulatory compliance, ultimately contributing to a strong maritime governance structure. The results highlight the importance of implementing legal reforms and establishing coordinated governance mechanisms by national and international maritime regulations. This study significantly enhances the discussion surrounding optimizing fisheries management and reinforcing Indonesia’s sovereignty in its maritime areas while also tackling the widespread challenges IUU fishing activities present.
Optimalisasi Pelindungan Hukum Data Wajib Pajak Pada Penerapan Sistem Automatic Exchange Of Information (AEoI) Alodia, Ivena; Widjiastuti, Agustin; Wartoyo, Franciscus Xaverius
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of human civilization, especially in communication and information technology, has made it easier for people to obtain information. One example of the acceleration of information exchange on taxation is the presence of the Automatic Exchange of Information (AEoI). Tax avoidance practices carried out by certain taxpayers are expected to be mitigated by the existence of AEOI. The existence of this AEoI system requires a legal instrument that is responsive to the certainty of personal data protection in Indonesia, considering that the rapid exchange of information can lead to violations of confidentiality or misuse of the data obtained. The research method used is a normative legal approach with a focus on legal analysis of literature, tracing legal materials from applicable regulations and literature. Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) in 2022, effective as of October 2024. The preparation of the PDP Law itself is based on the golden standard of data protection regulations, namely the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. However, the effectiveness of the implementation of personal data protection does not come from the strictness of the regulations, but from the existence of a personal data protection supervisory agency. Personal data protection regulations in Singapore are regulated through the Personal Data Protection Act (PDPA), although the regulation is not as strict as the PDP Law or GDPR, but implementation can run well with the existence of a supervisory body, namely the Personal Data Protection Commission (PDPC). Keywords: Personal Data Protection, Taxpayers, Automatic Exchange of Information (AEOI)
Legal Reconstruction of Mediation in Village Conflict Resolution Based on Dignified Justice Wartoyo, Franciscus Xaverius; Triwijanarko, Dinda
Jurnal Hukum Vol 41, No 3 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.3.722-740

Abstract

As the smallest unit in the Indonesian government system, villages play a crucial role in maintaining social harmony and resolving conflicts within communities. Village heads and their staff, such as neighborhood heads and hamlet heads, have legal and moral responsibilities as extensions of the local government. Based on Law Number 6 of 2014 and its most recent amendment, Number 3 of 2024, village heads are obligated to resolve disputes within village communities. This study aims to analyze the role of village heads and village community institutions in conflict resolution through customary law and non-litigation approaches. This study used qualitative methods, focusing on analyzing the role of village heads and community institutions in conflict resolution through customary law and non-litigation approaches. Furthermore, this study highlights the harmonization of Pancasila values in pluralistic village communities and identifies challenges and solutions in implementing the latest regulations at the village level. The results indicate that empowering village heads through mediator training and legal support can increase the effectiveness of peaceful and just resolutions. In conclusion, harmonizing Pancasila values and integrating customary law into village conflict resolution mechanisms is crucial for maintaining the unity and well-being of village communities.
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Agustin Widjiastuti Alodia, Ivena Arafat, Muhammad Rusli Batubara, Aznina Lembayung Benyamin Tungga Benyamin Tungga bin Mohd Rusli, Mohd Hazmi Christian, Reinhart Devi Rakhmatika Evy Harjono Harjono, Evy Harlingan, David Jaya, Belardo Prasetya Mega Kennedy, Alexander Kusuma, Bambang Priyatna Maghribi, Genta Malik, Imam Ibnu Mulyani, Rita Mustopa, Hadi Nugiantari, Ayu Rosita Prasetyo, Teguh Sander, Metty Sari, Lintang Lasmita Surya, William Hartato Taufiqurrohman, Asari Teguh Prasetyo Triwijanarko, Dinda Yuni Priskila Ginting