Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Devi Rakhmatika
Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 37, No 2 (2023): PENA SEPTEMBER 2023 (ARTICLE IN PRESS)
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v37i2.3500

Anak merupakan faktor yang penting dalam sebuah negara, anak merupakan seseorang yang akan melanjutkan masa depan kehidupan dimasa yang akan dating. Seperti halnya manusia pada umumnya anak tidak dapat terhindarkan dari berbagai interaksi dan juga perselisihan. Emosi anak yang belum stabil sangat memungkinkan anak melakukan tindak pidana yang menimbulkan kejadian fatal.Pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, yang merupakan sebuah kasus pidana khusus anak (pembunuhan), anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang berhujung kematian. Saat proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku anak) dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan restitusi dengan pidana penjara lebih ringan dari yang seharusnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam system peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum harus diadili dengan keadilan yang bertujuan pada restorative sebagaimana aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan dengan pertimbangan hakim yang mengedepankan asas perlindungan anak, hakim memutuskan mengabulkan restitusi Sebagian (tidak sebesar tuntutan JPU) sebagia ganti kerugian atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban.

Analisis Yuridis Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Devi Rakhmatika
Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 37, No 2 (2023): PENA SEPTEMBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v37i2.3500

Anak merupakan faktor yang penting dalam sebuah negara, anak merupakan seseorang yang akan melanjutkan masa depan kehidupan dimasa yang akan dating. Seperti halnya manusia pada umumnya anak tidak dapat terhindarkan dari berbagai interaksi dan juga perselisihan. Emosi anak yang belum stabil sangat memungkinkan anak melakukan tindak pidana yang menimbulkan kejadian fatal.Pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, yang merupakan sebuah kasus pidana khusus anak (pembunuhan), anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang berhujung kematian. Saat proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku anak) dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan restitusi dengan pidana penjara lebih ringan dari yang seharusnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam system peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum harus diadili dengan keadilan yang bertujuan pada restorative sebagaimana aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan dengan pertimbangan hakim yang mengedepankan asas perlindungan anak, hakim memutuskan mengabulkan restitusi Sebagian (tidak sebesar tuntutan JPU) sebagia ganti kerugian atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban.

Unlawful Acts According to Civil Law and Criminal Law Aditya, Agung; Rakhmatika, Devi; Faradany Saputri, Nabila
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 4 No 2 (2023): The Digest, December 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v4i2.78483

Land grabbing is not a new phenomenon and has occurred in Indonesia. The term "land grabbing" refers to the act of seizing rights or property arbitrarily, without adhering to laws and regulations, such as occupying land or houses that do not belong to the perpetrator. Unlawful land grabbing constitutes a legal violation and can be categorized as a criminal act. If the act is intentionally committed by someone who seizes the land of others, Article 167 of the Criminal Code (KUHPidana) may be applied. Meanwhile, the civil law aspects encompass Article 1365 and Article 1366, as in cases of land grabbing, there are parties who suffer losses and are entitled to compensation for the damages incurred.

Peningkatan Literasi Keuangan dan Toleransi Risiko melalui Inklusi Keuangan Menuju Keputusan Investasi dari Perspektif Otoritas Jasa Keuangan Milzam, Muhammad; Taruna, M. Sigit; Rakhmatika, Devi; Akmalia, Farda; Ayu Regina, Nabila
Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol 21, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/jdeb.v21i2.6784

The increasing interest of investors, especially among the younger generation, as well as investment instruments with different risks means that investment decisions must be adjusted. This research is aimed at testing and analyzing financial literacy and risk tolerance factors that are bridged by financial inclusion in investment decisions from an economic and juridical perspective based on Financial Services Authority Regulation Number 6 of 2022. The research methodology used for this research is quantitative research by using structural equation model analysis (SEM) with Warp PLS 8.0 software and juridical analysis. The results of data processing show the results on the Financial Literacy variable. Financial literacy has a positive influence on investment decisions. The variables Financial Tolerance and Financial Inclusion have no significant effect on investment decisions. Apart from that, Financial Inclusion in this research shows that it cannot mediate financial literacy and financial tolerance in investment decisions. Then the results of the juridical analysis show that the existence of POJK Number 6/2022 is considered to provide legal certainty in creating favorable conditions for investment activities, with 40 out of 51 respondents agreeing and assessing it as very effective in protecting the public from investment fraud

Penguatan Kepatuhan Hukum, Manajemen Keuangan, dan Inovasi Bisnis Janaka Cafe & Gaming Untuk Keberlanjutan Ekonomi Rakhmatika, Devi; Magetana, Dewi Yuniar; Regina, Nabila Ayu; Haitami, Muhammad Atar Rahman; Aulia, Zidna Rahma; Ramadhani, Dina; Eka, Manisa Rahma
DEDIKASI PKM Vol. 6 No. 2 (2025): DEDIKASI PKM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dkp.v6i2.48790

Janaka Cafe sebagai pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam aspek legalitas, manajemen keuangan, dan inovasi bisnis. Program pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum, memperbaiki sistem keuangan, serta mendorong inovasi berbasis teknologi untuk keberlanjutan usaha. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan pengelola dan karyawan dalam proses identifikasi masalah dan solusi. Metode yang digunakan meliputi observasi, pelatihan hukum bisnis, penggunaan aplikasi keuangan digital, dan penyusunan strategi inovasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman mitra yang ditandai dengan pendaftaran SIUP dan NIB, serta penerapan sistem kasir digital melalui aplikasi Kasir Pintar dan mulai merancang berbagai inovasi. Kegiatan ini memberikan dampak praktis dalam memperkuat tata kelola usaha dan mendorong mitra menuju UMKM yang kompetitif dan berkontribusi nyata terhadap ekonomi lokal.

STRENGTHENING INDONESIA’S MARITIME SOVEREIGNTY: IMPLEMENTING A SINGLE AGENCY MULTI-TASKS MODEL TO COMBAT IUU FISHING Wartoyo, Franciscus Xaverius; Jaya, Belardo Prasetya Mega; Arafat, Muhammad Rusli; bin Mohd Rusli, Mohd Hazmi; Taufiqurrohman, Asari; Malik, Imam Ibnu; Rakhmatika, Devi
Diponegoro Law Review Vol 10, No 1 (2025): Diponegoro Law Review April 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.10.1.2025.1-15

Indonesia’s location between the Indian and Pacific Oceans positions it as a crucial maritime route, thereby revealing significant maritime opportunities. This strategic location also presents significant vulnerabilities, especially from foreign vessels involved in unlawful activities, including illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. IUU fishing represents a widespread issue that threatens regional security and the sustainability of marine ecosystems, ultimately impacting food security and economic viability. This research adopts a normative legal methodology, incorporating an extensive literature review to examine the philosophical underpinnings and regulatory benchmarks pertinent to Indonesia's enforcement framework addressing IUU fishing. This analysis scrutinizes current legal resources and explores the intricate dynamics of overlapping jurisdictions among maritime agencies, intensifying enforcement inefficiencies and generating operational uncertainties. This study proposes implementing the Single Agency Multi-Tasks (SAMT) system as a comprehensive approach to enhance law enforcement efforts targeting foreign vessels involved in IUU fishing within Indonesia's Fisheries Management Areas (FMAs), considering the existing challenges. The SAMT framework aims to centralize authority within the Marine Security Agency (BAKAMLA) to streamline operations and improve regulatory compliance, ultimately contributing to a strong maritime governance structure. The results highlight the importance of implementing legal reforms and establishing coordinated governance mechanisms by national and international maritime regulations. This study significantly enhances the discussion surrounding optimizing fisheries management and reinforcing Indonesia’s sovereignty in its maritime areas while also tackling the widespread challenges IUU fishing activities present.

Pendampingan Dalam Upaya Peningkatan Daya Tarik Wisata Religi Melalui Konten Video Pendek Satrio, Danang; Citradika, Didha Putri; Rakhmatika, Devi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 3 No. 4 (2025): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v3i4.315

Makam Waliyullah Ibu Agung Siti Fatimah Ambariyah merupakan salah satu objek wisata religi yang memiliki nilai historis dan spiritual penting di Desa Bukur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Namun demikian, pemanfaatannya sebagai daya tarik wisata belum sepenuhnya optimal, terutama dalam konteks pemasaran digital. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bentuk respons terhadap minimnya promosi berbasis teknologi, dengan memberikan pelatihan pembuatan video pendek kepada masyarakat. Program ini melibatkan santri, pemuda, pengurus pondok pesantren, serta perangkat desa sebagai peserta aktif. Strategi pelaksanaan kegiatan mencakup tiga tahapan pelatihan yang mengombinasikan teori, diskusi partisipatif, dan praktik langsung menggunakan perangkat teknologi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memproduksi konten video promosi yang diunggah secara daring. Selain itu, tumbuh pula kesadaran hukum mengenai perlindungan hak cipta dan etika bermedia digital. Kegiatan ini turut mendukung penerapan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Analisis Yuridis Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Rakhmatika, Devi
Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol. 37 No. 2 (2023): PENA SEPTEMBER 2023
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/jurnalpena.v37i2.3500

Anak merupakan faktor yang penting dalam sebuah negara, anak merupakan seseorang yang akan melanjutkan masa depan kehidupan dimasa yang akan dating. Seperti halnya manusia pada umumnya anak tidak dapat terhindarkan dari berbagai interaksi dan juga perselisihan. Emosi anak yang belum stabil sangat memungkinkan anak melakukan tindak pidana yang menimbulkan kejadian fatal.Pada putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, yang merupakan sebuah kasus pidana khusus anak (pembunuhan), anak yang berkonflik dengan hukum melakukan tindak pidana yang berhujung kematian. Saat proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku anak) dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan restitusi dengan pidana penjara lebih ringan dari yang seharusnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam system peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum harus diadili dengan keadilan yang bertujuan pada restorative sebagaimana aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dan dengan pertimbangan hakim yang mengedepankan asas perlindungan anak, hakim memutuskan mengabulkan restitusi Sebagian (tidak sebesar tuntutan JPU) sebagia ganti kerugian atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh keluarga korban.

Optimalisasi Potensi Usaha Berbasis Ekonomi Sirkular Melalui Pengelolaan Sampah Organik Dan Aplikasi Manajemen Usaha Bumdesa Rizqi Barokah Mandiri Milzam, Muhammad; Hakim, Mujibul; Rakhmatika, Devi; Syaharani, Adinda Dwi Putri; Utomo, Arif Budi; Dinda, Shafa Aleeqa
Bengawan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 02 (2025): Desember
Publisher : Politeknik Indonusa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46808/jurnal_bengawan.v5i02.211

Organic waste management in rural areas continues to be a significant challenge with implications for both environmental quality and community health. Rejosari Timur Village, through Rizq Barokah Mandiri Village-Owned Enterprise (BUMDes), faces constraints such as weak managerial capacity, limited innovation in organic waste processing, and low digital integration. This community empowerment program was designed to overcome these issues by applying circular economy principles in organic waste management and strengthening business governance through a Management Information System (MIS). The program was carried out using a participatory approach in five stages: problem identification, MIS application development, training and risk management workshops, implementation of waste shredding technology and MIS, and monitoring and evaluation through baseline-endline measurement and pre-post tests. The results showed an improvement in the managerial capacity of BUMDes, particularly in sustainable financial planning, risk management, and digital marketing supported by Artificial Intelligence. The introduction of an organic waste shredder enabled the production of compost as a value-added agricultural product, while the MIS facilitated transparent and efficient transaction recording and cash flow monitoring. In conclusion, the integration of digital technology and circular economy-based waste processing proved effective in enhancing the competitiveness of BUMDes and promoting rural economic independence while preserving environmental sustainability.

Ratiodecidendi of Judge in Imposing Warning Punishment Against Children in Conflict with the Law from the Perspective of Child Protection Devi Rakhmatika; Sami’an Sami’an
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v2i1.535

Background. Cases of violence against children still occur frequently in Indonesia. The weak social control of society and the many cases of abuse show that law enforcement in Indonesia is not yet optimal. Purpose. Child Protection has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. And regulations regarding the Juvenile Justice System are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, but these regulations are not sufficient to guarantee the cessation of cases of maltreatment against children. Method. The author uses normative juridical research methods. In this case, the Ratio Decidendi of the Judge does not really see from various points of view, it can be seen from the consideration that in the end the Judge imposed a warning sentence on the Child Convict, and the decision did not explain and pay attention to the rights of child victims. Results. Because in reality there are still many cases of violence and sexual abuse against children. Case No. 3 Pid.Sus-Anak/2023/PN Mll was a case of maltreatment in which the public prosecutor charged the defendant with Article 170 paragraph (2) to 1 of the Criminal Code Jo. Article 81 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which basically states that juvenile offenders must be detained in a Special Correctional Institution for Children. Conclusion. Through this paper, it is hoped that law enforcement officials will synergize in implementing child protection and children's rights, especially regarding the guarantee of child protection from violence and harassment.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search