Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DESA PARIGI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2863

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum maksimalnya pemanfaatan potensi perekonomian di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran: 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustriam Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat permasalahan yang menyebabkan strategi pemberdayaan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih rendahnya sumber daya yang dimiliki pelaku UKM dan masih belum optimalnya bantuan modal. 2) Hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap para pelaku UKM, terbatasnya anggaran dan pegawai yang dimiliki oleh dinas, kurangnya partisifasi pengusaha dalam memberikan bantuan modal terhadap pelaku UKM. 3) Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan cara melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para pelaku UKM dan koperasi serta menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usaha mikro agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2750

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tani. Sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI PEDESAAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2401

Efektivitas merupakan bentuk kapasitas organisasi untuk memperoleh pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran serta adanya kebijakan sebagai usaha-usaha pelaksanaan penyusunan program serta perlu adanya Tersedianya sasrana dan prasarana kerja, pengguna serta kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (oprasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun dalam penyusunan program dengan melalui Pemberdayaan yaitu sebagai upaya untu meningkatkan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepasakan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. yang mempunyai tujuan adalah Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan. Salah satu yang di berdayakan diantaranya adalah petani melalui kelompok tani di pedesaan yang di artikan sebagai kumpulan orang –orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) mapunpetani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani yang mempunyai ciri ciri Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara semua anggota dan Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota serta adanya Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya dengan melalui kelompok tani (poktan). Kata Kunci: Efektivitas, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pedesaan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2696

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.

PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) Nina Gartina; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya UPTD Penidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan lembaga pendidikan non formal, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan non formal segingga belum dapat memberdayakan masyarakat dan belum optimalnya UPTD Pendidikan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementaso Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakay melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 20 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data di atas merupakan pendukung dari analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dukungan peralatan, kurangnya dukungan ketersediaan biaya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak dan belum optimalnya pembagian tugas yang jelas. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah sejumlah sumber daya, dan memperoleh sejumlah peralatan.

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS Husni Maulidul Awwal; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3994

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?. Sedangkan pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauansecara langsung kepada masyarkat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIBOGO KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN WAHYU SEPTIANA; NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya swadaya masyarakat dan kurangnya anggaran untuk pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? Metode Penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang perangkat desa, 1 orang perwakilah BPD dan 2 orang tokoh masyarakan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33,33% menyatakan baik dan sebanyak 66,67% menyatakan kurang baik. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan swadaya dari masyarakat dan masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3) adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti: berusaha untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunan dan berusaha membantu ketersediaan anggaran yang memadai bagi panitia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM DI DESA PARIGI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum maksimalnya pemanfaatan potensi perekonomian di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran: 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustriam Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan masih terdapat permasalahan yang menyebabkan strategi pemberdayaan UKM belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih rendahnya sumber daya yang dimiliki pelaku UKM dan masih belum optimalnya bantuan modal. 2) Hambatan-hambatan dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara antara lain disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan yang merata terhadap para pelaku UKM, terbatasnya anggaran dan pegawai yang dimiliki oleh dinas, kurangnya partisifasi pengusaha dalam memberikan bantuan modal terhadap pelaku UKM. 3) Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Strategi Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pariwisata Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan cara melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para pelaku UKM dan koperasi serta menjalin kerja sama dengan pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan usaha mikro agar lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan suatu produk.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2750

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tani. Sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search