Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Literatus Salasika KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Inovatif Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Tepis Wiring : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan MANGGALI BHAKTI JIVANA
surayda, helen intania
Universitas Semarang
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Feyza Adha Alsyanda; Wafda Vivid Izziyana; Helen Intania Surayda
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437

Abstract

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Strategic Legal Diplomacy Alignment in Protecting Indonesian Migrant Workers under the Kafala System in Saudi Arabia Wafda Vivid Izziyana; Rini Heryanti; Helen Intania Surayda; Raka Wahyu Ananda; Mutiara Apriliyani
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): September
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12561

Abstract

The protection of Indonesian Migrant Workers in Saudi Arabia encounters severe structural obstacles, primarily driven by the persistence of the kafala system, which exposes workers—particularly non-procedural migrants—to exploitation, human rights violations, and inadequate legal protection. This study aims to analyze the implementation of Indonesia’s protective diplomacy strategy and formulate an ideal protection framework based on Strategic Legal Diplomacy Alignment. Using a qualitative approach that combines normative legal research and descriptive-analytical methods, the study collected data through comprehensive literature reviews, document analysis, and in-depth interviews, then analyzed them using the Miles and Huberman interactive model. The findings show that Indonesia’s protective diplomacy remains constrained by the kafala framework, fragmented migration governance, limited diplomatic resources, and fundamental disparities between Indonesian and Saudi legal systems. To address these systemic gaps, the proposed Strategic Legal Diplomacy Alignment model synthesizes national law, international human rights standards, bilateral diplomatic channels, and digital technology to enhance legal certainty, expand access to protection, and improve the overall efficacy of safeguarding Indonesian migrant workers in Saudi Arabia.
Penguatan Kapasitas Kader Perempuan Dalam Advokasi Hak Atas Lingkungan Sehat Di Kelurahan Dadapsari Helen Intania Surayda; Wafda Vivid Izziyana; Stefani Dewi Rosaria
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/6s7w0r13

Abstract

Dadapsari, merupakan wilayah pesisir yang secara konsisten masuk zona merah banjir dan rob menurut peta kerentanan BPBD Kota Semarang 2025, diperparah oleh drainase buruk dan ketidakmampuan sebagian area mengalirkan limpahan air. BPS Kota Semarang menetapkan Dadapsari sasaran pengumpulan data potensi sampah, menegaskan urgensi pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan telah diakui sebagai bagian dari HAM, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi ICJ 2025 serta instrumen global seperti Paris Agreement dan SDGs. Namun, dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak merata; perempuan menanggung beban lebih besar, tetapi sering diposisikan hanya sebagai korban, bukan agen solusi. Kader perempuan Dadapsari memiliki posisi strategis sebagai penghubung warga dan pemerintah kelurahan, namun kapasitas pemahaman mereka tentang hak atas lingkungan yang sehat dan perubahan iklim masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam advokasi hak atas lingkungan yang sehat menjadi intervensi relevan untuk membingkai persoalan drainase, rob, dan sampah sebagai isu hak dan keadilan lingkungan, sekaligus mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan iklim berbasis komunitas. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman kader tentang keterkaitan lingkungan dan HAM serta peran kader terkait perubahan iklim, kerentanan, dan aksi pencegahannya. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode kuesioner, penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Hasilnya, para kader memperoleh informasi dan mengalami penguatan kapasitas dalam advokasi hak atas lingkungan yag sehat di Kelurahan Dadapsari. Dalam kegiatan PKM ini, para kader Perempuan mengalami peningkatan kapasitas dalam melakukan advokasi hak atas lingkungan ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata penguatan kapasitas secara umum dari 35 peserta sebesar 34,7%
Shadow Justice and the Role of Informal Legal Systems in Urban Marginal Communities Helen Intania Surayda; Randy Vallentino Neonbeni; Andi Khaedhir Kamri
Formosa Journal of Science and Technology Vol. 4 No. 9 (2025): September 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjst.v4i9.239

Abstract

This study analyzes the role of informal legal systems in shaping alternative justice practices in urban marginalized communities and their interaction with formal law. Using a qualitative case study with 25 informants, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed interactively. The findings show that informal systems help maintain order, resolve disputes, and provide justice rooted in communal solidarity, though risks of power domination and exclusion remain. The study concludes that “shadow justice” creates a hybrid legal ecosystem reflecting social adaptation to limited formal access. Theoretically, it enriches the study of formal–informal law interaction, while practically offering insights for more inclusive legal policy.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Ahmad Dwi Nuryanto Amri P Sihotang Andi Khaedhir Kamri Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Endang Setyowati Endang Setyowati Fajar Prima Julian Feyza Adha Alsyanda Freniarma Lestari Cahyani Hartono Ilham, Ismoro Khaidar Elifika El Ula Mutiara Apriliyani Raka Wahyu Ananda Randy Vallentino Neonbeni Rico Setyo Nugroho Rini Heryanti Rizky Amelia Stefani Dewi Rosaria Suwandi, Dedi Tri Mulyani Tri Mulyani Wafda Vivid Izziyana Wafda Vivid Izziyana Wafdah Vivid Iziyana Wahyu Satria WPW Yulistyowati, Efi