Claim Missing Document
Check
Articles

Pemanfaatan Air Hutan Oleh Desa Penyangga di Taman Nasional Bali Barat Diah Gayatri Sudibya; Ni Gusti Ketut Sri Astiti,; Kade Richa Mulyawati
Kertha Wicaksana Vol 17 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.34-41

Abstract

Water is one of the most important elements in human life. Water resources are the most valuable gift from God Almighty because they provide benefits in realizing prosperity for the entire community. No one can deny that water is a basic need for all life, whether human, animal or plant, which cannot be replaced by other substances. So it must receive special attention because it involves not only human life but also other creatures, especially if we are talking within the scope of natural resource conservation, which in this case is a National Park. All parties involved in the management of the National Park as a conservation area must have a systematic effort in managing the area which is carried out by planning, protecting, monitoring, controlling, and utilizing which is carried out without destroying the landscape and changing the function of the area. management and utilization of existing water resources in the national park area, especially those used by buffer villages. The results obtained are the problem of using zones that are not in accordance with the established zoning and to overcome this, it is necessary to change the zoning from the core zone to the utilization zone so that the utilization of ground water in the core zone can be utilized as well as possible.
Peranan Desa Adat Dalam Upaya Filterisasi Budaya Guna Melestarikan Pariwisata Budaya Di Desa Adat Legian, Kabupaten Badung Diah Gayatri Sudibya; Kade Richa Mulyawati; Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi; I Dewa Ayu Diah Permatasari
Kertha Wicaksana Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.12-19

Abstract

Bali yang mempunyai nilai jual di bidang pariwisata memperkenalkan konsep wisata budaya dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa “Wisata budaya Bali adalah Wisata Budaya Bali”. pariwisata berbasis budaya Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berlandaskan Taksu Bali”. pariwisata berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas, sehingga diperlukan penataan yang komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Tri Hita Karana. Perkembangan di Bali terlihat perubahan yang sangat besar, mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit dan juga salah satu pulau idaman yang ingin ditinggalkan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan krama (warga) desa yang tinggal di Bali tidak lagi hanya dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang mempunyai ciri-ciri homogen tetapi telah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Hal ini tentunya menambah suku, ras dan agama bahkan negara yang memiliki komunitas atau krama berbeda yang tinggal di Bali. Dampaknya juga bisa menjadi pintu masuk budaya asing karena banyaknya wisatawan asing yang tinggal dan kesehariannya di Legian. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian khusus dan tidak ada upaya penyaringan atau penyaringan budaya maka dikhawatirkan dapat merusak budaya asli Bali yang dipertahankan selama ini. Hal ini juga akan berdampak pada keberlangsungan wisata budaya yang dicanangkan pemerintah Bali.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DI DESA GUWANG, KEC. SUKAWATI, KAB. GIANYAR Ni Kadek Putri Juniari; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/wicaksana.7.1.2023.35-44

Abstract

Sengketa tanah yang sering timbul di masyarakat diawali dengan banyaknya kasus atau tanda-tanda hak atas tanah lama yang tidak hilang ketika diubah menjadi sertifikat, sehingga banyak pihak yang memiliki pipil atau sertifikat dari negara yang sama. Sedangkan pipil atau sejenisnya merupakan bukti kepemilikan tanah, sebelum Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, yang menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yang sah. Oleh karena itu, persoalan ini berkaitan dengan bagaimana kekuatan pipil membuktikan hak atas tanah sebelum sertifikat diterbitkan dan sengketa tanah ulayat di desa adat Guwang diselesaikan pada saat sertifikat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Pipil merupakan bukti sahnya kepemilikan hak-hak lama sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agrari (UUPA) dan Sertipikat merupakan bukti sahnya pemilikan tanah menurut UUPA. Untuk sengketa adat Desa Guwang yang hak milik atas tanahnya disebutkan dalam Pasal 19(2)(c) UUPA, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, yaitu keterangan fisik dan hukum yang terdapat dalam surat pernyataan tidak menjadi penentu sengketa adat Desa Guwang.
Efektifitas Sanksi Pidana terhadap Pengasuh Anak karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kematian di Taman Penitipan Anak Denpasar Gusti Ayu Putri Pratiwi; I Made Sepud; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2137.140-144

Abstract

The rapid development of science and technology has led to many cases of criminal acts against children in the field of educational services. There are various kinds of crimes against human rights violations in the field of child protection, one of which is negligence in caring for and educating children. This study aims to determine the factors that cause death in foster children in TPA Princess House Childcare and to determine the effectiveness of criminal sanctions against child caregivers who due to their negligence cause death in children. The research method uses empirical research type. The statutory approach is to examine all laws and regulations related to the legal issue being researched, and to use a case approach. Sources of data obtained through informants with direct field interviews are then processed and analyzed descriptively. The results showed that negligence that resulted in death could occur through two factors, namely external factors and internal factors. Regarding the sanctions against the perpetrator who resulted in the loss of a child's life, it is felt that it has been effective and implemented in accordance with the provisions as stipulated in Article 76B in conjunction with Article 77B of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014, imprisoned for 3 (three) years and a fine as much as RP. 50,000,000,-
Kedudukan Laki-Laki Nyentana pada Wanita yang Memiliki Saudara Laki-Laki di Desa Bantas Kabupaten Tabanan I Gede Pasek Darsana Wiratama; I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2148.152-156

Abstract

Marriage is a very important thing in human life, with the aim of forming a household. In Balinese society, there is a nyentana marriage, in which a family does not have a son. However, along with the development of families in Bali, they married Nyentana even though they had a son for certain reasons. The formulations of the problems in this study are: 1) What is the position of men who are sedentary according to Balinese customary law? 2) How do men inherit rights to women who have brothers? This type of research is empirical law. The approach to the problem used is sociology of law. The data used are primary data obtained from field studies by interviewing informants. Secondary data were obtained from literature study. The result of this research is the position of men who are sedentary according to Balinese customary law as predana, in general, have the same rights and obligations as men in the family. These rights and obligations are like those of a family head in general. The right to inherit male nyentana to women who have brothers is said to be abolished because the male only continues the offspring in the wife's family.
Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung I Gede Yoga Paramartha Duarsa; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2151.170-175

Abstract

The customs and habits of the Hindu community in Bali are basically fostered, maintained, and led by an institution called Desa Adat, which is a village with a different position and function from the official village (government administrative village). There are regulations in the Balinese Traditional Village that must not be violated. If a violation is found, it will be given one of the sanctions, namely Kasepekang. Kasepekang is a Balinese customary sanction, where the recipient of the sanction will be excommunicated, exiled or terminated from activities in the village (Madesa). This is because the perpetrator has repeatedly violated the rules of the traditional village (outrageous), so that this sanction is deemed appropriate. If a person or group of village members is deemed to have violated legal norms, it is called “awig-awig” in the Balinese traditional language. This study aims to determine the application of customary sanctions as well as obstacles in the application of customary sanctions in the Tanjung Benoa Traditional Village, South Kuta District, Badung Regency. This research method uses an empirical method that is guided by data collection techniques by direct interviews with those who are competent using the receptio theory, the theory of receptio in complexu in the concept of a rule of law to examine the current phenomenon in the orderliness of the life of the Tanjung Benoa Traditional Village community which is based on regulations. Bali Region Number 4 of 2019 concerning Traditional Village. The results showed that the implementation of the Kasepekang customary sanctions in the Tanjung Benoa Traditional Village was carried out by the traditional leaders, namely Kelihan Banjar or Kelihan Adat with several stages in the form of giving advice (pitutur ayu), giving a warning (penglemek) to being excluded (Kasepekang) from the activities of community social organizations. banjar. It is hoped that people will become aware of and follow what the Banjar Adat community has agreed to do.
Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak dengan Modus Perkawinan Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2958.5-9

Abstract

The main causes of sexual crimes are economic factors and a lack of formal education, which triggers the crime of sexual exploitation of child trafficking with the marriage mode, which usually targets mostly children or women. This study aims to determine the impact of the exploitation of child trafficking by means of marriage as seen from the aspects of the Law on Trafficking in Persons and to find out the sanctions against perpetrators of child trafficking with the mode of marriage that occur in Indonesia. This research uses the normative legal method. The results of the analysis show that the impact that can be had on children and women victims is the impact on physical and psychological, emotional, spiritual, and disturbed health. Then, sanctions against perpetrators are regulated in Article 297 contained in the Criminal Code and in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection and also Law Number 13 concerning Manpower.
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska; I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2970.68-71

Abstract

One of the cities in Bali Province, Klungkung Regency; is one of the districts in Bali which is very developed in the arts and small industry, but has a problem, namely waste. This study aims to analyze the implementation process and analyze the actions of the local government regulations of Klungkung Regency No. 7/2014 on the people of Klungkung Regency. The research method used is empirical research. In carrying out this research, researchers went directly to the field and directly examined what was happening in the real field. The results showed that the government, which has full authority on waste management, must protect the community so that it can be managed properly and properly, not littering. Through this research, it is hoped that the Klungkung Regency Government will increase community participation in proper and correct waste management.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Komang Gede Dicki Saputra; I Made Sepud; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2986.154-159

Abstract

The internet is one of the electronic media in the field of information and communication that is able to connect people around the world, so that the world feels increasingly narrow and borderless because of the ease in establishing communication. Indonesia is currently experiencing a serious problem, namely that the people are no longer obedient to the law, even some of them are blind about the law not because they do not understand the law. Therefore it is important to socialize to the community. This study aims to explain criminal acts against the treatment of broadcasting information through social media as well as a solution to avoiding unfair treatment through social media. This research is designed to use normative legal research, which is looking for and sorting information obtained in the library without deviating from the issues discussed and the current positive law. The approach used is the statutory approach. Sources of research data are primary and secondary data. The results of the research show that the actions of a person who deliberately defames someone's name, whether it is done intentionally or not in public or on social media, can be sentenced to prison and compensation for the actions he has committed which the two Governments as guarantor of defamation victims do not remain silent other than Providing dependents to the victim also provides compensation in kind in the form of rules that prohibit someone from damaging the good name of Article 37 Paragraph (3) of the ITE Law as a solution for the government to reduce criminal acts of defamation and is a reference for judges in deciding matters related to defamation that's happening on social media.
Tradisi Manak Salah di Desa Adat Padangbulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Ni Luh Gede Astari Dewi; I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.2.1.2989.170-174

Abstract

Manak salah is a tradition carried out by the Padangbulia indigenous people who consider that the birth of tapered twins (male and female) is a mistake which obliges the parents and the tapered twins to undergo temporary isolation for three months. This was considered contrary to humanity so that the government issued Regional Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of Manak Salah or Buncing Customs. This study aims to explain the manak salah tradition in the traditional village of Padangbulia and what are the factors causing the implementation of the manak salah tradition in the traditional village of Padangbulia. The research used is empirical legal research with a sociology of law approach and a case approach by looking at real legal events that occurred in Padangbulia Village and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with techniques of collecting legal materials through interviews and recording which are analyzed qualitatively in The descriptive form of the analysis shows that Manak was wrongly implemented in accordance with the beliefs of the Padangbulia people with the palm-leafed god tatwa and brahma sapa which were used as the basis for the implementation of this tradition since time immemorial. Even though the manak salah tradition has been abolished, it is still being carried out today because of the belief of the Padangbulia indigenous people about the disasters that will occur if this tradition is not implemented.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gde Chandra Wiratama Anak Agung Krisna Kumala Dewi Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara Aprianus Mario Deno Arini, Desak Gde Dwi Audina Rahma Bujangga Agus Arif Pranata Cinta Saraswati Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi Dewi, A.A Sagung Laksmi Gaviota Adrian Yohan GD. Bagus Maesha Kumara Gede Arya Aditya Darmika Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gusti Ayu Putri Pratiwi I Dewa Ayu Diah Permatasari I Dewa Ayu Diah Permatasari I Gede Pasek Darsana Wiratama I Gede Suka Widyantara I Gede Yoga Paramartha Duarsa I Gede Yudha Rana I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi I Gusti Ketut Sri Astiti I Gusti Made Agung Satria Putra I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Dwipyana I Kadek Warga Pernada I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska I Kadek Yoga Ary Sagita I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Sukadana I Made Agus Widiana I Made Arjaya I Made Darma Temaja I Made Sepud I Made Sepud I Made Suriana I Made Suwitra I Made Yasa Wahyuda I Nengah Sunaradana I Nyoman Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Satria Perwira I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Aldi Wiryatama I Putu Bayu Permana I Putu Endar Pranata I Putu Hendra Setyawan I Putu Wahyu Putra Suryawan I Wayan Agus Rama I Wayan Arthanaya I wayan Denny Syaputra I Wayan Ery Prayana Murtiawan I Wayan Rideng I Wayan Subawa I Wayan Sumartika I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Adi Iin Yuliandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Trisnha Setiaawan Ida Bhujangga Putri Vaisnava Kadek Diki Putra Wardana Kadek Dwi Gita Cahyani Kadek Teddy Hendrawan Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Rai Mahajony Kharisma Nanda Sattwika Komang Angga Pradana Komang Gede Dicki Saputra Made Ipunk Dwi Kusuma Made Yunanta Hendrayana Mulyawati, Kade Richa Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa Ni Kadek Madya Yani Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Komang Tri Intan Suaristiwayani Ni Luh Anggani Nata Purnami Ni Luh Gede Astari Dewi Ni Luh Made Noviantini Ni Made Gita Iswariyani Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Indah Pratiwi Ni Putu Lalitha Candra Laksmi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Setiari Nyoman Andi Widjaya Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Diah Premana Putri Putu Pebri Theresia Ananda Putu Wahyu Permana Rafael Aza Pramesuari Rai Dharma Utama Ratu Muti’ah Ilmalia Ratu Muti’ah Ilmalia Rezky Ayu Saraswati Simon Nahak Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Tia Nur Larasati Widiati, Ida Ayu Putu Yolanda Hana Teli