Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.889
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Randwick International of Social Science Journal Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Diah Gayatri Sudibya
Universitas Warmadewa
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal Anak Agung Gde Chandra Wiratama; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.2.4810.270-275

Abstract

Currently, there are many pirated films that are circulated in Indonesia, which use the internet to provide illegal websites that can be freely accessed by the public, regardless of the rights of the creator of the film being harmed. Unscrupulous website makers/providers of pirated films sometimes cheat by changing their names or website domains to deceive those who enforce the law in implementing their duties. The purpose of this research is to find out the consequences of the laws that arise for streaming and downloading pirated films through illegal websites. This research is a normative legal research using a statute approach and a case approach. Sources of data used in the form of primary data and secondary data. Data were analyzed using qualitative methods. Based on the data that has been analyzed, it shows that the form of legal protection for moral rights and economic rights of those who hold film copyrights for illegal downloading and broadcasting activities by other parties seen from the form of preventive protection with the 2014 UUHC made by the government can be interpreted as a form of protection. preventive measures to prevent violations of the rights of film creators and forms of repressive legal protection such as firm actions in the form of closing/blocking illegal websites and civil lawsuits by way of compensation, it can also be criminal prosecution depending on the active role of the creator or copyright holder of the film work.
Implikasi Kebijakan Affirmative Action dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia Anak Agung Dita Intan Pertiwi; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.3.3.5313.493-498

Abstract

The affirmative action policy of determining the quota of women as candidates for members of the DPR regulates the relationship between women in the involvement of legislative candidates, not from the seats of women's representation. The purpose of this study is to find out the practical political arrangements as members of the DPR through elections. Knowing the position of women in practical politics in council members through elections as a manifestation of Affirmative Action policies in Indonesia. This research uses normative legal research. The collection technique is an inventory, analysis with a statutory and theoretical approach. The results of the study indicate that the regulation of practical politics for members of the People's Representative Council (DPR) through general elections is regulated in Law no. 7/2017which requires political parties to assign at least 30% of female legislative candidates to contest in the legislative elections. The position of women in practical politics as members of the council through elections as the embodiment of Affirmative Action policies in Indonesia, has an important role to participate in, but in the general election contestation in Indonesia it is still descriptive, namely only to fulfill administrative requirements.
Implementasi Tugas Pacalang Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Desa Adat Kabetan, Gianyar Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi; I Nyoman Sukandia; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6794.161-165

Abstract

Pacalang merupakan lembaga milik Desa Adat di Bali yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat, termasuk Pacalang Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian ini mengkaji dua hal: implementasi tugas Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar dan hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian memiliki tujuan untuk mencermati dan memahami implementasi tugas Pacalang Desa Adat Kabetan dalam mencegah tindak pidana dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian dilakukan secara empiris dan pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pacalang desa adat kabetan dalam mengimplementasikan tugasnya bukan saat upacara adat dan keagamaan saja, tetapi berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat pemilu dan pemilukada. Pacalang menghadapi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal serta upaya penyelesaian hukum yang digunakan jika terjadi tindak pidana yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Meskipun ditemukan hambatan dalam menjalankan tugasnya, pacalang tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan peningkatan peranan dan pembinaan Pacalang serta elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah di desa adat kabetan.
Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem. I Made Agus Widiana; Diah Gayatri Sudibya; I Ketut Sukadana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.2.6802.190-195

Abstract

Keberadaan krama tamiu di Desa Adat Peladung diatur di dalam Awig-awig untuk menjaga kenyamanan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak krama tamiu di desa adat peladung, karangasem terkait dengan pungutan iuran bagi krama tamiu dan hambatan dalam penerapan awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan krama tamiu mengontrak tanah dikenakan 5 kg beras, yang memiliki tanah/rumah dikenakan 10 kg beras, yang mencari pekerjaan di Desa Adat Peladung dikenakan 10 kg beras. Sedangkan Hak krama tamiu, boleh menggunakan Kuburan, boleh memakai bendesa adat sebagai saksi pernikahan, boleh meminta penjagaan pecalang jika berlangsung acara adat. Hambatan internal berasal dari Desa Adat Peladung, krama desa yang menerima krama tamiu tidak melapor dalam waktu 2 x 24 jam. Hambatan eksternal saat pemungutan uang iuran krama tamiu sulitnya bertemu krama tamiu saat pembayaran iuran.
Peranan Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba Putu Wahyu Permana; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8699.123-128

Abstract

Desa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu yang pertama peranan Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dan pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan.
Kewenangan Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2013 Made Ipunk Dwi Kusuma; Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3073.142-146

Abstract

The purpose of this research is to explain the authority of LPD financial management in Badung Regency, after the enactment of the Badung Regency Regulation No. 29/2013 and to find out the direction of the utilization of LPD coaching funds in Badung Regency. This research used normative legal research, with a statutory approach that specifically regulates the financial management authority of the LPD after the enactment of the Badung Regency Regulation number 29 of 2013. The data sources used were primary and secondary legal materials. The data were analyzed using descriptive qualitative method, namely the presentation by describing in detail certain aspects related to the problem being researched. The results showed that the authority to regulate the implementation of village credit institution activities in Badung Regency is still handled by the Provincial government because so far the Province has never handed over or delegated this authority to Badung Regency. Second, the utilization of village credit institution development funds is to provide guidance to LPDs in Bali and to improve the performance and quality of LPD management human resources.
Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar Ni Kadek Ratna Dewi; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3074.147-152

Abstract

The kinship system that adheres to the Patrilineal system or better known to adhere to the male lineage system or in Balinese terms is commonly known as following the purus. Purusa will later become an heir and will inherit all the rights and obligations of his parents towards God. A Nyeburin marriage is the opposite if the wife has the status and position as purusa and the man has the status and position as pradana. This study aims to analyze the model of inheritance for boys who marry in Sawan Village, Gianyar Regency and explain the ownership rights to inheritance given by men in nyeburin marriages in Sawan Traditional Village, Gianyar Regency. The method used was empirical legal research, with a statutory and conceptual approach. Sources of data used were primary and secondary legal data. The results showed that the model of giving inheritance for boys who married in Sawan Village, Gianyar Regency was given a kind of gift in the form of dry land which was given to men who were willing to be son-in-law and to marry in order to give the property when the man -the man who agrees and agrees to do the marriage intercourse, then the land becomes the man's full right.
Perubahan Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia I Nyoman Satria Perwira; Ida Ayu Putu Widiati; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78

Abstract

Sexual abnormalities are caused by abnormalities in a person's hormones. Transsexuals have the desire to change their sex by means of surgery, which can be done in accordance with applicable procedures. Until now, Indonesia does not have a legal regulation regarding changing the sex status of a transgender person who performs sex surgery, because there are no rules on changing gender status, it creates a vacuum of norms and causes people to still underestimate a transgender person. Change of gender status can be made by submitting the application to the District Court. This study aims to explain the procedure for sex change in Indonesia and the legality of sex change from a positive legal perspective in Indonesia. This research used normative research and a conceptual approach. The sources of legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Data obtained through documentation and recording techniques then analyzed systematically. The results showed that the change in gender status in Indonesia has several stages such as undergoing counseling, psychiatric examinations, andrology examinations, physical examinations, psychoreligious counseling, and others of an administrative nature. Not everyone can perform genital surgery, there are several conditions that must be met to get legality or legal certainty that a transgender person can file it in a local district court, this is done to get legal recognition.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Membantu Menangani Abortus Provocatus Secara Ilegal I Putu Wahyu Putra Suryawan; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3098.174-178

Abstract

Provocatal abortion is the result of expulsion of conception before its time less than 20 weeks which is done deliberately by using drugs or medical devices. Currently, provocatus abortion is rife with adolescents who are involved in promiscuity and adult women who are married. In carrying out the act of abortion provocatus, some are done by themselves using drugs, traditional ingredients or massage, and some are assisted by medical doctors and midwives. that is done illegally. This study aims to determine the legal arrangements governing the act of legally abortion provocatus, and to determine the criminal responsibility of midwives who help treat provocatus abortion legally. This research uses a type of normative legal research, by examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 and the Criminal Code as a basis for knowing criminal liability to midwives who help deal with illegal abortion provocatus. The results of this study indicate that the legal arrangements regarding provocatus abortion are legally regulated in Article 75 paragraph (2) of the Health Law, which states that the prohibition on abortion can be lifted if it is carried out on a pregnant woman whose womb experiences symptoms of a medical emergency that endangers her life / fetus being conceived is suffering from genetic diseases or congenital defects that do not allow it to be cured so that it has the potential to make it difficult for the baby to lead a normal life. Then, the criminal liability for a midwife who helps handle provocatus abortion illegally has different sanctions from the criminal responsibility of the main perpetrator (doctor).
Sanksi Pidana oleh Tindak Pidana Mengedarkan Simpanan Farmasi Kosmetika Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. Perkara 491/Pid.Sus/2018/PN DPS) Rafael Aza Pramesuari; I Nyoman Sujana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.2.1.3107.218-222

Abstract

This study aims to identify and explain criminal sanctions for cosmetic producers or sellers who do not have this distribution license. The type of research used is normative legal research by analysing cases using the Denpasar District Court Decision Case Number 491/Pid.Sus /2018/ PN DPS. This study uses a statutory approach by examining all laws related to this case, conceptually by combining the opinions of experts so that it becomes the author's legal argument, and the case approach is by using a court decision. The results of the study show that there must be elements that indicate that a person has committed a criminal act, and in this writing there are 3 (three) elements that explain that the defendant committed a criminal act. Imposition by the criminal sanction of distributing cosmetic pharmaceutical deposits that do not obtain a distribution permit as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning health is regulated in articles 197-201. In this case, the Panel of Judges considered Article 197, namely a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of 1,000,000,000 (one billion rupiah). However, the defendant here does not need to undergo the sentence unless later there is another order from the Judge's decision that he has been guilty of committing a criminal act during the probation period has not ended.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gde Chandra Wiratama Anak Agung Krisna Kumala Dewi Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara Aprianus Mario Deno Arini, Desak Gde Dwi Bujangga Agus Arif Pranata Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi Dewi, A.A Sagung Laksmi Gaviota Adrian Yohan I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi I Gusti Ketut Sri Astiti I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Dwipyana I Kadek Warga Pernada I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Sukadana I Made Agus Widiana I Made Arjaya I Made Darma Temaja I Made Sepud I Made Sepud I Made Suwitra I Made Suwitra, I Made I Made Yasa Wahyuda I Nengah Sunaradana I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Satria Perwira I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Bayu Permana I Putu Hendra Setyawan I Putu Wahyu Putra Suryawan I Wayan Arthanaya I Wayan Rideng I Wayan Subawa I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Adi Iin Yuliandari Kadek Teddy Hendrawan Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Rai Mahajony Komang Angga Pradana Komang Gede Dicki Saputra Made Ipunk Dwi Kusuma Made Yunanta Hendrayana Mulyawati, Kade Richa Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Kadek Madya Yani Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Putu Sawitri Nandari Nyoman Putu Budiartha Putu Budiartha, I Nyoman Putu Diah Premana Putri Putu Wahyu Permana Rafael Aza Pramesuari Rai Dharma Utama Rezky Ayu Saraswati Tia Nur Larasati Widiati, Ida Ayu Putu