Articles
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal
Anak Agung Gde Chandra Wiratama;
I Nyoman Putu Budiartha;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.2.4810.270-275
Currently, there are many pirated films that are circulated in Indonesia, which use the internet to provide illegal websites that can be freely accessed by the public, regardless of the rights of the creator of the film being harmed. Unscrupulous website makers/providers of pirated films sometimes cheat by changing their names or website domains to deceive those who enforce the law in implementing their duties. The purpose of this research is to find out the consequences of the laws that arise for streaming and downloading pirated films through illegal websites. This research is a normative legal research using a statute approach and a case approach. Sources of data used in the form of primary data and secondary data. Data were analyzed using qualitative methods. Based on the data that has been analyzed, it shows that the form of legal protection for moral rights and economic rights of those who hold film copyrights for illegal downloading and broadcasting activities by other parties seen from the form of preventive protection with the 2014 UUHC made by the government can be interpreted as a form of protection. preventive measures to prevent violations of the rights of film creators and forms of repressive legal protection such as firm actions in the form of closing/blocking illegal websites and civil lawsuits by way of compensation, it can also be criminal prosecution depending on the active role of the creator or copyright holder of the film work.
Implikasi Kebijakan Affirmative Action dalam Penentuan Quota Wanita Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perwujudan Kesetaraan Gender di Indonesia
Anak Agung Dita Intan Pertiwi;
I Nyoman Putu Budiartha;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.3.3.5313.493-498
The affirmative action policy of determining the quota of women as candidates for members of the DPR regulates the relationship between women in the involvement of legislative candidates, not from the seats of women's representation. The purpose of this study is to find out the practical political arrangements as members of the DPR through elections. Knowing the position of women in practical politics in council members through elections as a manifestation of Affirmative Action policies in Indonesia. This research uses normative legal research. The collection technique is an inventory, analysis with a statutory and theoretical approach. The results of the study indicate that the regulation of practical politics for members of the People's Representative Council (DPR) through general elections is regulated in Law no. 7/2017which requires political parties to assign at least 30% of female legislative candidates to contest in the legislative elections. The position of women in practical politics as members of the council through elections as the embodiment of Affirmative Action policies in Indonesia, has an important role to participate in, but in the general election contestation in Indonesia it is still descriptive, namely only to fulfill administrative requirements.
Implementasi Tugas Pacalang Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Di Desa Adat Kabetan, Gianyar
Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi;
I Nyoman Sukandia;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.2.6794.161-165
Pacalang merupakan lembaga milik Desa Adat di Bali yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat, termasuk Pacalang Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian ini mengkaji dua hal: implementasi tugas Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar dan hambatan yang dihadapi oleh Pacalang dalam mencegah terjadinya tindak pidana di Desa Adat Kabetan, Gianyar. Penelitian memiliki tujuan untuk mencermati dan memahami implementasi tugas Pacalang Desa Adat Kabetan dalam mencegah tindak pidana dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian dilakukan secara empiris dan pendekatan secara yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pacalang desa adat kabetan dalam mengimplementasikan tugasnya bukan saat upacara adat dan keagamaan saja, tetapi berpartisipasi dalam menjaga keamanan saat pemilu dan pemilukada. Pacalang menghadapi hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal serta upaya penyelesaian hukum yang digunakan jika terjadi tindak pidana yaitu berdasarkan hukum adat dan hukum positif. Meskipun ditemukan hambatan dalam menjalankan tugasnya, pacalang tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan peningkatan peranan dan pembinaan Pacalang serta elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah di desa adat kabetan.
Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem.
I Made Agus Widiana;
Diah Gayatri Sudibya;
I Ketut Sukadana
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.2.6802.190-195
Keberadaan krama tamiu di Desa Adat Peladung diatur di dalam Awig-awig untuk menjaga kenyamanan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan hak krama tamiu di desa adat peladung, karangasem terkait dengan pungutan iuran bagi krama tamiu dan hambatan dalam penerapan awig-awig terhadap krama tamiu di desa adat peladung, Karangasem. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan krama tamiu mengontrak tanah dikenakan 5 kg beras, yang memiliki tanah/rumah dikenakan 10 kg beras, yang mencari pekerjaan di Desa Adat Peladung dikenakan 10 kg beras. Sedangkan Hak krama tamiu, boleh menggunakan Kuburan, boleh memakai bendesa adat sebagai saksi pernikahan, boleh meminta penjagaan pecalang jika berlangsung acara adat. Hambatan internal berasal dari Desa Adat Peladung, krama desa yang menerima krama tamiu tidak melapor dalam waktu 2 x 24 jam. Hambatan eksternal saat pemungutan uang iuran krama tamiu sulitnya bertemu krama tamiu saat pembayaran iuran.
Peranan Desa Adat Sawagunung dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Garba
Putu Wahyu Permana;
I Made Suwitra;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8699.123-128
Desa Adat Sawagunung memiliki objek wisata Goa Garba, ini dulunya sebagai tempat pasraman kaum bangsawan, ditempat ini pulalah Kebo Iwa ditempa sebelum menjadi mahapatih kerajaan Bedahulu. Objek wisata ini baru dikelola pada tahun 2021 sehingga di dalam pembahasan ini terdapat dua topik permasalahan yaitu yang pertama peranan Desa Adat Sawagunung dalam pengelolaan objek wisata Goa Garba dan pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Penelitian ini memakai tipe penelitian Hukum empiris, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Hukum Adat, dalam mengumpulkan data, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk Menggali data dilakukan Teknik Wawancara, Observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini untuk mengamati dan mengetahui bentuk dari peranan Desa Adat dalam pengelolaan dan pengawasan objek wisata Goa Garba di Desa Adat Sawagunung. Pengelolaan objek wisata Goa Garba dilakukan dengan membentuk perjanjian kerjasama antara Desa Adat Sawagunung dengan Dinas Pariwisata kabupaten Gianyar. Dimana Desa Adat Sawagunung memberi pengawasan terhadap kebersihan, kelestarian dan keamanan dan memberi pengawasan terhadap kesucian objek wisata Goa Garba. Objek wisata Goa Garba yang merupakan kawasan tempat suci yang berdekatan langsung dengan pura Pengukur-ukuran harus diberi pengawasan.
Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli
Kharisma Nanda Sattwika;
Diah Gayatri Sudibya;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76
The authority of the customary law community covers various fields of human life, including in the field of marriage. In the field of marriage, customary law community unity regulates its own marriage patterns as applied by customary law community unit in Penglipuran Adat Village, Bangli Regency, there are customary rules that forbid its citizens from polygamy by providing a place called coral combined for traditional village manners that do polygamy. The study examines two problem formulations namely how the marriage system in the Penglipuran traditional village, and what the function of the reefs is to integrate polygamy marriage in the Penglipuran traditional village. The research method used in this study is empirical legal research with the sociology of law approach. The results showed that the Penglipuran Indigenous Village implemented a Monogamy marriage system that had long been designed before it was published in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Related to the function of coral reefs is to prevent polygamy marriages. The main goal is to give a woman's happiness as a wife. While the influence of the supply of coral blends is very effective because until now there are no residents who occupy the coral blends because there are no Penglipuran people who do polygamy. With this research it is expected that the Penglipuran Indigenous village should maintain and preserve the values ​​of its local wisdom, because the Indigenous Village of Penglipuran is a well-known tourist destination. In addition, the government should always provide guidance to village officers to maintain the preservation of cultural values.
Kedudukan Duda Mulih Truna pada Perkawinan Nyentana di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu
Ni Luh Made Noviantini;
I Ketut Sukadana;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.1.1.2208.186-190
Balinese people adhere to the patrilineal family system. In Bali, the position of a man (purusa) is very important. There are several types of marriages in Bali, one of which is a Nyentana marriage. A man who carries out a Nyentana marriage is where a man is married by a woman and the marriage ceremony is held at the women's home. In Nyentana marriage there are many things that affect the occurrence of divorce, one of which is the problem of inheritance. Men who have been married in Nyentana marriage, then return to their original homes, no longer have the right to inherit in their original home because all of their inheritance rights have been lost since they legally carried out Nyentana marriages. Based on the above background, this study was conducted with the aim of outlining how the legal status of a Mulih Truna widower (Widower from Nyentana marriage) in his original home and how the right to inherit a Mulih Truna widower according to awig-awig (customary rules) in Banjar Pujung Kaja Sebatu Village. The method used in this legal research was empirical legal research methods. The results of this study indicateda man who returns to his original home after cessation will be called Mulih Trunawidower where the legal position in his home returns to being like a bujang (young man who has never been married) but does not reside as an heir again in his home. According to awig-awig in Banjar Pujung Kaja Sebatu Village, the right of inheriting a Mulih Trunawidower in his original home has been considered lost, and a Mulih Truna widower has been deemed to have left a kedaton (leaving all rights and obligations) in his home.
Penegakan Hukum terhadap Guest House dan Villa tanpa Izin di Kabupaten Badung
Cinta Saraswati;
I Made Arjaya;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2430.30-34
Tourism is a source of local revenue and its investment is a potentially vital production factor in the service production business in this field. To support tourism accommodation in the tourist area of ​​Badung Regency, guest houses (boarding houses/rented houses) and villas are needed as support. Especially in Badung Regency, in the Canggu area, many houses are used as guest houses for guests who want to stay in Bali. This study aims to determine the supervision of Guest Houses and Villas in Badung Regency, and to determine the application of sanctions against guest houses and villas that violate permits in Badung Regency. The method in this research is a type of normative legal research which is carried out with the method of recording and reviewing based on legal materials. In this study, studying and gathering information through legal science books without deviating from positive law in order to form a conclusion. The research results show that the supervision of Guest Houses and Villas in Badung Regency is given the authority by the Regional Regulation through the Civil Service Police Unit which is assigned to monitor every building that does not have a permit in the Badung Regency area, especially in the Canggu area. Then, sanctions against violators are in the form of warnings 3 times, if they do not disobey the villa owner, they will be subject to forced demolition by officers.
Kedudukan Ahli Waris yang Pindah Agama menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Dangin Tukadaya Kabupaten Jembrana
I Putu Endar Pranata;
I Ketut Sukadana;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2441.90-93
The issue of changing religions related to inheritance based on Balinese customary law is a very important matter. In the customary norms of inheritance in Bali, inheritance is a system of transferring responsibility from one generation to the next. This responsibility goes with the attachment of a right. This responsibility includes responsibilities within the indigenous community. This research was conducted with the aim of describing how the kinship relationship of a son who converted and how the position of an heir who converted according to Balinese traditional inheritance law in Dangin Tukadaya Village, Jembrana Regency. This research employed empirical legal research with a sociology of law approach. The results of this research showed that the kinship of a son who converted is still close to their families. The conversion of religion does not break the kinship relationship, but its rights and obligations are no longer related to Sanggah Desa Adat and Pura Desa for having committed an act of disobedience. In addition, the position of a heir who changed religion according to Balinese traditional inheritance law in Dangin Tukadaya Village, Jembrana Regency is no longer an heir because he has no relationship with Sanggah Desa Adat and Pura Desa and has become a disobedient person.
Perkawinan yang Salah Satu Pihak belum Bercerai secara Sah di Desa Pohsanten
Kadek Diki Putra Wardana;
I Ketut Sukadana;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.1.2.2449.127-131
Marriage for the second time can be carried out by the parties who have been married if there is legal certainty regarding the previous marital status. The incident in Pohsanten Village was that the separation of the marriage was carried out in the presence of the traditional Prajuru only. This research was conducted with the aim of describing the validity of the marriage which is carried out by married couples who have not legally divorced and how to resolve marriages in which one of the parties has not legally divorced. The research method used was an empirical legal research method with a sociology of law approach. The results of this study found that the legality of the marriage was actually not legal, but the results obtained in the Pohsanten Village stated that the marriage was legal because the woman covered her original status which was still valid with her first husband. In the settlement of the divorce case, Bendesa Adat carried out mediation which aims to find a solution. Because the husband is still working abroad, the divorce has only just been completed at the village level by making a divorce statement.