Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Notariil Jurnal Hukum Prasada Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum
I Made Sepud
Universitas Warmadewa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer Kadek Wijana; I Made Sepud; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.404-408

Abstract

Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indonesia who was inducted into the military in carrying out his duties in addition to obey pancasila values, sapta marga and the soldier's oath is required always to be obedient and submissive to all the legal rules that apply specifically to Members Of The Military. Members of the military who are proven violation of the law including criminal acts of corruption should be dealt with in accordance with the applicable law. As for the formulation of the problem (1) how is the examination of the criminal acts of Corruption committed by members of the military? (2) How did the authorities prosecute criminal acts of Corruption against members of the military? This research used the methods of normative, approach in legislation, the conceptual approach, the primary legal materials, legal materials, legal materials tertiary secondary, the study documents, studies, studies of internet libraries as well as the analysis of interpretation of law and descriptive analysis. Court martial proceedings are actually the same with public justice, but the term for the Prosecutor and investigators are generally different. In finding of the judiciary which is used to handle the matter, the connections can be seen from losses resulting from such criminal deeds. Judges in condemning military members who commit criminal acts of corruption should be the same as the perpetrator of the criminal offence of corruption court.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2016/Pn.Gin I Putu Agus Karmawan; I Made Sepud; A.A. Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.288-292

Abstract

Abstract—Plans for protection in law, for a child have been discussed for quite a long time in Indonesia, as well as in the global world. Children are budding, potential, and the younger generation is the successor of the nation's struggle to have a strategic role and has special characteristics and characteristics that guarantee the continuity of the existence of the nation and state in the future masses. The problem is What is the legal arrangement of criminal acts of intercourse with children? What is the criminal sanction for an agent of sexual intercourse with a child? The problem approach in this study is a normative approach with the study of written legal sources from all aspects by looking at, analyzing and interpreting, various things with theoretical characteristics, concerning legal principles, and conceptual concepts. Legal materials are sourced from legal and secondary legal materials, legal material collection techniques by way of inventorying legislation, recording, and relating to the type of research. legal analysis by using descriptive method, which describes and describes the problem. Criminal acts constitute a basic understanding in criminal law and a juridical meaning, intercourse is an act that violates the norm, the Criminal Code of Criminal Procedure, whose rules concerning, intercourse to children under the age of adults, are regulated in the Criminal Code. Sexual intercourse is regulated in Law No. 23 of 2002, Law No. 35 of 2014, and Law No. 17 of 2016 Against Child Protection with criminal penalties at the latest 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of Rp. 5M (five billion rupiah).
Efektivitas KPPAD Provinsi Bali Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Ida Ayu Tannia Dhamayanti Manuaba; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.100-105

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali membentuk Komisi Penyelenggara Perlindungan Daerah sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun pada kenyataannya, anak yang berhadapan dengan hukum (untuk selanjutnya disebut dengan ABH) jumlahnya terbilang cukup banyak. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yakni bagaimanakah peranan KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak dan bagaimanakah faktor-faktor penghambat KPPAD Provinsi Bali dalam penanganan tindak pidana anak? Metode yang digunakan yakni metode empiris dan bersumber pada data primer dan juga data sekunder. Penelitian ini berlokasi di Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Teknik dalam menentukan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menyatakan KPPAD Provinsi Bali tidak berjalan dengan efektif dikarenakan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dikatakan belum maksimal atau mencapai sasaran, dimana dalam salah satu tugas yaitu melakukan sosialisasi tidak berjalan dengan baik.
Legitimasi Jiwa Dana Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung) Ni Kadek Lia Listia Dewi; I Wayan Wesna Astara; I Made Sepud
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.14-20

Abstract

Di bali ketika anak perempuan belum melangsungkan pernikahan ia berhak mendapat Harta warisan dari orang tua nya secara penuh berbeda hal nya jika ia sudah menikah Sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan kalaupun ada hal tersebut hanya berupa jiwa dana berupa tetadan (harta bawaan dari orang tua nya) pemberian tersebut berdasarkan keikhlasan dan kemampuan orang tua nya dan tidak dapat ditentukan besarnya Jadi sering kali terjadi ketidaksesuaian antara praktek yang diterapkan oleh masyarakat dengan teori yang ada. Permasalahannya yaitu : 1.) Bagaimanakah Kebijakan pemberian jiwa dana kepada anak perempuan menurut hukum waris adat bali ? dan Bagaimanakah faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberian jiwa dana terhadap anak perempuan dalam hukum waris adat bali di desa kutuh ? tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris dengan mengamati permasalahan yang hendak digunakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kesimpulan dari observasi ini yaitu dengan adanya pengaturan mengenai pemberian hak mewaris terhadap anak perempuan merupakan suatu upaya untuk memenuhi kesetaraan hak anak laki- laki serta anak perempuan dengan harapan tidak terjadinya diskriminasi.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Firdaus Adji Prasetyo; I Made Sepud; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.276-280

Abstract

Hewan itu makhluk yang memiliki rasa untuk merasakan apa yang dinamakan rasa sakit tidak hanya dijadikan hewan peliharan dan hewan pekerja atau ternak yang hanya diakui kepemilikannya tetapi juga harus dijaga sehingga tidak dari penganiayaan itu dilarang. Diangkat yaitu dua rumusan dari masalah, Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia? Serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan sehingga menyebabkan kematian? Manfaat dari metode normatif sekira mampu membantu menjawab masalah ini. Hasil teliti diketahui pada UU No.18/2009 diubah UU No.41/2014 serta dalam hukum KUHP yang dicantumkan dalam pasal Pasal 302 serta Pasal 540 mengatur terkait penganiayaan terhadap hewan dengan sanksi yang dapat diterima jika melakukan penganiayaan terhadap hewan dapat berupa sanksi penjara, kurungan maupun denda. Adanya aturan terkait larangan penyiksaan hewan tapi pada nyatanya masih banyak penyiksaan terhadap hewan sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang ketat yang mampu mengurangi tingkat penyiksaan terhadap hewan.
Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar) Komang Agus Adi Gunawan; I Made Sepud SH.,MH; Ketut Adi Wirawan SH.,MH
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.335-340

Abstract

Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut, yaitu pencabulan terhadap anak. Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris. Sumber utama dan pendukung digunakan. hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari hukum dengan sifat umum ke khusus. kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum. Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Jimat Luh Gede Anglika Gayatri Sukma; I Made Sepud; I Nyoman Subamia
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.1.2024.92-98

Abstract

The sale of amulets in the community is very troubling because many lead to fraud. The sale of amulets in the Criminal Code has been regulated in Article 546 of the Criminal Code but, in practice, it is charged with Article 378 of the Criminal Code on fraud. The formulation of the problem in this study, namely how is the regulation of the criminal act of selling amulets in positive law in Indonesia? and how are the criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of selling amulets? This type of research is normative with the approach of legislation and concepts. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of documentation and notes. Analysis of legal materials is descriptive and analytical. The results of this study are that the seller of amulets is threatened with a maximum imprisonment of three months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiahs, but in practice the perpetrators of selling amulets are more often subject to Article 378 of the Criminal Code on fraud which proves that Article 546 of the Criminal Code is no longer relevant in society.
Co-Authors A A NGR Raka Dani Wiryantha A.A Ngr Rai Anjasmara Putra A.A. Sg. Laksmi Dewi aan saputra Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan Ardellia Luckyta Putri Armunanto Ardi Putra Dewa Agung Audia Priti Sarasvati Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Dwi Melia Nirmalananda Dewi Firdaus Adji Prasetyo Gede Widya Arsana I Gede Somonita I Kadek Warga Pernada I Ketut Sukadana I Made Fery Suryawan I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Suwitra I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sutama I Putu Agus Karmawan I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna I Putu Suantika I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Tannia Dhamayanti Manuaba Ida Bagus Made Murda Soma Widya Kadek Wijana Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Komang Agus Adi Gunawan Komang Gede Dicki Saputra Luh Gede Anglika Gayatri Sukma Made Ryan Permana Putra Ni Kadek Lia Listia Dewi Putu Dyah Agung Mas Narayana Putri Rachmad Alif Al Buchori Simon Nahak